MAGETAN, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten Magetan bergerak cepat menyikapi keluhan masyarakat terkait aroma tidak sedap yang ditimbulkan oleh aktivitas rumah potong ayam (RPA) di Desa Ngariboyo.

Tim gabungan yang terdiri dari Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) serta Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan (DLHP) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi usaha pada Kamis (9/4/2026).

Langkah proaktif ini diambil untuk memastikan operasional usaha tetap berjalan beriringan dengan kenyamanan lingkungan pemukiman sekitar.

Perwakilan Disnakan Magetan, Syaiful Rohman, menegaskan bahwa pemerintah daerah sangat mendukung iklim investasi dan usaha peternakan. Namun, ia menekankan kepatuhan terhadap aturan lingkungan adalah hal yang mutlak.

"Kami turun langsung untuk memantau situasi di lapangan. Prinsipnya, usaha silakan berjalan karena kami membuka peluang besar bagi peternak, namun jangan sampai merugikan warga kanan-kiri," ujar Syaiful saat ditemui di lokasi peninjauan.

Berdasarkan hasil mediasi, pelaku usaha telah menyatakan komitmennya untuk melakukan pembenahan sesuai instruksi dinas. Syaiful menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan berkelanjutan guna memastikan perbaikan limbah berjalan efektif.

Di sisi teknis lingkungan, Perwakilan DLHP Magetan, Restu Aryadi, mengungkapkan bahwa fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebenarnya sudah tersedia di lokasi. Hanya saja, sarana tersebut memerlukan optimalisasi karena faktor usia.

"Kami menyarankan adanya maintenance atau perawatan ulang pada IPAL. Selain itu, karena kendala ketiadaan saluran irigasi untuk pembuangan, kami arahkan pelaku usaha membangun sistem peresapan yang lebih memadai," jelas Restu.

Lebih lanjut, DLHP mewajibkan pelaku usaha melakukan uji laboratorium secara periodik. Hal ini bertujuan untuk memastikan air limbah yang dihasilkan telah memenuhi baku mutu sebelum dilepaskan ke lingkungan.

Sementara itu, Pj Kepala Desa Ngariboyo, Sukadi, mengaku pihaknya baru mengetahui adanya keluhan ini setelah tim kabupaten turun ke lapangan. Menurutnya, selama ini belum ada laporan resmi dari warga di tingkat RT maupun desa.

"Meskipun belum ada aduan langsung ke desa, setiap permasalahan yang muncul di masyarakat wajib kita tindak lanjuti. Kami bersyukur pemilik usaha kooperatif dan bersedia melakukan pembenahan," kata Sukadi.

Melalui upaya ini, Pemkab Magetan berharap ada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor peternakan dengan kelestarian lingkungan dan harmoni sosial di tengah masyarakat. (ton/sof)

BANGSAONLINE.com - PT Pertamina Patra Niaga meningkatkan layanan dan kenyamanan di 1.802 SPBU melalui program Retail Make Over.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyebut program ini sebagai langkah strategis menghadirkan pengalaman terbaik bagi pelanggan dari sisi fasilitas, kenyamanan, dan standar pelayanan.

“Hingga saat ini, kami telah melakukan Retail Make Over di 1.802 SPBU, yang tersebar di berbagai wilayah operasional,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Roberth merinci sebaran SPBU yang telah ditingkatkan meliputi Sumatera Bagian Utara 211 unit, Sumatera Bagian Selatan 194 unit, Jawa Bagian Barat 558 unit, Jawa Tengah 208 unit, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara 295 unit, Kalimantan 118 unit, Sulawesi 165 unit, serta Papua dan Maluku 53 unit.

Program dimaksud mencakup pembaruan tampilan fisik SPBU, penataan area pengisian lebih modern, peningkatan fasilitas pendukung seperti area tunggu, kebersihan toilet, pencahayaan, hingga digitalisasi pembayaran. Standar pelayanan operator juga ditingkatkan agar lebih ramah dan profesional.

“Program Retail Make Over ini merupakan wujud nyata komitmen kami dalam meningkatkan kualitas layanan di SPBU Pertamina. Kami ingin memastikan setiap pelanggan mendapatkan pengalaman terbaik, mulai dari kemudahan akses, kenyamanan fasilitas, hingga pelayanan yang prima,” kata Roberth.

Pertamina Patra Niaga berharap transformasi ini memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung mobilitas energi nasional dengan standar layanan yang lebih baik. Ke depan, program akan dilanjutkan secara bertahap di berbagai wilayah agar seluruh SPBU memenuhi ekspektasi pelanggan. (rom)

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kebijakan pembatasan layanan publik bagi penunggak nafkah di Surabaya kini tak lagi sekadar aturan. Sistem digital terintegrasi mulai aktif memantau dan mengejar warga yang belum menunaikan kewajibannya pascaperceraian.

Data terbaru menunjukkan, sebanyak 8.178 warga tercatat memiliki tunggakan nafkah anak maupun mantan istri. Seluruhnya kini berada dalam pengawasan sistem yang menghubungkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan Pengadilan Agama.

Melalui integrasi tersebut, setiap putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) langsung terkoneksi dengan sistem administrasi kependudukan. Dampaknya, kewajiban nafkah kini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga memiliki konsekuensi administratif yang dirasakan langsung oleh warga.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Surabaya, Irvan Wahyudrajad, menjelaskan bahwa sistem akan otomatis mendeteksi dan menandai warga yang belum menjalankan amar putusan pengadilan.

“Begitu ada kewajiban yang belum dipenuhi, sistem akan memberikan notifikasi. Layanan administrasi tidak dapat diproses hingga kewajiban tersebut diselesaikan,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).

Notifikasi tersebut muncul saat warga mengakses layanan administrasi, termasuk pengurusan dokumen kependudukan. Dengan mekanisme ini, dorongan kepatuhan tidak lagi bersifat imbauan, melainkan terintegrasi langsung dalam sistem pelayanan publik.

Irvan menegaskan, pembatasan hanya berlaku bagi putusan yang telah inkrah, sehingga seluruh proses berjalan berdasarkan data resmi yang memiliki kekuatan hukum.

“Jika kewajiban sudah dipenuhi dan ada konfirmasi dari Pengadilan Agama, sistem akan terbuka kembali secara otomatis,” jelasnya.

Pemkot Surabaya juga memastikan pembaruan data dilakukan secara berkala guna menjaga akurasi dan mencegah kesalahan dalam penerapan kebijakan.

Melalui sistem ini, Pemkot Surabaya tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga mengubah pola pengawasan kewajiban pascaperceraian, dari yang sebelumnya pasif menjadi aktif, berbasis data, dan berdampak langsung.

“Setiap ada laporan dari Pengadilan Agama, sistem kami akan menyesuaikan. Status pembatasan ini bersifat sementara dan akan dicabut setelah kewajiban diselesaikan,” pungkasnya.

Untuk memastikan transparansi, masyarakat dapat melakukan pengecekan status layanan administrasi kependudukan secara mandiri melalui laman resmi Pemkot Surabaya. Melalui kanal tersebut, warga dapat mengetahui apakah status layanan administrasinya aktif atau terdapat penyesuaian. (ari/rev)

BANGSAONLINE.com - BMKG menyebut kondisi iklim global berpotensi berkembang menuju fenomena El Nino lemah hingga moderat pada semester kedua tahun ini dengan peluang 50-80 persen. Situasi itu meningkatkan risiko kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengatakan bahwa El Nino Southern Oscillation (ENSO) saat ini masih berada pada fase netral. Namun, indikasi penguatan menuju El Nino perlu diwaspadai karena dapat memperparah musim kemarau.

“Perlu dipahami bahwa kemarau dan El Nino adalah dua fenomena berbeda. Kemarau merupakan siklus klimatologis, namun jika terjadi bersamaan dengan El Nino, curah hujan akan jauh berkurang dan kondisi menjadi lebih kering,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

BMKG menilai, musim kemarau 2026 berpotensi datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang, dengan kondisi iklim secara umum lebih kering dibandingkan normal. ENSO merupakan fenomena iklim global yang memengaruhi pola cuaca dunia, di mana El Nino biasanya menyebabkan berkurangnya curah hujan dan meningkatkan risiko kekeringan.

BMKG mencatat hingga awal April 2026 terdapat 1.601 titik panas di Indonesia, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. 

Potensi karhutla diperkirakan meningkat di Riau pada Juni, meluas ke Jambi dan Sumatera Selatan, lalu berlanjut ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan pada Juli–Agustus.

Sebagai langkah mitigasi, BMKG memperkuat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan metode pembasahan lahan gambut. 

“Ketika tinggi muka air tanah di lahan gambut mulai menurun, BMKG segera melakukan modifikasi cuaca untuk menjaga kelembapan tanah agar tidak mudah terbakar,” kata Faisal.

Ia mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, untuk mengantisipasi peningkatan risiko karhutla seiring perkembangan iklim tersebut. (rom)

PASURUAN, BANGSAONLINE.com – Komitmen Pemerintah Kota Pasuruan dalam menjaga kebugaran para pegawainya ditunjukkan melalui aksi nyata di lapangan. Wali Kota Pasuruan, H. Adi Wibowo (Mas Adi), bersama jajaran Forkopimda melakukan monitoring langsung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar serentak di sejumlah titik, Kamis (9/4/2026).

Layanan kesehatan yang dilakukan secara on the spot ini menyasar para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Fasilitas yang disediakan pun tergolong lengkap, mulai dari pemeriksaan laboratorium, kesehatan gigi dan mulut, hingga pemeriksaan deteksi dini kesehatan jantung.

Rangkaian peninjauan dimulai dari Puskesmas Kandang Sapi, kemudian berlanjut ke Kantor Kecamatan Panggungrejo, dan berakhir di Gedung Grudo (eks kantin). Dalam agenda tersebut, Mas Adi didampingi oleh wakil wali kota, sekretaris daerah, kapolres, serta dandim setempat.

Mas Adi menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan langkah konkret daerah dalam menyukseskan program strategis nasional di sektor kesehatan.

“Alhamdulillah, hari ini kita bersama Forkopimda, Pak Wakil Wali Kota, Kapolres, Dandim, Sekda, dan seluruh OPD yang mendampingi, melaksanakan monitoring pemeriksaan kesehatan gratis. Ini adalah bagian dari komitmen kita untuk mendukung program prioritas nasional,” ujar Mas Adi kepada awak media.

Lebih lanjut, Wali Kota Adi menjelaskan bahwa pemeriksaan rutin seperti ini sangat krusial sebagai upaya mitigasi risiko kesehatan bagi masyarakat dan aparatur pemerintah. Baginya, pembangunan sebuah kota tidak hanya diukur dari angka ekonomi, tetapi juga dari kualitas kesehatan warganya.

“Harapannya, selain kesejahteraan ekonomi meningkat, kesehatan masyarakat juga semakin terjaga,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, Pemkot Pasuruan berharap para pegawai dapat menjalankan tugas pelayanan publik dengan kondisi tubuh yang prima, sekaligus memberikan contoh bagi masyarakat luas akan pentingnya deteksi dini kesehatan. (par/rev)

BANGSAONLINE.com - Pertamina memfasilitasi sebanyak 1.346 sertifikasi UMKM sepanjang Januari-Maret 2026. Langkah tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat daya saing, sekaligus membuka akses pasar UMKM ke ritel modern.

VP Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menjelaskan program sertifikasi mencakup nomor induk berusaha (NIB), halal, hak kekayaan intelektual, serta surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

“Program ini sebagai bagian dari komitmen Pertamina dalam mendorong pemerataan ekonomi berbasis UMKM, sekaligus memperkuat fondasi bisnis UMKM agar lebih siap menembus pasar yang lebih luas, termasuk bersaing di ekosistem industri yang semakin kompetitif,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Ditegaskan pula bahwa sertifikasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pasar terhadap produk UMKM. 

“Pertamina berkomitmen terus mendorong UMKM naik kelas melalui pendampingan yang komprehensif, termasuk fasilitasi sertifikasi. Sertifikasi bukan hanya formalitas, tetapi menjadi pintu masuk bagi UMKM untuk memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing, serta menjawab kebutuhan konsumen yang semakin selektif,” paparnya.

Salah satu UMKM yang berhasil naik kelas adalah Inovasi Mitra Sudjarwo (brand MiniesQ) asal Tangerang Selatan. Usaha makanan sehat ini memperoleh sertifikat halal untuk produk unggulan berupa healthy cookies, brownies, dan oat-based snacks.

Pendiri MiniesQ, Minie Sudjarwo, menyebut sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan pasar dan membuka peluang kerja sama dengan 20 minimarket serta satu supermarket di Jakarta. 

“Kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat menjadi peluang sekaligus tantangan. Kami ingin menghadirkan produk yang sehat, praktis, dan tetap enak dinikmati,” ucapnya.

