DPR Pertanyakan Mata Hati Pimpinan KPK Terkait Kasus RS Sumber Waras
Rabu, 15 Juni 2016 18:24 WIB
JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Mata hati para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipertanyakan Wakil Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman. Ia mengaku heran soal perbedaan temuan KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Hasil penyelidikan, KPK tak menemukan unsur korupsi dalam kasus tersebut. Hasil kerja KPK tersebut bertentangan dengan temuan BPK yang menyebut adanya perbedaan harga lahan yang mengindikasikan kerugian Negara Rp 191 miliar.
BACA JUGA:
KPK Diminta Jangan Hancurkan BPK Demi Ahok
Ahok Marah dan Usir Wartawan karena Ditanya Aliran Dana Rp 30 M ke Teman Ahok
Sebut Tak Ada Kerugian Negara dalam Kasus Sumber Waras, Rachmawati: KPK jadi Ayam Aduan Penguasa
KPK Sebut Tak Ada Korupsi di RS Sumber Waras, DPR Curiga KPK Masuk Angin
"Ini kan membingungkan. Dulu KPK bilang tunggu hasil audit investigasi BPK," ujar Benny dalam rapat kerja Komisi III dan KPK di ruang rapat Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6).
Padahal selama berdiri, KPK dianggap selalu bekerja beriringan dengan BPK dalam menangani kasus korupsi. Terlebih BPK merupakan badan yang memang memiliki kewenangan untuk menaksir angka kerugian negara.
"Pertanyaannya, bedakah pimpinan KPK yang dulu dengan sekarang? Hukumnya sama, lembaganya sama. Mungkin mata hati yang beda," sambung politisi Partai Demokrat itu.
Menanggapi pernyataan tersebut, Wakil Ketua KPK Laode Muhamnad Syarief curhat perihal tekanan selama penyelidikan kasus Sumber Waras.
"Saya ingin mengatakan bahwa kami berlima dan seluruh teman-teman ini mungkin adalah yang paling tersiksa karena kasus ini. Kami didemo hampir tiap hari," kata Laode.
"Banyak tokoh masyarakat datang katanya memberi dukungan, tapi setelah datang disodori lagi audit BPK," lanjut dia.
Ia menegaskan dalam menangani kasus korupsi, KPK tak ingin melindungi pihak manapun dan selalu berusaha berlaku profesional.
Meski faktanya kini antara BPK dan KPK berbeda 180 deratjat, tapi Laode membantah jika hubungan KPK dan BPK tak baik apalagi saling serang terkait kasus tersebut.
"90 persen keberhasilan KPK juga didukung BPK karena yang diterima di pengadilan adalah perhitungan BPK dan BPKP. Hubungan kami baik," kilahnya.
Sebelumnya, Benny Kabur Harman sebagai ketua rombongan sempat mempertanyakan soal hasil audit investigatif yang dilakukan BPK terkait pembelian lahan Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Benny mengutarakan dalam pertemuannya dengan BPK tersebut, pimpinan BPK menegaskan bahwa audit investigatif pada Sumber Waras merupakan permintaan dari KPK. Hal itu dibuktikan dengan adanya surat permintaan dari KPK tertanggal 6 Agustus 2014.
"Setelah selesai (hasil audit), saya tanya lagi (ke BPK) apakah ada pelanggaran hukum? Dikatakan (BPK) pelanggaran hukum yang sempurna," ujar Benny, Selasa (14 Juni 2016).
Simak berita selengkapnya ...
sumber : kompas.com/tempo.co.