Fraksi PDI Perjuangan Nilai Pemekaran Wilayah di Jatim Belum Mendesak

Wartawan: M Didi Rosadi
Rabu, 26 April 2017 19:38 WIB

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Wacana pemekaran wilayah di Jawa Timur selama ini seolah timbul-tenggelam. Kini wacana pemekaran kembali menguat pasca adanya rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Jatim. Pansus RPJMD itu merekomendasi pemekaran 5 kabupaten dan 5 kota di wilayah provinsi Jatim. Dorongan masyarakat untuk adanya pemekaran wilayah pun muncul di sejumlah tempat seperti Kabupaten Jember, Malang dan Kota Batu.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim tak luput mengamati dinamika terkait pemekaran wilayah tersebut. Sri Untari Bisowarno, Ketua Fraksi PDI Perjuangan menilai pemekaran wilayah di Jatim belum mendesak. Untari beralasan, berdasarkan analisa data Kemendagri di beberapa daerah yang dimekarkan, justru mayoritas kurang optimal dalam pelayanan publik. Sebab daerah baru lebih banyak berkonsentrasi di urusan internal pemerintahan sehingga belum fokus untuk urusan publik.

“Atas pertimbangan dari berbagai aspek bisa menjadi bahan pertimbangan tersendiri. Karena itu saya menilai pemekaran wilayah di Jatim belum mendesak. Pelayanan publik sejauh ini pun masih berjalan relatif baik,” terang politisi asal Malang itu, Rabu (26/4).

Anggota DPRD Jatim asal daerah pemilihan V Malang Raya ini mengakui, wacana pemekaran wilayah adalah hal yang lumrah di era otonomi daerah. Namun tetap harus melalui proses kajian secara ilmiah untuk menentukan layak tidaknya keputusan pemekaran wilayah tersebut.

“Wacana pemekaran wilayah perlu dikaji ulang. Perlu ada kajian secara ilmiah dengan mempertimbangkan berbagai aspek, jadi kajiannya harus secara komprehensif dan menyeluruh,” tutur politisi yang akrab disapa Mbak Un tersebut.

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video