Desak Presiden Jadi Teladan Etik, Sivitas Akademika UIN Yogya Kutip Wejangan Sunan Kalijaga
Editor: M Mas'ud Adnan
Senin, 05 Februari 2024 12:24 WIB
YOGYAKARTA, BANGSAONLINE.com – Gelombang protes terhadap Presiden Joko Widodo yang ditanggap melanggar konstitusi dan merusak demokrasi, terutama kecenderungannya dalam melanggengkan kekuasaan lewat nepotisme dan politik dinasti, semakin membesar. Bahkan para guru besar dan sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi telah mengeluarkan petisi kepada Presiden Jokowi yang dalam Pilpres 2024 dianggap memihak dan tak netral.
Hari ini, Senin (5/02/2024) giliran Sivitas Akademika Univesistas Islam Negeri Sunan (UIN) Kalijaga Yogyakarta mengerluarkan seruan moral untuk Presiden Jokowi. Dengan mengutip wejangan Kanjeng Sunan Kalijaga, Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga menyampaikan 5 poin seruan moral.
BACA JUGA:
Wakil Ketua Golkar Jatim: Semua Presiden dan Calon Presiden Ingin Bertemu Kiai Asep
Gerindra Sebut Prabowo Akan Jembatani Hubungan Antara Jokowi dengan PDIP
Gibran Tegaskan Jokowi Tak Titipkan Orang untuk Jadi Menteri di Kabinet Prabowo, Tapi Beri Masukan
Temui Pengusaha di Vietnam, Jokowi Ajak untuk Berinvestasi di IKN
“Aja ketungkul marang kalungguhan, kadonyan kan kemareman,” demikian Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga mengawali seruan moralnya mengutip wejangan Kanjeng Sunan Kalijaga.
Artinya, jangan terlena dengan jabatan dan hal-hal yang bersifat duniawi.
Seruan moral UIN Sunan Kalijaga itu di bawah Koordinator Achmad Uzair, S.IP, M.A, Ph.D. Seruan moral itu memakai surat berkop resmi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Di bawah ini BANGSAONLINE.com memuat lengkap naskah seruan moral yang diterima BANGSAONLINE.com, Senin (05/02/2024).
SERUAN MORAL KALIJAGA
Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga
“Aja ketungkul marang kalungguhan, kadonyan kan kemareman”
Jangan terlena dengan jabatan dan hal-hal yang bersifat duniawi.
—Kanjeng Sunan Kalijaga
Mencermati situasi sosial-politik Indonesia akhir-akhir ini, apalagi jelang Pemilu 2024, terdapat banyak perilaku yang menunjukkan sikap bertentangan dengan cita-cita ideal demokrasi, nilai-nilai luhur Pancasila, dan norma agama. Ironisnya, itu dilakukan oleh aparatur negara.
Aparatur negara, yang seharusnya bersikap netral untuk memastikan Pemilu berjalan secara jujur dan adil, justru menunjukkan kecenderungan penggunaan instrumen kekuasaan demi kepentingan politik sesaat, kawan dekat, dan kekerabatan.
Simak berita selengkapnya ...