Beberkan Instruksi Presiden, Bupati Hendy: Gunakan Anggaran untuk Kearifan Lokal
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Yudi Indrawan
Rabu, 13 Juli 2022 22:36 WIB
"Tapi harus punya persyaratan. Harus punya SIUP, Surat Izin Pendirian Usaha; harus punya NIB, Nomor Induk Berusaha. Harus ada surat dari Menkumham (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Surat-surat itu harus dilengkapi dulu. Misal membuat produk nasi goreng. Nah, itu didaftarkan di e-katalog. Nanti, Pemkab Jember kalau mau beli nasi goreng senilai lebih dari Rp200 juta, mborong nasi goreng, tidak usah tender. Langsung," tegasnya.
Kendati demikian, ia menyayangkan bahwa di Jember masih belum ada produk besar yang disodorkan dalam sistem e-katalog ini. Hendy menilai, sistem itu menjadi kesempatan emas bagi pengusaha lokal. Sebab, ia merasa jika masih melalui sistem pelelangan dalam pembelanjaan/pengadaan untuk pemerintah, maka besar kemungkinan akan dimenangkan oleh pihak rekanan dengan modal yang paling besar.
"Sayangnya, di Jember ini masih produk kecil-kecil. Tidak ada produk-produk besar. Contoh, batako, paving, yang suratnya lengkap, dan buatan Jember. Itu pemkab bisa membeli langsung, senilai 40 persen dari APBD kita, sekitar Rp900 miliar. Itu bisa dibelanjakan langsung. Beli beras, macem- macem, langsung ke e-katalog. Bisa beli langsung, tanpa tender-tenderan, tanpa lelang-lelangan. Kalau lelang-lelang, mungkin nanti kalah dengan bos-bos besar," jelasnya.
Dengan demikian, instruksi presiden mengenai penggunaan anggaran daerah itu, Hendy interpretasikan sebagai dukungan presiden di setiap daerah agar dapat mempercepat kebangkitan ekonomi pasca pandemi.
"Maka dari itu, instruksi presiden, uang itu harus muter di Jember, di setiap kabupaten sendiri. Itu namanya memutar uang di Jember sendiri, dengan kecepatan penuh, insyaalloh ekonomi segera bangkit, secepatnya," pungkasnya. (yud/bil/ari)