Baron menambahkan keberhasilan UMKM tersebut menunjukkan sertifikasi bukan sekadar administratif, melainkan kunci memperluas akses pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

“Pertamina berkomitmen mewujudkan pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari penciptaan nilai bersama (creating shared value) berkelanjutan bagi masyarakat,” tuturnya. (rom)

GRESIK, BANGSAONLINE.com – Tabir gelap di balik munculnya belasan warga yang membawa SK PNS dan PPPK palsu ke Pemkab Gresik mulai terkuak. Berdasarkan informasi yang dihimpun, para korban diduga telah menyetorkan uang dalam jumlah fantastis kepada oknum pelaku berinisial A demi mendapatkan status sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Terduga pelaku A dikabarkan merupakan mantan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Gresik yang sudah lama dipecat karena terlibat dalam kasus serupa. Modus yang digunakan adalah menjanjikan kelulusan tanpa prosedur resmi dengan imbalan uang bervariasi antara Rp70 juta hingga Rp150 juta.

Para korban yang telah membayar ini kemudian menerima dokumen palsu yang menempatkan mereka di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari Bagian Humas, Bagian Organisasi, Bagian Umum, hingga Dinas Sosial dan kantor kecamatan.

Merespons situasi ini, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bergerak cepat. Pada Kamis (9/4/2026), BKPSDM mengundang para korban untuk memberikan pendampingan sekaligus memfasilitasi pelaporan kepada pihak kepolisian.

Kepala BKPSDM Kabupaten Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo, menegaskan bahwa sistem rekrutmen ASN saat ini sepenuhnya terintegrasi secara nasional dan tidak bisa diintervensi oleh oknum mana pun.

"Seluruh proses pendaftaran dan seleksi ASN dilakukan secara resmi melalui portal SSCASN milik BKN. Di luar mekanisme tersebut dapat dipastikan tidak resmi,” tegas Agung dalam keterangannya.

Agung juga membeberkan fakta penting bahwa untuk tahun anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Gresik sebenarnya tidak membuka rekrutmen CPNS. Hal ini menunjukkan bahwa janji-janji yang diberikan pelaku sepenuhnya adalah kebohongan.

Pihak BKPSDM kini fokus memberikan edukasi agar masyarakat lebih waspada dan selalu memverifikasi informasi kepegawaian melalui kanal resmi.

"Kami menyediakan kanal resmi untuk pengecekan keabsahan NIP melalui website BKPSDM. Jangan mudah percaya pada oknum yang menjanjikan kelulusan ASN di luar prosedur resmi," pungkasnya. (hud/rev)

GRESIK,BANGSAONLINE.com - Direktur YLBH Fajar Trilaksana, Andi Fajar Yulianto menyoroti perjuangan perempuan dalam menghadapi kekerasan, khususnya dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Menurutnya, penegakan kasus KDRT menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Sebab, tingginya angka kasus KDRT belum berbanding lurus dengan penegakan hukum.

Menurut Fajar, inspirasi RA Kartini, sebagai tokoh emansipasi wanita patut menjadi teladan dalam perjuangan menempuh keadilan bagi wanita.

"Berbicara soal perjuangan Perempuan dalam meraih posisi keadilan tentu tidak bisa hilang dalam benak bangsa Indonesia. RA Kartini saat zamannya harus diakui bahwa perjuangan perempuan dalam menghadapi kekerasan masih jauh dari harapan," kata Fajar, Kamis (9/4/2026)

Dalam catatan siaran Pers (6/3/2026) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan terbaca sepanjang tahun 2025, tercatat 376.529 kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP).

Angka ini sangatalah memprihatinkan adanya peningkatan hingga 14,07% dari jumlah kasus di tahun 2024. Angka tersebut didapat dari inventarisasi pengaduan ke Komnas Perempuan, serta data perkara yang masuk baik pidana maupun dampak dari hubungan konflik perkawinan yang ada di Badan Peradilan Agama Republik Indonesia (Badilag RI).

Fajar mengungkapkan, peringatan Hari Kartini bukan hanya seremonial simbolis belaka. Tetapi, teladan yang harus diterapkan untuk mengangkat hak-hak perempuan dan kesetaraan gender.

Selain itu, lanjut Fajar, nilai luhur dalam semangat perjuangan RA Kartini harus tetap hidup untuk memperjuangkan perempuan korban KDRT.

"Namun sayangnya peringatan tahunan belum mampu dan bahkan belum relevan berdampak positif jika disandingkan dengan penegakan hukum terhadap KDRT," cetusnya.

Ia pun menyoroti tantangan proses penegakan hukum kassus kekerasan pada wanita.

Seperti kurangnya kesadaran akan hak-hak perempuan, kurangnya dukungan bagi korban, saksi dan lemahnya implementasi hukum.

"Di sana sini masih timbul pula oknum penegak hukum yang masih dapat di intervensi oleh beberapa kepentingan dan perempuan masih saja belum mampu mendapatkan keadilan yang diperjuangkan dan akhirnya harus tetap rela sebagai korban tanpa jaminan perlindungan hukum yang diharapkan," bebernya.

Fajar pun menjelaskan empat hal yang dapat memperkuat penegakan hukum kasus kekerasan terhadap wanita.

Pertama, meningkatkan kesadaran akan hak-hak perempuan dan peningkatan kewajiban negara dalam melindungi korban kekerasan.

Kedua, Keharusan membangun jaringan dukungan bagi jaminan korban kekerasan, termasuk keluarga, teman, dan para penggiat hukum, serta komunitas perempuan.

Ketiga, peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan dengan keperpihakan keadilan proposional bagi perempuan.

Keempat, Optimalisasi digital sebagai suport media strategis sebagai akses informasi pengetahuan hukum, penyuluhan hukum , platform digital sebagai penanggulangan KDRT dan digital sebagai akses pengaduan cepat terhadap kebutuhan korban yang harus terkoneksi dengan Komnas perempuan serta penegak hukum.

Keempat hal tersebut menurutnya, dapat menguatkan penegakan hukum yang efektif serta memanfaatkan digitalisasi untuk mencapai keadilan.

"Kiranya kita dapat melanjutkan perjuangan semangat RA Kartini dalam melindungi perempuan dari kekerasan, mendapat hak hak hukum perempuan dan mencapai kesetaraan gender tanpa mengurangi tanggungjawab peran dan nilai nilai keperempuan sesuai maksud yang ditentukan oleh Allah," pungkasnya. (hud/van) 

BANGSAONLINE.com - Pemerintah tengah mengkaji skema penyelenggaraan ibadah haji tanpa antrean, dengan tetap memastikan perlindungan bagi jutaan calon haji yang telah lama menunggu.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan.

“Sekarang Presiden berkeinginan supaya dipikirkan bagaimana caranya haji tidak ngantre. Jadi, haji yang tidak ngantre. Nah itu yang sedang kami formulasikan,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Ia menjelaskan, antrean panjang haji di Indonesia terjadi karena pengelolaan keuangan haji membuat jumlah pendaftar terus meningkat, sementara kuota terbatas. 

“Semakin banyak itu (pendaftar) semakin lama ngantre,” tuturnya.

Sebagai perbandingan, Dahnil menyebut Malaysia memiliki sistem tabung haji yang juga menimbulkan antrean panjang, sementara di India antrean tidak sepanjang di Indonesia.

Pemerintah kini mengkaji kemungkinan penerapan model lebih fleksibel, menyerupai sistem pembelian tiket langsung sesuai kuota dari Arab Saudi. 

“Jadi kita dikasih kuota oleh Arab Saudi 200 ribu. Nah kemudian itu kita tetapkan harganya berapa. Kemudian nanti nggak perlu ngantre. Jadi masing-masing langsung pesan siapa yang dapat, itu yang berangkat,” urai Dahnil.

Kendati demikian, ia menegaskan perlindungan bagi jamaah yang sudah masuk daftar tunggu tetap menjadi prioritas. 

“Kan, ada yang ngantre sekarang mau naik haji itu 5,7 juta orang. Nah bagaimana perlindungan terhadap mereka?,” katanya.

Ia menambahkan, wacana ini masih terus digodok agar keinginan Presiden terkait haji tanpa antrean dapat terwujud. 

“Nanti mungkin akan saya jelaskan keterangannya, modelnya seperti apa. Tapi ini bukan keputusan, ini sedang kita godok terus-menerus,” pungkasnya. (msn/rom)

BANGSAONLINE.com - BNPB memastikan sebanyak 15 warga mengalami luka-luka dan sekitar 100 warga dievakuasi akibat gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyatakan  data tersebut berdasarkan laporan sementara hingga Kamis (9/4/2026) pukul 11.00 siang, atas dampak gempa di Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur.

“Sebanyak lima orang warga mengalami luka berat dan 10 orang warga luka ringan, sedangkan total populasi terdampak sebanyak 100 kepala keluarga,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tim gabungan, termasuk BPBD Flores Timur, telah berada di lokasi untuk penanganan darurat berupa pendataan, pemantauan dampak gempa, pendirian tenda pengungsian, serta penyaluran bantuan. BNPB memastikan pendampingan agar penanganan berjalan cepat dan tepat.

Abdul mengimbau masyarakat tetap tenang, mencari tempat terbuka jika gempa kembali terjadi, serta mengikuti arahan resmi petugas.

Sebelumnya, BMKG melaporkan gempa berkekuatan magnitudo 4,7 terjadi Rabu (8/4/2026) dini hari, berpusat di darat pada kedalaman 5 km, sekitar 21 km tenggara Larantuka. Guncangan dirasakan warga selama 2-4 detik.

BMKG mencatat hingga Kamis pagi pukul 06.40 WITA terdapat 48 gempa susulan yang masih dirasakan warga di pesisir Pulau Adonara. (rom)

BANGSAONLINE.com - Dalam rangka memperluas ketersediaan internet cepat dan meningkatkan kualitas layanan seluler agar tersedia hingga ke daerahh, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengumumkan persiapan seleksi frekuensi radio 700 MHz dan 2.6 GHz pada tahun ini.

"Pelaksanaan seleksi pita frekuensi radio yang dijadwalkan pada tahun 2026 ini bertujuan untuk memberikan tambahan spektrum frekuensi radio yang dapat dioptimalkan oleh para penyelenggara jaringan bergerak seluler," tulis pernyataan resmi dari Kemkomdigi yang dikutip pada Kamis (9/4/2026).

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, telah menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 175 Tahun 2026 tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 2,6 GHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2026 untuk mendukung pelaksanaan seleksi ini.

Lalu, proses persiapan dan pelaksanaan seleksi akan dilaksanakan oleh Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 2,6 GHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2026 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 176 Tahun 2026.

Adapun pita Frekuensi Radio 700 MHz yang bakal dilelang merupakan pita frekuensi radio low-band yang dikenal sebagai hasil digital dividend. Pita frekuensi ini dihasilkan setelah selesainya migrasi siaran televisi analog (Analog Switch Off/ASO) yang beralih menjadi TV digital.

Frekuensi radio tersebut memiliki keunggulan pada cakupan sinyal yang sangat luas dan kemampuan menembus hambatan fisik yang solid seperti bangunan sehingga mampu memperbaiki kualitas sinyal seluler yang masih relatif lemah, baik di kondisi outdoor maupun indoor.

Karakteristik itu menjadikannya tulang punggung utama untuk memperluas jangkauan akses internet mobile broadband ke seluas-luasnya wilayah Indonesia.

Kemudin, ada pita Frekuensi Radio 2,6 GHz, posisinya adalah mid-band yang sangat ideal untuk menopang kapasitas saluran dan kecepatan transmisi data skala besar seperti teknologi 5G.

Pita frekuensi radio ini difokuskan untuk mengakomodasi kepadatan lalu lintas data yang tinggi di wilayah perkotaan serta menghadirkan pengalaman internet seluler berkecepatan tinggi yang lebih stabil.

Kemkomdigi mengundang seluruh pemangku kepentingan, pelaku industri telekomunikasi, dan masyarakat luas untuk terus mendukung langkah strategis pemerintah dalam melaksanakan optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dengan harapan dapat memberi manfaat bagi masyarakat khususnya bagi kemajuan ekonomi digital Indonesia.

"Kementerian Komunikasi dan Digital senantiasa mengedepankan asas transparansi, kepastian hukum, dan akuntabilitas pada setiap tahapan di dalam proses seleksi ini," demikian keterangan dari Kemkomdigi. (rom)

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Nasib apes menimpa Kusnarto (65), seorang kakek asal Kelurahan Ronggomulyo, Kabupaten Tuban. Pasalnya, ia tertabrak motor saat hendak ikut antre beli LPG 3 kilogram di Jalan Brawijaya, Kelurahan Kebonsari, Kabupaten Tuban.

Peristiwa laka lantas maut tersebut terekam CCTV milik warga setempat hingga video itu viral di media sosial (medsos) serta mendapatkan respons dari warganet.

