KPK Usulkan Negara Danai 50 Persen Pembiayaan Parpol
Selasa, 22 November 2016 00:30 WIB
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan agar Pemerintah membiayai 50 persen pendanaan keuangan partai politik. Berdasarkan hasil kajian KPK tentang keuangan parpol, nilai itu dianggap relevan untuk pendanaan parpol di Indonesia.
"Kajian kita agar pembiayaan parpol oleh parpol 50 persen, negara 50 persen, karena sekarang kan negara itu 0,01 persen, parpol 99,9 persen, itu yang mau digeser," ujar Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan dalam keterangan persnya di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (21/11).
BACA JUGA:
KPK Kembali Periksa Bupati Sidoarjo 3 Mei Mendatang
Dipanggil KPK Sebagai Tersangka Gus Muhdlor Mangkir
KPK Tetapkan Gus Muhdlor Jadi Tersangka, Pj Gubernur Jatim Hormati Proses Hukum
Gus Muhdlor Tersangka KPK, Anik Maslachah Menguat di Bursa Bupati Sidoarjo
Ia mengumumkan hasil hitungan kajian KPK untuk pembiayaan real 10 parpol di Indonesia yang menemukan angka pembiayaan Rp 9,3 triliun. Angka tersebut terdiri dari komponen besar yakni 25 persen untuk penyelenggaraan organisasi, dan 75 persen untuk pendidikan politik.
Dengan perkiraan Rp 2,6 triliun untuk di pusat, Rp 2,5 triliun untuk di provinsi, dan tingkat kabupaten mencapai Rp 4,1 triliun. "Dari Rp 9,3 triliun ini partai menanggung setengahnya Rp 4,7 triliun, dan negara menanggung setengahnya Rp 4,7 triliun kira-kira," ungkap Pahala.
Pahala mengatakan, KPK menilai peningkatan pembiayaan parpol oleh negara sangat relevan saat ini, guna memperkuat parpol. Ia membandingkan pembiayaan negara kepada parpol saat ini dengan era sebelumnya yang justru semakin menurun, padahal APBN negara semakin meningkat.
Simak berita selengkapnya ...
sumber : merdeka.com/detik.com