TUBAN,BANGSAONLINE.com - Sengketa tanah waris milik almarhumah Rini Puspitasari di Dusun Banjarsari, Desa Tegalbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan melalui proses mediasi.

Penyelesaian damai tersebut difasilitasi Kantor Layanan Hukum Subakir & Rekan dengan melibatkan seluruh ahli waris dan pemerintah desa setempat.

Hasil mediasi menghasilkan kesepakatan bahwa tanah waris tersebut akan dijual secara bersama-sama oleh para ahli waris kepada pihak pembeli.

“Penyelesaian dengan cara kekeluargaan ini dipilih karena Kepala Desa Tegalbang masih memiliki hubungan keluarga dengan ahli waris Alm. Rini Puspitasari, sehingga komunikasi lebih mudah dan suasana lebih kondusif,” ujar Subakir, S.H dari Kantor Layanan Hukum Subakir & Rekan, Sabtu (9/5/2026).

Pada hari yang sama, para ahli waris dan pihak pembeli juga langsung menandatangani perjanjian jual beli atas objek tanah tersebut.

Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, sengketa yang sebelumnya sempat melibatkan berbagai pihak dinyatakan selesai.

Subakir mengatakan pihaknya juga telah menyampaikan pemberitahuan penyelesaian sengketa kepada sejumlah instansi dan pihak terkait.

Pemberitahuan itu disampaikan kepada Ketua Komisi II DPRD Tuban, Bagian Hukum Setda Tuban, Inspektorat Tuban, Camat Palang, Kepala Desa Tegalbang, hingga para ahli waris.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kerja sama semua pihak dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apabila ada kekhilafan selama proses mediasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya,” kata Subakir.

Dengan berakhirnya sengketa tersebut, seluruh pihak berharap tidak ada lagi persoalan hukum terkait objek tanah waris di kemudian hari.

Sebelumnya, sengketa tanah waris tersebut sempat menjadi perhatian warga Desa Tegalbang, Kecamatan Palang.

Melalui kuasa hukumnya, Subakir dan Rekan, pihak ahli waris mendesak Kepala Desa Tegalbang, Darmono, untuk segera menindaklanjuti surat permohonan keterangan tanah warisan milik almarhumah Rini Puspitasari.

Permohonan itu diajukan untuk memperjelas status aset tanah warisan yang sebelumnya telah melalui proses persidangan di Pengadilan Agama Tuban.

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 64/Pdt.P/2026/PA.Tbn tertanggal 16 Maret 2026, pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian atas sebidang tanah seluas 880 meter persegi di Dusun Banjarsari, Desa Tegalbang.

Subakir selaku kuasa hukum sebelumnya menyatakan kliennya telah berupaya mengurus aset tanah warisan tersebut kepada kepala desa, namun merasa dipersulit dalam proses administrasi. (coi/van)

SUMENEP,BANGSAONLINE.com - Di tengah kerasnya perjuangan hidup sebagai buruh serabutan, Amir Mahmud, warga Desa Jaddung, Kecamatan Pragaan akhirnya mendapat secercah harapan baru.

Melalui program pemberdayaan ekonomi, Yayasan Baitul Maal PLN menyalurkan bantuan ternak kambing untuk membantu Amir membangun usaha mandiri sekaligus memperbaiki kesejahteraan keluarganya.

Penyaluran bantuan yang dilakukan pada Kamis (7/5/2026) itu menjadi bukti nyata kepedulian YBM PLN terhadap masyarakat kecil yang selama ini hidup dengan penghasilan tidak menentu.

Bantuan berupa satu ekor kambing jantan dan dua ekor kambing betina diberikan sebagai modal produktif agar dapat dikembangkan menjadi sumber penghasilan berkelanjutan. 

Program tersebut tidak hanya berorientasi pada bantuan sesaat, tetapi juga dirancang untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat.

Dengan sistem pengembangbiakan ternak, YBM PLN berharap penerima manfaat mampu meningkatkan taraf hidup secara bertahap dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

Bagi Amir Mahmud, bantuan tersebut menjadi titik awal perubahan hidup bagi keluarganya. 

Selama ini, ia harus bekerja serabutan demi memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anaknya.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur atas bantuan ini. Terima kasih kepada YBM PLN dan para muzaki yang sudah peduli kepada keluarga kami. Insyaallah kambing ini akan saya rawat dengan baik agar bisa berkembang dan menjadi harapan ekonomi keluarga ke depan,” ujar Amir Mahmud saat ditemui di kantornya, Sabtu (9/5/2026).

YBM PLN menegaskan bahwa program pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu bentuk pemanfaatan zakat produktif yang bertujuan membantu masyarakat agar lebih mandiri.

Melalui semangat gotong royong dan kepedulian para pegawai PLN, YBM PLN terus berupaya hadir hingga pelosok daerah untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Program ini diharapkan tidak hanya mampu membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga penerima, tetapi juga melahirkan kisah-kisah baru tentang perjuangan masyarakat kecil yang bangkit menuju kehidupan yang lebih sejahtera. (dim/van)

JAKARTA,BANGSAONLINE.com - 

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terus memperkuat layanan bimbingan ibadah bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah secara benar, tertib, aman, dan sesuai tuntunan syariat.

Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff mengatakan hingga Jumat, 8 Mei 2026, operasional penyelenggaraan ibadah haji telah memasuki hari ke-18 dan secara umum berlangsung lancar serta terkendali.

“Layanan bimbingan ibadah terus kami perkuat agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai tuntunan syariat, terutama menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina,” ujar Maria di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Berdasarkan data operasional hingga Kamis, 7 Mei 2026, sebanyak 286 kelompok terbang (kloter) dengan total 110.848 jemaah dan 1.141 petugas telah diberangkatkan dari Indonesia menuju Arab Saudi.

Sebanyak 267 kloter yang membawa 103.731 jemaah dan 1.065 petugas telah tiba di Madinah. Sementara itu, 131 kloter dengan 50.824 jemaah dan 524 petugas sudah berada di Makkah untuk menunaikan umrah wajib sekaligus mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji.

Selain itu, sebanyak 9 kloter dengan 3.459 jemaah dan 36 petugas telah tiba di Jeddah sebagai bagian dari pemberangkatan gelombang kedua.

Maria mengatakan Kemenhaj masih menemukan sejumlah jemaah gelombang kedua yang mengenakan pakaian ihram namun masih menggunakan pakaian dalam dan sepatu saat tiba di Bandara King Abdul Aziz International Airport (KAAIA) Jeddah.

“Kami mengingatkan jemaah gelombang kedua agar mengenakan pakaian ihram dan sandal sejak dari embarkasi. Pembimbing ibadah kloter juga kami minta aktif membimbing jemaah dalam pelaksanaan niat ihram sebelum tiba di Jeddah,” kata Maria.

Menurut Maria, PPIH Arab Saudi terus melakukan edukasi terkait ketentuan ihram, termasuk penggunaan sandal bagi jemaah pria serta larangan penggunaan masker bagi jemaah wanita saat berihram.

Dalam aspek layanan ibadah, hingga saat ini total tasreh atau izin masuk Raudhah yang diterima PPIH Daerah Kerja Madinah mencapai 32.299 jemaah. Pada 7 Mei 2026, kembali terbit sebanyak 888 tasreh bagi jemaah Indonesia.

“Prioritas layanan tasreh kami berikan kepada jemaah lansia, disabilitas, dan kelompok rentan agar mereka tetap mendapatkan kesempatan beribadah dengan nyaman dan aman,” ujarnya.

Dari sisi kesehatan, tercatat sebanyak 17.301 jemaah menjalani rawat jalan, 161 jemaah dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia, dan 311 jemaah dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi. Sebanyak 82 jemaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi.

Kemenhaj juga menyampaikan duka cita atas wafatnya empat jemaah pada Kamis, 7 Mei 2026.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam. Semoga seluruh almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” tutur Maria.

Menghadapi suhu di Madinah dan Makkah yang berkisar antara 38 hingga 41 derajat Celsius, Maria mengimbau seluruh jemaah menjaga kondisi fisik dengan mengatur aktivitas ibadah sesuai kemampuan, memperbanyak istirahat, mencukupi kebutuhan cairan, dan segera melapor kepada petugas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan.

“Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan terus menjadi semangat pelayanan kami dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini,” tandasnya. (msn/van)

JEDDAH, BANGSAONLINE.com - Muhammad Fajrul Falah (18), salah satu jemaah muda dari embarkasi Batam (BTH) asal Pontianak akhirnya berangkat ke tanah suci tahun ini.

Bukan tanpa alasan, ia pergi haji lantaran menggatikan sang ayah yang telah meninggal beberapa tahun lalu.

“Mungkin ngiranya saya daftar sejak kecil, padahal saya gantikan almarhum ayah yang harusnya dijadwalkan tahun lalu,” kata Fajrul kepada tim Media Center Haji (MCH) di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Jumat (8/5/2026).

“Karena meninggal duluan, porsinya dilimpahkan ke kakak saya, tapi karena belum siap, akhirnya dilimpahkan ke saya,” lanjut Fajrul.

Ia berjanji, di tanah suci akan mendoakan almarhum ayahnya, agar ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Swt.

Selain mendoakan mendiang ayah, mahasiswa semester dua fakultas kedokteran Universitas Maritim Raja Ali Haji tersebut juga berdoa agar mendapat kemudahan selama menempuh pendidikan kedokteran dan menepis anggapan bahwa kuliah kedokteran itu selalu lama.

Sebelum berangkat menuju hotel bersama rombongan, ia juga mengapresiasi Kemenhaj atas pelayanan jemaah yang sangat ramah.

“Sejak dari pontianak pelayanan cukup baik dan ramah. Instruksi jelas, jika ada salah dikoreksi, dan tidak membuat para jemaah merasa tidak enak,” ucapnya.

“Alhamdulillah pelayanannya bagus,” tutup Fajrul. (msn)

JEMBER, BANGSAONLINE.com - Bupati Jember, Muhammad Fawait atau yang akrab disapa Gus Fawait, menerima penghargaan sebagai Tokoh Daerah Peningkatan Layanan Publik dalam peringatan Hari Pers Nasional 2026 dan HUT ke-80 PWI Jatim di Dyandra Convention Center, Kamis (16/4/2026) malam.

Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas berbagai inovasi pelayanan publik yang dijalankan Pemkab Jember dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam agenda tersebut, kehadiran Gus Fawait diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jember, Regar Jeane Dealen Nangka.

Menanggapi penghargaan yang diterimanya, Gus Fawait menyebut apresiasi tersebut menjadi motivasi tambahan bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan pelayanan kepada masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi vitamin sekaligus penyemangat bagi kami di pemerintahan untuk terus berinovasi. Ini membuktikan bahwa upaya melayani masyarakat Jember berada di jalur yang benar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah program prioritas yang menjadi fondasi transformasi pelayanan publik di Kabupaten Jember.

Salah satu program utama yang dijalankan adalah Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang memberikan akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat ber-KTP Jember, khususnya kelompok rentan, melalui jaringan rumah sakit yang bekerja sama secara nasional.

Selain sektor kesehatan, Pemkab Jember juga menghadirkan program Peta Cinta atau Pelayanan Tuntas Cetak KTP di Kecamatan untuk mempermudah pengurusan administrasi kependudukan.

Melalui program tersebut, masyarakat tidak lagi harus datang ke pusat kota karena pengurusan dokumen seperti KTP dan Kartu Keluarga kini dapat diselesaikan langsung di tingkat kecamatan.

Program lain yang turut menjadi perhatian adalah Wadul Gus’e, sebuah platform komunikasi digital yang membuka ruang interaksi dua arah antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Menurut Gus Fawait, layanan digital tersebut disiapkan agar masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan laporan, keluhan, maupun usulan terkait pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Ia juga memastikan pemerintah daerah akan menjaga ketersediaan sarana pendukung, termasuk stok blangko KTP di tingkat kecamatan, agar pelayanan administrasi kependudukan berjalan lancar tanpa kendala.

Gus Fawait mengajak masyarakat untuk tetap aktif mengawasi sekaligus terlibat dalam proses pembangunan di Jember.

“Penghargaan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat dan jajaran OPD di Jember. Ini menjadi momentum bersama untuk mewujudkan Jember Baru yang lebih maju,” katanya.

Pemkab Jember berharap berbagai inovasi pelayanan publik yang telah dijalankan dapat semakin meningkatkan kualitas layanan pemerintahan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi daerah. (ngga/yud/mar)

JEMBER, BANGSAONLINE.com - Kabupaten Jember mencatat perkembangan besar di sektor kesehatan setelah RSD dr. Soebandi resmi ditetapkan sebagai rumah sakit penyelenggara utama program pendidikan dokter spesialis.

Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyatakan bahwa peningkatan kualitas layanan kesehatan kini mengalami kemajuan signifikan, baik dari sisi fasilitas maupun sumber daya manusia tenaga medis.

Pernyataan tersebut disampaikan kepala daerah yang akrab disapa Gus Fawait itu setelah dirinya menjalani perawatan langsung di RSD dr. Soebandi pada Kamis (23/4/2026).

Menurut dia, kualitas pelayanan medis, infrastruktur rumah sakit, hingga kompetensi tenaga kesehatan di RSD dr. Soebandi saat ini dinilai sudah mampu bersaing dengan rumah sakit rujukan utama di Surabaya.

Ia menilai, perkembangan tersebut menjadi bukti bahwa transformasi pelayanan kesehatan di Kabupaten Jember berjalan sesuai target yang telah dirancang pemerintah daerah.

“Pelayanan kesehatan di Jember saat ini sudah mengalami peningkatan luar biasa. Infrastruktur dan kualitas SDM di RSD dr. Soebandi sudah setara dengan rumah sakit rujukan utama di Surabaya,” kata Gus Fawait.

Tidak hanya di pusat kota, peningkatan layanan kesehatan juga terjadi di dua rumah sakit daerah lainnya, yakni RSD Balung dan RSD Kalisat.

Ketiga rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Jember tersebut kini telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dinilai mampu beroperasi secara mandiri dan sehat dari sisi tata kelola.

Gus Fawait mengatakan, perbaikan sistem manajemen rumah sakit turut berdampak pada meningkatnya kesejahteraan tenaga kesehatan (nakes).

Kondisi tersebut dianggap menjadi salah satu faktor yang mendorong pelayanan kepada pasien menjadi lebih ramah, humanis, dan profesional dibandingkan sebelumnya.

Salah satu capaian terbesar di tahun ini adalah penetapan RSD dr. Soebandi sebagai rumah sakit penyelenggara utama atau hospital based untuk program pendidikan dokter spesialis berdasarkan keputusan Kementerian Kesehatan RI.

Penunjukan tersebut disebut melalui proses seleksi nasional yang sangat ketat dengan persaingan ratusan rumah sakit dari berbagai daerah di Indonesia.

Dari total 228 rumah sakit yang diusulkan secara nasional, hanya 13 rumah sakit yang berhasil lolos seleksi program tersebut. RSD dr. Soebandi bahkan menempati peringkat kelima nasional dalam aspek kesiapan fasilitas dan sumber daya manusia.

