Pengadaan Mobdin Rp 8 M Anggota DPRD Bojonegoro Dikritik, Dewan Dianggap tak Peka Masyarakat
Selasa, 10 November 2015 14:42 WIB
BOJONEGORO, BANGSAONLINE.com - Sebanyak Rp 8 miliar di APBD Bojonegoro tahun 2016 pos sekertariat dewan akan digunakan untuk pengadaan mobil dinas (mobdin) anggota dewan. Namun, alokasi itu dinilai sangat tidak patut dan merugikan banyak kalangan jika melihat kondisi masyarakat Bojonegoro yang saat ini mengalami paceklik atau kondisi ekonominya melemah, khususnya di kalangan petani.
Kelemahan ekonomi yang terjadi salah satunya disebabkan kekeringan yang melanda Bojonegoro hingga mengakibatkan beberapa wilayah mengalami gagal panen.
BACA JUGA:
Hendak Diajak Sahur, Anggota DPRD Bojonegoro Ditemukan Gantung Diri di Pinggir Bengawan Solo
Rekomendasi Diubah, Ketua Pansus III Kecewa dengan Pimpinan DPRD Bojonegoro
Kunker di J-TB, Komisi C DPRD Bojonegoro Minta Operator Perhatikan Keselamatan Pekerja
Lebih Dekat dengan Sally Atyasasmi, Politikus Cantik yang Pandai Gocek Bola
Menurut ketua Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Jawa Timur, Nasihan, dana senilai Rp 8 milyar anggaran mobnas tahun 2016 untuk anggota DPRD Bojonegoro setara dengan 11,5 juta ton subsidi pupuk organik, yang berarti sama dengan 23.000 Hektare (Ha) sawah dari 76,848,17 Ha atau 31% dari total lahan pertanian di Bojonegoro.
"Jika kepemilikan lahan petani Bojonegoro rata-rata 0,5 Ha, maka sama dengan 46.000 petani kepala keluarga (Kk) dan minimal sebanyak 184.000 jiwa anggota keluarga yang akan merasakan dampak positif subsidi pertanian organik dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro," tegas Nasihan kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (10/11).
Menurut dia, visi wong "jonegoro" sehat dan produktif seyogya-nya berangkat dari dasar pemenuhan gizi dan pembukaan lapangan pekerjaan, bukan dengan pengadaan mobil dinas anggota DPRD yang justru kontraproduktif dan tidak menyehatkan.
Simak berita selengkapnya ...