PBNU Vakum, Tanpa Pemimpin, Ketua PWNU Jateng: Kami Lakukan Gugatan Hukum

Jumat, 07 Agustus 2015 02:41 WIB

MALANG, BANGSAONLINE.com - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KHA Hasyim Muzadi mengatakan bahwa saat ini ormas terbesar di Indonesia ini vakum dari kepemimpinan. Kekosongan pemimpin ini akan terjadi sampai digelar kembali muktamar lagi untuk memilih calon ketua umum yang legal.

"Saya tegaskan bahwa PBNU sekarang vakum, organisasinya ada tapi pemimpinnya tidak ada sampai ada muktamar lagi," tegas Hasyim saat menggelar jumpa pers di kediamannya Kompleks Ponpes Al-Hikam Jalan Cengger Ayam, Kota Malang, Kamis (6/8/2015).

Kiai Hasyim mengungkapkan, wilayah dan cabang memiliki hak hukum dan hak memilih untuk menggelar kembali muktamar. "Yang kemarin itu digelar tidak sesuai aturan, prosedur juga tata tertib. Bisa dikatakan cacat hukum. Esensinya prosedur organisasi tidak dilalui secara normal," kata dia. (Baca juga: Rais Am dan Ketua Umum NU Produk AHWA Cacat Hukum)

Dia meminta selama vakum, tidak ada tokoh atau siapa pun mengatasnamakan PBNU sampai digelar muktamar ulang yang konstitusional.

Kiai Hasyim juga meminta pengurus wilayah atau di bawahnya tidak khawatirkan akan terjadi pembekuan maupun reshuffle pengurus wilayah, karena saat ini PBNU-nya sendiri vakum.

"Saya sendiri tidak bersedia untuk dicalonkan sebagai Rais Am dari forum yang diikuti 29 wilayah yang sebenarnya memenuhi kuorum di Ponpes Tebuireng. Sebab, jika saya terima pencalonan itu, maka NU akan pecah. Begitu juga ketika saya menerima pencalonan dari forum yang digelar di alun-alun karena statusnya cacat hukum. Apakah bisa diakal dua forum mengaku semua kuorum, ini bagaimana," kata pengasuh Ponpes Al-Hikam ini.

Meski ada 29 PWNU yang keluar dari Muktamar di alun-alun Jombang dan bergabung ke kubu KH Salahuddin Wahid di Tebuireng, KH Hasyim Muzadi membantah bahwa NU pecah. Alasannya, karena tidak ada muktamar tandingan atau NU tandingan. (Baca juga: muktamar-nu-pindah-ke-tebuireng" style="background-color: initial;">Anggap Penuh Kecurangan, Ratusan Peserta Muktamar NU Pindah ke Tebuireng)

Yang terjadi, kata Hasyim Muzadi, adalah gerakan pemurnian NU dari penyusupan ideologi atau aliran pemikiran yang merusak keimanan dan perilaku avonturir para politisi.

"Gerakan pemurnian atau revolusi mental akan menjadi arus besar di dalam NU, karena seluruh wilayah dan cabang menyaksikan sendiri bagaimana selama proses muktamar, muktamirin diperlakukan semena-mena mulai dari sulitnya pendaftaran, rekayasa persidangan, dan perlakuan kasar terhadap para ulama dan kiai. Hikmahnya adalah semua warga NU bisa mengetahui betapa bahayanya penyusupan yang dilakukan secara komprehensif," aku Kiai Hasyim.

Dirinya turut memberikan apresiasi atas mundurnya atau penolakan Gus Mus saat dicalonkan sebagai Rais Aam. Dengan begitu, menunjukkan Gus Mus tidak ingin menjabat dari sebuah proses abal-abal. (Baca juga: Soal AHWA, Ketua PWNU Jateng: Fatwa Gus Mus Diabaikan)

Sementara Ketua PWNU Jawa Tengah Dr KH Abu Hafsin menegaskan bahwa pengurus wilayah dan cabang NU tidak mengakui hasil muktamar NU ke-33. Mereka berencana menggugat PBNU demisioner periode 2010-2015 dan panitia muktamar.

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video