Di Jawa Timur, rumah sakit milik Pemkab Jember itu menjadi satu-satunya rumah sakit daerah yang memperoleh mandat tersebut selain RSUD dr. Soetomo.

Saat ini, RSD dr. Soebandi didukung sekitar 160 dokter yang terdiri atas 66 dokter spesialis dan 31 dokter subspesialis.

Dengan capaian tersebut, Pamkab Jember menargetkan RSD dr. Soebandi dapat naik status dari rumah sakit tipe B menjadi tipe A pada tahun 2029.

“Ini menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Jember. Saat ini Jember sudah berkembang menjadi pusat layanan kesehatan bagi wilayah Tapal Kuda. Ke depan, dokter yang ingin mengambil pendidikan spesialis seperti ortopedi tidak perlu lagi keluar daerah karena bisa belajar langsung di Jember,” urai Gus Fawait.

Pemkab Jember berharap keberadaan program pendidikan dokter spesialis dapat memperkuat kemandirian daerah dalam mencetak tenaga medis ahli, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di kawasan timur Pulau Jawa. (ngga/yud/mar)

JEMBER, BANGSAONLINE.com - Kabar baik datang bagi masyarakat. Pemkab Jember resmi memberlakukan program penghapusan denda pajak daerah sebagai bentuk keringanan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pembayaran.

Kebijakan tersebut diumumkan langsung oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait, pada Kamis (23/4/2026) malam. Program ini menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah untuk membantu masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.

Dalam penjelasannya, kepala daerah yang akrab disapa Gus Fawait itu menegaskan bahwa relaksasi yang diberikan hanya berlaku untuk penghapusan sanksi administrasi atau denda keterlambatan pembayaran pajak, bukan penghapusan kewajiban pajak pokok.

Ia mengatakan, program pemutihan pajak ini akan berlangsung hingga 30 Juni 2026 sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk melunasi tunggakan tanpa dibebani akumulasi denda.

“Kami memberikan keringanan berupa penghapusan denda bagi wajib pajak yang terlambat membayar, baik keterlambatan satu tahun maupun sampai sepuluh tahun. Tetapi, kewajiban membayar pokok pajaknya tetap harus diselesaikan,” ujar Gus Fawait.

Program relaksasi pajak itu mencakup sejumlah jenis pajak daerah yang berada di bawah pengelolaan Pemerintah Kabupaten Jember.

Beberapa di antaranya meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak restoran dan makanan-minuman, pajak hotel, pajak parkir, hingga pajak sektor hiburan dan jasa kesenian.

Kebijakan penghapusan denda juga berlaku untuk pajak reklame, pajak air tanah, serta pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Gus Fawait menilai, kebijakan itu diharapkan mampu mendorong masyarakat segera menyelesaikan kewajiban perpajakan tanpa rasa khawatir terhadap besarnya denda yang selama ini menumpuk.

Pemkab Jember juga berharap meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat berdampak positif terhadap peningkatan PAD atau pendapatan asli daerah.

Dengan bertambahnya penerimaan daerah, Pemkab Jember menargetkan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik ke depan dapat berjalan lebih optimal.

“Harapan kami, masyarakat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik agar tunggakan pajaknya bisa segera diselesaikan dan pembangunan daerah juga dapat terus berjalan,” kata Gus Fawait. (ngga/yud/mar)

JEMBER, BANGSAONLINE.com - Pemkab Jember semakin memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bupati Jember, Muhammad Fawait, menargetkan renovasi 1.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun anggaran 2026.

Target itu disebut sebagai capaian terbesar dalam sejarah program perumahan di Jember, dan menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan ekstrem berbasis perbaikan hunian.

Pernyataan itu disampaikan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Desa Kemuningsari Lor pada Rabu (15/4/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung hasil renovasi program RTLH yang telah diselesaikan pada tahun 2025.

Dalam agenda tersebut, Gus Fawait menegaskan bahwa pembangunan rumah layak huni bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi juga berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia (SDM).

Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2025, Pemkab Jember telah berhasil merehabilitasi sebanyak 200 unit RTLH sebagai bagian dari program peningkatan kesejahteraan warga.

Sementara itu, pada tahun 2026, pemerintah daerah menargetkan lonjakan signifikan dengan meningkatkan jumlah renovasi menjadi 1.000 unit rumah agar dampaknya lebih luas terhadap penurunan angka kemiskinan.

“Kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya memiliki tempat tinggal, tetapi juga rumah yang layak dan sehat agar bisa meningkatkan produktivitas kehidupan mereka,” ujar Gus Fawait.

Selain meninjau hasil renovasi, Bupati Jember juga menyalurkan sejumlah bantuan tambahan kepada warga penerima manfaat program RTLH.

Bantuan tersebut mencakup paket sembako, perlengkapan kebutuhan rumah tangga, hingga pakaian layak pakai untuk mendukung kebutuhan dasar keluarga penerima.

Setelah melakukan peninjauan di beberapa lokasi, Gus Fawait menyampaikan apresiasinya terhadap kualitas pengerjaan rumah yang dinilai sudah sesuai dengan harapan masyarakat dan standar program pemerintah daerah.

Ia juga mengimbau warga yang ingin mengajukan bantuan renovasi rumah serupa agar segera berkoordinasi dengan dinas teknis terkait untuk mengikuti proses pendaftaran program RTLH tahun berjalan.

Pemkab Jember menilai program renovasi RTLH ini sebagai salah satu langkah strategis dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan, sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Melalui program ini, Pemkab Jember berharap tercipta lingkungan hunian yang lebih sehat, layak, dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. (ngga/yud/mar)

JEMBER, BANGSAONLINE.com - Bupati Jember, Muhammad Fawait, resmi menggagas program Pemkab Mini atau Mall Pelayanan Publik (MPP) tingkat kecamatan sebagai upaya mendekatkan layanan pemerintahan kepada masyarakat di wilayah pelosok.

Program tersebut disiapkan untuk mengurangi kesenjangan akses pelayanan publik antara warga yang tinggal di pusat kota dengan masyarakat di daerah perdesaan, kawasan pegunungan, hingga wilayah pesisir.

Menurut kepala daerah yang akrab disapa Gus Fawait itu, seluruh masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan pemerintah tanpa membedakan lokasi tempat tinggal maupun latar belakang sosial ekonomi.

Ditegaskan olehnya bahwa warga yang tinggal di daerah pinggiran tetap memiliki kontribusi terhadap pembangunan daerah melalui pembayaran pajak sehingga pelayanan publik harus dapat dijangkau secara merata.

“Warga yang tinggal di kawasan pinggir hutan pun memiliki hak yang sama dengan masyarakat di pusat kota. Kehadiran Pemkab Mini ini menjadi cara kami mendekatkan kantor bupati hingga ke depan rumah masyarakat,” kata Gus Fawait, Kamis (23/4/2026).

Selama ini, kata dia, banyak warga dari wilayah terluar Jember harus menempuh perjalanan hingga dua jam untuk mengurus administrasi maupun pelayanan pemerintahan di pusat kota.

Melalui konsep layanan terpadu satu pintu atau one stop service di tingkat kecamatan, pemerintah daerah berharap hambatan geografis yang selama ini dirasakan masyarakat dapat diminimalkan.

Pemkab Jember telah menentukan sejumlah kecamatan strategis sebagai lokasi awal operasional Pemkab Mini, di antaranya Kecamatan Jombang, Kecamatan Tanggul, dan Kecamatan Mayang yang akan melayani masyarakat di wilayah selatan dan sekitarnya.

Sementara itu, Kecamatan Kalisat masih dalam tahap perencanaan sebagai pusat layanan untuk menjangkau masyarakat di kawasan utara Kabupaten Jember.

Gus Fawait menjelaskan, konsep Pemkab Mini tidak hanya berfungsi sebagai kantor pelayanan biasa, tetapi juga mengintegrasikan berbagai kebutuhan masyarakat dalam satu lokasi.

Layanan yang disediakan nantinya meliputi pengurusan perizinan yang terhubung langsung dengan layanan DPM-PTSP, pencetakan dokumen administrasi kependudukan, hingga pelayanan sosial seperti validasi data kemiskinan dan bantuan sosial.

Menurutnya, keberadaan layanan terpadu di tingkat kecamatan diharapkan mampu mempercepat birokrasi sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah tanpa harus datang ke pusat pemerintahan kabupaten.

Dalam waktu dekat, Gus Fawait dijadwalkan melakukan peninjauan langsung ke tiga kecamatan tahap awal untuk memastikan kualitas pelayanan berjalan maksimal sesuai standar yang ditetapkan pemerintah daerah.

Ia menilai, program Pemkab Mini menjadi salah satu inovasi pelayanan publik yang penting dalam mewujudkan birokrasi yang lebih efektif, responsif, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Jember. (ngga/yud/mar)

JEMBER, BANGSAONLINE.com - Pemkab Jember resmi menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi musim kemarau ekstrem tahun ini. Kebijakan tersebut diambil setelah adanya peringatan dini dari BMKG yang memprediksi puncak musim kering di wilayah Jember akan terjadi pada Agustus mendatang.

Kalaksa BPBD Jember, Edy Budi Susilo, mengatakan penetapan status siaga darurat dilakukan sebagai bentuk respons cepat pemerintah daerah terhadap ancaman krisis air bersih, serta potensi bencana lain yang dapat muncul selama musim kemarau.

Menurut dia, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mengurangi dampak kekeringan yang diperkirakan berlangsung lebih panjang dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap beberapa hal penting yang perlu diwaspadai masyarakat Jember selama periode April hingga Agustus,” kata Edy, Senin (27/4/2026).

Ia menjelaskan, ancaman pertama yang perlu diantisipasi masyarakat adalah potensi kemarau panjang yang dapat memengaruhi ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah.

Karena itu, BPBD Jember mengimbau warga mulai melakukan penghematan penggunaan air sejak dini agar kebutuhan dasar masyarakat tetap tercukupi selama musim kemarau berlangsung.

Selain ancaman kekeringan, BPBD juga menyoroti tingginya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama cuaca panas dan minim hujan.

Edy menegaskan masyarakat dilarang membuka lahan dengan cara dibakar, terutama di kawasan lereng pegunungan dan area yang berbatasan langsung dengan hutan.

“Potensi kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian serius. Kami meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan karena sangat berisiko memicu kebakaran yang meluas,” ucapnya.

Untuk mempercepat penanganan jika terjadi bencana, BPBD Jember juga telah menyiapkan sejumlah posko mitigasi di titik-titik yang dinilai rawan kekeringan dan karhutla.

Posko tersebut disiagakan guna mempercepat distribusi bantuan air bersih sekaligus memudahkan pemantauan terhadap potensi munculnya titik api di beberapa kawasan.

Dalam pelaksanaan mitigasi bencana, BPBD Jember turut menggandeng sejumlah pihak, mulai dari instansi kehutanan hingga unsur masyarakat di tingkat desa dan kecamatan.

Edy menyebut koordinasi dilakukan bersama Perhutani dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam untuk memperkuat pengawasan kawasan hijau dan wilayah konservasi.

Selain itu, BPBD Jember juga melibatkan Forkopimda, relawan kebencanaan, tokoh agama, serta masyarakat guna memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman musim kemarau ekstrem.

“Kami sudah melakukan berbagai langkah teknis mulai dari simulasi hingga koordinasi lintas sektor. Namun, kesadaran dan kewaspadaan masyarakat tetap menjadi faktor paling penting untuk meminimalkan dampak bencana,” urai Edy.

Pemkab Jember berharap status siaga darurat yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kesiapan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi ancaman kekeringan, krisis air bersih, hingga potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau tahun ini. (ngga/yud/mar)

JEMBER, BANGSAONLINE.com - Pemkab Jember memperkuat komitmennya di sektor pendidikan tinggi melalui program Beasiswa Cinta Bergema. Tahun ini, Pemkab Jember mengalokasikan anggaran sebesar Rp75 miliar guna membantu ribuan mahasiswa agar dapat menyelesaikan pendidikan tanpa terkendala biaya.

Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait, saat memberikan keterangan di RSD Balung pada Senin (27/4/2026).

Dalam penjelasannya, kepala daerah yang akrab disapa Gus Fawait itu mengungkapkan bahwa pemerintah daerah setempat melakukan perubahan mekanisme penyaluran beasiswa agar mahasiswa penerima bantuan memperoleh kepastian pendanaan hingga lulus kuliah.

Apabila sebelumnya mahasiswa diwajibkan mengikuti proses seleksi ulang setiap tahun, kini sistem tersebut diubah menjadi lebih berkelanjutan. Mahasiswa yang telah lolos sebagai penerima beasiswa akan tetap mendapatkan bantuan hingga menyelesaikan studi strata satu, selama mampu mempertahankan prestasi akademik.

“Kalau sebelumnya harus mengikuti seleksi setiap tahun, sekarang mahasiswa yang sudah terdaftar akan mendapatkan bantuan sampai lulus sarjana, asalkan prestasi akademiknya tetap terjaga,” kata Gus Fawait.

Dijelaskan pula terkait penyaluran dana bantuan pendidikan yang akan dilakukan dalam waktu dekat, setelah proses verifikasi administrasi rampung. Pemkab Jember menargetkan sebanyak 6.024 mahasiswa menerima beasiswa pada tahap awal tahun ini.

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 7.037 mahasiswa yang masuk dalam basis data penerima program Beasiswa Cinta Bergema. Namun, sekitar seribu mahasiswa lainnya masih belum melengkapi persyaratan administrasi.

“Bagi mahasiswa yang dokumennya belum lengkap, kami memberikan kesempatan susulan mulai 1 sampai 8 Mei 2026 di Dinas Pendidikan,” ucap Gus Fawait.

Tak hanya membantu pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), Pemkab Jember juga menyiapkan bantuan biaya hidup atau living cost bagi mahasiswa penerima program.

Gus Fawait mengatakan, bantuan UKT dijadwalkan mulai dicairkan pada akhir April 2026. Sementara itu, bantuan biaya hidup untuk enam bulan ke depan direncanakan disalurkan pada akhir Mei 2026.

Selain memastikan keberlanjutan bantuan bagi penerima lama, Pemkab Jember juga membuka peluang bagi mahasiswa baru untuk memperoleh program beasiswa tersebut.

Bupati Jember menjelaskan pendaftaran kuota baru tahun akademik 2026 akan dibuka setelah proses seleksi masuk perguruan tinggi selesai dilaksanakan. Langkah itu dilakukan agar mahasiswa baru memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses bantuan pendidikan dari pemerintah daerah.

Menurut dia, program Beasiswa Cinta Bergema merupakan bagian dari visi pembangunan 'Jember Baru Jember Maju' yang diarahkan untuk menekan angka putus kuliah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Jember.

“Melalui program ini, kami ingin memastikan anak-anak Jember tetap bisa kuliah dan memiliki daya saing yang lebih baik di masa depan,” pungkasnya. (ngga/yud/mar)

JEMBER, BANGSAONLINE.com - Pemkab Jember terus memperkuat perlindungan bagi calon pekerja migran melalui penyediaan layanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau dan terjangkau.

