Pesan Pj Gubernur Jatim saat Serahkan LKPD 2023 Unaudited
Editor: M. Aulia Rahman
Wartawan: Devi Fitri Afriyanti
Selasa, 05 Maret 2024 18:33 WIB
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, bersama wali kota dan bupati dari 38 kabupaten/kota menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2023 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur, Selasa (5/3/2024).
Didampingi Plh. Sekdaprov Jatim, Bobby Soemiarsono, Adhy menyerahkan LKPD TA 2023 Unaudited kepada Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit, dan Kepala Perwakilan BPK RI Jatim Karyadi.
BACA JUGA:
Karate Piala Gubernur Jatim, Pj Gubernur Adhy: Ajang Tingkatkan Kualitas dan Prestasi Atlet
Rakor Pengembangan OPOP, Khofifah Bagikan 3 Semangat Majukan Ekonomi Pesantren
Adhy Karyono Jamin Investasi di Jawa Timur Menguntungkan
Pesan Pj Gubernur Jatim saat Terima Penghargaan dari Mendagri di Hari Otoda 2024
Dalam sambutannya, ia secara khusus mendorong kepala daerah baik bupati/wali kota serta Pj bupati/Pj wali kota untuk mewujudkan pelaporan keuangan daerah yang akuntabel dan terpercaya.
“Kami berharap seluruh Kepala Daerah baik di Kota/Kabupaten untuk bisa melaksanakan seluruh program dan penyelenggaran daerah dengan baik, juga dibarengi dengan pelaporan keuangan yang akuntabel dan terpercaya,” katanya.
Adhy mengatakan, LKPD menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, realisasi anggaran dan arus kas dari suatu entitas. Untuk itu, laporan ini bisa dianalisis dan dievaluasi untuk melaksanakan perencanaan berikutnya.
"Sehingga mana yang belum selesai maka harus diperbaiki, termasuk jika ada temuan-temuan. Laporan ini ke depannya sangat berperan untuk membentuk instrumen kebijakan yang bertujuan menyejahterahkan masyarakat,” ujarnya.
Menurut dia, pelaksanaan good governance penting untuk dipahami bersama. Tahun lalu Pemprov Jatim telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP ini juga diraih untuk seluruh kabupaten/kota di Jatim. Adhy menegaskan bahwa prestasi ini harus dipertahankan.
“Kita sudah bertekad, berikutnya kita akan bersama-sama serentak menerima WTP. Semua akan melakukan evaluasi dan perbaikan, sehingga seluruh entitas di Jatim ingin mendapatkan peningkatan nilai. Mudah-mudahan indikator penilaiannya juga tidak meningkat lagi,” tuturnya.
Setelah penyerahan LKPD unaudited, tahap selanjutnya ialah akan dilaksanakan pemeriksaan terinci. Pihaknya berkomitmen seluruh elemen di Jatim akan kooperatif dan bekerjasama guna dikonfirmasi dalam menghasilkan pemeriksaan yang terperinci.
“Maka Tim pembuat laporan keuangan di Kab/Kota harus siap untuk dikonfirmasi guna pemeriksaan. Kami juga akan mendukung kegiatan pemeriksaan terinci itu dengan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku,” urai Adhy.
Simak berita selengkapnya ...