Bentengi Pengaruh ISIS, Pemkot Kediri Bekali Warganya Hingga Tingkat RT
Editor: rosihan c anwar
Wartawan: arief kurniawan
Minggu, 17 Agustus 2014 17:28 WIB
KEDIRI (bangsaonline) - Bertempat di Ruang Rupatama Mapolres Kediri Kota, Jumat (15/8) malam seluruh jajaran Muspida Kota Kediri menggelar deklarasi penolakan Gerakan Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) kini meresahkan bangsa Indonesia. Sebab, paham yang diusung ISIS dianggap sangat bertentangan dengan Pancasila.
Dalam sambutannya, Walikota Kediri H. Abdullah Abu Bakar SE menjelaskan jika Indonesia adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Ruang demokrasi yang telah dibuka lebar melalui amandemen UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya, harus makin berkualitas. “Oleh karena itu, peradaban demokrasi yang terus akan kita bangun, harus bersendikan pada hakekat kemanusiaan dan keadilan sosial, menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia," kata Mas Abu, sebutan Walikota Kediri.
BACA JUGA:
Napiter WBP Lapas Surabaya Ucapkan Janji Setia kepada NKRI
Komandan Al Qaida Tewas dalam Baku Tembak melawan Militer AS
Iran akan Serang AS, Jenderal Iran Qassem Suleimani Dibunuh dengan Drone atas Perintah Trump
Sore Tadi, Teroris ISIS asal Somalia Ledakkan Mobil, Lalu Tusuk Wajah Warga Melbourne sampai Mati
Menurut Mas Abu, satu hal yang sangat penting adalah tetap terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan adalah kekuatan yang senantiasa kita dengungkan, yang telah membuktikan bahwa betapapun beratnya permasalahan yang dihadapi bangsa ini tetap mampu mengatasinya. “Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan yang menjadi kekuatan bangsa dalam bernegara, harus benar-benar dikelola dengan penuh kewaspadaan. Persatuan Indonesia perlu dijaga agar tidak ada gerakan atau organisasi manapun, termasuk dari luar negeri yang akhir-akhir ini kita kenal sebagai organisasi Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS), yang nyata-nyata bertentangan dengan ideologi Pancasila,” sambung Walikota Kediri.
Paham yang dianut ISIS, jelas Mas Abu, bersifat radilkal dan berpotensi menimbulkan kerawanan yang mengganggu stabilitas keamanan nasional. “Oleh karena itu, Pemerintah Kota Kediri mendukung tindakan tegas Pemerintah untuk melarang perkembangan paham ini di bumi Indonesia khususnya Kota Kediri,” dalam sambutan terakhir sebelum deklarasi. (nng)
Simak berita selengkapnya ...