Berikut Beberapa Rekomendasi Hasil Rakernas Apeksi ke XII di Malang

Wartawan: Iwan Irawan
Kamis, 20 Juli 2017 23:34 WIB

Airin Rachmi Diany, Ketua Apeksi sekaligus Wali Kota Tangerang Selatan, saat diwawancarai awak media. foto: IWAN IRAWAN/ BANGSAONLINE

KOTA MALANG, BANGSAONLINE.com - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ke XII 18-20 Juli baru saja berakhir. Dalam Rakernas yang ditutup oleh Presiden Jokowi itu menghasilkan beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari usulan-usulan dari berbagai daerah saat gelaran Rakernas tersebut. 

Airin Rachmi Diany, Ketua Apeksi mengungkapkan rekomendasi tersebut di antaranya adalah mendorong pemerintah segera mengeluarkan MoU atau SKB, antara Kemendagri, Kepolisian serta Kejaksaan, tentang mekanisme koordinasi dan kerjasama antara APIP dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

"Ppenegak hukum juga harus memberikan akses seluas-luasnya, terkait perlindungan hukum bagi pejabat atau aparatur penyelenggara pemerintahan di daerah, berdasarkan azas keadilan merata. Di sisi lain, juga perlunya penguatan sosialisasi UU Administrasi Pemerintahan dan UU Pemda, karena masih belum banyak dipahami. Berikutnya, perlunya peningkatan harmonisasi dan sinkronisasi diantara lembaga negara," jelas wanita yang juga Wali Kota Tangerang Selatan ini.

"Untuk antisipasi menghadapi isu di bidang pemerintahan umum, perlu penanganan lewat perlengkapan peraturan pelaksanaan, khususnya UU no 23 Tahun 2014, tentang Pemda. Kemudian perlunya mengeluarkan PP tentang vertikalisasi kelembagaan yang ada di daerah, mendorong pemerintah pusat melakukan peninjauan ulang soal PP No18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, karena kurang memenuhi kebutuhan daerah, dan tentunya masih banyak lagi penjelasan rekomendasi lainnya, yang tidak bisa disebutkan semuanya," pungkasnya. (iwa/thu/rev)