KOTA MADIUN, BANGSAONLINE.com – Wiwik, salah satu pemilik lapak Josenan mengeluh karena bowplank (balok kayu yang melintang) di dekat lapaknya menyebabkan pelanggannya hampir jatuh karena tersandung bouwplank.

Bouwplank itu didirikan sebagai fondasi pembangunan gedung Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Josenan yang saat ini dihentikan sementara hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Wiwik menceritakan, saat itu hari masih petang, karena ia harus mempersiapkan jualannya terlebih dahulu. Namun, saat ada pembeli, pelanggan tersebut sempat mau terjatuh karena tersandung bouwplank di dekat kontainer tempat lapak Wiwik.

“Enek ibu-ibu rodo sepuh kesandung kayune, gek cedak kompor, meh ae kenek wajane (ada ibu-ibu agak sepuh tersandung kayunya, dekat kompor, hampir saja kena wajan penggorengan),” kata Wiwik, Jumat (10/4/2026).

Wiwik telah minta saran pada Arif, salah satu warga yang sempat menolak berdirinya gedung KKMP di lapangan, agar bouwplank dicabut.

Saat dikonfirmasi, Arif membenarkan adanya kejadian tersebut dan dirinya juga telah meminta izin kepada Kepala Kelurahan Josenan.

“Memang benar sempat ada kejadian itu, maka dari itu saya juga minta ijin untuk mencabut sebagian kayu yang ada di depan para pelapak biar tidak mengganggu aktifitas di sana,” terang Arif.

Arif juga menambahkan bahwa dirinya juga sudah bertanya tentang keberadaan patok bouwplank akan tertancap, dan jawaban yang ia terima adalah belum bisa dipastikan waktunya. (dro/msn)

SIDOARJO,BANGSAONLINE.com - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Bypass Krian, Desa Sidomojo, Kecamatan Krian Kamis (9/4/2026) malam, menewaskan seorang pengendara motor setelah tertimpa tiang penerangan jalan umum (PJU) yang roboh dan masih dialiri listrik.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 22.30 WIB. Korban diketahui berinisial ADP (27), warga Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, yang bekerja sebagai karyawan swasta.

Berdasarkan keterangan kepolisian, insiden bermula dari mobil Toyota Raize bernopol W 1098 QX yang dikemudikan remaja berinisial Vino (16), warga Kecamatan Taman, melaju dari arah barat ke timur.

Setibanya di lokasi kejadian, mobil diduga kehilangan kendali, oleng ke kanan, naik ke median jalan, lalu menabrak tiang PJU.

Benturan tersebut menyebabkan tiang PJU roboh ke arah selatan dan menimpa sepeda motor Yamaha Jupiter bernopol S 3354 TN yang dikendarai korban dari arah berlawanan.

Akibatnya, korban tertimpa tiang yang masih dialiri listrik dan mengalami luka parah hingga meninggal dunia di lokasi kejadian.

Kasat Lantas Polresta Sidoarjo AKP Yudhi Anugrah Putra menjelaskan kronologi sementara peristiwa tersebut.

“Mobil Toyota Raize yang dikemudikan pengemudi dari arah barat ke timur diduga oleng ke kanan, naik median jalan, kemudian menabrak tiang PJU hingga roboh dan menimpa pengendara sepeda motor dari arah berlawanan,” ujar Yudhi, Jumat (10/4).

Ia menambahkan, korban meninggal dunia di lokasi setelah tertimpa tiang PJU yang masih dialiri listrik.

Petugas dari Polsek Krian bersama Unit Gakkum Satlantas Polresta Sidoarjo langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta mengevakuasi korban.

Saat ini, kasus kecelakaan tersebut masih dalam penyelidikan lebih lanjut guna memastikan penyebab pasti kejadian. (cat/van)

NGANJUK,BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten Nganjuk menggelar upacara peringatan hari jadi ke-1089 di Alun-alun Nganjuk, Jumat (10/4/2026), yang dipimpin langsung Bupati Marhaen Jumadi.

