Dishub Jombang Jadi 'Lahan basah', ​Selain Polemik Parkir, Diduga Ada Penyimpangan Lain

Editor: dio
Wartawan: romza
Rabu, 05 Oktober 2016 10:08 WIB

JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Selain meminta pembatalan Peraturan Daerah (Perda) No. 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Berlangganan di Tepi Jalan oleh sejumlah kalangan. Sejumlah indikasi penyimpangan lain di Dinas Perhubungan (dishub) Jombang mulai terkuak meski Kepala Dishub setempat membantah permasalahan tersebut.

"Sebenarnya banyak indikasi penyimpangan yang sedang dikaji dan telusuri kebenarannya oleh beberapa pihak. Salah satunya tentang dugaan praktik nakal ditempat pengujian KIR Jombang, serta sejumlah pengadaan oleh dishub," ungkap salah sumber kepada bangsaonline yang meminta agar namanya disembunyikan sementara waktu. Diuraikan sumber ini, sejumlah kontraktor pelaksana untuk mendapat paket pekerjaan di Dishub tidak bisa dilakukan dengan mudah.

Hal ini dikarenakan rekanan yang memang memiliki spesifikasi khusus di bidang perhubungan hanya segelintir. Celah yang ada itu, kemudian dijadikan kesempatan para rekanan dan oknum di dishub untuk bermain.

"Untuk menghindari lelang bebas terkadang beberapa paket sengaja dipecah dan diberikan pada rekanan yang sudah menjalin kerjasama. Data yang sudah dikantongi, rekanan yang menjadi langganan dishub berdomisili di Kediri dan Mojokerto," tambah sumber ini. Paket pekerjaan yang rawan akan penyelewengan lanjut dia, biasanya pengadaan papan petunjuk jalan, pengadaan lampu lintas juga pengecatan marka jalan.

Pengadaan stiker berlangganan yang membawa 'korban' PPK dishub setempat menjadi pesakitan tahun 2014 lalu, menurutnya juga berpotensi adanya mark up. Selain sejumlah dugaan penyimpangan yang sudah disebutkannya, potensi menguapnya sejumlah uang juga ada pada penarikan uang parkir.

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video