Kritik SBY: Gagal Fiskal, Penegakan Hukum Menurun, Intervensi Parpol, Isu PKI dan Pers

Wartawan: -
Jumat, 10 Juni 2016 22:48 WIB

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Inilah pujian, kritik sekaligus masukan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terhadap pemerintahan Joko Widodo-HM Jusuf Kalla. Dia menyampaikan 7 poin kritik dan masukan tersebut pada acara buka bersama Partai Demokrat di Cikeas.

"Partai Demokrat mencatat sejumlah isu penting yang malam ini akan kami soroti secara jernih, terbuka dan obyektif. Untuk kepentingan semua, kami memberanikan diri untuk menyampaikan kritik, koreksi sekaligus solusi yang kami sarankan," ujar SBY di kediamannya di kawasan Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jum'at (10/6/2016).

SBY memaparkan kritik tersebut di sela-sela acara buka bersama Partai Demokrat yang dihadiri oleh seluruh pimpinan DPP Partai Demokrat, pimpinan DPD se-Indonesia, hadir pula anggota fraksi PD di DPR RI.

Ada 7 poin kritikan SBY yang disampaikan kepada pemerintahan Jokowi-JK. Poin-poin tersebut dari mulai permasalahan perekonomian, sosial, keamanan dan pertahanan hingga isu politik.

Berikut pidato lengkap SBY di Cikeas:

Mengamati dan mencermati perkembangan kehidupan bangsa satu tahun terakhir ini, Partai Demokrat mencatat sejumlah isu penting yang malam ini akan kami soroti secara jernih, terbuka dan obyektif. Untuk kepentingan semua, kami memberanikan diri untuk menyampaikan kritik, koreksi sekaligus solusi yang kami sarankan. Secara ikhlas dan jujur kami juga akan menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada negara, pemerintah termasuk Presiden, atas prestasi dan kebaikan yang dikontribusikan kepada bangsa dan negara kita.

Partai Demokrat mencermati ada 7 isu penting yang patut kami angkat, yaitu:
(1) Situasi perekonomian kita saat ini
(2) Kondisi kehidupan masyarakat dari aspek sosial dan ekonomi
(3) Wajah keadilan dan penegakan hukum kita
(4) Kedaulatan partai politik dan isu intervensi kekuasaan
(5) TNI & Polri dalam kehidupan bernegara dan pelaksanaan tugas pokoknya
(6) Isu tentang gerakan komunis di Indonesia dan potensi terjadinya konflik horisontal
(7) Peran pers dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan bangsa

Namun, sebelum menuju ke situ, Partai Demokrat ingin menyampaikan hal-hal positif yang ada dalam kehidupan nasional kita, termasuk penghargaan kepada negara dan pemerintah atas prestasi yang diraih itu.

Partai Demokrat mencatat sejumlah prestasi dan kemajuan satu tahun terakhir ini. Kemajuan ini kami kaitkan dengan pengamatan dan rekomendasi resmi Partai Demokrat yang 3 kali disampaikan ~ pertama, rekomendasi Surabaya bulan Mei 2015 pasca Kongres Partai Demokrat, kedua rekomendasi Jakarta bulan Oktober 2015 dalam bentuk Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi dan ketiga, rekomendasi Surabaya bulan Maret 2016 di akhir muhibah Partai Demokrat di Pulau Jawa.

Selengkapnya kemajuan dan prestasi yang Partai Demokrat catat adalah:

(1) Keamanan dalam negeri, termasuk keamanan publik terjaga baik. Meskipun ada serangan teroris di Jakarta, serta terjadinya insiden keamanan di Aceh dan Papua, tetapi secara nasional dan secara umum keamanan dalam negeri kita terpelihara dengan baik.

(2) Stabilitas politik pada tingkat nasional juga terjaga baik. Secara politik tidak ada gangguan yang berarti terhadap Presiden dan Pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kondisi seperti ini diperlukan, agar tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

(3) Meskipun keadaan ekonomi nasional belum menggembirakan, namun survey terbaru menunjukkan angka pengangguran terbuka kita berkurang ~ alias membaik. Di tengah lesunya sektor riil dan lemahnya daya beli masyarakat, berkurangnya pengangguran ini tentu memiliki dampak positif.