Salah satu langkah konkretnya diwujudkan dengan peresmian klinik khusus Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di RSD Balung pada Senin (27/4/2026).

Peresmian fasilitas tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait atau yang akrab disapa Gus Fawait. Kehadiran klinik ini ditujukan untuk mempermudah masyarakat Jember yang ingin bekerja di luar negeri melalui prosedur resmi dan legal.

Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa pembentukan klinik khusus CPMI merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja migran asal Jember yang selama ini dikenal sebagai pahlawan devisa.

Menurut dia, masih banyak warga yang memilih jalur non-prosedural karena terkendala proses administrasi yang rumit serta biaya pengurusan yang cukup tinggi.

“Dulu masyarakat Jember harus pergi ke luar kota seperti Surabaya atau Malang hanya untuk mengurus dokumen di P4MI,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut kini mulai berubah setelah Pemkab Jember melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat sehingga layanan pengurusan terkait pekerja migran sudah dapat diakses di Mall Pelayanan Publik Jember.

Selain menghadirkan kemudahan layanan administrasi, pemerintah daerah juga melakukan terobosan dengan memangkas biaya pemeriksaan kesehatan atau medical check up (MCU) bagi calon pekerja migran.

Gus Fawait mengatakan, tarif MCU yang sebelumnya mencapai Rp750 ribu kini diturunkan menjadi Rp450 ribu agar lebih ringan bagi masyarakat yang hendak bekerja ke luar negeri.

“Tarif lama sebesar Rp 750 ribu, sekarang menjadi Rp 450 ribu,” katanya.

Dengan penyesuaian tarif tersebut, Jember disebut menjadi salah satu daerah dengan biaya layanan kesehatan CPMI paling murah di Jawa Timur. Sebab, di sejumlah daerah lain biaya pemeriksaan kesehatan masih berada di kisaran Rp500 ribu hingga Rp700 ribu.

Tak hanya di RSD Balung, Pemkab Jember juga menyiapkan layanan serupa di sejumlah rumah sakit daerah lainnya guna memperluas akses pelayanan bagi calon pekerja migran.

Gus Fawait berharap, kemudahan akses layanan dan transparansi biaya dapat mencegah masyarakat menggunakan jalur ilegal yang berpotensi membahayakan keselamatan maupun status hukum pekerja migran di luar negeri.

“Kami ingin masyarakat berangkat dengan aman. Jika melalui jalur resmi dengan biaya yang lebih ringan, perlindungan mereka saat bekerja di luar negeri juga akan lebih terjamin,” ucapnya.

Pemkab Jember menilai keberadaan klinik khusus CPMI tersebut menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan perlindungan, kualitas layanan kesehatan, sekaligus memperkuat tata kelola pekerja migran yang aman dan sesuai prosedur. (ngga/yud/mar)

JEMBER, BANGSAONLINE.com - Bupati Jember, Muhammad Fawait atau yang akrab disapa Gus Fawait, menegaskan komitmennya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di kawasan penyangga hutan dan perkebunan.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Forum Kompascom Talks yang digelar di Gedung Soedjarwo, Universitas Jember, Senin (13/4/2026).

Dalam forum bertema penanganan kemiskinan di lahan produktif itu, Gus Fawait menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Jember memang menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Namun demikian, menurutnya, persoalan kesejahteraan masih menjadi tantangan serius di wilayah pinggiran, khususnya kawasan sekitar hutan dan perkebunan.

Ia menilai, masyarakat yang tinggal di area tersebut selama bertahun-tahun belum mendapatkan intervensi ekonomi yang optimal, meskipun daerah itu berada di sekitar kawasan produktif milik negara.

“Kemiskinan di kawasan pinggir hutan dan perkebunan menjadi tantangan utama saat ini. Kehadiran dua BUMN besar seperti PTPN dan Perhutani harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan persoalan tersebut,” ujarnya.

Jember disebutnya berpotensi besar untuk menekan angka kemiskinan ekstrem melalui program perhutanan sosial yang luas lahannya mencapai puluhan ribu hektare. 

Gus Fawait meyakini, pengelolaan lahan yang tepat sasaran dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan dan kawasan sekitar hutan.

Ia pun optimistis target zero kemiskinan ekstrem di Jember pada 2029 dapat tercapai apabila distribusi lahan serta pembukaan lapangan pekerjaan di sektor perkebunan lebih berpihak kepada masyarakat lokal.

“Prioritas harus diberikan kepada warga miskin ekstrem yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan perkebunan. Selain itu, lahan tidur milik perusahaan juga bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di sektor informal,” paparnya.

Kendati demikian, Gus Fawait mengakui masih terdapat sejumlah kendala administratif dalam pelaksanaan program kehutanan sosial. 

Salah satu persoalan yang disorotinya adalah belum optimalnya keterlibatan pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program tersebut.

Karena itu, Bupati Jember berharap koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, perusahaan negara, dan pemangku kepentingan lainnya dapat diperkuat dengan dukungan basis data yang akurat.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jember, Muhammad Zainuri menilai persoalan kemiskinan di Jember tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi masyarakat, tetapi juga lemahnya sinkronisasi program antar lembaga.

Ia beranggapan, pelbagai program penanggulangan kemiskinan sebenarnya sudah tersedia, namun implementasinya masih berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang kuat.

“Program penanganan kemiskinan sebenarnya sudah banyak, tetapi pelaksanaannya belum terintegrasi sehingga hasilnya belum maksimal,” ucapnya.

Ia menekankan pentingnya integrasi kebijakan antar lembaga agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, digitalisasi data dinilai penting untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Tak hanya itu, Prof. Zainuri juga mendorong penerapan mekanisme reward and punishment dalam pelaksanaan program pemerintah guna meminimalkan kebocoran anggaran maupun penyimpangan distribusi bantuan.

Ia mengingatkan, program bantuan pemerintah seharusnya tidak berhenti pada bantuan langsung semata, melainkan harus diarahkan pada pemberdayaan ekonomi berkelanjutan agar masyarakat mampu mandiri secara finansial.

Pendekatan pemberdayaan dianggap menjadi langkah penting untuk menciptakan dampak jangka panjang dalam upaya pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Jember. (ngga/yud/mar)

JEMBER, BANGSAONLINE.com - Pemkab Jember bersama Perum Bulog setempat resmi memulai penyaluran bantuan pangan dalam skala besar kepada ratusan ribu keluarga penerima manfaat (KPM).

Distribusi bantuan itu ditandai dengan pelepasan belasan truk pengangkut ribuan ton beras dari Kantor Bulog Cabang Jember di kawasan Mangli, Jumat (10/4/2026). Usai seremoni pemberangkatan armada distribusi, penyaluran bantuan dilanjutkan ke sejumlah wilayah perkotaan.

Bupati Jember, Muhammad Fawait atau yang akrab disapa Gus Fawait, turun langsung ke Kelurahan Kaliwates untuk menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga penerima.

Dalam agenda tersebut, ia didampingi Kepala Bulog Cabang Jember, M. Ade Saputra. Penyaluran bantuan tidak hanya dilakukan di titik pembagian, tetapi juga diantar langsung ke rumah warga yang tidak dapat hadir karena faktor usia maupun kondisi kesehatan.

Kepala Bulog Cabang Jember, M. Ade Saputra, mengatakan penyaluran bantuan pangan kali ini merupakan hasil koordinasi intensif antara Bulog dan Pemkab Jember agar distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran.

Menurut Ade, berdasarkan data terbaru, jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Jember mencapai 390.744 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Data penerima bantuan di Jember saat ini mencapai 390.744 KPM. Jumlah itu menjadi yang terendah di Jawa Timur,” ujarnya.

Ia menambahkan, untuk alokasi bantuan periode Februari-Maret, Bulog menyiapkan komoditas berupa 8.000 ton beras serta 1,8 juta liter minyak goreng yang pendistribusiannya dilakukan secara bertahap.

Pada tahap awal, distribusi diprioritaskan di tiga kecamatan utama, yakni Kaliwates, Patrang, dan Sumbersari. Untuk memastikan bantuan tersalurkan dengan baik, proses distribusi juga didukung sistem aplikasi digital serta pengawasan petugas di setiap kelurahan.

Sementara itu, Gus Fawait menilai berkurangnya jumlah penerima bantuan pangan di Jember menjadi sinyal positif terhadap kondisi ekonomi masyarakat di daerah tersebut.

Menurut dia, status Jember sebagai daerah dengan jumlah penerima bantuan terendah di Jawa Timur dapat menjadi indikator adanya perbaikan ekonomi secara bertahap.

“Gunakan bantuan ini secara bijak. Saya juga meminta masyarakat ikut mengawasi proses penyalurannya,” tuturnya.

“Jika ditemukan bantuan yang tidak tepat sasaran atau ada warga yang layak menerima tetapi belum masuk data, segera laporkan agar bisa langsung kami tindak lanjuti,” sambungnya.

Pemkab Jember bersama Bulog memastikan distribusi bantuan pangan akan terus dilakukan secara bertahap hingga seluruh penerima manfaat di berbagai wilayah mendapatkan haknya sesuai data yang telah ditetapkan pemerintah. (ngga/yud/mar)

JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Gelombang pemecatan guru di Indonesia kembali memicu polemik nasional. Setelah rentetan kasus di Luwu Utara, Muna, hingga Cirebon, kini sorotan tertuju pada nasib Yogi Susilo, seorang guru di SDN Jipurapah 2, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang.

Yogi dijatuhi sanksi pemberhentian dengan hormat (PDH) atas tuduhan akumulasi ketidakhadiran selama 181 hari. Namun, keputusan ini memicu kontroversi karena adanya perbedaan tajam antara catatan administratif dinas dengan fakta di lapangan. Atas ketidakadilan yang dirasakannya, Yogi resmi mengajukan banding ke Pengadilan Banding Aparatur Sipil Negara (PBASN) dengan nomor registrasi 0000175, Rabu (6/5/2026).

Yogi mengaku pemecatan tersebut datang secara tiba-tiba tanpa adanya teguran terlebih dahulu. Ia menjelaskan bahwa ketidakhadirannya bukan tanpa alasan, melainkan karena kendala kesehatan pasca-kecelakaan yang membuatnya sulit menembus medan ekstrem menuju sekolah.

“Saya dipecat tanpa teguran lebih dulu. Saat dipanggil BAP, saya hanya meminta mutasi. Saya tunjukkan resume medis dari dokter pasca-kecelakaan, namun harapan itu tak pernah terwujud. Saya hanya mencari solusi agar tetap bisa mengabdi tanpa mengorbankan kesehatan,” ujar Yogi.

Kasus ini menarik perhatian serius Anggota DPD RI, Lia Istifhama. Senator yang akrab disapa Ning Lia ini meminta otoritas pendidikan untuk meninjau persoalan secara jernih dan transparan. Ia khawatir jika keputusan diambil secara subjektif, kewibawaan dunia pendidikan akan luntur.

"Jangan sampai ada ruang di mana sisi subjektivitas pihak-pihak tertentu mengaburkan objektivitas yang ada. Kita bicara tentang profesi yang sangat mulia, maka keadilan sangat dibutuhkan oleh semua pihak. Guru adalah sosok Uswatun Hasanah (suri teladan). Jika kehormatannya jatuh akibat keputusan terburu-buru, maka siswa tidak akan lagi menaruh hormat," tegas Ning Lia, Kamis (7/5/2026).

Berbanding terbalik dengan tuduhan indisipliner, warga Dusun Kedungdendeng justru melihat Yogi sebagai sosok pejuang. Jihan Suprendi (25), kepala dusun setempat yang tinggal di depan sekolah, memberikan kesaksian kontras.

"Setahu saya, Pak Yogi itu sangat disiplin. Saya melihat sendiri setiap hari sebelum jam setengah tujuh pagi beliau sudah sampai, dan seringkali baru pulang sore hari. Beliau bertaruh nyawa melewati jalur hutan yang rusak parah dan berlumpur demi anak didik," tutur Jihan.

Kontradiksi antara data administratif dan realitas perjuangan fisik di daerah terpencil inilah yang menurut Ning Lia harus diverifikasi ulang secara empiris. Ia berharap kasus Yogi menjadi bahan evaluasi agar aturan birokrasi yang kaku tidak mengabaikan sisi kemanusiaan.

Kini, publik menanti hasil dari proses banding di PBASN. Apakah keadilan akan berpijak pada data di atas kertas, atau pada dedikasi nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat di pelosok Jombang.

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - RUU Penyiaran harus segera disahkan. Dorongan ini menjadi atensi publik pasca Badan Legislasi DPR menambah sejumlah rancangan undang-undang atau RUU ke dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2026, termasuk RUU Penyiaran.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan mengatakan, penambahan kelima RUU tersebut merupakan kesepakatan dalam rapat kerja bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Rabu, 15 April 2026.

Hal ini menjadi solusi atas harapan kemajuan ekosistem penyiaran Indonesia di era digital.

Tak ayal, hal ini menjadi atensi tersendiri bagi anggota DPD RI Dr. Lia Istifhama.

“RUU Penyiaran atas revisi UU No. 32 Tahun 2002 menjadi hal yang sangat penting untuk ekosistem penyiaran Indonesia karena kita bicara perkembangan digital yang sangat revolusioner sehingga dibutuhkan upaya mengkawinkan kebutuhan penyiaran dengan preferensi publik di era digital,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).

“Regulasi ini juga tentunya diharapkan menjadi ruang keadilan atau equal playing field antara media konvensional, baik TV maupun Radio dengan platform digital. Sekaligus, RUU memperkuat peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam perizinan karena kita bicara penyiaran sehat adalah keniscayaan atas kebutuhan sharing knowledge melalui dunia penyiaran bagi generasi muda.”

Pernyataan senator cantik itu bukan isapan jempol. Ia sendiri sebelumnya telah berdiskusi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur di kantor KPID Jatim, Jalan Margorejo Indah, Surabaya, Kamis (30/4/2026) lalu.

Dalam kunjungan yang diterima langsung oleh Ketua KPID Jatim Royyin Fauziana bersama jajaran, di antaranya Korbid Pengawasan Isi Siaran (PIS) Aan Haryono, Korbid Kelembagaan Rosnindar, anggota bidang Kelembagaan Fitratus Sakinah, Korbid PKSP Yunus Ali Ghani, serta anggota PKSP Malik Setyawan tersebut, Ning Lia menyimpulkan peran penting KPID.

Dalam pertemuan tersebut, Ning Lia, sapaan Lia Istifhama, mengapresiasi upaya KPID Jatim yang terus menggandeng perusahaan penyiaran dan masyarakat dalam mendorong penguatan regulasi melalui revisi Undang-Undang Penyiaran yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“Dari diskusi ini, saya menerima informasi bahwa KPID Jatim terus melakukan upaya menggandeng perusahaan penyiaran lokal, seperti radio dan televisi. Ini merupakan potret upaya merangkul media penyiaran konvensional secara positif agar terus berkelanjutan, bahkan semakin berkembang,” ujarnya ning Lia saat itu.

