Rombongan PCNU Surabaya Diusir saat Sidang Paripurna, Aden Ditekan Minta Maaf
Rabu, 20 April 2016 00:19 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pengusiran rombongan PCNU Kota Surabaya oleh petugas Pamdal DPRD Kota Surabaya saat hendak mengikuti jalannya rapat paripurna tentang pembahasan Raperda Pengendalian dan Pengawasan Minumal Beralkohol (Mihol) di gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (18/4) menuai kritik keras dari berbagai kalangan.
Bahkan DPD Partai Gerindra Jatim secara khusus meminta kepada Aden Darmawan selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya selaku pimpinan rapat paripurna maupun atas nama Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Surabaya untuk meminta maaf. Permintaan maaf itu khususnya kepada Ketua PCNU Kota Surabaya terkait perlakuan yang kurang sopan saat menghadiri rapat paripurna kemarin.
BACA JUGA:
LAZISNU dan Fatayat Surabaya Rihlah Bersama 100 Anak Yatim dan Dhuafa
PCNU Surabaya Terima Bantuan untuk Renovasi Kantor
22 Wajah Baru di DPRD Surabaya, Siapa Saja?
Geser PKS, Golkar Amankan 'Jatah' Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya
"Saya minta Aden Darmawan atas nama pribadi maupun Wakil Ketua DPRD Surabaya untuk meminta maaf kepada Ketua PCNU Surabaya, dan ke depan saya harapkan untuk selalu berkoordinasi dan satu garis dengan Nahdlatul Ulama dalam proses politik pengambilan keputusan-keputusan penting yang menyangkut pesoalan moralitas, budaya, lebih-lebih terhadap persoalan yang berkaitan dengan agama," terang Anwar Sadad sekretaris DPD Partai Gerindra Jatim, Selasa (19/4).
Menurut Sadad, kejadian itu juga mengindikasikan bahwa DPRD Kota Surabaya tidak 'care' terhadap persoalan peredaran Mihol. Padahal seharusnya mereka berterima kasih lembaga seperti PCNU turut memberikan kontribusi pemikiran dan gagasan. Sebab persoalan Mihol memiliki pengaruh yang kompleks terhadap seluruh sisi kehidupan masyarakat Kota Surabaya, sehingga harus melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pembahasannya.
"Karena itu saya minta kepada seluruh anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Surabaya untuk all out berada di belakang PCNU Surabaya dan ormas sosial keagamaan lainnya. Fraksi Partai Gerindra harus menjadi benteng pertahanan upaya pengerusakan nilai-nilai agama, budaya, adat-istiadat di tengah-tengah masyarakat," pinta politisi asal Pasuruan ini.
Simak berita selengkapnya ...