Rombak Personel BPPM, Rekom dari Pansus LKPJ Akhir Anggaran Tahun 2015
Rabu, 13 April 2016 12:32 WIB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Pansus (panitia khusus) LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Akhir Anggaran Tahun 2016, lakukan kegiatan hearing (dengar pendapat) dengan semua Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkup Pemkab Gresik.
Hearing yang berlangsung 2 hari, Selasa-Rabu(12-13/4), di ruang rapat paripurna, dengan agenda mempertanyakan program/kegiatan yang dilakukan masing-masing SKPD,terhitung mulai Tahun 2010-2015.
BACA JUGA:
Geliatkan Sektor Wisata, Begini Saran Pimpinan DPRD Gresik dan Caleg Terpilih DPR RI
Kandidat Ketua DPRD Gresik, Mohammad dan Syahrul Bersaing Ketat
Komisi IV DPRD Gresik Dalami LKPj Kepala Daerah 2023 Bersama OPD Mitra
Dianggap Langgar SE Kemendagri, Pemkab Gresik Tunggu Keputusan soal Keabsahan Mutasi 147 Pejabat
Di dalamnya, tim Pansus mepmertanyakan program yang dijalankan. Berjalan dengan baik atau tidak. Serapan anggaran yang dilakukan baik atau tidak. Juga tidak kalah penting, soal target pendapatan di SKPD penghasil.
Pada kesempatan itu, tim Pansus mencerca pertanyaan kepada Kepala SKPD yang hadir. Kepala BPPM (Badan Perizinan dan Penanaman Modal), Agus Mualif terlihat paling banyak dihujani pertanyaan oleh tim Pansus LKPJ.
Sebab, SKPD tersebut dianggap tidak sukses dalam menjalankan program perizinan satu atap. Bahkan, soal pendapatan tidak bisa mencapai 50 persen dari total target yang telah ditetapkan.
Karena Pansus LKPJ Akhir Anggaran Tahun 2015, menginginkan agar roda birokrasi di BPPM lebih baik, tim Pansus merekomendasikan kepada Bupati, Sambari Halim Radianto, agar merombak personel di BPPM.
"Kalau melihat kondisi BPPM seperti itu, alangkah baiknya, Bupati meminta Bagian Ortala(Organisasi Tata Laksana) untuk lakukan penataan atau perombakan personel di BPPM," kata Anggota Pansus LKPJ Akhir Anggaran Tahun 2015, Syaichu Busiri.
Senada juga dikatakan Muntarifi, Anggota Pansus LKPJ lain. Dia meminta adanya penataan di tubuh BPPM. Langkah ini dilakukan semata-mata untuk perbaikan kinerja dan pelayanan publik berupa perizinan di BPPM.
"BPPM merupakan SKPD krusial. Karena yang menangani soal perizinan. Soal investasi. Jika perizinan tidak baik, maka dampaknya terhadap laju investasi di Kabupaten Gresik," katanya.
Simak berita selengkapnya ...