Puncak peringatan hari jadi Kabupaten Nganjuk yang jatuh pada 10 April 2026 ini menjadi agenda tahunan yang menandai usia ke-1089 daerah tersebut.

Selain upacara kenegaraan di Alun-alun Nganjuk, rangkaian peringatan juga diisi dengan tradisi Manusuk Sima yang dilaksanakan di Candi Lor, Kecamatan Loceret.

Tradisi Manusuk Sima merupakan warisan sejarah masyarakat Nganjuk sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pendiri, yakni Empu Sendok, dalam penganugerahan kepada Empu Anjuk Ladang.

"Saya ingin agar para grnerasi muda bisa mengetahui asal muasal, bagai mana berdirinya kota Nganjuk dan jasa atas perjuangan para pendirinya", kata Marhaen, kepada Harian Bangsa, Jumat (10/04).

Ia menjelaskan, Manusuk Sima menjadi penanda awal berdirinya Bumi Anjuk Ladang yang kini dikenal sebagai Nganjuk dan telah berusia 1089 tahun.

"Saya mengajak seluruh eleman masyarakan mari dengan Harmoni Anjuk Ladang Melesat dan Sejahtera secara bersama-sama", ucapnya.

Menurut dia, kolaborasi seluruh elemen masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan Nganjuk yang melesat dan sejahtera melalui peran masing-masing.

"Dengan harmonisasi inilah nantinya kita secara bersama bisa menyelesaikan berbagai hambatan yang ada dan akan lebih mudah mengatasinya", ujarnya.

Ia menambahkan, salah satu capaian saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, ditopang meningkatnya daya beli masyarakat serta menurunnya angka pengangguran di Nganjuk.

"Ini sebagai modal kita untuk menuju Nganjuk Melesat dan Sejahtera", pungkasnya. (bam/van)

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - BN (38), satpam Sekolah TK Islam Al-Fajar yang berlokasi di Jl. Mendoan Sawah, Rungkut, nekat membobol uang sekolah tempat ia kerja senilai Rp43 juta.

BN mengatakan, hal itu ia lakukan karena uang THR yang ia terima tidak cukup untuk pulang ke kampung halamannya, Situbondo. Karena sebelumnya, ia menyebut bahwa uang THR yang ia terima tidak sesuai.

Pihak sekolah baru menyadari aksi ini saat setelah lebaran, dan langsung melaporkan peristiwa ini ke Polsek Rungkut.

Kapolsek Rungkut, Kompol Agus Santoso menjelaskan, tersangka melakukan pencurian uang di sekolah pada Selasa (17/3/2026) pukul 04.50 WIB.

Bahkan, lanjut Kompol Agus, saat petugas melakukan olah TKP, BN sempat mendampingi dan berpura-pura seolah ia tidak mengetahui peristiwa itu.

Tersangka merusak kunci pagar sekolah dan mematikan listrik terlebih dahulu, supaya kamera CCTV tidak merekam aksinya. Dia lalu membobol ruang kepala sekolah dan mencuri uang tunai Rp43 juta.

Dari hasil olah TKP, keterangan saksi, dan petunjuk CCTV saat sebelum dimatikan, pelaku pembobolan ternyata penjaga sekolah sendiri.

"Kejadian dilaporkan 28 Maret 2026 dan tersangka ditangkap 29 Maret 2026. Tersangka BN penjaga sekolahan tersebut," ungkap Agus, Kamis (9/4/2026).

Agus menerangkan, untuk mengelabuhi pihak sekolah, tersangka juga melakukan rekayasa dengan merusak gembok ruangan kepala sekolah. Tak hanya itu, tersangka juga sempat mendampingi pihak yayasan saat melapor ke polisi.

