Gedung DPRD Kota Probolinggo Melompong, Dewan Plesir ke Bali dan Jakarta
Jumat, 22 Juli 2016 02:20 WIB
KOTA PROBOLINGGO, BANGSAONLINE.com - Berdalih melakukan studi banding ke Bali dan Jakarta, Gedung DPRD Kota Probolinggo, Kamis (21/7) terlihat sepi melompong. Acara plesir yang dikemas dengan kunjungan kerja (kunker) itu, dilakukan Pansus 1 dan 2. Pansus 1 yang menangani soal raperda dana talangan pilkada, studi banding ke KPU di Jakarta. Sedangkan Pansus 2 yang membahas raperda CSR studi banding ke Badung, Bali.
Ketua Pansus 1 Ali Muhtar berdalih, jika keberangkatan dirinya untuk konsultasi sekaligus studi referensi ke KPU pusat. Ini diperlukan untuk mengetahui lebih detil terkait penyelenggaraan pilkada serentak. Kota Probolinggo adalah salah satu daerah yang akan menggelar pilkada (pilwali) secara bersamaan dengan Pilgub Jatim pada 2018. Secara regulasi dan perencanaan pendanaan, KPU pusat sudah sangat menguasai dibanding daerah yang belum pernah menyelenggarakan pesta demokrasi secara serentak.
BACA JUGA:
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Probolinggo ini Diwaduli Warga soal BPJS dan Irigasi saat Reses
Diperlakukan Tak Wajar, Karyawan PT Eratex Djaja Nekat Mengadu ke DPRD Probolinggo
Ketua DPRD Kota Probolinggo Tanggapi Polemik Program Indonesia Pintar
Anggota DPRD Kota Probolinggo ini Tetap Gunakan Motor saat Kunker, Siapa Dia?
Kata Ali, persoalan pendanaan, menjadi hal yang sangat krusial dalam pilkada serentak. Sebab, masing-masing tingkatan, baik propinsi maupun kota/kabupaten, sama-sama mengalokasikan anggaran.
"Berbeda konteksnya dengan daerah yang hanya menyelenggarakan pilgub. Semua anggaran berasal dari propinsi. Tapi kalau serentak, daerah tentu mengalokasikan untuk pilkadanya. Ini yang mesti diberi garis tegas supaya tidak tumpang tindih," jelas Ali.
Kapling pendanaan, menurut Ali, diperlukan agar mekanisme pertanggungjawabannya nanti, tidak menimbulkan kerumitan. Misalnya, dalam pilkada serentak itu, propinsi akan mengambil bagian pada pendanaan panitia pemungutan suara, pembangunan TPS atau lainnya. Item-item pendanaan ini, harus jelas supaya tidak terjadi double account.
Simak berita selengkapnya ...