Dewan Minta Dispendik Pasuruan Sanksi Sekolah yang Terbukti Bisnis LKS
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Ahmad Habibi
Kamis, 11 Agustus 2022 21:32 WIB
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Komisi IV DPRD Pasuruan menggelar audensi dengan dinas pendidikan serta para pemerhati pandidikan di gedung pertemuan, Kamis (11/8/2022). Pertemuan tersebut membahas masih banyaknya aduan masyarakat terkait dugaan pungutan kepada para wali murid yang dilakukan sebagian sekolah dengan dalih untuk pembelian LKS dan seragam sekolah.
Seperti diungkapkan Udik Sugiarto, salah satu pemerhati pendidikan. Ia mengaku banyak mendapatkan aduan dari masyarakat soal maraknya pungutan kepada siswa/wali murid untuk pembelian buku paket LKS.
BACA JUGA:
Giliran Sejumlah LSM dan Ormas Desak Warung Karaoke di Gempol 9 Tutup
Penyusunan Raperda Tempat Hiburan Harus Libatkan Banyak Pihak
Soal Perda Tempat Hiburan Malam, Lujeng Pasang Badan Jika Ada Prostitusi
Kepuasan Masyarakat pada RSUD Bangil Turun, ini Saran Ketua Komisi IV
"Fakta di lapangan masih ada lembaga yang melakukan pungutan dengan dalih untuk beli LKS," jelas pria yang juga anggota dewan pendidikan ini.
Keterangan yang sama disampaikan oleh Ismail Makky, salah satu aktivitis LSM yang ikut dalam pertemuan tersebut. Ia meminta dinas pendidikan memberikan solusi bagaimana mengantisipasi praktik pungli agar tidak membebani wali murid. Ia menyarankan adanya bantuan buku paket LKS dengan harga murah khusus warga miskin.
Harus ada win-win solution dari dinas pendidikan agar tidak membebani dunia pendidikan, salah satunya melalui pembiayaan dari BOS untuk pengadaan LKS," jelasnya.
Menurutnya, edaran dinas pendidikan kepada kepala sekolah agar tidak bermain-main dalam pengadaan LKS sejauh ini belum maksimal. Sebab, kebijakan tersebut tidak diimbangi dengan sanksi tegas.
Simak berita selengkapnya ...