Politikus Kuat DPR Minta 20% Saham Freeport, Dilaporkan ke MKD karena Catut Presiden
Selasa, 17 November 2015 01:57 WIB
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan seorang politikus kuat DPR atas dugaan pencatutan nama Presiden dan Wapres untuk meminta saham ke PT Freeport Indonesia, ke Makhamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (16/11) sekitar pukul 09.45 WIB pagi kemarin.
Usai membuat laporan, sekitar setengah jam kemudian, Sudirman memberi keterangan pers.
BACA JUGA:
Nila, Caleg Terpilih DPR RI dari PDIP Bantu 2 Nenek Korban Kebakaran
Toron Asareng Abah Syafi: Kuota Mudik Gratis Habis Kurang dari 1 Jam
Risma Dicecar Gelontoran Bansos Jelang Pilpres, Realisasinya Tembus Rp85,53 Triliun
Komisi IX DPR RI-BKKBN Gencar Kampanye Program Penurunan Stunting di Depok, Berikut Programnya
Sudirman melaporkan nama pencatut, waktu kejadian dan tempat pembicaraan pencatutan nama Presiden dan Wapres oleh si politikus ke MKD DPR. Pagi kemarin, Sudirman enggan mengungkap identitas politikus kuat yang dilaporkannya itu. "Saya melaporkan hal-hal tersebut kepada MKD karena saya percaya pada proses institutional dan konstitusional," ujar Sudirman pagi kemarin.
Ada dua hal yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD terkait dugaan pelanggaran etik anggota dewan. Yaitu pencatutan nama Presiden-Wakil Presiden untuk meminta saham dan permintaan proyek kepada PT Freeport terkait proyek di Papua.
"Saham yang diminta 11 persen plus 9 persen. Mereka mengatakan akan diserahkan (11 persen) kepada Presiden dan 9 persen akan diserahkan kepada wapres. Wapres dan Presiden marah dengan tindakan ini," kata Sudirman Said usai melaporkan seorang politikus kuat DPR ke MKD di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2015).
Lalu, politikus kuat DPR itu juga meminta bagian dari proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Urumuka, Papua. Si politikus kuat meminta 49% dari keseluruhan proyek tersebut."Yang dibicarakan mereka minta 49 persen saham, kemudian 51 persen yang diminta investasinya adalah Freeport. Kemudian diminta supaya Freeport beli tenaga listriknya," ujarnya.
"Ya, PLTA Urumuka. Ini listrik besar sekali, kalau jadi akan jadi PLTA terbesar," beber Sudirman.
Sudirman memastikan tidak ada dari pihak pemerintah yang terlibat, melainkan hanya seorang anggota DPR yang mengajak pengusaha nasional lalu memanggil pimpinan PT Freeport dalam tiga kali pertemuan. Percakapan pada pertemuan ketiga itu yang jadi bukti laporan ke MKD.
"Keterangan tersebut saya peroleh dari pimpinan PT Freeport Indonesia," ucap Sudirman.
Sementara, MKD segera memproses laporan Menteri ESDM Sudirman Said soal Setya Novanto yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden untuk urusan kontrak PT Freeport. Wakil Ketua MKD Junimart Girsang memastikan akan fair menyelidiki laporan baik terlapor anggota atau pimpinan DPR.
"Bagi saya sama semua (menyelidiki anggota atau pimpinan DPR). Maka tolong kawal kami di MKD," ucap Junimart Girsang di gedung DPR, Jakarta, Senin (16/11/2015).
Simak berita selengkapnya ...