(4) Kabinet semakin kompak dan makin bisa menahan diri dari pertengkaran di depan umum. Hal ini baik, karena dengan kabinet yang kompak saja tak selalu mudah untuk bersinergi dan berkoordinasi, apalagi jika tidak kompak.

(5) Pantauan kami, Presiden Jokowi tidak lagi obral dengan janji-janji baru beliau, terutama yang membawa konsekwensi pada keuangan negara dan APBN. Kami menduga, beliau sungguh menyadari bahwa di tengah perekonomian yang melambat saat ini ruang fiskal kita semakin sempit, dan menjalankan pemerintahan memang tidak muda

Saudara-saudara,

Sekarang, secara ringkas saya akan mengupas dan menyoroti 7 isu penting yang tadi telah saya sampaikan.

Pertama tentang situasi perekonomian kita saat ini.

Harus kita sadari, ekonomi kita masih lemah dan memiliki sejumlah masalah. Implikasi dari pertumbuhan rendah ini juga berpengaruh negatif, antara lain pada pendapatan dan daya beli rakyat, pada penerimaan negara dan kesehatan fiskal dan pada menurunnya permintaan yang akhirnya memukul sektor riil kita. Ketika ekonomi Indonesia melemah, perekonomian dunia dan kawasan juga memiliki pelemahan pertumbuhan. Artinya, pemerintah harus sangat serius dan tepat di dalam mengelola perekonomian kita. Kalau tidak, harapan ekonomi tahun 2016 ini lebih baik dari ekonomi tahun 2015 akan sirna. Dan, jika ada shock (krisis) baru pada tingkat dunia dan kawasan, ekonomi kita benar-benar dalam keadaan bahaya.

Partai Demokrat melihat ada persoalan besar dalam APBN kita di tahun 2016 ini. Jika tidak segera diatasi dan dicarikan solusinya, sangat bisa kita mengalami gagal fiskal. Cegah defisit yang melebihi batasannya agar secara makro ekonomi kita tidak divonis sebagai tidak sehat, apalagi sakit. Hati-hati pula dalam menutup defisit. Jalan mudah dan pintas dengan cara menambah utang baru bukanlah solusi yang baik. Apalagi, dalam waktu kurang dari 2 tahun ini rasio utang terhadap PDB (debt-to-GDP ratio) meningkat relatif tajam. Menghitung penerimaan negara dengan memasukkan perolehan dari pengampunan pajak juga sebuah asumsi yang rapuh. Pemotongan anggaran, sepanjang jumlahnya tepat dan bukan pada sektor yang akan membawa dampak negatif pada kehidupan rakyat adalah sebuah alternatif yang bisa dilakukan.

Dalam situasi ekonomi yang lemah dan APBN yang tertekan, pemerintah harus bijak dan tepat dalam mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur dan untuk mengurangi kemiskinan. Infrastruktur amat penting, itulah sebabnya pemerintahan yang saya pimpin juga melakukan peningkatan jumlah infrastruktur di seluruh tanah air. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang berkenan melanjutkan proyek-proyek infrastruktur dan bahkan sebagian telah diresmikan 1,5 tahun terakhir ini.

Mengingat situasi fiskal dan APBN kita yang tidak baik saat ini, Partai Demokrat berharap pemerintah lebih terbuka, lebih transparan dan lebih menjelaskan lagi kepada rakyat Indonesia tentang keadaan yang sesungguhnya. Fraksi Partai Demokrat di DPR RI sangat siap untuk bersama-sama pemerintah mencari solusi atas APBN yang mengalami tekanan serius ini. Partai Demokrat tidak ingin Indonesia mengalami gagal fiskal.

Isu kedua adalah tentang kondisi sosial-ekonomi rakyat, terutama kalangan bawah, atas lemahnya perekomian saat ini.

