Usulan Bangun 25 Kantor Damkar di Pasuruan Dinilai Tak Logis, LSM Jimat Sarankan Hal ini
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Supardi
Selasa, 22 November 2022 14:35 WIB
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Aktivis LSM Jimat (Jaringan Informasi Masyarakat) Pasuruan Raya, Khoiril Mukhlis, mengapresiasi rencana Pemkab Pasuruan membangun gedung damkar di Kraton senilai Rp25 miliar.
Ia mengakui, rencana pembangunan gedung damkar itu menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Namun menurutnya, hal itu wajar.
BACA JUGA:
PUSAKA Desak BPK Tegas soal Aturan untuk Periksa Keuangan Anggaran Pemkab dan Pemkot Pasuruan 2023
Kantor DPRD Pasuruan Disatroni Maling di Siang Bolong, 1 Motor Raib
Gandeng Pemkab dan Bulog, Polres Pasuruan Gelar Bazar Sembako Murah Ramadan
Perbaikan Plafon Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan Tunggu Surat Perintah Kerja dari Dinas
Mukhlis lalu menanggapi pernyataan Rusdi Sutedjo, Wakil Ketua DPRD Pasuruan, yang menyatakan pembangunan gedung damkar itu minim perencanaan dan terkesan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.
Rusdi Sutedjo menyarankan agar Pemkab Pasuruan membangun pos-pos damkar di kecamatan padat penduduk atau di wilayah industri.
Menurut Mukhlis, saran dari Rusdi Sutedjo ada sisi positif dan negatifnya. "Jika dibangun 1 kantor gedung tampak megah memang. Namun tidak sepakat terkait efektivitas," kata Mukhlis.
Menurutnya, apabila dibangun pos-pos damkar, apalagi di 25 kecamatan, juga akan terjadi pemborosan APBD. Pasalnya, damkar juga harus menambah personel.
"Masing-masing kantor damkar taruhlah menambah personel 25 orang x 25 kecamatan, berarti harus ada 625 personel. Selain itu, setiap kantor damkar harus ada 1 armada yang standby. Masing-masing kantor akan memerlukan biaya operasional yang cukup besar, maka itu yang nantinya berakibat pemborosan APBD," ungkap Mukhlis.
Mukhlis lalu membandingkan dengan UPT pendidikan yang kini juga sudah dilebur. Menurutnya, pertimbangan peleburan tersebut adalah efisiensi APBD.
"Jadi, kalo harus membuat 25 kantor kecil-kecil untuk damkar, ya kan melakukan langkah mundur lagi. Saya sepakat dipecah (dibangun pos damkar) tapi mungkin cukup 3 atau 4 lokasi," ujarnya.
Mukhlis kembali menegaskan agar pemkab memikirkan biaya penambahan personel, apabila harus membangun 25 pos damkar di tiap kecamatan.
"Yang pasti, harus merekrut tenaga baru, yang mekanisme perekrutannya masih memerlukan payung hukum. Juga harus memikirkan ketersediaan anggaran untuk gaji mereka," pungkasnya. (par/rev)