"Tersangka melakukan itu untuk mengelabuhi dan menghindari kecurigaan. Dia baru satu kali (mencuri)," sebutnya.

Kompol Agus menegaskan, tersangka BN sudah bekerja di sekolah selama tiga tahun. Uang hasil pencurian dipakai untuk sewa mobil selama tujuh hari untuk mudik lebaran di kampung halaman.

"Hasil kejahatan dipakai sewa mobil mudik 7 hari di desa dan kebutuhan keluarga," terangnya.

Akibat perbuatannya, BN dikenakan pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 9 tahun penjara. (rus/msn)

KOTA BATU,BANGSAONLINE.com - Destinasi wisata Mikutopia di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, menjadi sorotan karena telah beroperasi secara komersial meski perizinannya belum rampung.

LAMONGAN,BANGSAONLINE.com - Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Karangbinangun-Deket, Desa Blawi, Kecamatan Karangbinangun, Jumat (10/4/2026) pagi, saat sebuah mobil Elf terperosok ke sungai.

KOTA KEDIRI,BANGSAONLINE.com - Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 jika resmi ditunjuk.

Pernyataan tersebut disampaikan juru bicara Ponpes Lirboyo, KH Abdul Muid Shohib atau yang akrab disapa Gus Muid, dalam keterangan tertulis, Jumat (10/4/2026).

"InsyaAllah Lirboyo siap untuk melaksanakan amanah tersebut. Bilamana memang ditunjuk sebagai tuan rumah Muktamar NU ke-35, " katanya.

Ia mengungkapkan, pihak pesantren menyampaikan apresiasi kepada KH Nurul Huda Djazuli, pengasuh Ponpes Al Falah Ploso, Mojo, serta berbagai pihak yang telah mengusulkan Lirboyo sebagai tuan rumah Muktamar NU ke-35.

"Sampai saat ini, karena belum ada permintaan resmi, pihak Lirboyo juga belum pernah secara khusus membahas hal tersebut dalam forum internal, " imbuhnya.

Meski demikian, ia menegaskan, besarnya kecintaan para masyayikh Lirboyo terhadap Jam’iyah Nahdlatul Ulama menjadi dasar kesiapan pesantren apabila nantinya dipercaya menjadi tuan rumah.

Ponpes Lirboyo, lanjut dia, juga memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan Muktamar NU, yakni pada 1999, serta didukung sarana dan prasarana yang kini dinilai lebih memadai.

"Adapun keputusan resmi tentu kita semua menunggu hasil dari Konferensi Besar (Konbes) yang menurut informasi akan dilaksanakan pada bulan April ini, " tutup Gus Muid. (uji/van)

PAMEKASAN,BANGSAONLINE.com - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan menggelar Operasi Wirawaspada selama tiga hari, mulai Rabu (8/4/2026) hingga Jumat (10/4/2026), untuk memperkuat pengawasan terhadap warga negara asing (WNA).

Operasi bertajuk Imigrasi untuk Rakyat ini difokuskan pada penguatan ketertiban serta kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan, Ananda Prasetia, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak semata-mata berorientasi pada penegakan hukum.

Ia menjelaskan, operasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan kantor imigrasi setempat.

“Operasi ini sebagai bentuk komitmen untuk menghadirkan pengawasan yang profesional dan berintegritas serta bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Prasetia menambahkan, pengawasan dalam operasi tersebut difokuskan pada keberadaan dan aktivitas WNA agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut dia, langkah tersebut penting dilakukan guna menjaga stabilitas dan ketertiban di tengah masyarakat.

“Dalam pelaksanaannya, kami juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi pendukung seperti Apgakum dan APOA,” katanya.

Ia menuturkan, penggunaan sistem tersebut memungkinkan proses pemantauan serta koordinasi berjalan lebih cepat, akurat, dan transparan.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dengan menginformasikan jika ada aktivitas WNA yang mencurigakan,” pungkasnya. (van)

JOMBANG, BANGSAONLINE.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, melakukan kunjungan kerja bersama Bupati Jombang, Warsubi, di SMAN 2 dan MAN 1 Jombang guna terus memacu pemerataan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lembaga pendidikan keagamaan, Jumat (10/4/26).

