​Terkendala Penyertaan Modal, Bank Jatim Syariah Jauh dari Realisasi

Editor: Yudi Arianto
Wartawan: M Didi Rosadi
Jumat, 03 Agustus 2018 20:48 WIB

Anik Maslachah, Ketua Komisi C DPRD Jatim.

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Tekad Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi pertama yang memiliki Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan sistem syariah tampaknya masih jauh dari realisasi.

Pasalnya, rencana melaunching Bank Jatim Syariah terkendala pada penyertaan modal yang menjadi salah satu syarat utama pendirian Bank Umum Syariah (BUS). Selama ini Bank Jatim Syariah masih berstatus Unit Usaha Syariah (UUS) dibawah Bank Jatim dengan sistem konvensional.

Kendala penyertaan modal itu disampaikan Ketua Komisi C DPRD Jatim, Anik Maslachah. Menurut Anik, ada ketentuan setoran dana penyertaan modal sebesar Rp1 Triliun yang disyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketentuan penyertaan modal itu sulit direalisasi karena beban keuangan Provinsi Jawa Timur saat ini belum memungkinkan untuk mengeluarkan dana APBD sebesar Rp1 Triliun.

"Belakangan Bank Jatim siap urunan Rp500 Miliar untuk memenuhi dana penyertaan sebesar Rp1 Triliun. Namun tetap berat mengucurkan dana Rp500 Miliar untuk saat ini. Jangankan Rp500 Miliar, Rp100 Miliar saja berat untuk saat ini," ujar Anik Maslachah, Jumat (3/8).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini melanjutkan, sebenarnya ada solusi untuk memenuhi syarat penyertaan modal tanpa membebani keuangan daerah. Solusi itu adalah dengan mencicil dana penyertaan modal selama lima tahun atau Rp100 Miliar per tahun. Namun sayangnya, opsi itu ditolak oleh OJK. Karena OJK mensyaratkan dana penyartaan modal disetor sekaligus.

Karena itu, untuk saat ini Anik mengaku spin off Bank Jatim Syariah tidak menjadi prioritas utama. Sebab, pemprov lebih memprioritaskan pada pembangunan infrastruktur, disamping pemberdayaan UMKM. Meski pun ada juga kebutuhan dan peluang Jawa Timur untuk memiliki Bank dengan sistem syariah.

"Kalau dibilang penting, ya penting juga Bank Jatim Syariah. Namun kalau dibilang mendesak, ya tidak juga. Karena masih ada prioritas di bidang pembangunan. Semoga Gubernur baru nanti bisa mencari solusi untuk merealisasikan spin off Bank Jatim Syariah," imbuh alumni UNESA tersebut. (mdr/ian)