Cari Payung Hukum Pencairan Proyek Usai Tutup Tahun, DPRD Gresik Siap Kunker ke Jogja
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: M Syuhud Almanfaluty
Kamis, 10 Januari 2019 13:52 WIB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Keluhan sejumlah rekanan pelaksana proyek di lingkup Pemkab Gresik karena belum bisa mencairkan anggaran setelah merampungkan pekerjaan sebelum tutup tahun 2018, disikapi oleh DPRD setempat.
Lembaga wakil rakyat tersebut akan melakukan konsultasi ke instansi terkait untuk mencari payung hukum agar Pemkab Gresik tak salah langkah. Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Gresik, H. Ahmad Nurhamim saat menjawab pertanyaan rombongan kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPRD Kota Mojokerto, di ruang rapat pimpinan DPRD Gresik, Kamis (10/1).
BACA JUGA:
Syahrul Munir Siap Maju Pilkada Gresik 2024
Geliatkan Sektor Wisata, Begini Saran Pimpinan DPRD Gresik dan Caleg Terpilih DPR RI
Kandidat Ketua DPRD Gresik, Mohammad dan Syahrul Bersaing Ketat
Komisi IV DPRD Gresik Dalami LKPj Kepala Daerah 2023 Bersama OPD Mitra
Nurhamim menjelaskan, kunker DPRD Gresik ke Kabupaten Sleman, Yogyakarta untuk mempelajari payung hukum soal pencairan kegiatan/proyek yang telah rampung di tahun 2018, namun tak terbayar hingga di tahun 2019.
"Di Sleman ada sejumlah kasus serupa. Namun, tetap dibayar. Nah, di Gresik saat ini juga ada kasus seperti itu," tuturnya.
"Di Sleman berani membayar rekanan yang telah rampungkan pekarjaan di tahun 2018 dengan pembayaran pada tahun 2019 setelah mengonsultasikannya ke Kementerian PUPR RI," imbuhnya.
Simak berita selengkapnya ...