Ia pun tak menampik keterkejutannya saat disodorkan fakta menarik bahwa ada radio swasta yang memiliki pendengar harian 4 juta orang.

“Ternyata, ada satu radio lokal yang pendengar harian rutin dan istiqomah 4 juta pendengar. Ini kan fakta yang luar biasa. Selain disampaikan oleh KPID, bahwa Jawa Timur provinsi terbaik dalam hal kebertahanan media konvensional. Ini menunjukkan kearifan lokal Jatim sangat kuat. Tinggal bagaimana RUU Penyiaran ke depannya turut menempatkan keadilan aturan dalam hal periklanan dan perlindungan industri media lokal,” imbuhnya.

Secara tegas, politikus perempuan itu juga mendukung penguatan peran KPI melalui payung hukum RUU Penyiaran.

Menurutnya, peran KPI maupun KPID sangat penting dalam menjaga kesehatan penyiaran di Indonesia, terutama di tengah karakter generasi muda, khususnya Gen Z, yang semakin kritis dan selektif dalam mengonsumsi informasi.

“Sebenanrnya, kita beruntung bahwa bonus demografi saat ini, diikuti dengan generasi muda atau Gen Z yang sangat kritis sebagai turunan keterbukaan digital. Namun, luasnya keterbukaan digital itu juga memiliki resiko tersendiri, seperti gelombang post truth, konten seksual dan kekerasan, judi online, serta konten yang bersifat provokasi.

Sementara itu, Ketua KPID Royyin Fauziana turut menyampaikan ungkapan terima kasih atas kunjungan dari legislator muda tersebut.

“Kami berterima kasih atas kunjugan serta dukungan dari Ning Lia. Semoga ini semakin memperkuat upaya kita semua mendorong pengesahan RUU penyiaran,” jelasnya.

Royyin pun memanfaatkan kesempatan diskusi saat itu sebagai penjabaran kerja nyata KPID Jatim yang secara rutin melakukan monitoring penyiaran di berbagai daerah.

“Penyiaran yang sehat adalah tugas kami untuk selalu memastikan itu tercapai. Dan memang banyak sekali pelanggaran yang menjadi hasil monitoring kami selama ini. Sebut saja, pemutaran lagu atau iklan bernuansa dewasa di luar jam siar, yaitu waktu dimana anak-anak bisa mendengar dan menonton, konten impor yang tidak sejalan dengan nilai lokal, serta pelanggaran lainnya,” jelasnya.

Royyin pun mengakui, bahwa tantangan penyiaran semakin kompleks di era digital. Peralihan sistem analog ke digital menyebabkan lonjakan jumlah lembaga penyiaran hingga sekitar 401 lembaga, terdiri dari 87 televisi dan 304 radio.

“Namun, peningkatan jumlah tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan regulasi, termasuk di media sosial,” ujarnya.

Oleh sebab itu, menurutnya, regulasi yang ada saat ini, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sudah tidak lagi relevan menghadapi disrupsi teknologi, termasuk kehadiran platform digital dan konten lintas batas. Karena itu, penguatan kewenangan KPID dinilai mendesak agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

“Perusahaan penyiaran, baik radio maupun televisi, relatif disiplin. Namun, banyak pelanggaran justru terjadi di media sosial karena lemahnya regulasi dan pengawasan dibandingkan media penyiaran konvensional. Selain itu, sifat media sosial yang terbuka, cepat, dan berbasis algoritma membuat konten termasuk yang tidak layak lebih mudah tersebar luas tanpa filter yang ketat. Siapa pun dapat menjadi produsen konten tanpa melalui proses kurasi sebagaimana lembaga penyiaran resmi.”

“Oleh karena itu, kami berharap dorongan regulasi dari Ning Lia agar RUU penyiaran bisa segera disahkan dan menjadi regulasi yang menjaga ekosistem informasi yang sehat, berkelanjutan, dan adaptif di era digital,” katanya. (*)

MALANG, BANGSAONLINE.com - Polres Malang menetapkan empat orang pelaku pengeroyokan dan perusakan wisatawan asal Surabaya yang terjadi di Pantai Wediawu, Kabupaten Malang, pada Selasa (5/5/2026) kemarin.

Kapolres Malang, AKBP Muhammad Taat Resdi mengatakan, tiga pelaku itu inisial A, Z, dan Y telah ditangkap dan ditahan. Sementara satu orang inisial M baru ditetapkan tersangka hari ini.

Akibat dari peristiwa tersebut, enam kendaraan roda empat rusak dan enam dari 72 wisatawan mengalami luka-luka.

“Yang telah ditetapkan dan menahan tiga orang tersangka, yakni A, Z, dan Y. Sedangkan, satu lainnya berinisial M ditetapkan hari ini sebagai tersangka semuanya dari Malang Raya,” ujar Taat di Mapolres Malang, Jumat (8/5/2026).

Kapolres Malang menjelaskan, kejadian itu bermula saat sejumlah wisatawan asal Surabaya menyanyikan lagu dengan lirik yang diduga menyinggung suporter Aremania.

Kemudian, pelaku dengan inisial M melakukan provokasi dan mengajak massa ke lokasi penginapan para korban. Sesampainya di lokasi kejadian, massa melakukan pelemparan dan merusak kendaraan roda empat.

“Dia (M) menghasut, mengajak kelompok masa menuju ke lokasi peristiwa,” ujarnya.

Hingga saat ini, Polres Malang masih melanjutkan penyelidikan untuk mengungkap jumlah keseluruhan massa yang terlibat dalam aksi pengeroyokan dan pengrusakan.

Selain itu, AKBP M Taat, mengungkap satu dan enam mobil sasaran pengrusakan bukan bagian dari kendaraan yang digunakan oleh wisatawan, melainkan milik warga setempat. Sehingga terdapat dua laporan dalam kasus tersebut.

“Kebetulan mobil itu milik masyarakat dan berada di lokasi (saat kejadian berlangsung) sehingga penanganan kasus ini didasarkan pada dua laporan polisi,” ujarnya.

Akibat perbuatannya, polisi menjerat tersangka A, Z, dan Y dengan Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pengeroyokan dan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP tentang perusakan.

Kemudian, tersangka M dijerat dengan Pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penghasutan.

“Jumlahnya sekitar 100 tetapi ini masih perkiraan dengan melakukan identifikasi terhadap 12 titik CCTV. Lalu, jumlah saksi yang telah diperiksa 20 orang,” ungkapnya.(*)

MALANG, BANGSAONLINE.com - Motor mahasiswi berinisial A, yang tengah menjalani program magang di Kota Malang, raib digondol maling. Saat kejadian, motor tersebut terparkir di area kos Jalan Candi Panggung, Kecamatan Lowokwaru.

Peristiwa pencurian itu, diketahui korban pada Kamis (7/5/2026) sekitar pukul 8.40 WIB.

Korban mengaku panik saat mengetahui motor miliknya itu sudah tidak ada di lokasi parkir yang berada di apotik 24 jam.

"Pas saya turun kok sudah enggak ada. Saya sempat tanya ke apotek dekat situ, awalnya mereka kira saya sudah berangkat," ujar A, Jumat (8/5/2026).

Setelah melihat rekaman kamera CCTV di lokasi kejadian, terlihat aksi pencurian yang terjadi saat dini hari. Pelaku terlihat membawa kabur motor tersebut sekitar pukul 2.00 WIB.

"Ternyata memang diketahui jam dua dini hari itu ada yang ngambil," imbuhnya.

Nahasnya, saat memarkirkan motornya, korban tidak menggunakan kunci pengaman atau kunci ganda.

"Saya biasanya kunci cakram juga, cuma kemarin ketiduran jadi enggak sempat," keluh mahasiswi tersebut.

Akibatnya, korban mengalami kerugian mencapai Rp17 juta. Ia pun melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi setempat.

Sementara itu, Kapolsek Lowokwaru Kompol Anang Tri Hananta membenarkan, bahwa pihaknya menerima laporan adanya kasus pencurian bermotor.

Saat ini, pihaknya tengah mendalami bukti-bukti yang ada termasuk rakaman CCTV untuk mencari tahu identitas pelaku.

"Masih dalam penyelidikan," ucapnya. (*)

SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Aki bejat dilakukan pria berinisial YS (48) warga Embong Kaliasin yang menyetubuhi anak kandungnya sendiri berinisial S (17) sejak tahun 2023 hingga April 2026.

Kasat PPA PPO Polrestabes Surabaya, Kompol Melatisari menuturkan, tersangka diketahui berprofesi sebagai pengemudi ojek online.

"Pelaku melakukan Kekerasan Seksual dan atau Persetubuhan terhadap putri kandungnya sendiri karena tidak dapat menahan hawa nafsu," kata Melatisari Jumat (8/5/2026) sore.

Menurut keterangan, perbuatan cabul tersangka berawal pada tahun 2023, di manaYS mulai meraba dan mencium payudara hingga melakukan seks oral kepada korban.

Kemudian, kata Melatiari, tersangka pertama kali melakukan persetubuhan terhadap korban hingga mengeluarkan sperma pada awal 2025. 

"Untuk pencabulan dilakukan tersangka dari tahun 2023 hingga tanggal 17 April 2026, yang terakhir," ungkap Melatisari.

Kepada polisi, pelaku nekat melakukan aksi bejat tersebut dengan dalih tak dapat membendung hawa nafsu terhadap korban.

Aksi pelaku dilakukan dalam rumah ketika ibu kandung korban atau istri tersangka sedang tidak ada di rumah. Kejahatan tersebut tersangka dalam seminggu satu hingga dua kali.

Saat ini, tersangka sudah mendekam dalam penjara di Polrestabes Surabaya.

Tersangka akan dijerat dengan Pasal 6 huruf (a) tentang UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 473 ayat 4 dan atau ayat 9 UU RI No. 1 Tahun 2023 KUHP, Ayat 4 dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayal (21 huruf c, ayat (21 huruf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap Anak.

Pasal 6 Huruf (A) Tentang UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Atau Pasal 473 Ayat 4 Dan Atau Ayat 9 UU Nomor 1 Tahun 2023 KUHP.

Barang bukti yang disita, satu potong kaos lengan pendek warna hitam merk Gareng Jogya T-Shirt ukuran XL, satu potong bra warna pink motif kotak-kotak. (rus/van)

JAKARTA,BANGSAONLINE.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperkuat pencegahan haji nonprosedural melalui pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penegakan Hukum Haji Nonprosedural sejak 18 April 2026.

KOTA MADIUN,BANGSAONLINE.com - Polres Madiun Kota berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dan mengembalikan barang bukti kepada para pemiliknya.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan langsung Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto Supriyadi saat konferensi pers di Gedung Sunaryo Polres Madiun Kota, Jumat (8/5/2026).

"Dari kejadian tersebut berhasil diamankan tersangka AA (22) dan GG (32) dengan barang bukti berupa 1 unit mobil Livina dan 3 unit sepeda motor," kata AKBP Wiwin.

Kapolres menjelaskan, tersangka GG diduga membawa kabur mobil Nissan Livina milik korban setelah bekerja di rumah korban selama sekitar satu pekan.

Saat membersihkan rumah, pelaku menemukan kunci mobil yang tertutup buku hingga muncul niat untuk mencuri kendaraan tersebut.

Sementara itu, tersangka AA melakukan pencurian sepeda motor dengan modus menukar kendaraan. 

Pelaku awalnya ingin memiliki sepeda motor Honda Vario, namun tidak memiliki cukup uang untuk membeli.

AA kemudian memarkir sepeda motor miliknya di dekat motor target sebelum membawa kabur motor Vario yang diincarnya.

Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 476 dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.

AKBP Wiwin juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan memastikan kendaraan dalam kondisi aman saat diparkir.

"Bila memarkir kendaraan bermotor mohon untuk dikunci stang stirnya, bila perlu digunakan kunci ganda," imbaunya.

Usai konferensi pers, polisi turut menyerahkan kendaraan hasil curian yang berhasil diamankan kepada para pemiliknya. 

Kapolres juga mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menjaga kendaraan pribadi. (dro/van)

JEDDAH,BANGSAONLINE.com - Tim Bimbingan Ibadah (Bimbad) PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji gelombang kedua agar mematuhi aturan ihram sejak sebelum tiba di Bandara King Abdulaziz, Jeddah.

Imbauan tersebut disampaikan setelah petugas masih menemukan banyak jemaah yang belum mengenakan pakaian ihram sesuai ketentuan saat tiba di Arab Saudi.

Petugas Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Anis Diyah Puspita, mengatakan berdasarkan pantauan di lapangan sejak dini hari hingga pukul 06.00 waktu Arab Saudi, masih terdapat jemaah yang mengenakan pakaian biasa, sepatu tertutup, kaus kaki, penutup kepala, hingga cadar.

“Bahkan dari jemaah yang sudah memakai pakaian ihram pun masih ada yang menggunakan pakaian dalam atau celana panjang,” ujar Anis kepada Media Center Haji 2026 di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Jumat (8/5/2026).

Menurut Anis, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena kedatangan jemaah gelombang kedua merupakan fase penting dimulainya rangkaian ibadah haji.

Ia meminta petugas kloter, khususnya petugas bimbingan ibadah, lebih intensif mengingatkan jemaah sejak di embarkasi hingga selama penerbangan.

“Ketika jemaah sudah berada di udara, utamanya menjelang masuk area miqat atau sebelum mendarat, harus dipastikan lagi bahwa jemaah sudah mematuhi aturan ihram,” katanya.

Anis menjelaskan waktu pelayanan di Bandara Jeddah sangat terbatas sehingga pemeriksaan satu per satu jemaah setelah tiba dinilai tidak efektif.

Karena itu, kepatuhan terhadap aturan ihram perlu dipastikan sejak sebelum pesawat mendarat di Arab Saudi.

Ia mengungkapkan tim bimbingan ibadah bersama petugas lintas sektor sebenarnya telah melakukan pemeriksaan langsung kepada jemaah saat hendak turun menuju bus.

Petugas menyisir satu per satu jemaah untuk memastikan tidak ada lagi pakaian yang dilarang saat ihram.

“Kami cek satu per satu dan memastikan mereka sudah tidak memakai celana dalam atau pakaian yang tidak sesuai ketentuan ihram. Tapi itu memakan waktu dan tidak efektif jika dilakukan setelah tiba,” ujarnya.

Anis berharap kepatuhan terhadap aturan ihram menjadi perhatian utama seluruh petugas kloter demi kelancaran proses kedatangan jemaah haji gelombang kedua di Arab Saudi.

“Momen kedatangan gelombang kedua ini sangat krusial karena menjadi pintu masuk prosesi ibadah haji bagi jemaah,” pungkasnya. (msn/van)

SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Polrestabes Surabaya membongkar jaringan scamming dan penyekapan internasional yang melibatkan warga negara asing asal China, Taiwan, dan Jepang dalam operasi di tiga lokasi berbeda di Surabaya.

Sebanyak 44 tersangka diamankan dalam pengungkapan kasus tersebut. Mereka terdiri dari 30 warga negara China, tujuh warga negara Taiwan, empat warga negara Jepang, serta tiga warga negara Indonesia.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengatakan pengungkapan kasus dilakukan sepanjang April 2026 berdasarkan laporan polisi yang masuk pada 22 April 2026.

