Fraksi Keadilan Hati Nurani DPRD Bangkalan Minta Ada Sanksi Pidana untuk Pelanggar Pajak
Editor: M. Aulia Rahman
Wartawan: Fathurrohman
Senin, 13 November 2023 17:46 WIB
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - DPRD Bangkalan menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan raperda tentang rencana tata ruang 2023-2043 serta pajak, dan restribusi daerah.
Dalam kesempatan itu, Fraksi Keadilan Hati Nurani yang merupakan gabungan dari PKS dan Hanura di DPRD Bangkalan meminta adanya perbaikan ketentuan sanksi bagi wajib pajak yang secara sengaja tidak membayar.
BACA JUGA:
Peredaran Uang Palsu Resahkan Pedagang di Bangkalan
Cuaca Buruk, Nelayan di Bangkalan Takut Melaut
Spesialis Jambret HP Berseragam SMA di Area Kampus UTM Ditangkap
Ini Baru Maling Sejati, Dua Pemuda di Bangkalan Nekat Curi Motor Polwan
"Ketentuan sanksi harus ditambah, seperti pada sanksi administratif maka harus diberlakukan penutupan sementara bagi yang tidak mengindahkan, kemudian sanksi pidana bagi yang sengaja tidak bayar atau yang kurang bayar pajak," kata Ketua Fraksi Keadilan Hati Nurani, Musawwir, saat menyampaikan pandangan umumnya, Senin (13/11/2023).
Permintaan tambahan sanksi itu, menurut dia untuk menindaklanjuti tujuan mulia dalam mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) di Bangkalan, sehingga harus ada yang mengatur agar bisa terpenuhi.
"Pendapatan kita sangat minim, hanya Rp343 miliar pertahun atau setara 14,83 persen dari total APBD tahun 2024. Minimnya PAD yang terjadi membuat Bangkalan tidak mandiri, sangat bergantung pada transfer pusat sekitar Rp1,96 triliun atau sekitar 85,17 persen," paparnya.
Simak berita selengkapnya ...