MK Tolak Semua Gugatan Prabowo, Tim Hukumnya Anggap Kontradiktif

Kamis, 21 Agustus 2014 21:02 WIB

Pendukung Prabowo memukulkan bambu ke barisan polisi yang membarikade. Foto: tempo.co.id

JAKARTA(BangsaOnline)Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh gugatan kubu Prabowo-Hatta.Putusan dibacakan oleh Ketua MK Hamdan Zoelva dalam sidang yang baru saja usai Kamis malam ini.
Mahkamah menilai dalil tim Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terkait dengan sejumlah permasalahan seperti di DKI Jakarta tak terbukti dan tak beralasan secara hukum. Pertimbangan tersebut disampaikan hakim konstitusi Aswanto dalam sidang putusan perselisihan hasil pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi, Kamis, 21 Agustus 2014.

Soal tuduhan penyalahgunaan daftar pemilih khusus tambahan, kata Aswanto, pemohon tak punya cukup bukti yang meyakinkan bahwa DPKtb tersebut direkayasa KPU untuk memenangkan kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Pemilih dalam DPKtb tak ketahuan milih yang mana, belum tentu hanya menguntungkan pihak terkait," ujar Aswanto.

Tuduhan tak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu di sekitar 5 ribu tempat pemungutan suara, menurut Aswanto, tak ada lampiran TPS mana saja yang direkomendasikan untuk dilakukan pencermatan. "Berdasarkan dokumen bukti, tak ada keberatan saksi di tingkat Kabupaten/Kota," kata dia.

MK menggelar sidang sengketa perselisihan hasil pemilu presiden sejak 6 Agustus 2014. Hari ini, MK membacakan putusan gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum yang memenangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Pemilu Presiden 2014, Kamis, 21 Agustus 2014.

Anggota Tim Kuasa Hukum pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Maqdir Ismail, menilai, ada persoalan substansial dari putusan sengketa Pemilihan Presiden 2014 yang dijatuhkan majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang menolak untuk seluruhnya permohonan pasangan Prabowo-Hatta. Menurut Maqdir, apa yang diputuskan MK kontradiktif dengan putusan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Putusan MK kontradiksi dengan putusan DKPP. Salah satu yang kasat mata dikatakan tidak ada pelanggaran oleh KPUD DKI berhubungan dengan rekomendasi Bawaslu pemungutan ulang di 5.802 TPS yang kami persoalkan," kata Madir, seperti dikutip dari wawancara yang ditayangkan TVOne, seusai sidang putusan, Kamis malam.

Sementara, lanjut dia, putusan DKPP menyatakan hampir semua anggota KPU DKI Jakarta dihukum karena dianggap melakukan pelanggaran kode etik. "Kalau bicara keadilan substansial, ada pelanggaran etik penyelenggara pemilu," kata dia.

Contoh lainnya, sebut Maqdir, soal pembukaan kotak suara. MK menilai tidak ada masalah dengan hal itu. Ada pun, DKPP memutuskan ada pelanggaran oleh Komisioner KPU terkait perintah pembukaan kotak suara.

"Ini jadi pertanyaan. Ke depan dengan sistem seperti sekarang, mau apa? Hukum acara di MK meang sudah selesai, tapi ini ada persoalan subsatnsial antara MK dengan DKPP. Proses pelaksanaan Pilpres dimana penyelenggara melanggar kode etik," paparnya.

 

sumber : tempo.co.id/kompas.com