"Selama bulan April 2026 kami berhasil menangkap jaringan internasional aksi kejahatan Screming dan penyekapan yang terjadi di kota Surabaya," ujarnya saat konferensi pers, Jumat (8/5/2026).

Kasus tersebut bermula dari laporan Defit Tri Hardianto yang merupakan teman dua warga negara Jepang bernama 'Yuria Kikuchi' dan 'Shikaura Midori'.

Kedua korban diduga menjadi sasaran penipuan perjalanan wisata ke Vietnam dan Kamboja melalui akun bernama “Kurokawa”.

Pelaku menawarkan perjalanan wisata gratis melalui aplikasi e-signal. Korban kemudian diajak berkomunikasi melalui aplikasi Threads dan e-signal, serta diperlihatkan tiket perjalanan dan pemesanan hotel yang diduga fiktif.

Korban dijanjikan perjalanan wisata sekaligus pekerjaan bisnis di Indonesia. Namun setibanya di Surabaya, korban justru dibawa ke sebuah rumah di kawasan Dharmahusada Permai VII, Mulyorejo.

Di lokasi tersebut, korban diduga dipaksa menjadi operator scamming dan mendapat ancaman dari pelaku.

Korban juga diminta menyerahkan uang jaminan sebesar 25 ribu dolar AS. Selain itu, paspor dan telepon genggam mereka dirampas sehingga tidak bisa menghubungi keluarga.

Polisi menyebut korban mendapat ancaman akan dipindahkan ke tempat lain yang lebih buruk hingga ancaman penjualan organ tubuh apabila menolak bekerja.

Dari penggerebekan di rumah mewah kawasan Dharmahusada Permai, polisi menangkap sejumlah tersangka dengan berbagai peran, mulai pengawas, pengendali, hingga operator penipuan melalui telepon.

Pengembangan kemudian dilakukan ke lokasi lain di Jalan Embong Kenongo dan Jalan Raya Darmo Permai Surabaya yang juga diduga menjadi tempat penyekapan dan praktik penipuan daring.

Di dua lokasi tambahan tersebut, polisi kembali mengamankan puluhan tersangka yang sebagian besar berperan sebagai operator penipuan melalui telepon.

"Ternyata aksi Scamming yang dilakukan oleh pada tersangka dari warga negara asing bukan hanya di Surabaya, namun aksi itu dilakukan dengan tempat di Jawa Tengah di sekitaran Jl. Yosodipuro No. 133 Mangkubumen, Kec Banjarsari Surakarta, Jawa Tengah," tambah Kapolrestabes Surabaya.

Selain menangkap para tersangka, polisi turut menyita barang bukti berupa ratusan telepon genggam dan puluhan kendaraan yang digunakan untuk mendukung operasional kejahatan tersebut.

Para tersangka dijerat sejumlah pasal terkait tindak pidana penipuan, penyekapan, perdagangan orang, hingga pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (rus/van)

SIDOARJO,BANGSAONLINE.com -Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya menggelar operasi penggeledahan di blok hunian warga binaan sebagai upaya memperkuat keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan, Jumat (8/5/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program “Ikrar Pemasyarakatan Bersih dari Handphone Ilegal, Narkoba, & Penipuan” yang diinisiasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Operasi penggeledahan dipimpin langsung Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, dengan melibatkan petugas pemasyarakatan, TNI, dan Polri. Penggeledahan dilakukan di sejumlah kamar hunian guna memastikan kondisi rutan tetap aman dan kondusif dari keberadaan barang-barang terlarang.

Dalam arahannya kepada petugas, Tristiantoro menegaskan penggeledahan harus dilakukan secara humanis namun tetap tegas sesuai standar operasional yang berlaku.

“Penggeledahan ini merupakan langkah preventif untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban di dalam rutan. Seluruh petugas kami minta tetap mengedepankan pendekatan humanis, tetapi tidak mengurangi ketegasan terhadap segala bentuk pelanggaran,” ujarnya.

Dari hasil operasi tersebut, petugas menemukan sejumlah barang yang tidak semestinya berada di dalam blok hunian. 

Seluruh barang temuan kemudian disita, didata secara administratif, dan akan dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan itu menjadi implementasi komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari handphone ilegal, narkoba, maupun praktik penipuan.

Selain memperkuat keamanan, operasi penggeledahan juga dinilai penting untuk mendukung kualitas pelayanan di Rutan Surabaya. (cat/van)

MADIUN,BANGSAONLINE.com - Satreskrim Polres Madiun menangkap seorang pria berinisial IVCI (43) yang diduga mencuri peralatan jaringan PLN di sejumlah wilayah Kabupaten Madiun.

Pelaku diamankan setelah polisi menerima laporan hilangnya sejumlah komponen jaringan PLN di Kecamatan Wungu, Dolopo, dan Dagangan. Penangkapan dilakukan kurang dari sepekan setelah laporan diterima.

Hasil ungkap kasus tersebut disampaikan langsung Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara dalam konferensi pers di Gedung TS Polres Madiun, Jumat (8/5/2026).

"Kali ini kita berhasil mengamankan tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana Curat Plat tembaga dan ACCU di panel travo milik PLN," terang AKBP Kemas.

Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa sepeda motor, rompi warna oranye, buff, mesin impact, kunci sok, kunci ring, serta uang tunai sebesar Rp469 ribu.

Kapolres menjelaskan, kasus tersebut bermula saat PLN ULP Dolopo menerima aduan pemadaman listrik di wilayah Kecamatan Wungu, Dolopo, dan Dagangan pada 1 hingga 6 Mei 2026. Namun setelah dilakukan pengecekan, tidak terdapat jadwal pemadaman listrik di wilayah tersebut.

Petugas PLN kemudian melakukan pemeriksaan ke lapangan dan menemukan panel dalam kondisi terbuka. Selain itu, tembaga penghubung dan baterai di dalam panel diketahui telah hilang.

Temuan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada pihak kepolisian. Satreskrim Polres Madiun kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap pelaku pada 7 Mei 2026 di pinggir Jalan Raya Madiun-Surabaya, tepatnya di Desa Ngeleh, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun.

"Modus yang dilakukan tersangka adalah mendatangi panel PLN dengan menyamar sebagai petugas PLN dan seperti melakukan perbaikan agar masyarakat tidak curiga," pungkasnya.

AKBP Kemas juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap orang tak dikenal yang mengaku sebagai petugas suatu instansi. Ia meminta warga memastikan identitas maupun surat tugas petugas sebelum memberikan akses di lapangan. (dro/van)

KOTA BLITAR,BANGSAONLINE.com - Seorang siswi berusia 14 tahun asal Kelurahan Bendogerit, Kota Blitar, diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di sebuah rumah kos di kawasan Kecamatan Sananwetan.

Korban diketahui berinisial HSA (14). Kasus tersebut dilaporkan langsung oleh orang tua korban kepada pihak kepolisian.

Kasi Humas Polres Blitar AKP Samsul Anwar mengatakan, berdasarkan keterangan keluarga, korban sempat meninggalkan rumah sebelum akhirnya kembali dengan membawa uang tunai Rp500 ribu serta sejumlah rokok.

Kondisi itu memunculkan kecurigaan dari pihak keluarga yang kemudian meminta penjelasan kepada korban.

"Dari sinilah kecurigaan keluarga muncul. Korban sempat diinterogasi dan awalnya mengaku bekerja di sebuah angkringan. Namun setelah didesak, korban mengungkap bahwa dirinya dijadikan psk oleh seorang perempuan berinisial M dengan sistem pembagian hasil," ujarnya, Jumat (8/5/2026).

Samsul menegaskan kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyelidikan mendalam oleh aparat kepolisian.

"Terlapor masih dalam lidik dan kami terus melakukan pendalaman terhadap seluruh keterangan saksi serta barang bukti yang telah diamankan,” imbuh Samsul.

Polisi juga telah melakukan penggeledahan di rumah kos yang diduga menjadi lokasi kejadian dan menemukan sejumlah barang bukti.

Selain itu, petugas turut mengamankan dokumen identitas korban untuk memperkuat bukti usia, serta tangkapan layar percakapan WhatsApp yang diduga berkaitan dengan transaksi maupun koordinasi eksploitasi seksual.

"Terduga pelaku utama sedang dalam penyelidikan. Kami juga mendalami kemungkinan adanya jaringan perdagangan orang yang lebih luas atas peristiwa ini," pungkasnya. (ina/van)

TUBAN,BANGSAONLINE.com -Lapas Kelas IIB Tuban menggelar ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan sebagai upaya menciptakan lingkungan lapas yang aman, tertib, dan berintegritas, Jumat (8/5/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan unsur Polri, TNI, BNNK, dan Kesbangpol sebagai bentuk sinergi dalam mewujudkan lapas yang bersih dari berbagai pelanggaran.

Agenda itu juga menjadi tindak lanjut atas instruksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Kepala Lapas Kelas IIB Tuban, Irwanto Dwi Yhana Putra, mengatakan kegiatan diawali dengan apel bersama sebelum tim gabungan melakukan penggeledahan di sejumlah blok hunian yang dinilai rawan.

"Kegiatan ini kami awali dengan pelaksanaan apel bersama, kemudian tim gabungan langsung bergerak menyisir blok hunian yang dianggap rawan," ujarnya.

Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan sejumlah barang terlarang di dalam sel yang berpotensi disalahgunakan sebagai senjata tajam maupun alat pelarian.

"Kami melakukan penyitaan terhadap barang-barang seperti sendok logam, piring, tali, hingga sikat gigi yang sudah diasah. Ditemukan juga beberapa lembar amplas. Seluruh barang bukti ini telah kami kumpulkan untuk segera dimusnahkan," ujar Irwanto.

Selain razia barang terlarang, Lapas Tuban juga menggelar tes urine terhadap petugas dan warga binaan. Dari total kapasitas sekitar 400 warga binaan, lebih dari 50 persen di antaranya merupakan narapidana kasus narkoba.

"Alhamdulillah, hasil tes urin seluruh petugas dan warga binaan dinyatakan negatif. Ini membuktikan komitmen kami dalam menjaga integritas lembaga," katanya.

Irwanto berharap langkah tersebut dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pembinaan di Lapas Tuban.

"Harapan kami adalah penguatan integritas petugas. Kami berkomitmen penuh dalam memerangi narkoba, penipuan, serta pelanggaran lainnya guna menjaga marwah pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan yang tegas dan humanis," tandasnya.

KEDIRI,BANGSAONLINE.com - Petugas Damkar Satpol PP Kabupaten Kediri Pos Grogol mengevakuasi seekor ular piton sepanjang dua meter dengan berat sekitar lima kilogram dari pekarangan rumah warga di Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Jumat (8/5/2026) siang.

Ular tersebut diketahui melintas di sekitar rumah milik Angga dan membuat warga khawatir sehingga segera dilaporkan ke petugas damkar.

Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Khaleb Untung Satrio Witjaksono, mengatakan kejadian bermula saat tetangga Angga melintas di sekitar lokasi dan melihat ular berukuran besar berada di pekarangan rumah.

"Warga segera melapor ke petugas, karena khawatir ular tersebut bisa melukai pemilik rumah atau warga sekitar. Petugas yang datang dengan perlengkapan dan peralatan yang dimiliki segera mengamankan ular tersebut dan dimasukkan dalam karung dan diamankan di Pos Damkar Grogol," katanya.

Petugas kemudian melakukan evakuasi menggunakan peralatan khusus hingga ular berhasil diamankan tanpa menimbulkan korban.

Khaleb menduga ular keluar dari habitatnya untuk mencari mangsa. Selain itu, perubahan habitat dan cuaca panas juga dinilai menjadi faktor ular mencari tempat yang lebih lembap.

Ia memastikan proses evakuasi berjalan aman dan situasi di lokasi kembali kondusif.

SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Warga Kecamatan Benowo digegerkan dengan temuan kerangka manusia di semak-semak kawasan Jl. Sememi Kidul Kamis (7/5/2026) malam.

Petugas gabungan kemudian mengevakuasi kerangka tersebut ke kamar jenazah RSUD dr. Soetomo untuk proses identifikasi dan autopsi lebih lanjut.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Surabaya, Linda Novanti, mengatakan pihaknya menerima laporan penemuan kerangka manusia sekitar pukul 22.56 WIB.

“Dilaporkan ketua RT. Pos terpadu barat tiba di lokasi sekitar pukul 23.04 WIB dan menyesuaikan bersama jajaran yang lainnya,” kata Linda saat dikonfirmasi, Jumat (8/5/2026).

Saat proses evakuasi dilakukan, petugas tidak menemukan identitas korban di lokasi kejadian.

Selain itu, kondisi jenazah yang diduga berjenis kelamin laki-laki tersebut sudah tinggal kerangka.

“Untuk jenazah berada di semak-semak. Tindak lanjut, Tim Inafis (Polrestabes Surabaya) melakukan identifikasi kepada jenazah,” jelasnya.

Saat ini, kerangka manusia tersebut telah dibawa ke RSUD dr. Soetomo untuk menjalani proses autopsi. Sementara itu, penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan petugas.

“Sudah dievakuasi dan selanjutnya dibawa menggunakan ambulans Dinas Sosial (Dinsos) di kamar jenazah RSUD dr. Soetomo,” pungkasnya. (van)

SURABAYA,BANGSAONLINE.com - BMKG Juanda menyebut cuaca panas yang terjadi di Surabaya dan sejumlah wilayah Jawa Timur dipengaruhi minimnya tutupan awan selama masa peralihan menuju musim kemarau.

Prakirawan BMKG Juanda, Rendy Irawadi, mengatakan langit di Surabaya dalam beberapa hari terakhir cenderung cerah sejak pagi sehingga sinar matahari dapat menyinari permukaan bumi secara maksimal. Kondisi tersebut membuat suhu udara terasa lebih panas dari biasanya.

"Tutupan awan di wilayah Surabaya dan Jawa Timur cukup sedikit, bahkan cenderung clear sehingga sinar matahari dapat menyinari permukaan bumi dengan cukup intensif," kata Rendy, Jumat (8/5/2026).

Menurutnya, kondisi cuaca panas mulai terasa sekitar tiga hari terakhir dan diperkirakan masih berlangsung hingga satu pekan ke depan karena Jawa Timur masih berada pada fase pancaroba atau masa peralihan musim.

"Biasanya kalau fase pancaroba ini bertahan selama satu minggu. Tapi satu minggu kemudian masih akan ada potensi pertumbuhan awan cukup signifikan sehingga turun hujan. Itu ciri-ciri masa peralihan atau pancaroba," ujarnya.

Berdasarkan pengamatan BMKG dari 12 stasiun cuaca di Jawa Timur, suhu maksimum saat ini berkisar antara 33 hingga 34 derajat celsius. Pengamatan tersebut dilakukan di wilayah Tanjung Perak, Surabaya, yang dikenal memiliki suhu panas maksimum.

Sementara itu, intensitas paparan sinar ultraviolet (UV) tertinggi umumnya terjadi pada pukul 11.00 hingga 13.00 WIB.

