Butuh Regulasi, Badal Haji Rawan jadi Ajang Penipuan

Selasa, 02 Agustus 2016 23:00 WIB

JAKARTA BANGSAONLINE.com - Badal (wakil) haji menjadi salah satu persoalan yang hingga saat ini belum selesai. Keberadaan badal ini justru banyak dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk meraup keuntungan.

Terkait persoalan ini, Kementerian Agama (Kemenag) menggelar mudzakarah atau diskusi melibatkan para ahli dan ulama. Mudzakarah ini digelar untuk dijadikan dasar penetapan kebijakan seputar badal haji.

"Terkait regulasi badal haji agar dapat dikaji, apakah sudah bisa dibenarkan secara syar'i," ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dikutip dari laman kemenag.go.id, Selasa (2/8).

Lukman mengatakan, secara umum ketentuan mengenai badal haji berlaku apabila calon jemaah sudah berada di asrama embarkasi. Jika selama berada di asrama calon jemaah meninggal, atau sakit yang membuat tidak bisa dipindahkan, atau hilang ingatan baik pikun maupun gila, maka dia dapat dibadalkan.

Tetapi, selama ini belum ada regulasi yang mengatur siapa yang berhak membadalkan hajinya. Hal ini lantas menjadi masalah lantaran terdapat potensi penipuan.

Akibat tidak adanya regulasi tersebut, sejumlah pihak mencoba memanfaatkan peluang ini untuk mengeruk keuntungan. Mereka meminta sejumlah uang sebagai imbalan membadalkan haji, sementara tidak ada yang bisa memastikan orang tersebut benar-benar menjalankan haji atau tidak.

"Kami ingin mendapatkan panduan, pandangan dari semua pakar haji dalam mudzakarah ini agar bisa menghasilkan kesepakatan atau rumusan terkait hal ini," ucap Lukman.

Sementara Komisioner Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), Syamsul Ma'arif mengatakan, mudzakarah merupakan harapannya selama ini. Pasalnya KPHI mengusulkan agar pemerintah membuat regulasi badal haji.

"Karena pada prakteknya beberapa jamaah yang meninggal maupun sakit tapi mekanisme secara hukum belum ada tuntunannya," ujar Syamsul.

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video