Telusuri Penyebab Kelangkaan, F-PPP Jatim Minta Pemerintah Awasi Tata Niaga Minyak Goreng
Editor: Revol Afkar
Wartawan: M. Didi Rosadi
Kamis, 17 Februari 2022 13:22 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Timur, Achmad Silahuddin, mengacungi jempol terhadap langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang gencar menggelar operasi pasar (OP) di berbagai titik di daerah. Langkah itu dinilai bisa meringankan konsumen di kalangan menengah bawah, khususnya pedagang kaki lima.
Namun, politikus PPP yang akrab disapa Gus Adi ini berharap gencarnya operasi minyak goreng yang dilakukan pemerintah juga diiringi dengan memperketat pengawasan tata niaganya.
BACA JUGA:
Kader PPP Jatim Teriakkan "Bang Sandi Presiden", Sandi: Amiin
Operasi Pasar Minyak Goreng di Pasar Betro Sidoarjo Diserbu Warga
Fantantis Angka Devisa yang Hilang, Kini Ada Pengecer Online Minyak Goreng Bersubsidi
Berusia 74 Tahun, Mundjidah Wahab Tetap Enerjik dan Produktif
"Hal terpenting yang harus dilakukan pemerintah adalah mengatur tata niaga minyak goreng. Pengawasan ditingkatkan untuk menindak apabila ada penimbunan minyak goreng dan distributor nakal yang memainkan harga eceran tertinggi atau HET," terang Silahuddin, Kamis (17/2).
Putra Bupati Jombang, Mundjidah Wahab itu menyayangkan selama ini dalam pengendalian harga, pemerintah hanya mengandalkan operasi pasar saja, padahal persoalannya bukan hanya itu.
"Seperti minyak goreng ini, perlu ditelusuri langkanya di mana. Apakah langkanya ada di sisi distributor, agen, atau di retail dan pengecer," jelas Adi.
Simak berita selengkapnya ...