"Paparan UV tertinggi biasanya antara jam 11.00 WIB hingga jam 13.00 WIB siang. Itu yang paling panas dan dampaknya ke kulit akan lebih berbahaya," katanya.

MADIUN,BANGSAONLINE.com - Salah satu pelaksana proyek bangunan di Madiun mengaku belum menerima pelunasan pembayaran dari PT INKA atas pekerjaan proyek yang telah diselesaikan sejak tahun lalu.

Keluhan tersebut disampaikan salah satu karyawan dari pihak pelaksana proyek. Ia menyebut pembangunan gedung milik PT INKA di wilayah Banyuwangi telah dikerjakan sesuai kontrak kerja yang disepakati.

Namun hingga kini, pembayaran proyek disebut belum diterima secara penuh.

"Kita selesaikan garapannya tahun kemarin. Namun hingga saat ini pembayan yang masuk ke kita masih kurang seratus juta lebih," ujar pelaksana tersebut.

Menurutnya, seluruh persyaratan serah terima pekerjaan hingga administrasi penagihan pembayaran juga telah dipenuhi dan diserahkan kepada pihak terkait. Meski demikian, kepastian pelunasan pembayaran disebut belum diterima.

Saat dikonfirmasi, Senior Manager Humas dan Kantor Perwakilan PT INKA, Hartono, memastikan perusahaan tetap bertanggung jawab dan akan menyelesaikan kewajiban sesuai kontrak kerja yang berlaku.

Ia menjelaskan proses penyelesaian pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditentukan perusahaan.

"Kami mohon maaf sebenarnya kepada seluruh pihak terkait atas kendala yang terjadi dalam proses penyelesaian kewajiban kepada Mitra," tuturnya.

 (Salah satu pasal yang terdapat dalam kontrak kerjasama antara PT INKA dengan rekanan)

Hartono menegaskan PT INKA akan terus menjalin komunikasi aktif dan terbuka dengan para mitra kerja. Ia juga menyampaikan apresiasi atas pengertian, dukungan, dan kepercayaan yang diberikan para mitra kepada perusahaan. (dro)

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik melakukan pendampingan psikososial terhadap santri di Ponpes Al-Amin pascaseorang santri nekat mengakhiri hidup dengan cara gantung diri, Kamis (7/5/2026).

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan dan kepedulian terhadap anak guna memastikan kondisi psikologis santri di lingkungan pondok tetap terpantau dengan baik.

Tim penjangkauan terdiri atas Plt Kepala Bidang PPA-PUHA, Kepala UPT PPA, serta staf pendamping. Mereka melakukan asesmen awal dan pendampingan terhadap anak-anak yang terdampak.

Hasil asesmen menunjukkan terdapat empat anak yang mengalami dampak emosional dan membutuhkan perhatian serta pendampingan lanjutan. 

Secara umum, anak-anak masih dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, namun tetap memerlukan dukungan psikologis agar kondisi emosional mereka tetap stabil.

Kepala Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik, Titik Ernawati, mengatakan peristiwa tersebut menjadi pengingat penting bagi semua pihak untuk lebih memperhatikan kesehatan mental dan kondisi emosional anak.

"Setiap anak memiliki cara berbeda dalam mengekspresikan perasaan dan emosinya. Karena itu, peran orang tua, guru, pengasuh, maupun lingkungan sekitar sangat penting untuk hadir, mendengarkan, dan memberikan dukungan kepada anak," ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, hangat, dan suportif bagi tumbuh kembang anak, baik secara mental maupun emosional.

Sebagai tindak lanjut, Dinas KBPPPA bersama Puspaga Dewi Sekardadu dan UPT PPA menggelar layanan konseling serta terapi psikologis pada Jumat (8/5/2026) dengan melibatkan psikolog pendamping bagi anak-anak terdampak.

Pemkab Gresik berkomitmen terus memberikan perlindungan, pendampingan, dan layanan terbaik bagi anak-anak guna memastikan hak anak atas rasa aman dan dukungan psikososial tetap terpenuhi. (hud/van)

JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Pemkab Jombang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menggelar pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi 60 operator alat berat. 

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor DPUPR Jombang selama 2 hari ini bertujuan memastikan pengerjaan proyek infrastruktur berjalan sesuai standar profesional.

Kepala DPUPR Jombang, Imam Bustomi, menegaskan sertifikat kompetensi kini menjadi kebutuhan krusial. 

“Tujuan utama kami adalah memberikan pengakuan resmi atas keahlian mereka. Dengan sertifikasi ini, para operator tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga standar keselamatan kerja yang lebih terjamin,” ujarnya, Jumat (8/5/2026).

Peserta terdiri dari 37 orang internal Dinas PUPR dan 23 orang dari instansi lain, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, serta BPBD Jombang. 

Mereka dibekali materi teori dan simulasi praktik lapangan yang dipandu akademisi serta praktisi ahli. Setelah mengikuti uji kompetensi, seluruh peserta dinyatakan lulus dan berhak mengantongi sertifikat resmi.

Kabid Tata Bangunan dan Bina Konstruksi, Edy Yulianto, berharap ilmu yang diperoleh dapat langsung diterapkan di lapangan. Ia menilai tersedianya tenaga operator tersertifikasi akan membuat pembangunan fisik di Jombang lebih efektif, efisien, dan minim risiko kecelakaan kerja. 

“Dengan ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi kualitas infrastruktur daerah yang lebih kokoh,” tuturnya. (aan/mar)

PAMEKASAN,BANGSAONLINE.com - Dua warga Desa Samiran, Kecamatan Proppo dibekuk anggota Polres Pamekasan karena diduga terlibat peredaran narkoba jenis sabu dan ekstasi.

Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial MH (46) dan MAM (29). Mereka diringkus anggota Satresnarkoba Polres Pamekasan pada Rabu (6/5/2026).

Kasatresnarkoba Polres Pamekasan AKP Agus Sugianto mengatakan penangkapan tersebut merupakan hasil pengembangan dan penyelidikan intensif tim opsnal di lapangan.

Penangkapan terhadap MH dilakukan sekitar pukul 20.00 WIB di halaman rumahnya. Dari tangan terduga pelaku, polisi mengamankan satu poket sabu seberat 0,97 gram.

“Terduga pelaku MH ini merupakan seorang residivis. Dari tangannya, kami menyita sabu, plastik klip serta tisu yang diduga hasil transaksi,” kata dia, Jumat(8/5/2026).

Selang 30 menit kemudian, petugas kembali menangkap MAM setelah menggerebek rumahnya.

“Dari penangkapan MAM ini, kami mengamankan enam poket sabu seberat 1,65 gram dan 18 butir pil ekstasi seberat 6,28 gram,” ucapnya.

Agus menyebut kedua terduga pelaku saat ini telah ditahan di Rutan Polres Pamekasan guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

“Kami tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku peredaran narkoba di Pamekasan,” tegasnya.

BLITAR,BANGSAONLINE.com - Lapas Kelas IIB Blitar menggelar tes urine dan razia kamar hunian warga binaan untuk memperketat pengawasan terhadap peredaran narkoba serta menjaga keamanan di lingkungan lapas.

Kegiatan tersebut menyasar petugas lapas dan warga binaan. Kepala Lapas Kelas IIB Blitar Iswandi turut menjalani pemeriksaan bersama pejabat struktural dan penghuni lapas sebagai bentuk transparansi serta pengawasan internal.

Sebanyak 15 petugas lapas, termasuk pejabat struktural dan Kalapas Iswandi, menjalani tes urine di dalam lingkungan lapas.

Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan terhadap 30 warga binaan laki-laki dan lima warga binaan perempuan.

Dari hasil pemeriksaan, seluruh peserta dinyatakan negatif narkoba. Hasil tersebut menjadi indikator bahwa pengawasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika di dalam lapas terus diperketat.

"Semua klir hasilnya negatif semua," ujar Iswandi.

Selain tes urine, petugas juga menggelar razia dan penggeledahan kamar hunian warga binaan. Dalam kegiatan itu, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam lapas.

Barang yang diamankan di antaranya kartu remi, speaker, dan berbagai peralatan lain yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan serta ketertiban di lingkungan lapas.

Seluruh barang hasil razia kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar di area lapas.

Pemusnahan dilakukan sebagai bentuk tindakan tegas terhadap barang-barang terlarang yang masuk ke dalam lapas.

Iswandi mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan lapas yang bersih dari narkoba maupun pelanggaran aturan lainnya.

Menurutnya, tes urine dan razia rutin merupakan langkah pencegahan agar tidak ada celah penyalahgunaan narkotika di dalam lapas. 

Selain itu, pengawasan ketat juga dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga.

“Ini kami lakukan untuk meminimalisir penyalahgunaan narkoba dan membersihkan lapas dari hal-hal yang memang tidak diperbolehkan berada di dalam lapas. Jadi barang-barang yang kami temukan langsung kami bakar agar tidak disalahgunakan lagi,” ujar Iswandi.

Pihak lapas memastikan kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari komitmen mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari narkoba. (ina/van)

PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - PLN UP3 Madura terus menunjukkan komitmen transisi energi bersih melalui program Clean Energy Day yang rutin digelar setiap Jumat. Memasuki pekan keempat pada Jumat (8/5/2026), seluruh pegawai kembali meninggalkan kendaraan BBM, dan memilih menggunakan kendaraan listrik, sepeda, atau berjalan kaki saat berangkat kerja.

Program yang dimulai sejak April 2026 itu menjadi langkah konkret PLN dalam membangun budaya Electrifying Lifestyle sekaligus memperkuat kampanye pengurangan emisi karbon di Madura. Suasana kantor PLN UP3 Madura pun berubah, deretan kendaraan listrik menghiasi halaman kantor dan menarik perhatian masyarakat.

Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Madura, Abd. Ghafur, menegaskan gerakan ini merupakan konsistensi PLN dalam mengajak masyarakat beralih ke energi bersih. 

“Kami ingin memulai perubahan dari internal terlebih dahulu. Dengan membiasakan penggunaan kendaraan listrik setiap hari Jumat, kami ingin menunjukkan bahwa energi bersih bukan hanya wacana, tetapi sesuatu yang bisa diterapkan dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Menurut dia, penggunaan kendaraan listrik bukan sekadar tren, melainkan bagian dari komitmen jangka panjang menciptakan lingkungan sehat dan berkelanjutan. 

“Setiap Jumat kantor kami menjadi representasi gaya hidup berbasis listrik. Kehadiran kendaraan listrik adalah bukti bahwa efisiensi energi dapat berjalan seiring dengan produktivitas kerja. Kami berharap langkah kecil ini mampu menginspirasi masyarakat Madura untuk mulai beralih ke teknologi ramah lingkungan,” paparnya.

Konsistensi pelaksanaan Clean Energy Day dinilai membentuk budaya baru di kalangan pegawai PLN UP3 Madura. Gerakan sederhana ini menjadi kontribusi nyata dalam mendukung transisi energi nasional sekaligus menekan polusi udara. (dim/mar)

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Bupati Kediri, Hanindito Himawan Pramana, mengunjungi rumah Sholikah (50) di Dusun/Desa/Kecamatan Kandat, Kamis (7/5/2026). Sholikah harus mengasuh 3 cucunya setelah ibu mereka meninggal sebulan lalu. 

Anak sulung, Arvino (7), duduk di kelas 1 SD, sementara adik kembarnya Arcelio dan Arsenio berusia 2 tahun 4 bulan. Sholikah mengungkapkan sang ayah tidak bertanggung jawab dan tidak memberi kabar. 

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk susu dan pampers, ia menjalankan usaha kecil penggilingan bumbu, kopi, dan kelapa dengan penghasilan sekitar Rp20 ribu per hari. 

Sesekali, Sholikah mendapat tambahan dari pesanan makanan tradisional seperti madumongso dan sambal pecel, dibantu suaminya, Putut Sri Harmisworo (56). Meski hidup pas-pasan, keluarga ini tetap bersyukur dan menjadi penerima bantuan pemerintah. 

“Pokoknya ada saja rezeki, nggak tau dari mana Insyaallah saya bisa, buat beli susu, pampers, kalau minta makanan saya siapin pokoknya semampu saya,” kata Sholikah.

Melihat kondisi tersebut, Bupati Kediri menyampaikan akan membantu kebutuhan keluarga, termasuk mendukung usaha kecil Sholikah. 

“Apa yang ibu jalani pasti tidak mudah. Ibu harus kuat,” ucapnya sembari menguatkan Sholikah yang menangis.

Ia pun berencana memberikan bantuan peralatan, pelatihan manajemen keuangan, serta memperbaiki rumah yang masih rusak. Untuk Arvino, Bupati Kediri menyebut kemungkinan akan disekolahkan di Sekolah Rakyat (SR). 

“Rumahnya tadi beberapa bagian ada yang masih bolong, kasihan kalau hujan angin pasti masuk ke dalam. Rumahnya akan kita perbaiki juga,” pungkasnya. (uji/mar)

KOTA KEDIRI,BANGSAONLINE.com - Ketua Caretaker DPD AMPI Kota Kediri, Pramudya Ananta Permana, mengajak generasi milenial dan Gen Z untuk ikut melestarikan kuliner legendaris khas Kota Kediri yang kaya rempah dan sarat nilai tradisi.

Kuliner legendaris di Kota Kediri di antaranya nasi pecel tumpang, soto bok ijo, tahu takwa, hingga olahan kikil kambing.

Pengusaha muda yang juga mahasiswa Fakultas Hukum Uniska itu menilai identitas bangsa tidak lahir dari budaya instan, melainkan tersimpan dalam cita rasa kuliner tradisional yang diolah secara turun-temurun dengan kekayaan rempah Nusantara.

Saat mengunjungi Warung Kikil Kambing Mbah Murtini di Lingkungan Dadapan, Gang Sumber, Kelurahan Tinalan, Kecamatan Pesantren, Pramudya tampak antusias menyaksikan proses memasak yang masih mempertahankan cara tradisional. 

Menurutnya, menjaga keaslian bumbu merupakan bentuk penghormatan terhadap sejarah kuliner daerah.

"Buat para generasi muda, pesan saya: jangan lupakan makanan-makanan legendaris. Terutama yang memiliki bumbu rempah tinggi dan asli dari alam. Itu jauh lebih iconic dengan Indonesia, khususnya Kota Kediri," tegas Pramudya usai menyatap kikil kambing, Jumat (8/5/2026).

Pria yang kini memimpin Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Kediri itu menilai keberadaan warung tradisional seperti milik Mbah Murtini menjadi hal istimewa di tengah perkembangan era digital saat ini.

Ia juga menyoroti konsistensi warung yang telah berdiri selama 43 tahun tersebut karena tetap menggunakan kayu bakar dan mempertahankan suasana dapur tradisionalnya.

"Mulai dari cara masaknya yang masih menggunakan kayu, hingga suasana dapur yang masih sama seperti awal berdiri. Itu poin yang sangat istimewa. Meski sekarang zamannya internet canggih, rasa autentik dari tungku tradisional takkan bisa tergantikan," tambahnya.