Kanit Laka lantas Polres Tuban Iptu, Eko Sulistiyono, mengonfirmasi bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Brawijaya, Kelurahan Kebonsari, Kabupaten Tuban, pada Selasa (7/4/2026) sekitar pukul 17.00 WIB. Seorang warga yang hendak mengantre elpiji 3 kilogram tertabrak sepeda motor saat menyeberang jalan.

"Berdasarkan rekaman CCTV yang beredar, insiden bermula saat korban berjalan kaki menyeberang dari arah timur ke barat. Pada saat bersamaan, dari arah utara ke selatan melaju sepeda motor yang dikendarai Moh. Devon Ari Arta (26), seorang pengemudi ojek online," beber Eko, Kamis (9/4/2026).

Menurut Eko, kecelakaan tersebut diduga akibat pengendara sepeda motor hendak mendahului mobil di depannya, sehingga tidak melihat orang yang akan menyeberang. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, tabrakan pun tak terhindarkan antara pengendara motor dan pejalan kaki yang sedang menyeberang.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka ringan. Sementara kendaraan sepeda motor diamankan ke Mapolres Tuban sebagai barang bukti. Namun, usai dilakukan mediasi, kedua pihak sepakat menyelesaikan peristiwa tersebut secara kekeluargaan.

"Kami juga memfasilitasi proses mediasi antara korban dan pengendara. Dan kata sepakat untuk berdamai," paparnya.

Sementara itu, Satlantas Polres Tuban mengimbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati saat berada di jalan raya, baik sebagai pengendara maupun pejalan kaki.

"Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dinilai penting guna mencegah terjadinya kecelakaan serupa. Intinya harus sadar diri dalam mematuhi aturan lalu lintas, biar semua selamat," tutupnya. (wan/rev)

BANGSAONLINE.com - KPK memanggil 9 orang dari BPH atau biro penyelenggara haji di Jawa Timur dan Jakarta untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Budi Prasetyo selaku Juru Bicara KPK mengatakan bahwa pihaknya memanggil 4 saksi di Jawa Timur, dan 5 lainnya di Jakarta.

“Pemeriksaan bertempat di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, dan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” ujarnya kepada awak media, Kamis (9/4/2026).

Dijelaskan pula bahwa 4 saksi yang dipanggil di Jatim yakni AM selaku Manajer Operasional PT Amsa Nur Indah Mandiri, HS selaku Direktur Keuangan PT Bumi Nata Wisata Tours and Travel, HMA selaku Manajer Visa PT Faroq Sulaiman Al Fatah, dan AKU selaku Direktur PT Tiga Cahaya Utama.

Sedangkan 5 saksi yang dipanggil di Jakarta adalah NUR selaku Manajer Haji dan Umrah PT Arfina Margi Wisata, KRI selaku Staf Divisi Haji PT Arofah Satya Prakasa, SA selaku Staf Operasional Haji PT Arston Pesona Indonesia Tour, KZA selaku Pengurus PT Baitulloh Kota Intan Wisata, serta AAB selaku Direktur PT Balubaid Ikhwan. 

KPK sebelumnya memulai penyidikan kasus korupsi kuota haji pada 9 Agustus 2025. Pada 9 Januari 2026, KPK menetapkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka.

Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diterima KPK pada 27 Februari 2026 menunjukkan kerugian negara mencapai Rp622 miliar. KPK kemudian menahan Yaqut pada 12 Maret 2026 dan Ishfah pada 17 Maret 2026.

Setelah sempat menjalani tahanan rumah, Yaqut kembali ditahan di Rutan KPK pada 24 Maret 2026. Pada 30 Maret 2026, KPK menetapkan 2 tersangka baru, yakni Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham, dan Ketua Umum Kesthuri, Asrul Azis Taba. (rom)

LUMAJANG, BANGSAONLINE.com - Pos pengamatan Gunung Api (PPGA) Semeru, melaporkan Gunung Semeru meletuskan awan panas dengan amplitudo maksimal 22 millimeter. Erupsi tersebut, disertai dengan asap setinggi 2.500 meter di atas puncak kawah Gunung Semeru.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang, Isnugroho mengatakan, awan panas tersebut terekam mulai pukul 17.35 WIB dan mengarah ke Besuk Kobokan.

"Terjadi APG jarak luncur 2,5 kilometer mengarah ke Besuk Kobokan," kata Isnugroho

Ia menyatakan, saat ini awan panas sudah berhenti pada jarak 2,5 kilometer dai puncak kawah dan tidak ada dampak yang terjadi akibat luncuran awan panas itu.

Namun, menyebabkan tumpukan material di lereng Gunung Semeru semakin banyak dan berimbas saat hujan dengan intensitas tinggi, material pasir dan batu akan terbawa banjir lahar hujan Gunung Semeru.

"Saat ini di Gunung Semeru kerap terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi," ujar Isnugoroho.

Isnugroho menyebut, bahaya dari banjir itu, bisa membahayakan warga sekitar aliran sungai yang berhulu ke Gunung Semeru.

BPBD kini mempersiapkan tim reaksi cepat (TRC) untuk mengamankan apabila terdapat luncuran awan panas dan mendekati kawasan permukiman di radius 8 kilometer dari puncak kawah.

Isnugroho juga mengimbau warga di sekitar lereng Semeru, agar tetap tenang dan menjaga kewaspadaannya sambil memantau perkembangan informasi dari petugas pos pantau Gunung Semeru. (rif)

KOTA MALANG,BANGSAONLINE.com - Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) Jawa Timur resmi dilantik dan diminta berperan aktif mengawasi ribuan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

JEMBER,BANGSAONLINE.com - Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Jember menyiapkan langkah revitalisasi pasar tradisional dengan fokus pada perbaikan sarana prasarana dan sistem pengelolaan.

Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Jember, Wiwik Supartiwi menjelaskan, pembenahan fisik pasar menjadi prioritas guna meningkatkan kenyamanan serta daya tarik pengunjung.

“Dua hal yang dimaksud revitalisasi itu ada revitalisasi dari sisi sarpras, tapi ada juga revitalisasi dari sisi pengelolaannya,” ujar Wiwik.

Ia menambahkan, peningkatan target pendapatan daerah diharapkan berdampak pada penguatan anggaran untuk perbaikan pasar yang kondisinya sudah tidak layak.

“Kalau nanti ada peningkatan target pendapatan, itu artinya ada pengembalian anggaran untuk melakukan perbaikan-perbaikan sarana prasarana bagi pasar yang mungkin sudah saatnya atau tidak layak dihuni,” katanya.

Menurutnya, perbaikan tersebut akan membuat kios yang sebelumnya kurang layak menjadi lebih fungsional dan mampu menarik minat masyarakat untuk bertransaksi.

“Salah satunya yang kita dorong pada tahun 2026 ini adalah revitalisasi Pasar Tanjung yang diusulkan ke Kementerian PU, supaya menjadi pasar tradisional yang modern, aman, dan nyaman,” ungkapnya.

Selain aspek fisik, Pemkab Jember juga mendorong inovasi dalam pengelolaan pasar agar lebih kompetitif di era digital.

“Kemudian yang kedua dari sisi pengelolaan, harapannya ada inovasi supaya pasar-pasar tersebut menarik konsumen datang ke sana,” jelas Wiwik.

Ia mencontohkan sejumlah langkah yang akan dilakukan, seperti pelatihan pedagang berbasis digital hingga penerapan sistem pembayaran non-tunai.

“Melatih pedagang dengan pelatihan online di era digitalisasi, kemudian cara pembayaran yang tadinya manual menjadi digital atau cashless, sehingga pendapatan tidak banyak yang bocor,” ujarnya.

Wiwik menambahkan, optimalisasi pasar juga memerlukan dukungan regulasi dari berbagai pihak agar program berjalan efektif.

“Itu yang diharapkan dari masukan-masukan, sehingga kita perlu dukungan regulasi dari berbagai pihak,” katanya.

Terkait kondisi beberapa pasar yang mulai sepi atau tidak terisi, pihaknya tengah menyiapkan konsep revitalisasi berbasis tema atau ikon tertentu.

“Yang tidak dihuni itu harus dibuat menarik, baik dari fasilitas maupun konsep transaksi, misalnya pasar tersebut punya ikon tertentu,” jelasnya.

Sebagai contoh, konsep baru dapat diterapkan di pasar tertentu untuk menghidupkan kembali aktivitas perdagangan.

“Misalnya di Pasar Tegalbotho, nanti bisa dikembangkan dengan konsep pusat transaksi tertentu yang menjadi daya tarik pedagang,” tambahnya.

Di sisi lain, fenomena pedagang yang berjualan dari rumah dengan konsep 24 jam juga menjadi perhatian pemerintah.

“Memang sekarang banyak yang berjualan di rumah dengan konsep 24 jam, dan itu menjadi masukan bagaimana pasar juga bisa didorong melakukan hal serupa,” ujar Wiwik.

Namun demikian, pihaknya mengakui belum memiliki data pasti terkait jumlah pedagang yang beralih ke sistem tersebut.

“Kalau sampai saat ini kami belum mendapatkan data secara pasti, tapi secara umum fenomena itu memang ada,” pungkasnya. (nga/yud/van)

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Polresta Sidoarjo mengamankan 25 tersangka pada 19 kasus tindak pidana narkoba selama bulan Maret 2026.

Kapolresta Sidoarjo, Kombes Christian Tobing mengatakan, 25 orang yang diamankan, semuanya berjenis kelamin laki-laki dan mayoritas kurir maupun pengedar.

"Selama Maret 2026, kami berhasil mengungkap 19 kasus dengan 25 tersangka. Ini merupakan komitmen kami dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Sidoarjo," ujar Christian, Kamis (9/4/2026).

Selain itu, polisi juga mengamankan berbagai barang bukti narkoba diantaranya sabu dengan berat 235,79 gram, 52 butir ekstasi, serta ganja seberat 408,66 gram.

Christian mengkalkulasi, dalam pengungkapan kasus ini, diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 4.000 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba, dengan nilai ekonomis barang bukti mencapai Rp 387 juta.

"Ini bukan sekadar angka, tapi bentuk nyata penyelamatan generasi dari bahaya narkotika," tegasnya.

Ia juga mengungkapkan, bahwa peredaran narkoba dengan berbagai modus, mulai dari sistem ranjau hingga transaksi langsung (COD). Para tersangka umumnya mendapatkan barang haram tersebut dari jaringan yang masih dalam pengejaran (DPO).

Salah satu kasus terjadi pada 5 Maret 2026 di wilayah Tulangan, di mana seorang tersangka berinisial AH diamankan di dalam rumahnya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku berperan sebagai kurir yang menerima sabu dari seorang DPO untuk diedarkan di wilayah Sidoarjo.

Kasus lain pada 9-10 Maret 2026 mengungkap jaringan peredaran sabu dan ganja yang melibatkan tiga tersangka di wilayah Sidoarjo. Mereka mengaku mendapat pasokan dari jaringan lain untuk diedarkan kembali dengan imbalan tertentu.

Pengungkapan juga dilakukan pada 13 Maret 2026 di wilayah Tarik serta 26 Maret 2026 di kawasan Sarirogo, dengan modus serupa, yakni peredaran melalui sistem ranjau dan COD.

Akibatnya, para pelaku dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 dan/atau Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman mulai dari pidana penjara hingga pidana mati.

Ia juga mengaku, polisi akan terus melakukan pengembangan kasus peredaran narkoba, dan memburu jaringan yang lebih besar.

"Kami tidak berhenti sampai di sini. Pengembangan terus dilakukan untuk mengungkap jaringan di atasnya. Kami juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif memberikan informasi terkait peredaran narkoba," pungkasnya.

JEMBER,BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten Jember mengkaji penarikan retribusi pedagang kaki lima (PKL) sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wacana tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat antara DPRD Jember dan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan yang digelar pada Kamis (9/4/2026).

Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Jember, Wiwik Supartiwi, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih fokus melakukan pendataan PKL, khususnya di kawasan perkotaan, guna mengetahui jumlah pasti sekaligus kebutuhan penataan ke depan.

“Hal ini dilakukan untuk memastikan berapa jumlah PKL yang ada, serta sebagai kebutuhan untuk penataan ke depannya,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, DPRD Jember memberikan masukan agar rencana penarikan retribusi tidak bersifat wajib, melainkan opsional agar tidak membebani pelaku usaha kecil.

“Dari hasil rapat tadi ada usulan untuk adanya penarikan retribusi terhadap PKL, namun disesuaikan dengan besaran usahanya dan ini masih opsional,” kata Wiwik.

Menurutnya, skema tersebut dapat menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan PAD, selama tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi pedagang.

“Ini bisa menjadi alternatif peningkatan PAD tanpa memberatkan pedagang,” imbuhnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa rencana tersebut belum final dan masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut lintas sektor sebelum diterapkan sebagai kebijakan resmi.

