Banyak Pokir Terganjal, DPRD Gresik Kritik Kinerja Bagian Hukum Pemkab
Editor: Choirul
Wartawan: M. Syuhud Almanfaluty
Selasa, 12 Desember 2017 11:05 WIB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Setelah kemarin Kepala Dinas Pertanahan (DP) Pemkab Gresik mengecam lambannya kinerja Bagian Hukum, kali ini giliran DPRD yang melontarkan kritik serupa.
Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Qolib, mengatakan bahwa Bagian Hukum kerap membuat anggota dewan dongkol. "Kami tak kurang-kurang mengkritisi lambannya kinerja Bagian Hukum dalam pembuatan regulasi. Namun, faktanya tetap seperti itu," ujar Nur Qolib kepada BANGSAONLINE.com baru-baru ini.
BACA JUGA:
Geliatkan Sektor Wisata, Begini Saran Pimpinan DPRD Gresik dan Caleg Terpilih DPR RI
Kandidat Ketua DPRD Gresik, Mohammad dan Syahrul Bersaing Ketat
Komisi IV DPRD Gresik Dalami LKPj Kepala Daerah 2023 Bersama OPD Mitra
Siapkan 4 Kader untuk Running Pilkada Gresik 2024, PKB Bentuk Desk Pilkada
Pernyataan Qolib ini berkaitan dengan banyaknya program pokok pikiran (Pokir) anggota dewan yang terganjal pencairannya karena Bagian Hukum lamban dalam menelaah produk hukum baik berupa peraturan bupati (Perbup) maupun SK (Surat Keputusan) Bupati.
Qolib mengatakan jika kondisi tersebut membuat masyarakat yang mendapatkan program Pokir kecewa. "Bahkan masyarakat ada yang menilai kalau program pokir yang dijanjikan DPRD bohong. Ini kan bahaya bagi teman-teman DPRD," cetus politikus PPP asal Menganti ini.
"Fakta yang terjadi, masyarakat yang kami beri Pokir kesulitan mencairkan karena terkendala telaah payung hukum di Bagian Hukum," paparnya.
Simak berita selengkapnya ...