Kehadiran Pramudya di warung yang kini dikelola Mbak Is, generasi ketiga Mbah Murtini, sekaligus menjadi bentuk dukungan moral bagi pelaku UMKM kuliner di wilayah pinggiran Kota Kediri.

Ia mengapresiasi resep yang diwariskan sejak 1983 itu karena tetap bertahan dan mampu menghabiskan puluhan kaki kambing setiap hari.

Warung Mbah Murtini dikenal sebagai salah satu rujukan kuliner kaki kambing di Kota Kediri. Selain tekstur kikil yang empuk dan minim bau prengus, harga yang ditawarkan juga relatif terjangkau. Menu andalannya yakni Kikil Kambing seharga Rp35 ribu dan Krengsengan Kepala Rp25 ribu masih menjadi favorit pelanggan. (uji/van)

JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Aksi koboi seorang pria berinisial WW (60), warga Desa Carangwulung, Kecamatan Wonosalam, berakhir di tangan aparat kepolisian. Ia diringkus setelah melakukan pengancaman pembunuhan menggunakan senjata tajam terhadap satu keluarga di Dusun Bangunrejo pada Senin (4/5/2026) sore.

Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander, menyebut pelaku yang berada di bawah pengaruh minuman keras awalnya mendatangi rumah warga bernama Jumai sekitar pukul 16.30 WIB. 

Meski sempat diusir, ia menyatakan bahwa WW kembali dengan perilaku lebih agresif, menggeber motor di depan rumah korban sambil membawa pisau dan gergaji 2 jam kemudian. Pelaku berteriak mengancam akan membunuh RTA (19) beserta kakek dan cucu-cucunya.

Akhirnya, lanjut Dimas, WW diamankan di depan SDN Carangwulung 3 setelah dikejar warga dan petugas Polsek Wonosalam. 

“Pelaku diduga kuat menguasai senjata penikam tanpa izin dan melakukan ancaman kekerasan terhadap pelapor serta keluarganya,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (8/5/2026).

Dalam penangkapan, polisi menyita 3 senjata tajam sebagai barang bukti, yakni pisau gagang kayu sepanjang 40 cm, pisau gagang merah hitam sepanjang 28 cm, serta pisau gagang plastik hitam sepanjang 19 cm. Sementara satu gergaji yang sempat dibawa pelaku masih dalam pencarian.

WW dijerat Pasal 307 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait kepemilikan senjata tajam ilegal dan pengancaman. Polisi mengimbau masyarakat segera melapor jika menemui aksi premanisme serupa demi menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Santri. (aan/mar)

GRESIK,BANGSAONLINE.com - Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menghadiri groundbreaking proyek Nitrate Complex milik PT Bara Blasting Perkasa di Kawasan Industri Maspion, Jumat (8/5/2026).

Proyek tersebut dinilai semakin memperkuat posisi Kabupaten Gresik sebagai pusat pertumbuhan industri berbasis hilirisasi sekaligus magnet investasi strategis di Jawa Timur.

Pabrik petrokimia itu diproyeksikan menjadi salah satu penggerak baru pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain membuka lapangan kerja, proyek tersebut juga diharapkan memperkuat rantai pasok industri nasional melalui produksi bahan peledak industri dan pupuk untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Dalam sambutannya, Fandi Akhmad Yani menyampaikan apresiasi atas kepercayaan investor yang terus menanamkan modal di Kabupaten Gresik.

Menurutnya, pembangunan proyek tersebut menjadi bukti nyata bahwa iklim investasi di Gresik semakin kompetitif, aman, dan dipercaya investor nasional maupun internasional.

"Dua testimoni yang kita dengar hari ini sangat luar biasa bahwa Gresik aman dan Gresik menjadi tujuan investasi. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi kami," ujarnya.

Ia menilai tren investasi yang terus meningkat setiap tahun menunjukkan tingginya kepercayaan publik terhadap Kabupaten Gresik sebagai daerah dengan ekosistem industri yang semakin matang.

Bupati yang akrab disapa Gus Yani itu menegaskan investasi yang masuk harus memberikan multiplier effect bagi masyarakat, terutama dalam membuka peluang kerja bagi generasi muda Gresik.

"Kami berharap tumbuhnya investasi ini memberi peluang kerja bagi anak-anak muda Gresik yang memiliki keterampilan dan kompetensi. Selain itu, sektor UMKM dan ekonomi pendukung lainnya juga akan ikut tumbuh," harapnya.

Pemerintah Kabupaten Gresik, lanjutnya, akan terus menjaga iklim investasi yang kondusif sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia lokal agar mampu menjawab kebutuhan industri modern.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Gresik, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada PT Bara Blasting Perkasa. Semoga pembangunan proyek ini berjalan lancar, selesai tepat waktu, dan membawa manfaat serta keberkahan bagi masyarakat," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, CEO Maspion Group, Alim Markus turut mengapresiasi stabilitas keamanan dan kondusivitas investasi di Kabupaten Gresik.

Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pelaku usaha menjadi faktor penting yang mendorong pertumbuhan investasi di kawasan industri Gresik.

"Kondisi makro di kawasan ini sangat baik. Stabilitas dan keamanan yang terjaga menjadi modal utama agar investasi dapat tumbuh berkelanjutan," ujarnya.

Alim juga menekankan pentingnya pembangunan kawasan industri yang memperhatikan aspek keamanan, mitigasi lingkungan, serta keberlanjutan jangka panjang.

"Kawasan industri harus dibangun dengan perencanaan matang. Tidak hanya aman hari ini, tetapi juga siap menghadapi tantangan masa depan," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bara Blasting Perkasa, Mei Suryawan, menjelaskan investasi di Gresik merupakan ekspansi strategis kedua perusahaan setelah pembangunan terminal amonia di kawasan yang sama.

Menurut dia, keputusan memperluas investasi di Gresik menjadi bukti bahwa daerah tersebut memiliki iklim usaha yang aman, kondusif, dan didukung ekosistem industri yang kuat.

"Ini menjadi bukti bahwa Gresik merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk investasi. Kami merasakan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Gresik maupun seluruh stakeholder," ujarnya.

Ia menjelaskan pabrik tersebut nantinya akan memproduksi amonium nitrat untuk kebutuhan industri pertambangan dan konstruksi nasional.

Selain itu, perusahaan juga akan mengembangkan produk pupuk NPK dan turunannya sebagai bagian dari hilirisasi amonia.

Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian industri nasional dengan mengurangi ketergantungan impor bahan peledak industri dan pupuk.

"Kami ingin Indonesia menjadi tuan rumah bagi produk industrinya sendiri. Selain mendukung ketahanan energi dan ketahanan pangan, proyek ini juga diharapkan memberi dampak ekonomi regional melalui peningkatan PAD, penyerapan tenaga kerja, penguatan logistik, pergudangan, transportasi hingga aktivitas pelabuhan," jelasnya. (hud/van)

KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, bersama Dandim 0809/Kediri, Letkol Inf Dhavid Nur Hadiansyah, menyerahkan kendaraan operasional kepada pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP), Jumat (8/5/2026).

Secara simbolis, bantuan diberikan kepada KKMP Kelurahan Ngronggo dan Tosaren berupa satu unit truk serta dua kendaraan roda tiga. Bantuan ini diharapkan memperkuat operasional koperasi sekaligus memperlancar distribusi dan aktivitas usaha masyarakat di tingkat kelurahan.

Dalam sambutannya, Vinanda menyampaikan apresiasi atas dukungan pembentukan KKMP di Kota Kediri. 

“Alhamdulillah, saat ini telah terbentuk 46 koperasi dan 26 di antaranya sudah beroperasi. Selain itu, ada tiga koperasi yang sedang dalam proses pembangunan. Dua di antaranya telah selesai dan hari ini dapat diserahkan bantuannya berupa kendaraan operasional beserta sarana dan prasarana pendukung lainnya,” paparnya.

Ia menegaskan kendaraan operasional bertujuan memperkuat distribusi usaha dan mempercepat pergerakan ekonomi di kelurahan. Vinanda juga mengingatkan pengurus koperasi agar menjaga fasilitas yang diberikan pemerintah. 

“Jangan sampai fasilitas yang sudah diserahkan rusak dalam waktu singkat atau bahkan disalahgunakan,” katanya.

Selain itu, ia berharap koperasi dapat bekerja profesional dan terus berinovasi. Menurutnya, beberapa koperasi di Kediri sudah menunjukkan kreativitas dengan menghadirkan layanan usaha seperti apotek, penjualan sembako, kerajinan, hingga photobooth. 

“Semoga ke depan koperasi-koperasi ini benar-benar mampu memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kota Kediri,” pungkasnya.

Sementara itu, Dandim 0809/Kediri menyatakan bahwa fasilitas yang diberikan meliputi satu unit kendaraan roda enam Mitsubishi Fuso FE74HD, satu unit pikap 4x4, dua unit motor roda tiga, serta sarana pendukung seperti rak display, AC, dan mebeler. Seluruh dukungan difasilitasi oleh Agrinas Pangan Nusantara. 

“Mohon, fasilitas negara ini dijaga dan dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung pelayanan dan perekonomian masyarakat di masing-masing kelurahan,” ucapnya.

Ia menegaskan, seluruh sarana dan prasarana pendukung KKMP ditargetkan lengkap sebelum 16 Mei 2026. (uji/mar)

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Sengketa batas tanah yang melibatkan ahli waris almarhum Suparman di Desa Tawang, Kecamatan Wates, akhirnya diselesaikan melalui pengukuran ulang lahan dengan melibatkan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Kediri. Kendati demikian, apabila muncul persoalan hukum baru, penyelesaian akan ditempuh melalui mekanisme pengadilan.

Kuasa hukum keluarga besar Supartun, Advokat Akson Nul Huda, menyampaikan para ahli waris ingin memastikan kepemilikan tanah berdiri di atas landasan hukum sah. 

“Inisiatif ini adalah bentuk upaya klien kami untuk menjemput kepastian hukum. Pemasangan pagar di area lahan bukan sekadar pembatas fisik, melainkan simbol kejelasan hak agar tidak ada lagi klaim sepihak di masa depan,” ujarnya, Jumat (8/5/2026).

Ditekankan pula transparansi sebagai kunci utama penyelesaian konflik dan mengapresiasi keterlibatan Pemdes Tawang serta Kantah Kabupaten Kediri. Ia berharap langkah ini mendinginkan suasana di masyarakat. 

“Kami ingin komunikasi berjalan baik. Jangan ada lagi narasi negatif yang memperkeruh situasi. Kepastian hak adalah jalan menuju harmoni,” katanya.

Meski mengedepankan pendekatan kekeluargaan, Akson menegaskan pihaknya siap menghadapi jalur hukum jika ada pihak yang keberatan. 

“Jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan hasil pengukuran ini, silakan tempuh jalur hukum. Kami sangat terbuka dan siap menghadapinya secara legal,” ucapnya.

Konflik ini bermula dari perselisihan batas tanah antara Supartun dan Sumarno yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Sengketa dipicu klaim atas tanah yang digunakan sebagai akses jalan menuju rumah Supartun. 

Intervensi Kantah Kabupaten Kediri diharapkan menjadi titik terang bagi kedua belah pihak. Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Tawang, Yeni Agustina, belum dapat dikonfirmasi terkait perkembangan terbaru, salah satu staf menyebut yang bersangkutan sedang tidak berada di kantor. (uji/mar)

MADIUN, BANGSAONLINE.com - Gubernur Khofifah memimpin Gerakan Panen dan Percepatan Tanam di Desa Gading, Kecamatan Balerejo, Jumat (8/5/2026). Langkah tersebut menegaskan komitmen Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional sekaligus penggerak kedaulatan pangan berkelanjutan.

“Tidak sekedar bagaimana kita memaksimalkan produksi padi dan beras di Jawa Timur, tapi juga kita ingin menjadi bagian yang bisa membawa Indonesia bukan hanya berketahanan pangan tapi berkedaulatan pangan berkelanjutan,” kata Khofifah.

Berdasarkan data BPS 2025, Jatim mencatat luas panen 1,84 juta hektare dengan produksi padi 10,44 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), naik 12,60% dari tahun sebelumnya. Rilis BPS 4 Mei 2026 memproyeksikan produksi Januari-Juni 2026 mencapai 6,62 juta ton GKG, meningkat 5,28% dibanding periode sama tahun lalu.

Khofifah optimis surplus padi dan beras di Jatim cukup hingga tahun depan, bahkan membuka peluang ekspor. Ia menekankan pentingnya modernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan) seperti transplanter, rotavator, drone sprayer, hingga combine harvester. 

“Saya rasa ini sangat friendly dengan anak-anak muda sehingga mereka tidak semua ke kota, tapi mereka juga menjadi bagian dari penguat sektor pertanian,” tuturnya.

Pemprov Jatim juga mendorong percepatan tanam dengan benih unggul bersertifikat, optimalisasi alsintan, pola tanam adaptif berbasis teknologi, penguatan irigasi, serta sistem pelaporan cepat jika terjadi bencana atau serangan organisme pengganggu tanaman. 

“Panjenengan semua ini para pahlawan-pahlawan pangan yang luar biasa,” ucap Khofifah.

Sementara itu, Plh. Dirjen Tanaman Pangan Kementan, Tin Latifah, menyebut Jatim telah berkontribusi 238.000 hektare dari target nasional 1,7 juta hektare hingga Mei 2026. 

Ia optimis peningkatan produksi padi Jatim sebesar 5% akan tercapai dengan mitigasi risiko puso akibat kekeringan maupun organisme pengganggu tanaman. (dev/mar)

MAKKAH,BANGSAONLINE.com - Maskapai Garuda Indonesia menyerahkan 49 unit koper cadangan kepada Kantor Daerah Kerja (Daker) Bandara di Jeddah, Jumat (8/5/2026).

Koper tersebut disiapkan untuk menggantikan koper milik jemaah haji Indonesia yang mengalami kerusakan selama proses perjalanan dan operasional haji.

Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Bandara, Abdul Basir, mengatakan koper cadangan itu nantinya diperuntukkan bagi jemaah dengan kondisi koper rusak berat.

"Tadi maskapai Garuda telah menyerahkan koper sejumlah 49 unit ya. Koper ini merupakan koper cadangan bagi jemaah haji yang kopernya kategori rusak berat," kata Abdul Basir kepada wartawan di Jeddah.

Basir menjelaskan, proses penggantian koper akan dilakukan melalui Daker Makkah maupun Madinah.

Penyerahan koper pengganti kepada jemaah direncanakan dilakukan menjelang kepulangan ke Indonesia.

"Prosesnya mereka (jemaah) mengajukan laporan kerusakan koper mungkin disertai dengan foto ke ketua kloter. Nanti ketua kloter melaporkan ke kasektor, kadaker, nanti berikutnya dari kadaker akan melakukan asesmen apakah koper jemaah yang dilaporkan rusak itu layak diganti atau tidak," ucap Basir.

Menurut dia, jumlah koper cadangan tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan penggantian koper jemaah yang rusak.

Namun, apabila jumlahnya belum mencukupi, pihak Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) akan kembali berkoordinasi dengan maskapai terkait kemungkinan penambahan koper cadangan.

