DPUTR Gresik Targetkan Normalisasi 29 Km Kali Lamong Selama 4 Tahun
Editor: Rohman
Wartawan: Syuhud
Sabtu, 15 Januari 2022 01:23 WIB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Gresik menargetkan normalisasi Kali Lamong sepanjang 29 kilometer (Km), atau 50 persen dari total 59 Km yang membentang di wilayah Kabupaten Gresik.
Target normalisasi itu dicanangkan rampung pada tahun 2024, atau sesuai masa pemerintahan Bupati Fandi Akhmad Yani dan Wabup Aminatun Habibah, 2021-2024.
BACA JUGA:
Bupati Gresik Salurkan Santunan dari Baznas untuk 1.000 Anak Yatim
Pj Gubernur Jatim Pastikan Bantuan untuk Korban Gempa di Bawean Terpenuhi
5 Kecamatan di Gresik Terdampak Gempa, 5.333 Bangunan Rusak dan 7 Warga Terluka
Bupati Gresik Lantik Zainul Sebagai Kadisnaker dan Sukardi Jadi Kepala BPBD
Hal ini diutarakan Kepala DPUTR) Gresik, Achmad Hadi, saat ngobrol santai dengan Komunitas Wartawan Gresik (KWG) di Hotel Horison Gresik Kota Baru (GKB), Jumat (14/1/2022).
Menurut Hadi, Pemkab Gresik melalui DPUTR, dinas pertanahan (distan), dan Balai Besar Wilayah Solo (BBWS), dibantu pihak ketiga, telah melakukan beberapa langkah untuk menangani Kali Lamong agar tak kembali meluap pada musim hujan. Di antaranya, melakukan pengerukan dan perbaikan tanggul.
"Alhamdulilah, hasilnya cukup bagus. Pasca adanya penanggulan dan pengerukan, saat Kali Lamong meluap kemarin durasinya tak lama. Jadi, cepat surut," ungkapnya didampingi para kepala bidang (kabid).
Hadi menjelaskan, pembangunan tanggul atau parapet dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2021, telah dilakukan sepanjang 1,5 km di wilayah Kecamatan Cerme, antara lain di Desa Jono dan sekitarnya.
"Untuk parapet atau penanggulan di Desa Jono dan sekitarnya ada anggaran dari BBWS sebesar Rp 98 miliar setelah lelang dari pagu Rp 100 miliar di tahun 2021," paparnya.
"Tentunya, lahan Kali Lamong yang ditanggul setelah dibebaskan lahannya oleh Pemkab Gresik," imbuhnya.
Sementara untuk pengerukan, baik Kali Lamong maupun Anak Kali Lamong, telah dilakukan DPUTR di Kecamatan Cerme, Benjeng, dan Bolongpanggang, baik dengan kontraktual maupun swakelola. Termasuk, ada bantuan dari pihak ketiga dari CSR (corporate social responsibility).
"Ini terus akan kami lakukan secara bertahap menyesuaikan anggaran. DPUTR sambil menunggu anggaran, akan menangani yang krusial, spot-spot yang dianggap paling rawan menyebabkan air meluap," terangnya