Ulama Thariqah Setuju Muktamar NU Ulang
Kamis, 13 Agustus 2015 23:32 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Para ulama Thariqah yang tergabung dalam Jam’iyyah Ahlith Thariqah Al Mu’tabarah an-Nahdliyyah (JATMAN) ternyata mendukung langkah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) yang minta Muktamar NU ulang karena dinilai banyak kecurangan dan melanggar AD/ART. (Baca juga: Peserta Muktamar Gugat PBNU Demisioner Gelar Muktamar Ulang)
Para kiai thariqah yang anggotanya berjumlah jutaan orang dan tersebar di seluruh Indonsia itu bahkan mendukung langkah PWNU dan PCNU yang merasa dikecewakan Panitia Muktamar NU ke-33 menggugat ke pengadilan agar segera klir dan tidak berlarut-larut. (Baca juga: Forum Lintas PWNU Tuntut Muktamar Ulang, Probolinggo Siap Jadi Tuan Rumah)
BACA JUGA:
Mitos Khittah NU dan Logika Kekuasaan
Kembangkan Kewirausahaan di Lingkungan NU, Kementerian BUMN Teken MoU dengan PBNU
Konflik Baru Cak Imin, Istri Said Aqil Mundur dari PKB, Akibat Khianat saat Muktamar NU?
Emil Dardak Dukung Muktamar NU ke-35 di Surabaya
”Habib Luthfy juga setuju Muktamar NU diulang karena Muktamar di alun-alun itu tak sah,” kata Mudir Am JATMAN KH Abdul Mu’thy Nurhadi kepada wartawan, Kamis (13/08/2015). Yang dimaksud Habib Luthfy adalah KH Habib M Luthfy Ali bin Yahya, Rais Am JATMAN.
Menurut Kiai Abdul Mu’thy, Muktamar NU di alun-alun Jombang itu banyak rekayasa dan membuat para kiai kecewa. “Kami hanya bisa mengucapkan Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Kiai-kiai kok dibujuki,” katanya. (Baca juga: muktamar-nu-diulang" style="background-color: initial;">PWNU Maluku Minta Muktamar NU Diulang)
Ia menilai bahwa satu-satunya solusi adalah Muktamar ulang agar semua pihak bisa menerima dengan lapang dada. “Kalau Muktamar ulang kan semua bisa menerima,” katanya. (Baca juga: PWNU Jateng: Gugatan terhadap Muktamar ke-33 NU tetap Dilanjutkan)
Sementara Ketua PWNU Banten KH Makmur Masyhar mengkritik keras pihak-pihak yang mengklaim bahwa Muktamar NU ke-33 berjalan baik, sehingga tidak layak dipermasalahkan secara hukum melalui jalur pengadilan.
“Pelanggaran dan kemungkarannya sangat nyata sekali dilakukan panitia dan pengurus PBNU, karena mereka yang punya kuasa saat pelaksanaan muktamar. Kita akan gugat secara hukum biar kebenaran terungkap,” ungkapnya kepada wartawan.
Simak berita selengkapnya ...