Dari apa yang kita lihat di kalangan masyarakat, kelompok ekonomi lemah saat ini memang memiliki kesulitan dalam mencukup kebutuhan sehari-harinya, karena daya beli yang menurun. Secara statistik, terjadi penurunan pendapatan per orang dari tahun 2014 ke tahun 2015 yang lalu sebesar Rp 2.150.000. Tahun 2016 ini bisa lebih rendah lagi. Sementara, di lapangan tercermin juga menurun tajamnya pembelanjaan masyarakat (household consumption). Itulah sebabnya ketika terjadi lonjakan harga daging sapi dan gula, rakyat menjerit karena memang berat bagi mereka. Disamping lemahnya daya beli, meskipun angka pengangguran berkurang, mencari lapangan pekerjaan juga tidak mudah ketika perusahaan-perusahaan melakukan PHK dan tidak membuka lapangan kerja baru.

Partai Demokrat menilai langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi gejolak harga kebutuhan pokok tersebut tepat adanya. Namun, sebaiknya upaya yang ditempuh tidak sebatas mengatasi meroketnya harga daging sapi dan gula pasir, tetapi lebih dalam lagi, meningkatkan daya beli rakyat antara lain melalui penciptaan lapangan pekerjaan yang baru di sektor riil. Jika penciptaan lapangan kerja menjadi tujuan (job creation), seyogyanya kebijakan pemerintah juga pro-penciptaan lapangan pekerjaan. Memberikan beban yang berlebihan kepada perusahaan, termasuk menggenjot pajak di kala sektor riil sedang lemah, bukanlah solusi yang tepat. Dalam keadaan ekstrim, bantuan sosial kepada masyarakat diperlukan. Ketika saya memimpin Indonesia dan beberapa kali ada tekanan atas daya beli rakyat, bantuan langsung tunai adalah solusi. Meskipun saya dikritik dan diserang bertubi-tubi, kenyataannya kebijakan itu sangat membantu rakyat tak mampu dalam keadaan susah.

Khusus mengait kenaikan sejumlah komoditas pangan di bulan Ramadan, sebenarnya bisa diambil langkah-langkah yang proaktif, karena hukum ekonomi memang begitu adanya. Catatan Partai Demokrat adalah setiap solusi dan kebijakan stabilisasi harga hendaknya rasional dan memahami hukum-hukum ekonomi agar langkah-langkah pemerintah tidak kontra-produktif dan tidak menjadi bahan pergunjingan masyarakat.

Isu ketiga adalah berkaitan dengan keadilan dan penegakan hukum.

Rakyat akan bersuka cita dan merasa mendapatkan rasa keadilan jika penegakan hukum di negeri ini, termasuk pemberantasan korupsi, dilaksanakan secara tegas, adil, tidak pandang bulu dan transparan. Terus terang Partai Demokrat melihat bahwa ketegasan, keadilan, tindakan tidak tebang pilih dan bahkan transparansi ini nampak menurun. Rakyat melihat ada tangan-tangan tidak kentara (the invisible hand) yang membuat penegakan hukum kita nampak merosot. Ingat, para penegak hukum memiliki kedaulatan yang penuh. Hukum sebagai panglima dan bukan politik, atau kekuasaan. Mestinya para pemegang kekuasaan takut kepada KPK dan penegak hukum lainnya ~ takut dalam arti jangan sampai melakukan korupsi ~ dan bukan penegak hukum yang justru takut kepada kekuasaan.

Dalam dunia hukum, sebuah negara juga dinilai tingkat kepatuhannya terhadap putusan pengadilan, sebagai bagian dari kepastian hukum (legal certainty). Jika negara dan pemerintah menginginkan rakyatnya patuh dan menjalankan putusan pengadilan, maka pemerintah juga harus demikian. Justru pemerintah wajib menjadi contoh dan sekaligus memberi contoh. Putusan pengadilan hanya bisa digugurkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi, bukan oleh kekuasaan.

Pertanyaan besar muncul di kalangan masyarakat luas apakah penegak hukum saat ini masih seperti dulu? Salah dihukum, tidak salah bebas. Apakah jika pada masa pemerintahan SBY dulu semua penyimpangan dan kejahatan diproses dengan penuh semangat dan dalam suasana yang gegap gempita, apakah sekarang masih begitu? Tidakkah negaranya masih sama, Undang-Undangnya masih sama dan kelembagaan pemberantasan korupsinya pun juga masih sama? Tidakkah siapapun Presidennya penegak hukum tetap menggunakan norma dan ukuran yang sama?

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video