Bapemas Jatim kembali Disorot: Pendamping Desa Diacak, Dinilai tak Bijak

Minggu, 31 Januari 2016 21:40 WIB

BONDOWOSO, BANGSAONLINE.com - Kalangan akademisi kembali menyoroti kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur. Kali ini soal penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) untuk Tenaga Ahli (TA) dan Tenaga Pendamping Desa (T-PD) yang dinilai amburadul. Sebab, Sejumlah tenaga pendamping juga merasa kecewa karena penempatannya tidak di daerahnya sendiri. Hal itu mereka nilai tidak sesuai dengan amanah undang-undang desa yang memiliki semangat “desa membangun” bukan “membangun desa”. Sehingga kedatangan luar ke daerah lain tidak mencerminkan semangat undang-undang desa.

Salah satu dosen politik di UIN Sunan Ampel Surabaya. Syaeful Bahar mengatakan, penempatan secara acak tidak terlalu bijak. Alasannya sangat jelas, mengacu Undang-undang (UU) tentang Desa bahwa pemberdayaan desa harus memperhatikan lokalism dan kearifan lokal di suatu daerah.

Sedangkan fungsi pendamping desa, sambung Syaeful Bahar, untuk menjalankan fungsi pendampingan terutama administrasi dan program pendampingan desa. Karena itu, pendamping desa harus memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal yang dimiliki desa tersebut.

“Konsep awal pendampingan desa untuk memberikan kesempatan kepada putra-putri daerah lokal untuk menjadi pendamping desa adalah konsep yang bagus. Tetapi ketika ada penempatan secara acak, akan menjadi pekerjaan tersendiri karena para pendamping desa tidak sekedar menjadi juru pendamping saja, tetapi juga harus menjadi partner dari desa atau kepala desa dan harus punya pola komunikasi yang baik,” ujar Syaeful Bahar kepada bangsaonline.com, Minggu (31/1)

Dicontohkan, pendamping desa asal Bondowoso harus mendampingi daerah di Madiun. Pasti mengalami banyak kendala seperti jarak, transportasi, akomodasi selama tinggal di daerah tugas. Selain itu, kesulitan lain akan tampak pada kultur dan bahasa yang menyebabkan sulitnya terjadi komunikasi yang baik.

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video