Komisi E Dorong Penguatan Peran Madrasah Diniyah
Wartawan: M Didi Rosadi
Selasa, 12 September 2017 00:43 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Sempat menjadi polemik di masyarakat, pemerintah pusat membatalkan kewajiban penerapan Full Day School (FDS) atau lima hari sekolah dalam sepekan. Pasalnya, dengan penerapan sekolah lima hari itu akan berdampak pada makin panjangnya jam belajar. Siswa yang biasannya siang hari sudah kembali ke rumah, bisa sampai sore berada di sekolah karena bertambahnya jam belajar di sekolah.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Abdul Halim mengaku bersyukur akhirnya pemerintah membatalkan kewajiban penerapan sekolah lima hari tersebut. Karena kalau itu tetap dipaksakan akan mengancam keberadaan madrasah diniyah atau Madin. Sebab, jam belajar-mengajar madin itu siang hingga sore hari atau setelah anak-anak pulang dari sekolah umum.
BACA JUGA:
Tafsir Al-Isra 7: Sarjana Itu Menyobek Ijazahnya Sendiri
Warga NU di Tuban Tolak FDS Lewat Baliho
Tolak FDS, Mahasiswa PMII Luruk Pemkot Mojokerto
Tolak FDS, PC Ansor Gresik Demo Pemkab, Dispedik dan Polres
“Alhamdulillah, kewajiban Full Day School dibatalkan. Keputusan pemerintah menyerahkan penyelenggaraan sekolah 5 hari atau 6 hari sudah tepat, karena tiap daerah memiliki karakteristik berbeda. Kalau di Jawa Timur lebih pas sekolah 6 hari seperti biasa. Dengan begitu, anak-anak bisa belajar di madin sepulang sekolah,” tutur politikus berlatar advokat ini, Senin (11/9).
Halim berharap, setelah penerapan kewajiban Full Day School dibatalkan, peran madrasah diniyah justru harus diperkuat. Dengan begitu, sumber daya manusia yang berilmu dan berakhlak bisa tercipta. Karena ilmu pengetahuan tanpa ditopang ilmu agama akan membuat hidup menjadi timpang.
Simak berita selengkapnya ...