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa standar nutrisi yang diterima siswa di sekolah umum maupun sekolah berbasis agama berada pada level yang sama.

Dalam peninjauannya, Zulkifli Hasan menyoroti adanya ketimpangan serapan program antara sekolah umum dan madrasah. Ia berkomitmen untuk mempercepat distribusi di lingkungan pesantren dan sekolah di bawah naungan Kementerian Agama.

"Data menunjukkan serapan di sekolah umum sudah menembus 85%, namun untuk tingkat Tsanawiyah dan Aliyah baru sekitar 15%. Kami sedang bergerak cepat agar lembaga pendidikan agama mendapatkan porsi dan hak yang setara dalam program ini," ujarnya.

Selama kunjungan, Bupati Warsubi dan Menko Pangan menyempatkan diri untuk mencicipi serta memeriksa langsung komposisi menu yang dibagikan.

Hasil pantauan menunjukkan, menu yang disajikan telah memenuhi standar gizi nasional. Cita rasa makanan disesuaikan dengan selera pelajar agar tidak ada makanan yang terbuang.

"Siswa merasa terbantu karena program ini efektif mengurangi biaya pengeluaran harian mereka," ungkapnya.

Sementara, Bupati Warsubi menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang siap memberikan dukungan total terhadap keberlangsungan program ini. "Pemenuhan gizi sejak dini sebagai fondasi utama dalam mencetak generasi unggul di masa depan," ujarnya.

Zulkifli Hasan menutup kunjungannya dengan nada optimistis. Ia meyakini bahwa dengan asupan makanan yang sehat dan layak, tingkat kebugaran serta fokus belajar siswa di Jombang akan mengalami peningkatan yang signifikan. (aan/msn)

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Harga sembako di Jawa Timur (Jatim) hari ini kembali menunjukkan fluktuatif. Saat ini, harga cabai rawit merah terpantau turun Rp1 ribu, sedangkan untuk komoditas lain seperti cabai besar, daging ayam ras, dan sebagainya tidak terlalu signifikan.

Untuk rata-rata harga beras medium di Jatim masih tergolong stabil, yakni Rp12.921 per kilogram (kg). Kabupaten Jombang masih menduduki rata-rata tertinggi dengan harga Rp13.833 per kg, sementara Kabupaten Lumajang hingga hari ini masih menyediakan beras medium dengan harga paling terjangkau se-Jatim yakni Rp11.700 per kg.

Bagi kalian yang membutuhkan informasi selengkapnya, berikut kami paparkan daftar harga sembako Jatim terbaru yang dirangkum dari laman Siskaperbapo hari ini, Jumat (10/4/2026) pukul 14.24 WIB.

(msn)

MADIUN, BANGSAONLINE.com – Layanan antrean online program Jaminan Kesehatan Nasional memberikan dampak positif bagi para peserta JKN. Semenjak ada layanan ini, kini peserta tidak perlu lagi repot datang lebih awal dan menunggu lama.

Melalui fitur antran online yang tersedia di aplikasi Mobile JKN, peserta dapat mengambil nomor antrean dari rumah, sehingga waktu tunggu jadi lebih terencana, efisien, dan nyaman.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun, Wahyu Dyah Puspitasari, menjelaskan bahwa antrean online merupakan salah satu inovasi layanan yang dihadirkan untuk meningkatkan kenyamanan peserta dalam mengakses layanan kesehatan, baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

“Melalui antrean online, peserta dapat menentukan jadwal pelayanan sesuai kebutuhan. Peserta juga bisa memantau antrean secara real time, sehingga tidak perlu datang terlalu awal dan menunggu lama di fasilitas kesehatan,” kata Ita, Rabu (8/4/2026), di kantornya.

