Pemprov Jatim Raih Predikat WTP, Fraksi Gerindra Apresiasi Gubernur Khofifah
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: M Didi Rosadi
Rabu, 25 Mei 2022 22:56 WIB
Sebab, lanjut Fawait, justru faktanya mayoritas kemiskinan itu ada di perdesaan, terutama di area perkebunan dan hutan yang pengelolaannya berada pada pemerintah pusat atau BUMN. Karena itu, perlu ada sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan.
"Saya kira apa yang dilakukan Gubernur dalam upaya pengentasan kemiskinan sudah on the track. Bahkan di saat pandemi sedang tinggi-tingginya, Pemerintah Jawa Timur berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Bahkan tertinggi secara nasional," ujar Fawait.
Bendahara DPD Partai Gerindra Jatim itu mengungkapkan perlunya sinergitas yang berkesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Karena itu, BUMN yang mengusai hutan dan perkebunan seperti PTPN dan Perhutani harus memberi support kepada Pemprov Jatim untuk memberdayakan masyarakat sekitar.
Gus Fawait mengingatkan, APBD Jawa Timur terbatas, tidak cukup untuk membiayai upaya pengentasan kemiskinan yang sudah menjadi persoalan turun-temurun ini. Karena itu, perlu dukungan BUMN sebagai pengelola hutan dan perkebunan di wilayah Jatim.
"BUMN perlu memberdayakan masyarakat sekitar hutan dan perkebunan lewat program pemberdayaan ekonomi maupun UMKM. Bisa lewat program CSR ataupun mengoptimalkan potensi sumber daya manusia sekitar perkebunan dan hutan," pungkas pengasuh Ponpes Nurul Chotib, Al Qodori IV ini. (mdr/ari)