Max: Syukur Alhamdulillah, Jokowi Sadar Tak Gampang Buat Kabinet Ramping

Selasa, 16 September 2014 16:17 WIB

Max Sopacua. Foto: kompas.com

JAKARTA(BangsaOnline)Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua bersyukur Presiden terpilih Joko Widodo tetap mempertahankan postur kabinet sekarang, 34 kementerian.

"Syukur alhamdullilah. Jokowi baru sadar tidak gampang membuat kabinet ramping seperti yang pernah dijanjikan olehnya," kata Max Sopacua kepada wartawan di gedung DPR, Selasa (16/9).

Max mengatakan jumlah 16 menteri yang berasal dari parpol diluar dari komitmen awal Jokowi yang sesumbar tidak akan mengakomodir pimpinan parpol yang rangkap jabatan. "Teman-teman kan tahu betapa hebatnya power yang ada di parlemen dari parpol untuk mendukung sebuah kebijakan pemerintah," ujar Max.

Makanya jika kemudian Jokowi mengeluarkan kebijakan bahwa menterinya yang berasal dari parpol tidak rangkap jabatan bagi Max itu persoalan lain.

Namun harus diakui sulit melepaskan jabatan politik ketika orang duduk dalam kabinet. Karena menurut dia lagi, bagaimana pun parlemen adalah supporting power yang merupakan marwah politik dari sebuah kabinet. Max mengaku kalau kabinet tidak bisa bersih total dari politik sebab harus ada supporting power antara kedua belah pihak sehingga pemerintahan bisa berjalan.

"Supporting power antara dua pihak harus ada agar pemerintah bisa berjalan. Apalagi kalau parlemen mendukung kebijakan pemerintah. Saya kira Pak Jokowi berpikir ke arah sana. Jadi, kalau dulu kita berpikir beliau mengajukan itu, saya kira, setelah bertemu dengan Pak SBY ada hal-hal positif yang beliau lakukan," tandas Max.

Jokowi-JK telah memutuskan ada 34 pos kementerian di pemerintahannya nanti, 18 menteri berasal dari profesional dan 16 diisi oleh partai politik pendukung.

Namun kemudian Jokowi mengatakan 34 posisi menteri untuk mengisi kabinetnya bukanlah angka pasti. Katanya, ia bisa saja mengurangi posisi menteri bila dirasa tidak efisien saat pemerintahannya telah berlangsung nanti.

"Dalam proses berjalan nanti bisa saja kementerian yang tidak mendukung tidak efisiensi bisa saja ditiadakan," ujarnya di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (19/9).

Ia mengaku tidak bisa mengerucutkan jumlah menteri jadi 27 sebagaimana diisukan sebelumnya. Alasan Jokowi karena khawatir timbul kericuhan di kabinetnya.

"Karena kalau sekarang dilakukan malah nanti tidak dilakukan malah nanti nggak kerja malah ribut-ribut saja," dalihnya.

Yang paling penting kata Jokowi, 18 posisi menteri untuk para profesional adalah tempat-tempat yang penting.

"Kementerian-kementrian mana yang akan diberikan ke profesional itu yang paling penting, dan 34 itu bukan angka mati," tandasnya.