“Sebelum diambil kebijakan, maka perlu duduk bersama dan menyusun payung hukumnya supaya bisa berjalan dengan baik nanti implementasinya,” tegasnya.

Wiwik juga menekankan bahwa pelaksanaan penarikan retribusi tidak bisa dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas serta dukungan dari berbagai pihak terkait.

“Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya regulasi yang mengatur secara teknis,” ungkapnya.

Di sisi lain, Pemkab Jember juga tengah menyiapkan konsep penataan PKL melalui program food street sebagai bagian dari penataan kawasan perdagangan.

“Nantinya ini akan dipusatkan di Jalan Kartini dan kini dalam proses kajian,” jelasnya.

Rencana tersebut mencakup pemusatan PKL di sejumlah titik strategis, seperti kawasan Jalan Kartini untuk area sekitar alun-alun, serta relokasi PKL di kawasan Kaliwates dan Jalan Gajah Mada ke lahan milik PTPN. (nga/yud/van)

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Seorang pria bernama Suhadak (55) melakukan penyerangan dengan celurit di kawasan Magersari, pada Kamis (2/4/2026). Aksi brutal tersebut mengakibatkan dua orang mengalami luka serius. Pelaku berhasil diamankan tak lama setelah kejadian.

“Pelaku sudah kami amankan berikut barang bukti berupa celurit yang digunakan saat melakukan penganiayaan,” kata Kapolsek Sidoarjo Kota, Kompol Hery Setyo Susanto, Kamis (9/4/2026).

Peristiwa bermula sekira pukul 14.30 WIB ketika pelaku bertemu dengan korban Yodi Mandar di sekitar Rumah Sakit DKT Sidoarjo. 

Setelah sempat minum minuman keras bersama, terjadi cekcok hingga pelaku dipukul korban. Tidak terima, pelaku pulang mengambil celurit lalu kembali mencari korban.

Sekitar pukul 16.15 WIB, pelaku mendatangi rumah korban di Magersari Gang 1 dan langsung menyerang. 

Korban menangkis dengan tangan kiri, namun jari tengah dan manisnya putus. Bambang Budi Utomo yang mencoba menolong juga dibacok di kepala hingga berdarah.

Warga lain, Edi Suwito dan Bambang Moerdiyono, berhasil melumpuhkan pelaku dan merebut senjata tajamnya. 

“Pelaku kemudian diamankan warga, dan tidak lama berselang anggota polisi datang ke lokasi untuk membawa pelaku ke Polsek Sidoarjo guna proses hukum lebih lanjut,” ucap Kapolsek Sidoarjo Kota.

Polisi mengamankan barang bukti berupa celurit dan pipa besi sepanjang satu meter. Pelaku dijerat pasal penganiayaan berat sesuai KUHP terbaru. 

Saat ini, kepolisian masih memeriksa saksi dan korban untuk melengkapi berkas perkara. (cat/mar)

BANGSAONLINE.com - Nama pengusaha Khairul Umam alias Haji Her menjadi sorotan publik setelah dipanggil KPK dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

Tiba pada hari ini di Jakarta, Kamis (9/4/2026), Haji Her tampil sederhana mengenakan sarung cokelat dan kemeja putih, didampingi tim kuasa hukum. Ia menegaskan kedatangannya murni untuk memenuhi undangan penyidik.

“Kami terima undangan tanggal satu sore, dan saya inisiatif datang sendiri,” ujarnya.

Haji Her membantah memiliki kaitan dengan perkara yang sedang diusut KPK. 

“Enggak ada. Kita juga enggak kenal orang-orang itu,” tegasnya.

Pemanggilan ini terkait pengembangan kasus besar yang sebelumnya menyeret Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC, Budiman Bayu Prasojo, yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 27 Februari 2026.

Kasus ini terkuak lewat operasi tangkap tangan (OTT) pada 4 Februari 2026 yang melibatkan sejumlah pejabat dan pihak swasta.

KPK menduga praktik suap dan gratifikasi berlangsung sejak Oktober 2025, dengan modus pengaturan jalur importasi barang agar mendapat perlakuan khusus. Penyidik kini masih mendalami aliran dana dan membuka peluang adanya keterlibatan pihak lain.

Kemunculan Haji Her dalam pusaran kasus ini menambah perhatian publik, meski ia menegaskan tidak memiliki hubungan dengan para tersangka. 

Kasus tersebut menjadi sorotan karena melibatkan pejabat strategis di sektor kepabeanan, serta dugaan praktik 'main mata' dalam jalur importasi. (dim/mar)

PASURUAN,BANGSAONLINE.com - Puluhan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Bangil (Unuba) menggelar aksi demonstrasi untuk mempertanyakan legalitas penunjukan rektor baru oleh Yayasan Pancawahana.

Aksi tersebut berlangsung di depan Gedung Graha NU PCNU Bangil, Desa Baujeng, Kecamatan Beji, Rabu (9/4/2026). 

Dalam demonstrasi itu, mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan “itu rektor apa rokok ilegal”.

Salah satu mahasiswa semester enam, Mustofa, menyatakan keresahan terkait status rektor baru yang dinilai belum memiliki kejelasan legalitas formal. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi berdampak pada keabsahan ijazah mahasiswa.

" Kami khawatir teman-teman yang mau lulus nanti Ijazahnya bermasalah," kata Mustofa kepada BANGSAONLINE usai menyampaikan aspirasinya.

Para peserta aksi kemudian ditemui oleh Wakil Ketua Yayasan sekaligus Ketua PCNU Bangil terpilih, Drs. Eddy Supriyanto, rektor baru Minha Makhzuniyah, Ketua LBH NU H. Akhmad Soim, serta jajaran lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa secara serentak mempertanyakan legalitas surat keputusan (SK) pengangkatan rektor baru. 

Namun, pihak yayasan belum dapat menunjukkan dokumen tersebut karena tidak termasuk dalam tuntutan tertulis yang disampaikan mahasiswa.

" Kami tidak bisa menunjukan SK tersebut karena tidak ada permintaan tertulis dari Mahasiswa," ujar Eddy saat merespon permintaan Mahasiswa itu.

Meski demikian, pihak yayasan memastikan bahwa SK pengangkatan rektor baru merupakan keputusan resmi yang ditandatangani Ketua Yayasan Pancawahana, HM Sudiono Fauzan.

" Kalau memang ada yang keberatan silahkan ditempuh lewat jalur hukum," ungkapnya. (afa/van)

SUMENEP,BANGSAONLINE.com - Wakil Bupati Sumenep, K.H. Imam Hasyim menyesalkan aksi relawan SPPG di Kecamatan Kangayan yang berkaraoke dan berjoget di dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Peristiwa tersebut melibatkan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cendikia Waskita, Desa/Kecamatan Kangayan, yang kedapatan berkaraoke, berjoget, hingga menabur uang di area dapur pada Senin (6/4/2026).

Menurut Wabup, fasilitas SPPG tidak boleh digunakan untuk kepentingan di luar operasional MBG.

“Kami turut prihatin dengan tindakan tersebut. Pasalnya, tindakan seperti itu berpotensi mengganggu efektivitas relawan yang sedang bekerja sesuai tugasnya masing-masing. Kalau mau menghilangkan penat, sebaiknya di luar SPPG saja,” kata dia, Kamis (9/4/2026).

Ia menyatakan, Pemerintah Kabupaten Sumenep akan berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah SPPG setempat terkait kejadian tersebut.

“Nanti kami akan mengevaluasi bersama tentang SPPG yang ada di Sumenep mulai dari aspek pelaksanaan, operasional dan menu yang dibagikan agar lebih baik ke depan,” cetusnya.

Ia berujar, pelaksanaan dan pendistribusian program MBG harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak, baik pegawai, relawan, maupun mitra SPPG.

“Ini sebagai upaya kami untuk memastikan menu MBG berdampak positif kepada penerima manfaat. Karena, salah satu tujuan MBG ini untuk mengurangi stunting dan meningkatkan kecerdasan anak,” ujarnya. (van)

SIDOARJO,BANGSAONLINE.com - Sidang lanjutan perkara dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) psikologis dengan terdakwa Kepala Desa Beringinbendo, Taman, Sholeh Dwi Cahyono, menghadirkan agenda pemeriksaan terdakwa, Kamis (9/4/2026).

Dalam persidangan, terdakwa mengungkap sejumlah faktor yang memicu konflik rumah tangganya. Ia menyebut persoalan bermula saat dirinya mencalonkan diri sebagai kepala desa.

Menurutnya, sang istri yang kini telah menjadi mantan istri tidak menyetujui pencalonan tersebut. Meski demikian, ia tetap melanjutkan langkahnya untuk maju sebagai kepala desa.

“Waktu itu istri memang tidak setuju kalau saya nyalon. Tapi saya tetap mencalonkan diri,” ujar Sholeh Dwi Cahyono dalam persidangan.

Selain itu, terdakwa juga menanggapi tuduhan perselingkuhan yang dilayangkan mantan istrinya. Ia membantah tuduhan tersebut dan menyebut perempuan yang dimaksud hanya rekan kerja.

"Itu bukan selingkuhan, tetapi rekan kerja saya Yang Mulia," tegas Soleh.

Lebih lanjut, terdakwa menjelaskan bahwa setiap persoalan dalam rumah tangganya kerap dikaitkan dengan permintaan uang sebagai bentuk penyelesaian.

“Intinya, setiap permasalahan ini harus selesai dengan membayar uang,” ungkapnya.

Ia mengklaim permintaan tersebut terjadi berulang kali dengan nilai yang terus meningkat. Pada awal proses perceraian, disebut terdapat kesepakatan kompensasi sebesar Rp700 juta, dengan Rp200 juta telah dibayarkan.

Namun, seiring berjalannya perkara, nominal yang diminta disebut meningkat hingga miliaran rupiah.

“Yang terakhir, diminta sampai Rp4 miliar. Kadang disebut juga Rp3 miliar,” katanya.

Permintaan tersebut, lanjut terdakwa, menjadi syarat agar perkara dapat dicabut atau diselesaikan secara damai.

Meski demikian, ia mengaku telah menawarkan sejumlah aset, seperti tanah dan kendaraan, sebagai bentuk penyelesaian. Namun, upaya tersebut belum mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

“Saya tawarkan tanah, tapi tetap tidak ada kesepakatan. Dan berujung di meja hijau seperti ini," pungkas Sholeh. (cat/van)

SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Seorang tukang cukur di Jalan Wonokusumo bernama Ahmad Syaifuddin menjadi terdakwa dalam kasus dugaan kepemilikan narkotika. Dia didakwa sebagai pengedar narkoba golongan 1 jenis sabu.

Aksinya diketahui Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur (BNNP Jatim) pada 28 Oktober 2025, di sebuah barbershop.

Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu tas selempang hitam yang disimpan di atas rak pangkas rambut tersebut. Di dalam tas itu terdapat 11 plastik klip berisi kristal putih sabu dengan total berat netto sekitar 1,947 gram.

Sabu itu terkemas rapi ke dalam beberapa kantong sesuai harga jual, mulai dari Rp 100.000, Rp 150.000, hingga Rp 200.000 per paket.

“Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu sejak tiga bulan yang lalu dan mendapat keuntungan Rp 250.000 per gramnya,” ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ida Bagus Made Adi Suputra saat membacakan dakwaan di Ruang Sari 2 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (7/4/2026).

Selain narkoba, dalam dakwaan, petugas turut menyita sejumlah barang bukti pendukung seperti timbangan digital, berbagai ukuran plastik klip, sebuah skop dari sedotan plastik, serta satu unit ponsel Vivo berwarna biru yang saat penangkapan masih berada dalam genggaman tersangka.

Dari hasil penyelidikan, menurut jaksa, terungkap bahwa Ahmad Syaifuddin sebelumnya telah membeli sabu sekitar 5 gram dari seseorang yang disebut "Kak Ikhsan" dan berstatus masih dalam pengejaran atau masuk daftar pencarian orang (DPO).

“Harga Rp 750.000 per gramnya dengan total harga Rp 3.750.000, terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dengan cara bertemu langsung bertempat di pinggir jalan daerah Parseh, Kecamatan Socah Bangkalan,” kata jaksa.

Sabu tersebut kemudian dipecah-pecah ke dalam plastik klip kecil untuk dijual kembali dengan keuntungan Rp 250.000 per gram. Tersangka didduga telah menjalani bisnis haram ini selama kurang lebih tiga bulan.

Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan nomor LAB: 10352/NNF/2025 yang ditandatangani pada 10 November 2025, memastikan seluruh 11 barang bukti positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam surat dakwaan, JPU mendakwa Ahmad Syaifuddin dengan dakwaan berlapis, yaitu Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, serta menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I.