Basir menegaskan, proses asesmen kerusakan koper sepenuhnya menjadi kewenangan Daker Makkah maupun Madinah.

Selain Garuda Indonesia, maskapai Saudia Airlines juga telah menyerahkan koper cadangan bagi jemaah haji Indonesia.

Jumlah koper cadangan yang diserahkan Saudia Airlines mencapai sekitar 30 unit di Madinah beberapa waktu lalu.

"Saudi air itu kisarannya 30-an (koper) tapi komitmennya akan ditambah jika nanti dibutuhkan," ucap Basir.

Sementara itu, General Manager Garuda Jeddah, Nano Setiawan, mengatakan kerusakan koper jemaah dapat disebabkan oleh berbagai faktor selama proses perjalanan.

Ia menyebut pihaknya juga menerima sejumlah laporan kerusakan koper pada beberapa bagian tertentu.

Atas dasar itu, Garuda Indonesia menyiapkan koper cadangan sebagai bentuk dukungan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.

"Harapan kami 49 koper ini bisa menggantikan koper koper yang rusak atau sebagainya,"tandasnya (msn/van)

KOTA BLITAR,BANGSAONLINE.com - Polres Blitar Kota menangani kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan korban seorang pelajar perempuan berusia 14 tahun di Kota Blitar.

Kasus tersebut terungkap setelah orang tua korban melaporkan dugaan eksploitasi anak kepada pihak kepolisian.

Kepala Seksi Humas Polres Blitar Kota, AKP Samsul Anwar, mengatakan laporan itu disampaikan oleh DK (42), warga Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar.

Pelapor merasa curiga karena anaknya berinisial HS (14) beberapa hari tidak pulang ke rumah.

“Korban masih pelajar berusia 14 tahun. Untuk kasusnya masih kami tangani, terlapor masih proses pemeriksaan,” kata Kepala Seksi Humas Polres Blitar Kota Samsul Anwar, Jumat (8/5/2026).

Ia menjelaskan, kasus tersebut bermula ketika korban yang telah beberapa hari meninggalkan rumah tiba-tiba pulang pada 23 April 2026.

Saat itu, orang tua korban memeriksa tas milik anaknya dan menemukan uang sebesar Rp500 ribu serta tiga batang rokok.

Temuan tersebut membuat keluarga korban merasa curiga.

Korban kemudian dimintai penjelasan terkait asal-usul uang yang dibawanya.

Awalnya, korban mengaku uang tersebut diperoleh dari hasil bekerja di sebuah angkringan.

Namun, keterangan itu tidak dipercaya oleh pihak keluarga.

Setelah terus didesak, korban akhirnya mengaku bahwa uang tersebut diperoleh dari hasil menjajakan diri.

Korban juga mengaku menjalankan aktivitas tersebut bersama seorang perempuan berinisial M, warga Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, yang diduga berperan sebagai muncikari.

Dalam praktik tersebut, korban disebut hanya diminta melayani pelanggan, sementara terlapor bertugas mencari pria hidung belang.

Sistem yang digunakan disebut berupa pembagian hasil dari uang yang diperoleh.

Menerima laporan tersebut, polisi langsung bergerak dan mengamankan terduga pelaku.

Saat ini kasus dugaan perdagangan orang tersebut masih ditangani Satreskrim Polres Blitar Kota untuk proses penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut.

KEDIRI,BANGSAONLINE.com - Petugas gabungan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri, Subdenpom V/2-2 Kediri, dan Polres Kediri Kota menggelar razia gabungan di sejumlah blok hunian Lapas Kediri, Kamis (8/5/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban sekaligus memperkuat komitmen menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari barang terlarang.

Razia diawali dengan apel bersama dan koordinasi teknis yang dipimpin langsung Kepala Lapas Kelas IIA Kediri, Gatot Tri Rahardjo.

Kegiatan itu juga dihadiri jajaran pejabat struktural lapas bersama tim aparat penegak hukum yang terlibat dalam operasi gabungan.

Usai apel, petugas gabungan langsung melakukan pemeriksaan secara acak di sejumlah kamar hunian yang berada di Blok A, Blok B, dan Blok C.

Untuk memaksimalkan pemeriksaan, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka.KPLP) Kediri, Dhimas Isdwiyono, membagi personel ke dalam empat tim.

Skema tersebut diterapkan agar proses pemeriksaan berlangsung lebih cepat, menyeluruh, dan tetap mengedepankan ketelitian di setiap area hunian warga binaan.

Selama razia berlangsung, petugas melakukan pemeriksaan detail terhadap kamar hunian maupun lingkungan sekitar blok warga binaan.

Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan handphone maupun narkotika dan obat-obatan terlarang di dalam lapas.

Meski demikian, petugas mengamankan sejumlah benda tajam rakitan dan beberapa barang lain yang dinilai melanggar tata tertib lapas serta berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.

Seluruh barang hasil temuan langsung didata, diamankan, dan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

Kepala Lapas Kelas IIA Kediri, Gatot Tri Rahardjo, menegaskan razia gabungan tersebut merupakan bagian dari komitmen Lapas Kediri dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari Halinar atau handphone, pungutan liar, dan narkoba.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi tindak lanjut arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait pelaksanaan razia rutin dan menyeluruh di seluruh satuan kerja pemasyarakatan.

“Razia gabungan ini merupakan bagian dari langkah deteksi dini dan penguatan pengamanan agar situasi Lapas Kediri tetap aman, tertib, dan kondusif. Kami terus berkomitmen menjaga Lapas Kediri tetap Zero Halinar melalui sinergi bersama aparat penegak hukum dan pelaksanaan pengawasan secara berkelanjutan,” ujar Gatot Tri Rahardjo.

Sebagai tindak lanjut, hasil kegiatan razia tersebut langsung dilaporkan secara berjenjang sesuai mekanisme yang berlaku.

Gatot memastikan pengawasan dan pengendalian keamanan di Lapas Kediri akan terus dilakukan secara konsisten melalui sinergi bersama aparat penegak hukum. (uji/van)

MAKKAH,BANGSAONLINE.com - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia melarang seluruh jemaah haji Indonesia mengikuti kegiatan ziarah maupun city tour sebelum rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) selesai dilaksanakan.

Kebijakan tersebut diberlakukan untuk menjaga kondisi fisik jemaah agar tetap prima menjelang pelaksanaan fase inti ibadah haji.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Ichsan Marsha, mengatakan Armuzna merupakan rangkaian utama ibadah haji yang membutuhkan kesiapan stamina, kesehatan, mental, dan spiritual para jemaah.

“Larangan ini bukan untuk membatasi aktivitas jemaah, tetapi sebagai langkah perlindungan agar jemaah tidak kelelahan dan tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi fase Armuzna. Pemerintah ingin memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan puncak ibadah haji dengan aman, sehat, dan khusyuk,” ujar Ichsan Marsha dalam konferensi pers penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M di Makkah, Kamis (7/5/2026).

Melalui surat edaran terbaru, Kemenhaj meminta seluruh jemaah dan pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) tidak mengagendakan maupun memfasilitasi kegiatan ziarah atau city tour ke luar Kota Makkah dan Madinah sebelum seluruh proses Armuzna selesai.

Kementerian juga meminta para pembimbing ibadah lebih memfokuskan pendampingan pada kesiapan fisik, mental, spiritual, serta pemahaman manasik jemaah menjelang wukuf dan rangkaian ibadah di Armuzna.

Selain itu, seluruh aktivitas pergerakan jemaah wajib dilaporkan dan dikoordinasikan dengan petugas resmi, baik PPIH kloter, bidang perlindungan jemaah, maupun sektor terkait guna menjaga keselamatan dan ketertiban selama pelaksanaan ibadah haji.

Hingga Rabu (6/5/2026), penyelenggaraan ibadah haji dilaporkan berjalan lancar dan terkendali.

Sebanyak 267 kloter dengan total 103.690 jemaah dan 1.064 petugas telah diberangkatkan dari Indonesia menuju Tanah Suci.

Sementara itu, sebanyak 258 kloter dengan 100.125 jemaah telah tiba di Madinah.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 109 kloter dengan 42.340 jemaah telah berada di Makkah untuk melaksanakan umrah wajib sekaligus mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji.

Kemenhaj juga menyampaikan bahwa pemberangkatan jemaah gelombang kedua melalui Bandara Jeddah mulai dilakukan sejak 6 Mei 2026.

Kloter pertama gelombang kedua berasal dari LOP-12 dengan total 389 jemaah dan empat petugas.

“Kami mengingatkan jemaah gelombang kedua agar mengenakan pakaian ihram sejak dari embarkasi haji untuk mempermudah proses perjalanan dari Bandara Jeddah menuju Makkah,” kata Ichsan.

Dalam kesempatan tersebut, Kemenhaj kembali mengingatkan masyarakat agar tidak berangkat haji menggunakan visa nonhaji.

Pemerintah meminta masyarakat tidak tergiur tawaran keberangkatan menggunakan visa wisata, visa ziarah, visa umrah, maupun skema lain di luar visa haji resmi.

“Pelaksanaan ibadah haji hanya dapat dilakukan menggunakan visa haji resmi. Keberangkatan di luar prosedur resmi berisiko menimbulkan persoalan hukum, deportasi, penahanan, denda, hingga membahayakan keselamatan jemaah selama berada di Arab Saudi,” tegas Ichsan.

Untuk memperkuat pencegahan praktik haji nonprosedural, Kemenhaj bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia membentuk Satuan Tugas Pencegahan Haji Nonprosedural.

Di sisi lain, layanan kesehatan jemaah juga terus diperkuat selama operasional haji berlangsung.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 14.919 jemaah menjalani rawat jalan, 153 jemaah dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia, dan 271 jemaah dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi.

Sebanyak 72 jemaah di antaranya masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Kemenhaj mengimbau seluruh jemaah menjaga kondisi fisik dengan mengatur aktivitas ibadah sesuai kemampuan, memperbanyak konsumsi air putih, serta menggunakan pelindung diri seperti payung dan topi saat beraktivitas di luar ruangan.

“Dengan suhu di Madinah dan Makkah yang berkisar antara 38 hingga 44 derajat Celsius, kedisiplinan menjaga kesehatan menjadi sangat penting agar jemaah dapat menjalankan ibadah secara optimal,”pungkasnya (msn/van)

LAMONGAN,BANGSAONLINE.com - Unit PPA Satreskrim Polres Lamongan menangkap HG (32), warga Kecamatan Sugio, yang selama tiga tahun menjadi buronan kasus persetubuhan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur.

Pelaku ditangkap petugas saat kembali ke rumah orang tuanya di Kecamatan Sugio setelah sebelumnya melarikan diri ke Balikpapan.

HG diketahui menjadi tersangka kasus persetubuhan terhadap seorang remaja perempuan yang saat kejadian masih berusia 16 tahun hingga hamil.

Kasus tersebut terungkap setelah ibu korban berinisial S (51) melaporkan dugaan persetubuhan terhadap anaknya kepada pihak kepolisian.

Kasi Humas Polres Lamongan, Ipda M Hamzaid membenarkan penangkapan tersebut.

“Berdasarkan kronologi kejadian, pada Sabtu 22 April 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, seorang saksi memberitahukan kepada pelapor bahwa korban dalam keadaan hamil kemudian pelapor menanyakan kepada korban mengenai siapa yang telah menghamilinya,” kata Hamzaid, Jumat (8/5/2026).

Dari pengakuan korban, pelaku disebut telah melakukan persetubuhan sebanyak dua kali di rumahnya di Kecamatan Sugio. 

Korban juga mengaku mendapat ancaman agar tidak menceritakan kejadian itu kepada siapa pun.

Pelaku bahkan disebut mengancam akan menyebarkan rekaman video persetubuhan apabila korban berani berbicara kepada orang lain.

Selama hampir tiga tahun, pelaku diketahui melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Petugas kemudian mendapatkan informasi bahwa HG telah kembali ke rumah orang tuanya di Kecamatan Sugio.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Lamongan segera bergerak mengamankan pelaku.

"Dalam proses penangkapan tersebut, pelaku bersikap kooperatif dan diamankan petugas tanpa adanya perlawanan," ujar Hamzaid.

“Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui seluruh perbuatannya, yakni telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap korban secara berkali-kali hingga korban hamil dan melahirkan,” lanjutnya.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 473 ayat (2) huruf b dan Pasal 415 huruf b KUHP tentang persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak. (van)

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Bank Jatim Cabang Tuban menggelar Ngobrol bersama ASN bertema 'Membangun Impian: Kredit Rumah sebagai Investasi Jangka Panjang' pada Kamis (7/5/2026). Kegiatan ini diikuti puluhan ASN di lingkup pemerintah daerah setempat.

Agenda tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepemilikan rumah sebagai bagian dari perencanaan keuangan masa depan. 

Materi mencakup strategi investasi properti, simulasi perhitungan KPR, serta manfaat jangka panjang memiliki aset rumah. Bank Jatim juga memperkenalkan layanan digital terbaru melalui aplikasi J-Connect.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Tuban, Agus Wijaya, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bank Jatim. 

“Saya sangat mengapresiasi langkah Bank Jatim yang proaktif memberikan literasi keuangan. Kepemilikan rumah memang harus direncanakan sejak dini. Namun saya juga mengingatkan ASN agar bijak dan tetap waspada dalam menggunakan aplikasi digital, terutama menjaga kerahasiaan data pribadi,” paparnya.

Melalui kegiatan ini, Bank Jatim berharap dapat meningkatkan inklusi keuangan di kalangan ASN sekaligus membantu mewujudkan impian memiliki rumah sebagai investasi masa depan. Bank Jatim berkomitmen menghadirkan solusi perbankan yang mudah, aman, dan terpercaya. (coi/mar)

JEDDAH, BANGSAONLINE.com - Memasuki gelombang kedua kedatangan jemaah haji tahun 2026 di bulan Mei, cuaca di Makkah dan Madinah mengalami peningkatan dibanding bulan April 2026.

Sebelumnya, suhu terpanas di Makkah pada akhir bulan lalu hanya mencapai 38 derajat celcius. Sedangkan pada hari ini, Jumat (8/5/2026) cuaca terpanas diprediksi mencapai 41 derajat celcius pada pukul 14.00-16.00 waktu Arab Saudi (WAS), dengan rata-rata kecepatan angin 8 km/jam dan kelembapan 35 persen.

Sedangkan di Kota Madinah, cuaca terpanas pada akhir bulan lalu tercatat berada di angka 36 derajat celcius. Namun untuk hari ini, suhu maksimum diprediksi mencapai 38 derajat celcius pada pukul 15.00-17.00 WAS, dengan rata-rata kecepatan angin 3 km/jam, dan kelembapan hanya 14 persen.

Sementara untuk prediksi suhu di kota Jeddah hari ini tebilang masih aman dibanding Makkah dan Madinah, karena suhu maksimum hari ini diprediksi hanya mencapai 30 derajat celcius pada pukul 13.00-15.00 WAS, namun kecepatan angin mencapai 27 km/jam dengan kelembapan 60 persen. (msn)