Banyak Aset tidak Jelas, Sumenep Langganan WDP
Wartawan: Rahmatullah
Jumat, 01 April 2016 17:59 WIB
SUMENEP, BANGSAONLINE.com – Selama ini Pemkab Sumenep langganan mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan dan aset. Salah satu yang diyakini menjadi penyebabnya adalah banyak aset Pemkab tidak jelas pengelolaannya, sehingga harapan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selalu kandas.
Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, memaparkan aset tidak jelas itu sudah ada jauh sebelum dirinya menjabat sebagai bupati, tepatnya semasa orde baru. Salah satu aset yang dia sebut adalah tanah. Katanya, banyak gedung sekolah dasar (SD) dibangun di atas tanah milik warga yang di kemudian hari dipersoalkan status kepemilikannya.
BACA JUGA:
Bupati Sumenep Blusukan Kunjungi Nenek Hotipah dan Putriya di Rumah Reyotnya
DPRD Sumenep Kawal CSR Tugu Keris Sebesar Rp2,1 Miliar
dr. Erlyati Beber Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Ginjal Kronis
Tingkatkan Pengunjung, Fauzi Sajikan Seni Budaya dan Musik Milenial di Pasar Bangkal
“Bisa dibayangkan bagaimana beban kami,” ujarnya, Jum’at (1/4).
Padahal untuk membangun gedung sekolah, kata Busyro, tidak boleh sembarangan. Tanah yang akan didirikan gedung sekolah harus milik Pemkab, bukan milik perorangan, sehingga tidak memunculkan persoalan klaim hak kepemilikan di kemudian hari.
Simak berita selengkapnya ...