Lagi, Ribuan Buruh Demo Pemkab Jombang Tolak RPP Pengupahan
Kamis, 22 Oktober 2015 17:48 WIB
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Buruh 11 perusahaan di Kabupaten Jombang kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemkab Jombang, Kamis (22/10/2015). Selain menuntut Dewan Pengupahan agar segera menetapkan nilai kebutuhan hidup layak (KHL), massa juga menuntut agar Bupati ikut menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan yang dinilai merugikan kaum buruh.
Aksi ratusan buruh ini memadati Jalan Wachid Hasyim tempat kantor Pemkab Jombang berada. Mereka berorasi dengan pengeras suara dengan penjagaan ketat dari puluhan anggota polisi.
"Kami menolak penetapan RPP tentang pengupahan yang disulkan pemerintah yang isinya bertentangan dengan hak kaum buruh," kata Koordinator aksi, Heru Sandi kepada wartawan di lokasi, Kamis (22/10).
BACA JUGA:
Hari Pers Nasional 2024, Pj Bupati Jombang Raih Penghargaan Creative Regional Head dari PWI Jatim
Seleksi Pejabat Pemkab Jombang, Pj Bupati Sugiat Inginkan Rekrut yang Tulus Mengabdi
Sidak ke Afco, Pj Bupati Jombang Janji Fasilitasi Pengurusan Izin UMKM
Sambut Ramadan, Pemkab Jombang Gelar Tradisi Grebek Apem
Penolakan kaum buruh Jombang terhadap RPP Pengupahan itu, menurut Heru bukan tanpa alasan. Pasalnya, jika upah buruh dihitung menggunakan formula dalam RPP tersebut, maka nilai UMK 2016 di Kota Santri ini bakal terlalu kecil. "UMK yang berjalan kemarin dihitung sebagai KHL ditambahkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kalau menggunakan rumusan itu, UMK Jombang berkisar antara Rp 1,9-2 juta. Itu sangat kurang layak," ujarnya.
Heru menjelaskan, UMK yang dinilai layak bagi kaum buruh di Jombang sebesar Rp 2,7 juta. Angka itu naik dari UMK 2015 yang ditetapkan Gubenur Jatim Rp 1,725 juta. "Itu sudah ditambahkan inflasi secara nasional 7,18 persen dan pertumbuhan ekonomi 6,44 persen. Makanya Rp 2,7 juta sudah cukup layak karena hari ini wilayah-wilayah industri sudah terbangun," tandasnya.
Simak berita selengkapnya ...