Kemudian, dakwaan kedua mengacu pada Pasal 609 ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yakni tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Keduanya diperbarui dengan UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Perkara ini kini tengah bergulir di PN Surabaya. Sementara sosok "Kak Ikhsan" selaku pemasok utama masih menjadi target pengejaran aparat.

SUMENEP,BANGSAONLINE.com - Satlantas Polres Sumenep meraih penghargaan dari Polda Jawa Timur sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan inovasi pelayanan kepada masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Dirlantas Polda Jatim kepada Kasat Lantas Polres Sumenep, AKP Beny Kuncoro, dalam sebuah seremoni resmi.

Capaian ini menjadi pengakuan atas dedikasi jajaran Satlantas dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Sumenep.

Kasat Lantas Polres Sumenep, AKP Beny Kuncoro, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh anggota yang selama ini berkomitmen memberikan pelayanan terbaik.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh anggota Satlantas Polres Sumenep. Kami terus berupaya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, baik dalam pengaturan lalu lintas maupun pelayanan administrasi,” ujar AKP Beny Kuncoro, Kamis (9/4/2026).

Ia menegaskan, penghargaan dari Polda Jatim ini akan menjadi motivasi bagi jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang humanis dan profesional.

“Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan yang cepat, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

SIDOARJO,BANGSAONLINE.com - Satresnarkoba Polresta Sidoarjo mengungkap 19 kasus peredaran narkotika selama periode Maret 2026 dengan total 25 tersangka yang berhasil diamankan.

Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Cristian Tobing, menjelaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya serius kepolisian dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukumnya.

“Pada bulan Maret 2026, kami berhasil mengungkap 19 kasus dengan total 25 tersangka yang saat ini telah ditahan di Rutan Polresta Sidoarjo,” ujar Cristian dalam konferensi pers, Kamis (9/4/2026).

Seluruh tersangka yang diamankan berjumlah 25 orang dan berjenis kelamin laki-laki. Dari pengungkapan tersebut, polisi juga menyita berbagai jenis barang bukti narkotika dalam jumlah besar.

Barang bukti yang diamankan meliputi sabu-sabu seberat 235,79 gram, ekstasi sebanyak 52 butir, serta ganja seberat 408,66 gram. Nilai ekonomis keseluruhan barang bukti tersebut diperkirakan mencapai Rp387 juta.

Cristian menambahkan, dari pengungkapan ini pihaknya berhasil menyelamatkan sekitar 4.000 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba.

“Modus operandi para tersangka beragam, mulai dari penjualan, peredaran, hingga penggunaan narkoba. Kami juga mengamankan pelaku dengan peran berbeda, mulai dari bandar, pengedar, hingga kurir,” jelasnya.

Dalam proses penanganan kasus, polisi telah melakukan berbagai langkah, mulai dari pemeriksaan tersangka dan saksi, penyitaan barang bukti, hingga pengiriman berkas perkara ke kejaksaan.

Sebagian tersangka merupakan bagian dari jaringan yang sudah terbentuk, bahkan ada yang merupakan residivis.

“Dalam penangkapan ini ada yang sudah memiliki jaringan, ada juga yang residivis, serta ada yang berperan sebagai kurir dan pengedar,” katanya.

Dari total tersangka yang diamankan, wilayah dengan jumlah terbanyak berasal dari Kecamatan Waru, Sidoarjo. Sementara itu, jaringan bandar diketahui berasal dari luar daerah, seperti Pamekasan dan Banyuwangi.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta ketentuan dalam KUHP terbaru, dengan ancaman hukuman mulai dari pidana penjara hingga hukuman mati. (cat/van)

JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Kementerian Haji dan Umrah (Kemnhaj) membentuk Satgas Pencegahan Haji Ilegal bersama Polri sebagai langkah strategis memperkuat perlindungan jemaah haji dan umrah sekaligus menindak praktik ilegal.

Dalam kebijakan yang ditegaskan dalam audiensi di Kantor Kemenhaj RI ini, Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa pembentukan satgas merupakan tindak lanjut arahan Presiden yang dilaksanakan atas perintah Menteri Haji dan Umrah melalui koordinasi erat dengan Kapolri.

“Kami atas perintah Bapak Menteri dan koordinasi dengan Kapolri melanjutkan petunjuk Presiden terkait perlindungan jemaah haji, salah satunya melalui pembentukan Satgas Pencegahan Haji Ilegal,” ujar Dahnil, Kamis (9/4/2026).

Dahnil menyampaikan, pada penyelenggaraan haji tahun sebelumnya, ditemukan sekitar 1.200 penggunaan visa ilegal. Kondisi tersebut jadi perhatian serius pemerintah karena berpotensi merugikan jemaah serta mengganggu tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.

“Karena itu, kami berkomitmen mencegah praktik serupa agar tidak terulang, terutama melalui pengawasan ketat di pintu keluar negara,” tegas Wamenhaj Dahnil.

Selain persoalan haji ilegal, pemerintah juga menyoroti maraknya kasus penipuan oleh oknum travel haji dan umrah dengan nilai kerugian yang besar. Pemerintah memastikan akan mengambil tindakan hukum tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Sementara itu, Wakapolri, Dedi Prasetyo, menegaskan bahwa Satgas Haji akan bekerja secara terintegrasi dari tingkat pusat hingga daerah dengan mengedepankan pendekatan komprehensif.

“Satgas ini dibentuk untuk melindungi jemaah haji dan umrah serta menindak praktik ilegal. Fokus utamanya mencakup pencegahan keberangkatan haji ilegal melalui pengawasan di pintu keluar negara, serta penindakan tegas terhadap kasus penipuan oleh travel,” ujar Dedi.

Menurutnya, satgas akan mengombinasikan langkah pre-emptive, preventif, dan represif.

“Langkah pre-emptive dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Sementara itu, tindakan preventif dilaksanakan melalui pengawasan ketat di bandara dan pelabuhan. Adapun penegakan hukum akan dilakukan secara tegas terhadap pelaku tindak pidana,” paparnya.

Dedi juga mengungkapkan capaian penegakan hukum yang telah dilakukan Polri. Hingga tahun 2026, tercatat 42 kasus penipuan tengah diproses dengan estimasi kerugian mencapai sekitar Rp92,64 miliar. Selain itu, sebanyak 1.243 calon jemaah berhasil dicegah dari keberangkatan ilegal.

“Pencegahan dilakukan di seluruh bandara melalui pemeriksaan dokumen secara ketat, serta penindakan hukum, termasuk pidana, terhadap pelanggaran yang ditemukan,” tegasnya.

Lebih lanjut, satgas juga akan memperkuat koordinasi lintas instansi, termasuk dengan otoritas di Arab Saudi, serta membuka layanan pengaduan (hotline) untuk memudahkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran.

“Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden untuk memastikan perlindungan maksimal bagi jemaah serta menjaga agar beban biaya tidak semakin memberatkan masyarakat,” pungkas Dedi.

Menanggapi isu penambahan kuota jemaah haji, Wamenhaj menegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat keputusan maupun negosiasi terkait hal tersebut.

“Sampai hari ini belum ada penambahan kuota jemaah haji,” tutup Dahnil.

Melalui pembentukan satgas ini, pemerintah berharap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tahun 1447 H/2026 M dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan memberikan perlindungan optimal bagi seluruh jemaah Indonesia. (msn)

GRESIK,BANGSAONLINE.com - Pembangunan pabrik melamin senilai sekitar 600 juta Dolar Amerika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) Gresik dinilai memperkuat industri kimia nasional sekaligus mendorong pengembangan industri rendah emisi.

Proyek yang dikembangkan Golden Elephant (GEABH) tersebut menjadi salah satu fasilitas melamin terbesar di dunia dan dirancang terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari pengolahan gas alam menjadi amonia, urea, hingga melamin.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyatakan, pembangunan fasilitas ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya domestik serta memperkuat daya saing industri.

"Pengembangan industri melamin di Gresik merupakan langkah strategis dalam memperkuat hilirisasi nasional. Kami mengapresiasi peran KEK Gresik dalam menyediakan ekosistem industri terintegrasi yang mampu menarik investasi berskala besar dan berkualitas tinggi," ujar Airlangga dalam sambutannya secara virtual dalam ground breaking pembangunan pabrik melamin di KEK JIIPE, Rabu (8/4/2026).

Pengembangan proyek ini sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat basis industri berbasis sumber daya alam, sekaligus mendukung transisi menuju industri yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Chairman Golden Elephant (GESC), Lei Lin, menyampaikan proyek ini mengusung pendekatan industri kimia berbasis ekonomi sirkular dengan dukungan teknologi proses generasi terbaru.

"Kami melihat JIIPE sebagai kawasan strategis untuk menghadirkan rantai industri kimia terintegrasi berbasis ekonomi sirkular di Indonesia. Proyek ini tidak hanya memperkuat pasokan industri dalam negeri, tetapi juga mendorong transfer teknologi dan kerja sama industri lintas negara," jelas Lei Lin.

Ia menambahkan, penerapan teknologi tersebut memungkinkan efisiensi energi hingga 30 persen lebih rendah dibandingkan standar industri global, serta mengoptimalkan pemanfaatan produk samping melalui proses daur ulang sehingga mendukung pengembangan industri kimia rendah karbon.

Direktur Utama PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS)-JIIPE Bambang Soetiono, menegaskan bahwa keunggulan JIIPE terletak pada integrasi kawasan yang mampu mendukung efisiensi operasional dan keberlanjutan industri.

"JIIPE dirancang untuk mendukung rantai nilai industri secara end-to-end, mulai dari ketersediaan bahan baku, infrastruktur, hingga konektivitas logistik. Hal ini memungkinkan efisiensi yang lebih tinggi sekaligus memperkuat daya saing industri secara berkelanjutan," ujarnya.

Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong, menilai proyek ini akan memperkuat ketahanan industri kimia serta menjadi tonggak penting dalam kerja sama ekonomi kedua negara.

"Pengembangan rantai industri melamin di JIIPE akan memperkuat pasokan produk kimia strategis, mendukung industrialisasi Indonesia, serta memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional," ujar Wang Lutong.

Dengan dukungan infrastruktur terintegrasi, termasuk pelabuhan laut dalam, serta status sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, JIIPE dinilai memiliki posisi strategis dalam mendorong pengembangan industri berbasis efisiensi energi, nilai tambah, dan keberlanjutan.

Proyek ini juga diproyeksikan menciptakan lebih dari 1.000 lapangan kerja serta mendorong penguatan ekosistem industri hulu dan hilir, termasuk sektor pertanian, manufaktur, dan logistik.

Di tempat yang sama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan bahwa pembangunan pabrik PT Geabh Joint Technology di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Kabupaten Gresik, menjadi langkah strategis dalam memperkuat hilirisasi industri kimia sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi Jawa Timur.

Hal senada disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul.Rachman yang menyebutkan, industri ini bakal menciptakan lapangan kerja baru. Sedikitnya 1.000 lapangan kerja bakal terserap ketika mulai beroperasi. (hud/van) 

PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Dua warga Pamekasan diduga menjadi korban penipuan berkedok kemudahan pengurusan izin dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan kerugian mencapai puluhan juta rupiah.

SIDOARJO,BANGSAONLINE.com - Seorang balita berusia 19 bulan di Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin dilaporkan hilang dan diduga tenggelam di sungai depan rumahnya, Rabu (8/4/2026) sore.

Peristiwa tersebut menimbulkan suasana duka di tengah warga setempat. Hingga pukul 18.45 WIB, korban belum ditemukan meski pencarian telah dilakukan oleh warga bersama petugas gabungan.

Korban diketahui bernama Gibran Septian, putra Misbachul Ulum, warga RT 03/RW 01 Desa Kalidawir. Kejadian diperkirakan berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB.

Kapolsek Taman Kompol Anggono Jaya menjelaskan, sebelum hilang korban sempat bermain di dalam rumah bersama saudara-saudaranya. Namun, beberapa menit kemudian anak-anak lain pulang ke rumah masing-masing.

“Sekitar pukul 14.00 WIB korban awalnya bermain di dalam rumah bersama saudara-saudaranya. Tidak lama kemudian, saat dicek oleh ibunya, korban sudah tidak berada di dalam maupun di sekitar rumah,” ujar Anggono.

Mengetahui hal tersebut, orang tua korban langsung melakukan pencarian di dalam rumah dan lingkungan sekitar, tetapi tidak membuahkan hasil. Warga sekitar juga mengaku tidak melihat keberadaan korban.

Kecurigaan kemudian mengarah ke sungai yang berada di depan rumah korban, mengingat jaraknya hanya sekitar empat meter. Dugaan ini diperkuat dengan ditemukannya sandal milik korban di tepi sungai.

“Diduga korban terpeleset dan jatuh ke sungai. Di lokasi ditemukan sandal yang biasa dipakai korban, sementara antara jalan dan sungai tidak terdapat pembatas,” jelasnya.

