Pilkada Ngawi Digegerkan Brosur Lomba TPS Peraih Suara Terbanyak Paslon Incumbent
Sabtu, 07 November 2015 18:33 WIB
NGAWI, BANGSAONLINE.com - Jelang Pilkada Kabupaten Ngawi, masyarakat dihebohkan adanya brosur lomba Tempat Pemungutan Suara (TPS) paling bermufakat untuk pasangan calon (paslon) nomor satu di dunia maya. Tak tanggung-tanggung, leaflet berukuran 10x20 cm tersebut memberikan iming-iming hadiah total hingga Rp 500 juta bagi TPS yang keluar sebagai juara.
“Sudah kami lihat brosur itu untuk dilakukan penelitian selanjutnya. Yang jelas akan kami proses adanya brosur iming-iming itu,” terang Suyatno Ketua Divisi Penindakan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Ngawi Suyatno saat dikonfirmasi BANGSAONLINE.
BACA JUGA:
Antisipasi Penyebaran Covid-19, KPU Ngawi Rapid Test Seluruh Petugas Penyelenggara
Lima Peserta Penjaringan Bacabup-Bacawabup Nasdem Ngawi Paparkan Visi Misi
Anggaran Pilbup yang Diajukan KPU Ngawi Naik 100% dari Pilbup Sebelumnya
Hasil Rekapitulasi Pilkada Ngawi: Paslon OK Unggul Telak dengan Raihan Suara 87,65 Persen
Di dalam brosur yang sudah menyebar luas di media sosial (medsos), seperti facebook dan blackberry messenger (BBM) serta sejumlah desa di Ngawi itu tercantum nama panitia Ngawi Bermufakat dan nama Bupati LIRA Ngawi Faisol selaku pendukung tunggal perlombaan tersebut. Tidak ketinggalan tulisan OK yang identik dengan pasangan nomor urut satu Budi Kanang Sulistyono-Ony Anwar Harsono.
Suyatno mengatakan, brosur tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran Pilkada. Menyusul, adanya indikasi menjanjikan materiil kepada pemilih dan atau kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) untuk memakai hak pilihnya menurut cara tertentu. Pelanggaran tersebut termaktub dalam Pasal 149 KUHP dan UU Nomor 8/2015 tentang Pilkada.
Beber Suyatno, ia mengaku sudah membahas temuan tersebut di sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Gakkumdu) bersama Satreskrim Polres Ngawi dan Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejari Ngawi. Sayangnya, temuan tersebut masih dianggap belum memenuhi syarat formal dan materil pelanggaran Pilkada seiring tidak adanya saksi dan bukti fisik brosur di lapangan.
Simak berita selengkapnya ...