Tren Inklusi Keuangan Meningkat, Pemkot Kediri dan OJK Susun Strategi Edukasi Masyarakat
Editor: M. Aulia Rahman
Wartawan: Muji Harjita
Rabu, 25 Januari 2023 18:09 WIB
"Ada banyak komunitas di masyarakat yang dimanfaatkan oleh investasi ilegal untuk masuk dan menjual produknya. Satu saja anggota komunitas kena, bisa dengan mudahnya menyebarluaskan produk investasi ilegal atau bahkan bodong. Nah, ini yang coba kita edukasi ke masyarakat. Tidak ada bentuk layanan keuangan atau investasi yang tidak ada risikonya," pesannya.
"Maka dari itu, perlu edukasi agar masyarakat memahami resikonya sebelum mengikatkan diri dalam perjanjian pinjaman atau investasi," tambahnya.
Sementara itu Kepala Bagian Pengawasan IKNB, Pasar Modal, dan EPK OJK Kediri Nur Hidayatul Khusna menjelaskan TPAKD dibentuk untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan produk dan jasa keuangan. Ia melanjutkan, ketimpangan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat menjadi tanggung jawab bersama.
"Bagaimana masyarakat paham dan bisa membedakan, mana layanan produk dan jasa keuangan yang legal dan ilegal. Ketika masyarakat paham dalam mengakses produk dan layanan keuangan, entah itu produk perbankan, bank umum, syariah, BPR atau produk nonbank seperti pembiayaan atau asuransi, pegadaian. Intinya mereka harus paham terkait hak dan kewajiban," jelasnya.
Nur Hidayatul Khusna menambahkan, saat ini penting bagi masyarakat untuk melindungi data pribadi seperti data diri, NIK, data ibu kandung, ataupun rekening kepada pihak-pihak lain.
"Masyarakat kita belum banyak yang terliterasi terkait kerahasiaan data pribadi yang kemudian ketika di-share akhirnya jebol dan mudah dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Apalagi tren saat ini kita digempur dengan penawaran dari produk layanan jasa keuangan ilegal yang masuk lewat gadget dan media promosi lainnya. Berarti kita harus masif juga memberi edukasi masyarakat dan ini tanggungjawab dan PR bersama TPAKD untuk bahu membahu meningkatkan literasi masyarakat," pungkasnya. (uji/mar)