Dana Rp 214 Triliun 'Diparkir' di Bank, DKI Jakarta Paling Besar, Jatim Urutan Tiga
Kamis, 04 Agustus 2016 23:31 WIB
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah segera melakukan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab masih ada triliunan dana APBD kabupaten/kota per Juni 2016 yang mengendap di bank.
Presiden secara blak-blakan membuka daftar pemerintah daerah (pemda) dengan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) masih "terparkir" di bank. Jokowi pun meminta para kepala daerah segera melakukan penyerapan APBD.
BACA JUGA:
Aura Kekuasaan Jokowi Meredup, Ini Dua Indikatornya
Tanda-Tanda Kiamat: Cuek, Tak Punya Malu, Orang Tak Pantas Ditokohkan tapi Ditokohkan
Beri Materi Kepemimpinan Kewiraurasahaan, Khofifah Ajak Berperasangka Baik
Selain Lagu Nasional, Inilah 10 Track yang Cocok Meriahkan HUT ke-78 Kemerdekaan RI
Menurut Jokowi, saat ini masih ada Rp 214 triliun dana APBD provinsi dan kabupaten/kota per Juli 2016 yang mengendap di bank. Di hadapan para kepala daerah yang menghadiri Rakornas Tim Pengendali Inflasi Daerah di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (4/8), Jokowi membeberkan provinsi-provinsi yang dana APBD-nya masih mengendap.
Pemprov DKI Jakarta menjadi yang terbesar di antara 10 provinsi lainnya. Jokowi pun sempat menyindir Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Pak Ahok, uangnya gede tapi menyimpannya (mengendap di bank) juga gede. Ada Rp 13,9 triliun. Ini harus dikeluarkan," tegasnya.
Selain DKI Jakarta, Jokowi juga menyebutkan beberapa daerah lainnya. Jokowi menyebutkan Provinsi Jabar dana mengendapnya tercatat sebesar Rp 8,03 triliun, Jatim Rp 3,9 triliun, Riau Rp 2,86 triliun, Bali Rp 1,4 triliun dan Papua Rp 2,59 triliun.
Tidak hanya provinsi, Jokowi juga menyebutkan nama pemerintah kabupaten dan kota yang masih mengendapkan APBD-nya. Misalnya adalah Kabupaten Bogor yang diketahui masih menyimpan dana sebesar Rp 1,9 triliun, Bandung Rp 1,6 triliun, Bekasi Rp 1,5 triliun, Kediri Rp 1,39 triliun.
"Tolong keluarkan uang itu tapi ikuti prosedur. Bukan langsung keluar," ujarnya.
Jokowi mengingatkan penyerapan APBD sangat penting untuk menggerakkan ekonomi di daerah. Jokowi ingin agar penyerapan anggaran di daerah dilakukan secepat mungkin sejak awal tahun.
Simak berita selengkapnya ...
sumber : republika.co.id/merdeka.com