Derasnya arus sungai menjadi kendala dalam proses pencarian. Tim dari BPBD Kabupaten Sidoarjo bersama warga melakukan penyisiran di sepanjang aliran sungai sejak sore hingga malam.

“Petugas dari Polsek, BPBD, dan warga masih melakukan pencarian. Namun hingga saat ini korban belum ditemukan,” tambah Anggono.

PAMEKASAN,BANGSAONLINE.com - Polres Pamekasan menggelar pelatihan penulisan narasi konten kreatif untuk meningkatkan kemampuan anggota dalam menyusun informasi yang menarik dan edukatif.

TANGERANG, BANGSAONLINE.com – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf atau yang lebih akrab disapa Gus Irfan, telah melakukan soft launching aplikasi Persiapan Haji yang kini hampir mencapai 100 persen.

Langkah ini ditegaskan Gus Irfan sebagai komitmen pemerintah dalam peningkatan kualitas layanan haji 2026 melalui penguatan digitalisasi, transparansi, dan pengawasan menyeluruh, guna meningkatkan kesiapan jemaah.

Selain itu, Menhaj Gus Irfan juga memperkenalkan Aplikasi Haji dan Umrah Store sebagai inovasi layanan untuk memudahkan jemaah.

“Aplikasi Haji dan Umrah Store kami hadirkan agar jemaah tidak terbagi fokusnya pada urusan belanja oleh-oleh dan logistik. Jemaah dapat lebih khusyuk beribadah, sementara kebutuhan lainnya difasilitasi dengan baik,” jelas Gus Irfan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Haji di Tangerang, Rabu (8/4/2026).

Sebagai bagian dari peningkatan layanan, distribusi kartu Nusuk akan dilakukan di Indonesia sebelum keberangkatan guna memastikan kelancaran mobilitas jemaah di Arab Saudi.

Gus Irfan menegaskan pentingnya transparansi dalam pengambilan kebijakan, termasuk dalam pemilihan vendor layanan bagi jemaah haji.

Dalam aspek pengawasan, Kementerian bersama Komisi VIII DPR RI terus melakukan evaluasi di lapangan. Saat ditemukan fasilitas hotel yang kurang layak, langsung dilakukan koordinasi hingga dilakukan penggantian.

Menhaj Gus Irfan juga menekankan bahwa berbagai catatan negatif pada penyelenggaraan haji tahun sebelumnya tidak boleh terulang kembali.

“Permasalahan seperti keluarga terpisah, keterlambatan distribusi Nusuk, konsumsi pada hari tasyrik, hingga transportasi harus menjadi perhatian serius. Tidak ada toleransi,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Gus Irfan mengajak seluruh pihak untuk menjadikan pelayanan sebagai bagian dari ibadah.

“Jadikan pelayanan kepada jemaah sebagai niat ibadah yang penuh keikhlasan agar menghadirkan keberkahan. Saya optimistis penyelenggaraan haji tahun ini akan berjalan lancar, aman, dan penuh berkah,” pungkasnya. (msn)

LAMONGAN,BANGSAONLINE.com - Kasus pencurian yang menyasar Kantor Pemadam Kebakaran (Damkar) Lamongan akhirnya terungkap. 

Identitas pelaku adalah DE (47), warga Kecamatan Kanigaran, Kabupaten Probolinggo.

Tak hanya mencuri tiga unit ponsel milik petugas Damkar Lamongan, pelaku juga sempat melakukan aksi serupa di salah satu kantor di wilayah Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik.

Fakta tersebut terungkap setelah petugas Satreskrim Polres Lamongan melakukan pemeriksaan dan pengembangan secara intensif terhadap tersangka. DE diketahui merupakan residivis kasus pencurian dengan modus serupa.

Kanit 1 Pidum Satreskrim Polres Lamongan Iptu Sunandar menjelaskan, tersangka sebelum beraksi di Lamongan lebih dulu melakukan pencurian ponsel di wilayah Duduksampeyan, Gresik.

“Tersangka DE ini sebelum melakukan aksi pencurian di Lamongan, melakukan pencurian handphone di salah satu kantor di wilayah Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik,” kata Sunandar, Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, tersangka berangkat dari Probolinggo bersama seorang temannya dengan tujuan Rembang, Jawa Tengah. Namun, sesampainya di Lamongan, temannya ditinggal di salah satu penginapan.

“Kemudian tersangka DE itu melakukan aksi pencurian sendirian di Kantor Damkar Lamongan dan berhasil membawa tiga unit handphone milik petugas Damkar,” ujarnya.

Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain satu unit Samsung Galaxy A55, satu unit Infinix Hot 50 Pro, satu unit Samsung Galaxy A35, satu unit Redmi 90C, serta satu unit sepeda motor beserta STNK kendaraan.

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Sejumlah barang impor berupa minuman keras, kosmetik, garmen, hingga sparepart motor diduga ilegal ditahan di Gudang Penampungan Barang Impor Sementara Teluk Lamong TPS, Surabaya. Hingga Rabu (8/4/2026) malam, pihak pemilik belum melakukan proses kepemilikan.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya, Navy Zawariq, membenarkan adanya barang yang masih tersimpan di gudang penampungan.

"Benar, posisinya masih di Teluk Lamong TPS, gudang penampungan barang impor sementara sebelum diproses sama pemiliknya," ujarnya saat dikonfirmasi.

Namun, Navy membantah kabar adanya motor gede yang diimpor. 

“Kalau itu (moge) tidak ada, yang ada hanya sparepart motor,” katanya.

Ia memastikan, barang berupa minuman keras, kosmetik, garmen, dan sparepart motor masih dalam proses pemeriksaan. 

“Miras, kosmetik, sparepart motor, sama garmen,” ucapnya.

Navy menjelaskan, pemeriksaan masih berlangsung, termasuk inventarisasi data dan kelengkapan dokumen. 

“Kondisinya itu kan didapat dari pemeriksaan impor umum, saya belum bisa ngasih data lengkapnya karena proses pemeriksaan belum selesai. Sekarang sedang dalam proses penanganan sehingga jumlah hitungan detailnya saya pun belum tahu sampai sekarang,” paparnya. (rus/mar)

KOTA MALANG, BANGSAONLINE.com - Polemik perizinan dan operasional tempat hiburan The Souls di kawasan Blimbing, memasuki babak baru. Setelah mendapat sorotan dewan dan pemerintah daerah setempat, kini pihak internal melalui konsultan perizinan memberikan klarifikasi.

Sarno, konsultan perizinan The Souls, membantah pemberitaan yang menyebut izin usaha belum lengkap. Ia menegaskan proses perizinan telah ditempuh sejak awal pembangunan.

“Saya tahu dari awal, dari tanah kosong. Saya yang mengurus mulai dari KRK, PBG sampai semuanya,” ujarnya ketika dikonfirmasi, Kamis (9/4/2026).

Menurut dia, dasar perizinan utama telah dikantongi, termasuk Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ia juga menyebut izin minuman beralkohol serta dokumen pendukung lainnya sudah diurus.

“Izin minuman beralkohol, SKPL golongan A, B, dan C, sampai NBPKC itu semua sudah kami urus. Tidak ada yang kami abaikan,” katanya.

Sarno mengakui adanya kendala administratif pasca perubahan sistem OSS yang membuat sejumlah dokumen harus diverifikasi ulang. Ia juga mempertanyakan penolakan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) meski PBG telah terbit.

“Harusnya kalau PBG sudah keluar, SLF tidak boleh ditolak. Ini yang ingin kami klarifikasi langsung ke dinas,” ucapnya.

Ia menilai, pemberitaan terlalu menyudutkan satu pihak. 

“Jangan hanya The Souls saja yang disorot. Kalau mau konsisten, semua tempat hiburan harus dicek,” cetusnya.

Sarno menambahkan pihaknya sudah melakukan sosialisasi dengan melibatkan unsur pemerintah setempat, meski tidak semua pihak hadir. Ia juga menyebut investasi The Souls mencapai sekitar Rp16 miliar. 

Dengan klarifikasi ini, pihak The Souls berharap pemberitaan lebih seimbang dan membuka ruang dialog dengan pemerintah. Mereka berencana bertemu dinas terkait untuk memastikan kejelasan status perizinan. (dad/mar)

TANGERANG, BANGSAONLINE.com – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2026 di Asrama Haji Kelas 1 Tangerang pada Rabu (8/4/2026) hingga Sabtu (11/4/2026).

Sekjen Kemenhaj, Teguh Dwi Nugroho, mengatakan Rakernas ini menjadi momentum krusial dalam menyiapkan pelayanan haji yang lebih adaptif di tengah tantangan global yang dinamis.

Dalam laporannya, Teguh menyampaikan bahwa tema besar yang yang diusung tahun ini adalah Transformasi Penyelenggaraan Haji Inklusif dalam Tantangan Dinamika Geopolitik Global.

“Haji yang inklusif di sini maksudnya adalah haji yang ramah terhadap jemaah lansia, disabilitas, dan juga perempuan. Tema ini kami angkat sebagai respons proaktif atas tiga tantangan strategis,” jelas Teguh dalam sambutannya, Rabu (8/4/2026) malam.

Ia memaparkan tiga poin utama yang menjadi landasan filosofis dan sosiologis penyelenggaraan haji tahun ini.

Pertama adalah realitas demografi jemaah haji Indonesia. Teguh mengungkapkan, terjadi peningkatan signifikan pada persentase jemaah haji lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan.

“Hal ini menuntut pergeseran paradigma dari penyelenggaraan standar menjadi pelayanan yang sangat adaptif dan humanis,” ungkap Teguh.

Poin kedua adalah faktor eskalasi geopolitik global. Teguh mengatakan Kemenhaj terus memantau dinamika geopolitik yang masih berlanjut di Timur Tengah.

“Pemerintah menyiapkan rencana yang matang terkait skenario penerbangan, aspek keamanan, dan pelindungan jemaah,” lanjut Teguh.

Poin terakhir adalah terkait reformasi birokrasi. Sebagai kementerian yang didedikasikan khusus untuk melayani tamu Allah, ia menilai bahwa transformasi tata kelola sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kerja, transparansi anggaran, serta kualitas pelayanan yang berpusat pada kebutuhan riil jemaah.

Rakernas ini bertujuan untuk melakukan konsolidasi nasional guna menyamakan persepsi antara pusat, daerah, hingga petugas operasional di lapangan.

Beberapa output yang ditargetkan meliputi rekomendasi komprehensif dan rencana aksi haji 2026, strategi mitigasi risiko dalam menghadapi dinamika geopolitik, pengesahan kebijakan dan rencana operasional (Renops) sebagai pedoman bersama.

“Mari bersinergi dalam kerja nyata, mewujudkan layanan haji yang lebih baik lagi,” pungkas Teguh.

Acara ini dihadiri oleh pejabat pusat Kemenhaj RI, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dari seluruh Indonesia, Kepala Asrama Haji, serta narasumber ahli dari berbagai kementerian lembaga terkait, mulai dari bidang kesehatan, diplomasi, hingga manajemen krisis. (msn)

TANGERANG, BANGSAONLINE.com - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa pemerintah memastikan setiap potensi penyesuaian biaya dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026 tidak akan dibebankan kepada jemaah.

“Sejak awal Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas bahwa apapun yang terjadi, jika ada penambahan biaya, tidak boleh dibebankan kepada jemaah haji. Pemerintah memastikan komitmen ini dijalankan secara konsisten,” kata Menhaj Gus Irfan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Haji di Tangerang, Rabu (8/4/2026).

Gus Irfan mengungkapkan bahwa dinamika global turut berdampak pada aspek operasional penyelenggaraan haji, termasuk permintaan penyesuaian harga penerbangan oleh maskapai.

Pada 30 Maret 2026, Garuda Indonesia mengajukan perubahan harga, disusul Saudi Airlines pada 31 Maret 2026. Walaupun demikian, pemerintah memastikan bahwa perubahan tersebut tidak akan memengaruhi biaya yang ditanggung jemaah.

“Kami pastikan, perubahan harga tidak akan dibebankan kepada jemaah. Negara hadir untuk melindungi jemaah,” tegas Gus Irfan.

Menhaj juga menekankan bahwa dalam kondisi apapun, aspek keamanan dan keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Ia menambahkan, situasi global yang mulai membaik turut memberikan optimisme terhadap kelancaran penyelenggaraan haji tahun ini.

“Alhamdulillah, ketegangan di Timur Tengah mulai menurun. Ini menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran ibadah haji,” pungkasnya. (msn)

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Harga sembako di Kota Surabaya kembali mengalami perubahan yang cukup signifikan. Mulai dari cabai rawit turun Rp3.300, cabai keriting turun Rp1.650, bawang merah Rp800, minyak curah Rp750, dan kol Rp650.

Sedangkan beberapa komoditas yang mengalami kenaikan di antaranya buncis naik Rp1.300, tomat Rp800, bawang putih Rp500, dan cabai merah besar Rp500.

