Bupati Bangkalan Paparkan Visi Pembangunan Lima Tahun ke Depan

Editor: Revol Afkar
Wartawan: Ahmad Fauzi
Kamis, 11 Oktober 2018 19:48 WIB

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten Bangkalan menggelar forum konsultasi publik dalam rangka pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahun ke depan (2018-2023) di Aula yayasan Ngudi Bangkalan, Kamis (11/10).

Selain Bupati Bangkalan Abdul Latif Imron dan Wakil Bupati Mohni, turut hadir dalam forum tersebut, Ketua DPRD dan semua Ketua Komisi Dewan, Kepala OPD, LSM dan awak media.

Dalam paparannya, Bupati Bangkalan Abdul Latif Imron menjelaskan arah pembangunan Pemerintah Bangkalan lima tahun ke depan. Untuk tahun pertama, konsentrasi kepada pemantapan ekonomi, pembangunan yang efektif, dan reformasi birokrasi yang profesional dan berintegritas.

"Sementara untuk tahun kedua, peningkatan SDM; ketiga, kemandirian ekonomi; keempat dan tahun kelima pemantapan agribisnis," papar Abdul Latif.

Forum tersebut juga membuka dialog interaktif untuk menerima masukan dari semua masyarakat, OPD, Dewan, LSM dan awak media agar pembangunan Bangkalan ke depan lebih maju.

Misalnya sebagaimana disampaikan Syukur dari perwakilan LSM. Dalam kesempatan itu, ia menyoroti tentang tata kelola pajak kuliner, warung nasi, parkir, dan izin kos-kosan yang saat ini masih belum dikelola secara maksimal. Ia juga menyorot masih maraknya pungli. 

Sedangkan M. Sodik dari perwakilan wartawan, mengusulkan agar Bupati Bangkalan segera membentuk badan pengawas rumah sakit dalam rangka meningkatkan pelayanan ke depan. Menurutnya, saat ini pelayanan RSUD Bangkalan buruk.

Sedangkan Ketua Komisi D, Nur Hasan, memberikan masukan terkait pelayanan dasar yang menurutnya masih berbelit-belit. "Ke depan pelayanan cepat harus menjadi proritas bupati barum, apalagi yang berhubungan dengan kesehatan, BPJS dan lainnya," ujarnya.

Sementara Bupati merespon baik masukan-masukan tersebut. "Ini juga merupakan visi-misi kami di waktu kampaye, yakni menciptakan birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang berkualitas, mudah, dan cepat," tutur Abdul Latif Imron Amin. (uzi/rev)