FPPP DPRD Jatim: Operasi Pasar Bukan Solusi Utama Atasi Kelangkaan Minyak Goreng
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: M Didi Rosadi
Selasa, 15 Februari 2022 17:40 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com – Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPRD Jawa Timur, Achmad Silahuddin angkat bicara terkait kelangkaan minyak goreng. Pihaknya menyayangkan langkah pemerintah yang hanya menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) saja, tanpa menyelesaikan akar persoalannya.
“Kelangkaan minyak goreng di pasaran menjadi tanda tanya rakyat. Negara kita kan produsen dan eksportir CPO (Crude Palm Oil) terbesar di dunia. Kalau sampai langka, tidak masuk akal. Pasti ada yang salah dengan tata niaganya. Ini yang harus ditelusuri,” kata Silahuddin, Selasa (15/2/2022).
BACA JUGA:
Soal LKPJ 2023, Pj Gubernur Jatim Tegaskan Hal ini
Ketua KNPI Sampang Duduki Kursi DPRD Jatim
Di Sidang Paripurna Raperda RUED, Pj Gubernur Jatim Sebut Potensi EBT Capai 188.410 MW
Sampaikan LKPJ 2023, Adhy Karyono: Kinerja Pemprov Jatim Naik 0,07 Persen Mencapai 97,77
Gus Adi, sapaan akrab Achmad Silahuddin itu melanjutkan, selama ini dalam pengendalian harga, pemerintah hanya mengandalkan operasi pasar (OP). Padahal persoalannya bukan hanya itu.
“Seperti minyak goreng perlu ditelusuri langkanya di mana. Stok harus ditelusuri. Apakah langkanya di sisi distributor, di agen, atau di retail/pengecer. Kalau penelusuran itu belum selesai lalu negara mematok HET, bagaimana nasib toko kelontong, warung-warung di kampung-kampung. Ini tentu merugikan pedagang kecil dan UKM," kritiknya.
Putra dari Ketua DPW PPP Jatim Munjidah Wahab itu berharap bisa memperbaiki tata niaga sembako, agar perekonomian berjalan lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan.
Simak berita selengkapnya ...