Bagi para konsumen, mengetahui harga sembako setiap hari sangat penting, mengingat fluktuasi pangan bisa berubah sewaktu-waktu sehingga bisa memperkirakan pengeluaran untuk kebutuhan pangan.

Fluktuasi harga sembako bisa dipicu oleh banyak sebab, mulai dari cuaca ekstrem yang menyebabkan gagal panen, tidak stabilnya harga bahan bakar, naik atau turunnya permintaan konsumen, hingga pengaruh kebijakan pemerintah.

Untuk informasi selengkapnya terkait daftar harga sembako Surabaya, berikut kami sajikan harga terbaru dan lengkap yang dirangkum dari laman Siskaperbapo Jatim hari ini, Kamis (9/4/2026) pukul 14.22 WIB.

Sebagai informasi, harga di bawah merupakan rata-rata harga yang dihitung dari Pasar Sopoyono, Womokromo, Keputran, Genteng, Pucang Anom, dan Tambahrejo.

(msn)

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Harga sembako di Jawa Timur (Jatim) hari ini pada dasarnya tidak mengalami perubahan yang signifikan dari harga kemarin. Seperti daging ayam ras yang masih di angka Rp35.695 per kilogram (kg), dan cabai rawit merah yang turun tipis yakni Rp64.987 per kg.

Hal ini juga berlaku untuk komoditas lain seperti beras medium yang masih terbilang stabil yakni Rp12.927 per kg, gula kristal putih Rp17.286 per kg, dan telur Rp27.239 per kg.

Walaupun tidak mengalami perubahan yang signifikan, namun penting bagi para konsumen untuk selalu mengetahui update harga terbaru, mengingat fluktuasi harga bisa terjadi sewaktu-waktu.

Bagi kalian yang membutuhkan informasi selengkapnya, berikut kami paparkan daftar harga sembako Jatim terbaru yang dirangkum dari laman Siskaperbapo hari ini, Kamis (9/4/2026) pukul 14.00 WIB.

(msn)

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Gubernur Khofifah membagikan BBM subsidi jenis Pertalite secara gratis kepada 200 pengemudi ojol atau ojek online di Kota Delta, Rabu (8/4/2026).

Setiap pengemudi menerima 3 liter Pertalite yang disalurkan langsung. Khofifah menyebut aksi berbagi ini sebagai wujud kebersamaan pemerintah dengan para pengemudi ojol yang menjadi bagian penting layanan transportasi masyarakat.

“Ini bagian dari kebersamaan kita. Kami ini berinteraksi sudah cukup lama. Saya ini bersapa dengan para pengemudi ojol di banyak tempat dan hari kita berbagi BBM gratis. Jadi tentunya kita ingin hadir dan memberikan dukungan langsung kepada mereka,” paparnya.

Selain BBM, ia juga menyalurkan paket sembako untuk membantu kebutuhan rumah tangga para pengemudi. Khofifah berharap, bantuan ini memberi manfaat nyata dan menjadi penyemangat dalam aktivitas sehari-hari.

Dipastikan pula bahwa stok BBM di Jawa Timur aman dan terkendali, namun mengingatkan masyarakat untuk menggunakan secara bijak. 

“Pada dasarnya stok BBM kita cukup dan aman. Tetapi harus digunakan dengan bijak. Ada batas maksimal dari BPH Migas, untuk kendaraan pribadi maksimal 50 liter per hari, dan untuk LPG 3 kilogram bagi UMKM maksimal 15 tabung per bulan,” ujarnya.

Para pengemudi ojol menyambut baik bantuan tersebut, seperti Aman Raharjo dan Soni Andreas yang memuji perhatian dari Gubernur Jawa Timur.

“Ini sangat bermanfaat sekali bagi kami. Di tengah kondisi ekonomi yang masih kurang baik, pendapatan kami juga ikut berkurang. Jadi bantuan seperti ini sangat membantu dan benar-benar bermanfaat. Terima kasih Ibu Gubernur Khofifah, jaya selalu,” kata Aman

“Ini sangat bermanfaat sekali bagi kami kaum ojol. Terima kasih Ibu Gubernur Khofifah sudah peduli dengan para ojol di Jawa Timur,” timpal Soni. (dev/mar)

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Pengasuh Pondok Pesantren Roudhotul Ibaad, KH. Basori Alwi atau Gus Basori, menyatakan dukungan terhadap rencana pelaksanaan Muktamar NU. Ia berharap, agenda tersebut digelar di lingkungan pondok pesantren, bukan di hotel atau gedung.

“Pesantren adalah bagian dari ruh Nahdlatul Ulama, sehingga sangat tepat jika muktamar dilaksanakan di pondok pesantren,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (9/4/2026).

Secara khusus, Gus Basori mendukung jika muktamar diselenggarakan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Menurut dia, lokasi dimaksud representatif sekaligus memiliki nilai historis dan kultural bagi warga NU.

Ditegaskan pula terkait ketidaksetujuannya apabila muktamar digelar di hotel, gedung, atau vila karena dinilai kurang mencerminkan tradisi dan kesederhanaan NU. Gus Basori juga mengingatkan pentingnya netralitas panitia.

“Kami sangat berharap panitia tetap menjaga netralitas demi kelancaran dan keberkahan muktamar,” katanya.

Kendati demikian, ia tetap mendukung siapapun yang ditunjuk sebagai panitia pelaksana. Gus Basori berharap, muktamar mendatang membawa keberkahan bagi jamaah dan pengurus NU.

“Semoga muktamar yang akan datang memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua,” tuturnya.

Terkait sosok yang cocok memimpin NU ke depan, ia menyerahkan pilihan kepada Nahdliyin. 

“Kalau saya pribadi, menginginkan pemimpin NU ke depan adalah sosok Kyai yang berangkat dari Pondok Pesantren dan sudah dikenal oleh warga NU,” pungkasnya. (uji/mar)

KOTA BLITAR, BANGSAONLINE.com - Pemkot Blitar mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada pekan ini. WFH dijadwalkan sehari, dimulai Jumat (10/4/2026).

Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, menegaskan kebijakan tersebut telah dituangkan dalam surat edaran resmi. Namun, tidak semua ASN menjalankan WFH, terutama yang bertugas di sektor pelayanan langsung kepada masyarakat.

“SE-nya sudah ada, tapi untuk layanan strategis seperti administrasi kependudukan (Adminduk) dan kesehatan tetap masuk karena dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.

Dijelaskan pula bahwa WFH difokuskan pada ASN yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik agar layanan masyarakat tetap optimal. Kebijakan ini juga bagian dari konsep tata kota masa depan yang mengedepankan digitalisasi layanan.

“Teman-teman yang bertugas merespons laporan masyarakat bisa bekerja dari rumah, kecuali jika memang membutuhkan penanganan langsung di lapangan,” katanya.

Pemkot Blitar kini memanfaatkan tanda tangan elektronik dalam sistem persuratan sehingga ASN dapat bekerja dari mana saja. Syauqul memastikan output kerja ASN tetap terkontrol melalui sistem pengawasan yang disesuaikan dengan pola kerja fleksibel.

Ia menambahkan, kebijakan WFH juga berdampak positif pada penghematan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM). 

“Kalau kita hitung, satu ASN bisa menghemat sekitar satu liter BBM per hari. Ini tentu berdampak besar jika diterapkan secara luas,” ucapnya.

Selain itu, sejumlah kepala dinas mulai beralih menggunakan sepeda ke kantor sebagai komitmen pengurangan emisi. Syauqul mengaku mengurangi penggunaan kendaraan dinas, termasuk mobil patwal.

"Saya sendiri sudah mengurangi penggunaan mobil Patwal," tuturnya.

WFH akan diterapkan pada sekitar 75 persen ASN di lingkungan Pemkot Blitar, sementara sisanya tetap bertugas di kantor untuk memastikan pelayanan publik berjalan maksimal. (ina/mar)

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ramai kabar bahwa mulai April 2026 setiap WNI otomatis menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan. Menanggapi hal tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gresik, Janoe Tegoeh Prasetijo, menegaskan bahwa kebijakan pendaftaran bayi baru lahir masih mengacu pada regulasi yang berlaku.

“Secara aturan, bayi tersebut harus didaftarkan dulu oleh keluarganya ke BPJS Kesehatan. Aturan tersebut sudah lama berlaku. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16, bayi baru lahir wajib didaftarkan menjadi peserta Program JKN paling lama 28 hari sejak kelahirannya. Bayi yang didaftarkan pada periode waktu tersebut, status kepesertaan JKN-nya akan langsung aktif,” urai Janoe pada Selasa (7/4/2026).

Pendaftaran bayi baru lahir dapat dilakukan melalui WhatsApp Pandawa dengan melampirkan KTP ibu, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Lahir. Jika pendaftaran melewati 28 hari, iuran JKN akan ditagihkan sejak kelahiran bayi.

“Saat ini lebih dari 98% penduduk Indonesia dari berbagai usia yang terdaftar Program JKN, mulai dari bayi baru lahir hingga yang sudah lanjut usia. Program ini menganut prinsip gotong royong,” kata Janoe.

Terkait integrasi sistem dengan portal INAku Kementerian PANRB, ia menegaskan BPJS Kesehatan siap mendukung kebijakan pemerintah sesuai regulasi. Janoe juga mengingatkan pentingnya membayar iuran rutin demi keberlanjutan program.

Kebijakan ini mendapat respon positif dari Bella (29), ibu muda asal Gresik. Ia menceritakan pengalaman menggunakan JKN saat melahirkan dua tahun lalu.

“Selama persalinan, saya mendapatkan pelayanan yang memuaskan, termasuk saat anak saya lahir, suami saya diarahkan oleh petugas rumah sakit untuk langsung mengurus pendaftaran bayi saya. Hal ini tentunya membuat kami tenang,” paparnya. (red)

KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, melantik Endang Kartika Sari sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah setempat di Ruang Joyoboyo pada hari ini, Kamis (09/04/2026).

"Pergantian Pj Sekda ini adalah upaya penyegaran. Kemarin dua kali Pak Ferry sudah menjadi Pj Sekda dan itu batas maksimal. Saat ini Bu Endang yang menjadi Pj Sekda dan saya ucapkan selamat," kata Vinanda.

Dalam kesempatan itu, ia menitipkan pesan agar koordinasi antar perangkat daerah ditingkatkan, integritas dan netralitas dijaga, serta pelayanan publik dioptimalkan secara akuntabel dan transparan demi mewujudkan Kota Kediri MAPAN.

"Pj Sekda punya peran yang sangat strategis. Nantinya dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki Bu Endang pasti bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antar-OPD untuk menghadapi beragam tantangan. 

"Kesampingkan ego sektoral. Kita harus sharing untuk mencari solusi bersama terhadap berbagai permasalahan," tuturnya.

Sementara itu, Endang Kartika Sari menyatakan siap menjalankan amanah sebagai Pj Sekda. 

"Tadi beberapa pesan sudah disampaikan Mbak Wali dan akan saya laksanakan sebaik-baiknya. Terdekat menyiapkan anggaran 2027 yang saat ini sedang disusun ini ada desk di Bappeda," ucapnya. (uji/mar)

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Kabag Organisasi Setdakab Gresik, Bahagiyo Santoso, mengungkap adanya korban penerima SK PNS dan PPPK palsu yang sempat masuk kerja di instansinya pada Senin (6/4/2026).

"Yang masuk kerja ke Bagian Organisasi MA, warga Gresik. Dalam SK yang dibawa statusnya PPPK," ujarnya kepada BANGSAONLINE.com, Kamis (9/4/2026).

Ia mengaku sempat mengecek isi SK yang dibawa korban. Bahagiyo menemukan 13 kejanggalan, mulai dari jabatan yang tidak sesuai, gaji pokok yang keliru, unit kerja yang salah, hingga tanda tangan dan barcode yang tidak valid.

“Keempat, TTD Pak Agung (Kepala BKPSDM Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo) bukan TTD elektronik, dan tidak menggunakan barcode,” katanya.

Selain itu, tanggal SK tidak sesuai dengan masa jabatan pejabat yang tercantum, terdapat salah ketik, hingga perbedaan nama penerima SPMT dengan pegawai yang tercatat. Bahkan, nomor kode surat dan NIP PPPK juga dinilai janggal.

