Wakil Ketua DPRD Pasuruan Desak Aparat Hukum Usut Mafia Tambang
Wartawan: Supardi
Kamis, 14 Desember 2017 23:59 WIB
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Maraknya tambang galian C ilegal di Pasuruan terus disorot sejumlah pihak. Banyaknya tambang bodong tersebut dinilai akibat carut marutnya pengelolaan perizinan dan pengawasan yang lemah.
Hal ini seperti diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Joko Cahyono, S.E, S.H, M.Hum.
BACA JUGA:
Jika Tambang Ilegal di Wonosunyo Dilanjut, Lujeng Ancam Lapor Presiden
Soal Perizinan Tambang, Aktivis Portal Nilai Bupati Pasuruan Diskriminatif
Koordinator Portal Angkat Bicara soal Perlawanan Bos Tambang Ilegal di Kabupaten Pasuruan
Aktivis Portal Nilai Penerbitan Izin Pertambangan di Wonosunyo Gempol Diskriminatif
Untuk memberantas mafia tambang ilegal tersebut, ia memandang perlunya dibentuk tim hukum terpadu yang terdiri dari eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kepolisian. Tujuannya, khusus untuk menguak dan mengungkap serta mengatasi masalah mafia pertambangan galian C.
"Siapa pun yang terlibat dalam mafia pertambangan galian C ilegal harus disikat, dan tidak ada yang namanya tebang pilih. Apakah dia pejabat, orang pangkat, tokoh masyarakat, atau kiai sekalipun, harus diperlakukan sama di depan hukum. Karena ini sudah pelanggaran hukum dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang," kata Joko Cahyono.
Diberitakan sebelumnya, bahwa baik tambang yang belum atau sudah mengantongi izin sama-sama ditarik pajak retribusi. Besaran pungutan pajak tergantung volume tiap hari. Untuk tambang ilegal (tidak/belum berizin) retribusi masuk ke pemerintah daerah setempat.
Hal ini diakui Drs. Luly Noermardiono, selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pasuruan. Ia menjelaskan pungutan yang dilakukan oleh pihaknya kepada panambang sudah berdasarkan Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri RI, Dirjen Bina Keuangan Daerah.
Untuk itu, Joko Cahyono mendesak agar aparat yang berwenang segera menindak para pengusaha tambang ilegal.
"Sebab, dampak penambangan yang tidak mengindahkan keseimbangan ekosistem lingkungan ini lebih kejam dari pembantaian tentara Israel di Palestina. Ancaman bencana alam sudah di depan mata dan sewaktu-waktu bisa membuat nyawa masyarakat terancam karena tersapu banjir dan tanah longsor," tandas politikus Nasdem ini.
"Jangan biarkan sekelompok orang tertawa mendapatkan keuntungan dari hasil tambang ilegal dan aliran dana tak bertuan," imbuhnya.
Simak berita selengkapnya ...