FPDIP DPR RI Dukung Pemerintah Putus Kontrak Freeport
Jumat, 30 Desember 2016 16:36 WIB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Desakan agar pemerintah memutus kontrak PT. Freeport Indonesia terus menggelinding. Pasalnya perusahaan tambang emas asal Amerika tersebut tidak kunjung memastikan membangun pabrik smelter di Indonesia.
Kali ini, FPDIP DPR RI yang mendesak agar kontrak Freeport diputus. "Benar, dari hasil reses anggota FPDIP DPR RI, Nasirul Falah Amru, FPDIP juga melakukan hal serupa. Yaitu mendesak agar pemerintah memutus kontrak Freeport jika tidak membangun smelter di Indonesia," kata Ketua DPC PDIP Kabupaten Gresik, Ir. Hj. Siti Muafiyah kepada BANGSAONLINE.com, Jumat (30/12).
BACA JUGA:
Kunjungi Smelter PTFI di Gresik, Wamenaker Ajak Pekerja Sukseskan Hilirisasi
Menteri ESDM Pastikan Smelter Freeport Siap Beroperasi Juni 2024
Pembangunan Smelter di Gresik, Adhy: Pastikan Berdampak bagi Usaha Kecil Mikro dan Menengah
Investasi di Gresik Rp37 T, Nurhamim Beri Kritikan Menohok: Jangan Banggakan Kerja Orang Lain
Menurut Muafiyah, langkah yang diambil FPDIP ini merupakan langkah solutif untuk menyudahi ketidakpastian pembangunan smelter di Indonesia. "Daripada Freeport tidak ada kepastian bangun Smelter di Indonesia, kan sudah tepat kalau kontraknya diputus," jelas politisi senior FPDIP asal Kecamatan Manyar ini.
"Sudah saatnya pemerintah Indonesia tegas terhadap Freeport. Sebab, sudah puluhan tahun kekayaan alam dikuras oleh perusahaan asal Amerika tersebut," tambah Muafiyah.
Simak berita selengkapnya ...