Karena banyak keanehan, Bahagiyo kemudian mengantarkan MA ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di Kantor Bupati Gresik lantai 3 untuk penanganan lebih lanjut. (hud/mar)

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Ini spektakuler sekaligus mengubah sejarah. Sebanyak 275 santri Pondok Pesantren Amanatul Ummah lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) pada 2026 ini. Hebatnya lagi, 30 santri diantaranya, diterima di kedokteran umum. Mereka diterima di UI, UGM, ITB, ITS, Unair, UB, UIN dan perguruan tinggi lainnya. Ini berarti Amanatul Ummah – terutama Madrasah Bertaraf Internasional (MBI) - telah mematahkan dominasi SMAN dan MAN di seluruh Indonesia. Padahal selama ini, sekolah-sekolah negeri itulah yang selalu menjadi juara nasional. Yang menarik, ada beberapa santri cerdas dan berprestasi dari Amanatul Ummah justeru tak mau ikut SNBP. Kenapa? Simak laporan M. Mas’ud Adnan, wartawan BANGSAONLINE di bawah ini.

Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim, MA, duduk di ruang tamu kediamannya. Ia ditemani beberapa orang. Ia sibuk mencermati data santri yang diterima di PTN. Sekali-kali ia menelpon guru, terutama kepala sekolah SMA dan Aliyah Amanatul Ummah. Bahkan malam itu juga Kiai Asep memanggil guru agar datang. Untuk mengcroscek data.

“Ya, benar. Jumlah total 275 santri yang diterima lewat SNBP. Yang terbanyak MBI, 109 santri yang diterima di SNBP,” kata Kiai Asep Saifuddin Chalim di kediamannya Jalan Siwalankerto Utara Surabaya seperti dilansir HARIAN BANGSA, Kamis (9/4/2026) pagi ini.

Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim ketika rekaman Podcast BANGSAONLINE. Tampak dari kiri: Prof Dr Zainuddin Maliki, Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim, MA dan M. Mas'ud Adnan. Foto: bangsaonline

Madrasah Aliyah di bawah naungan Amanatul Ummah memang sangat fenomenal. Terutama Madrasah Bertaraf Internsional alias MBI yang didirikan Kiai Asep Saifuddin Chalim pada 2006. MBI meraih peringkat tertinggi secara nasional dalam meloloskan siswa-siswinya ke perguruan tinggi negeri melalui SNBP. Sebanyak 109 murid MBI lolos SNBP sehingga mengalahkan semua SMAN dan MAN di seluruh Indonesia.

"Kalau jumlah total murid Aliyah di Amanatul Ummah yang lolos SNBP sebanyak 205 santri," ujar Kiai Asep. "Kalau SMA-nya 70 anak yang lolos SNBP," tambah kiai yang dikenal sebagai motivator  dan ulama visioner itu. 

Otomatis MBI dan Pesantren Amanatul Ummah tampil sebagai sekolah nomor wahid secara nasional dalam meloloskan muridnya ke perguruan tinggi negeri lewat SNBP. 

Sekolah yang muridnya juga tinggi lolos SNBP adalah SMAN I Baturetno Wonogiri Jawa Tengah. Sebanyak 114 murid SMAN 1 Baturetno lolos SNBP.

Kemudian SMAN Kamal Bangkalan Madura. Sebanyak 107 siswa SMA Kamal lolos SNBP. 

Begitu juga SMAN 2 Sukabumi Jawa Barat. Sebanyak 95 murid SMAN 2 Sukabumi lolos SNBP.

Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim, MA saat menjadi nara sumber bedah buku Kiai Miliarder Tapi Dermawan di Gedung Dewan Pers Jakarta Pusat. Tampak juga M Mas'ud Adnan, penulis buku Kiai Miliarder Tapi Dermawan, dalam acara bedah buku Kiai Miliarder Tapi Dermawan di Gedung Dewan Pers Jalan Kebon Sirih Jakarta, Selasa (23/8/2022). Tampak juga Dr KH As'ad Said Ali, Idy Muzayyad dan Yusron Aminulloh. Foto: bangsaonline.com.

MBI bukan satu-satunya lembaga pendidikan di Amanatul Ummah. Juga ada Madrasah Akselerasi-Excellent atau Madrasah Aliyah Istimewa (MAI). Sekolah ini ditempuh dua tahun. Selain MAI juga ada SMA Unggulan dan berbagai lembaga pendidikan lainnya, termasuk MTs dan SMP unggulan.

Menurut Kiai Asep, murid Madrasah Aliyah Akselerasi-Excellent yang lolos SNBP sebanyak 63 anak. Sedangkan murid MA Unggulan yang lolos SNBP sebanyak 28 anak. Lalu 63 murid SMA Unggulan Amanatul Ummah juga lolos SNBP.

“Total santri Amanatul Ummah yang lolos lewat SNBP tahun 2026 sebanyak 275 anak,” tegas Kiai Asep.

Data ini paralel dengan data yang diungkap Gubernur Jawa Timur Khofiffah Indar Parawansa. Seperti diberitakan HARIAN BANGSA, Kamis (2/4/2026), siswa-siswi Jawa Timur tertinggi nasional yang lolos SNBP 2026. Yakni sebanyak 29.406. Disusul Jawa Barat sebanyak 18.365 orang. Posisi ketiga diraih Jawa Tengah, sebanyak 16.326 murid.

Seperti diberitakan BANGSAONLINE, pada 2025 santri Amanatul Ummah yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri dan luar negeri mencapai 1.269 orang.

“Tahun ini tak akan jauh berbeda. Semuanya akan diterima di Perguruan Tinggi Negeri dan luar negeri,” ujar Kiai Asep Saifuddin Chalim yang merupakan putra pahlawan nasional KH Abdul Chalim itu.

Menurut Kiai Asep, santri Amanatul Ummah yang diterima di perguruan tinggi negeri akan terus bertambah.

“Biasanya di UTBK tiga kali lipat yang diterima,” ujar Kiai Asep yang pada 2025 mendapat anugerah Bintang Mahaputra Nararya dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta.

Tapi benarkah ada beberapa santri pintar dan berprestasi tapi tak mau daftar SNBK? “Ya karena mereka mau melanjutkan belajar di luar negeri,” ujar Kiai Asep sembari mengatakan bahwa ada yang mau ke Jepang, Jerman, Amerika, China, Australia, Inggris dan negara lainnya.

Menurut Kiai Asep, santri yang mau melanjutkan ke luar negeri sebaiknya tidak mendaftar ke SNBP. Karena nanti terlanjur diterima tapi tidak melanjutkan di situ.

“Sekolahnya juga akan menjadi catatan,” ujar kiai miliarder tapi dermawan itu.

Amanatul Ummah berpusat di dua tempat. Yaitu di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto. Satunya lagi di Jalan Siwalankerto Surabaya. Khusus di Surabaya santri Amanatul Ummah ada yang tinggal di asrama pondok pesantren. Tapi ada juga yang pulang ke rumahnya masing-masing. Jadi tak semua siswa-siswi Amanatul Ummah mondok.

“Yang boarding school sampai pukul 4 sore,” ujar kiai kharismatik yang gemar bersedekah itu.  

BANGSAONLINE.com - KPK memeriksa 5 saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) APBD Jatim 2021-2022. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (6/4/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut fokus pemeriksaan kali ini mendalami peran koordinator lapangan (korlap) yang diduga menjadi perpanjangan tangan tersangka berinisial MAH dalam mengatur distribusi dana hibah.

“Para saksi didalami terkait peran koordinator lapangan yang diduga digerakkan oleh tersangka MAH (Mahud) untuk mengondisikan pokmas dalam memperoleh dana hibah,” kata Budi kepada BANGSAONLINE.com, Kamis (9/4/2026).

Adapun 5 saksi yang diperiksa terdiri dari unsur legislatif dan swasta, yakni Nurhakim (anggota DPRD Bangkalan), Amir Lubis (anggota DPRD Sampang), serta Mohammad Ruji, Subaidi, dan Tajus Suhud dari kalangan wiraswasta.

Dalam konstruksi perkara, KPK menduga terdapat praktik sistematis dalam pengaturan dana hibah yang bersumber dari pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Jatim. Dana yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat diduga dikondisikan sejak awal melalui mekanisme tidak resmi.

Sejumlah korlap disebut berperan mulai dari penyusunan proposal hingga laporan pertanggungjawaban. Dana yang masuk ke rekening pokmas diduga tidak sepenuhnya dikelola penerima, melainkan dikendalikan korlap untuk dibagi sesuai kesepakatan. 

KPK juga mengendus adanya praktik pembagian fee di antara pihak-pihak terlibat. Kasus ini sebelumnya telah menyeret 21 tersangka yang diumumkan pada Oktober 2025. 

Namun, penyidikan terhadap Kusnadi dihentikan setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Saat ditanya apakah MAH akan segera dipanggil, Budi menjawab singkat, “Belum pak.” (red)

BANGSAONLINE.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyatakan kenaikan harga avtur global mendorong lonjakan biaya penerbangan haji tahun ini. Faktor risiko perang dan pelemahan nilai tukar rupiah turut memperberat biaya perjalanan.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, mengatakan bahwa kondisi geopolitik memaksa maskapai mengubah rute penerbangan untuk menghindari wilayah konflik. 

“Untuk itu, Garuda Indonesia menggunakan rute alternatif yang menyebabkan penambahan waktu perjalanan sekitar 4 jam serta peningkatan konsumsi avtur hingga 12 ribu ton,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (8/4/2026).

Garuda Indonesia mengusulkan tambahan biaya Rp7,9 juta per jemaah dengan asumsi harga avtur USD116 per liter. Sementara Saudi Airlines mengajukan tambahan USD480 per jemaah dengan asumsi harga avtur USD137,4 per liter. 

Dalam skenario tanpa perubahan rute, biaya rata-rata naik menjadi Rp46,9 juta per jemaah atau meningkat 39,85 persen. Jika rute diubah, biaya diperkirakan mencapai Rp50,8 juta per jemaah, naik 51,48 persen.

“Ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini berada dalam tekanan faktor global yang semakin kompleks. Karena itu, perlu penguatan efisiensi, koordinasi, dan mitigasi untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan haji,” kata Menhaj.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo telah mengarahkan agar kenaikan biaya tidak dibebankan kepada jemaah. Pemerintah kini tengah membahas skema pembiayaan alternatif untuk menekan dampak kenaikan harga avtur. (msn/rom)

BANGSAONLINE.com - Bareskrim Polri menegaskan bakal menindak tegas pelaku penyelewengan BBM dan LPG bersubsidi di seluruh wilayah. Wakabareskrim Polri, Brigjen Pol Nunung Syaifuddin, menekankan tidak ada toleransi bagi pihak yang memanfaatkan subsidi pemerintah untuk kepentingan pribadi.

“Untuk para pelaku, kamu nekat, saya sikat. Kita tidak main-main dalam menindak pelaku penyelewengan BBM dan elpiji subsidi,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).

Nunung menyampaikan pengawasan distribusi harus dilakukan ketat agar penyaluran tepat sasaran. Ia menilai, penyelewengan subsidi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap masyarakat penerima manfaat. 

“Pesan saya untuk para pelaku, segera berhenti melakukan kegiatan yang merugikan negara dan masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Mohammad Irhamni, mengungkapkan pihaknya menyita barang bukti berupa 1.182.388 liter solar, 127.019 liter Pertalite, serta ribuan tabung LPG berbagai ukuran. Selain itu, 353 unit kendaraan roda empat dan roda enam juga diamankan.

Irhamni menegaskan praktik penyalahgunaan energi subsidi masih marak terjadi. Sepanjang 2025-2026, kasus penyelewengan BBM dan elpiji bersubsidi menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1,26 triliun. Penindakan akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi energi subsidi tepat sasaran. (rom)

BANGSAONLINE.com - KAI mencatat estimasi emisi karbon sebesar 8.928.821 kg CO₂e selama masa angkutan Lebaran 2026. Perusahaan menegaskan layanan kereta api lebih efisien dalam menekan emisi dibandingkan kendaraan pribadi.

“Setiap pelanggan yang memilih kereta api turut mengambil peran dalam menekan emisi karbon. Dalam skala jutaan perjalanan, pilihan ini memberikan dampak signifikan bagi lingkungan,” kata VP Corporate Communication KAI, Anne Purba.

KAI melayani 4.246.274 penumpang dengan tingkat keterisian mencapai 118,9 persen dari kuota 3.571.760 kursi. Sebagai perbandingan, mobil berkapasitas mesin 3000 cc menghasilkan 41.588.851 kg CO₂e, sedangkan mobil 1000 cc menyumbang 20.590.136 kg CO₂e pada rute yang sama.

Emisi karbon perjalanan Surabaya Gubeng-Ketapang menggunakan kereta hanya 2,94 kg CO₂e, sementara mobil pribadi mencapai 8,79 kg CO₂e. 

KAI juga menyediakan stasiun air minum gratis untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai serta menerapkan pemeriksaan wajah guna menekan penggunaan tiket kertas.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelanggan yang telah memilih kereta api selama Angkutan Lebaran 2026. Setiap perjalanan menjadi kontribusi bersama dalam menekan emisi karbon dan menjaga lingkungan berkelanjutan,” ucap Executive Vice President Corporate Secretary KAI, Wisnu Pramudya. (rom)