Raperda Tambahan Tunjangan DPRD Jombang Disahkan, Mobdin Dikembalikan ke Pemkab

Wartawan: Romza
Senin, 31 Juli 2017 14:06 WIB

JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Seluruh fraksi di DPRD Jombang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD Jombang menjadi Peraturan daerah (Perda) dalam sidang paripurna, Senin (31/7/2017). Dengan demikian, kini Raperda tersebut sudah disahkan menjadi Perda untuk dilaksanakan.

Munculnya Perda yang berisi tentang tambahan tunjangan untuk DPRD itu mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasif Pimpinan dan Anggota DPRD yang sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo akhir bulan Mei lalu. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) poin (a) PP Nomor 18 tahun 2017 itu, anggota dan pimpinan DPRD akan mendapat tunjangan beras, keluarga, dan komunikasi intensif. Tiga tunjangan ini merupakan tambahan dari sederetan tunjangan yang sudah ada sebelumnya sudah diperoleh anggota dewan.

Dalam pantauan Bangsaonline.com, seluruh juru bicara fraksi DPRD Jombang tidak ada satu pun yang menyatakan keberatan Raperda disahkan menjadi Perda. Dengan demikian, Ketua DPRD Jombang, Joko Triono yang memimpin sidang menanyakan kepada seluruh peserta sidang apakah Raperda disetujui atau tidak. Praktis, palu sidang kemudian diketok setelah seluruh peserta sidang menyatakan setuju.

Selanjutnya, pimpinan DPRD Jombang bersama Bupati Jombang, Nyono Suharli WIhandoko secara bergantian menandatangani berita acara pengesahan Raperda tersebut.

“Setelah Perda ini sudah disahkan, selanjutnya kita akan bawa Perda ini ke gubernur. Kita tunggu selama 14 hari, apakah akan ada perubahan atau tidak. Mudah-mudahan tidak ada perubahan,” ujar Bupati Nyono kepada awak media di sela-sela melakukan pengecekan mobil dinas DPRD Jombang di depan ruang komisi usai sidang paripurna.

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video