Cara penggunaan fitur ini cukup mudah. Peserta hanya perlu membuka Aplikasi Mobile JKN, memilih menu Pendaftaran Pelayanan, kemudian memilih jenis antrean sesuai faskes. Setelah itu, peserta dapat memilih poli, tanggal kunjungan, serta mengisi keluhan kesehatan.

Setelah proses selesai, nomor antrean dan estimasi waktu pelayanan akan langsung muncul di aplikasi.

“Jika sudah mendapatkan nomor antrean, peserta cukup datang sesuai estimasi waktu yang tertera. Ini tentu membuat proses berobat menjadi lebih praktis dan tidak perlu antre sejak pagi,” jelasnya.

Manfaat antrean online ini juga dirasakan oleh tenaga kesehatan. Petugas RSUD Mantingan Kabupaten Ngawi, Diah Nia, menyebut sistem ini membantu mengurai kepadatan di ruang tunggu.

“Sejak banyak peserta menggunakan antrean online, kondisi ruang tunggu menjadi lebih tertib. Pasien datang sesuai jadwal, sehingga waktu tunggu relatif lebih singkat dan pelayanan bisa lebih optimal,” jelasnya.

Ia pun mengajak masyarakat untuk mulai terbiasa memanfaatkan layanan digital tersebut sebagai bagian dari kemudahan yang telah disediakan dalam Program JKN.

Hal serupa dirasakan oleh Suprapti, peserta JKN yang rutin menjalani pengobatan. Ia mengaku kini tidak perlu lagi datang pagi-pagi hanya untuk mendapatkan nomor antrean.

“Kalau dulu harus datang lebih awal supaya dapat giliran, sekarang cukup daftar dari rumah. Datangnya bisa disesuaikan dengan jadwal, jadi lebih efisien,” katanya.

Menurutnya, kehadiran antrean online membuat proses berobat terasa lebih terencana dan nyaman. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak ragu memanfaatkan berbagai kemudahan layanan JKN, termasuk memastikan status kepesertaan tetap aktif.

“Dengan rutin membayar iuran, kita jadi lebih tenang. Kalau sakit, tidak perlu bingung memikirkan biaya. Jadi, pastikan kepesertaan tetap aktif dan manfaatkan layanan yang sudah ada, salah satunya antrean online,” tutupnya. (*)

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) terus mempercepat proses sertifikasi aset tanah untuk sektor pendidikan dan sosial-keagamaan demi memperkuat kepastian hukum serta mencegah potensi sengketa lahan.

Langkah ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim dan Universitas KH Abdul Chalim (UAC) Mojokerto, yang dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat wakaf serta aset milik Pemprov Jatim, Kamis (9/4/2026).

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa percepatan sertifikasi menjadi hal krusial untuk menghindari penyusutan luas lahan akibat ketidakjelasan batas. Ia menyebutkan, capaian sertifikasi menunjukkan tren peningkatan dari 30 bidang pada Ramadan lalu menjadi 33 bidang saat ini.

“Jika tidak segera disertifikasi dan dipasang patok batas yang jelas, maka berpotensi terjadi pengurangan luas aset karena batasnya bisa bergeser,” kata Khofifah.

Percepatan ini dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota, organisasi keagamaan, hingga perguruan tinggi. Pendekatan tersebut dinilai efektif dalam mempercepat legalisasi aset di berbagai daerah di Jatim.

Khofifah menjelaskan, aset yang disertifikasi mencakup berbagai kategori, mulai dari milik yayasan, pemerintah daerah, hingga badan otonom organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muslimat NU, serta tempat ibadah lintas agama.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Jatim menginisiasi dua program utama, yakni Gerakan Bersama Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) dan Gerakan Bersama Masyarakat Pengumpulan Data Yuridis (Gemapuldadis). Kedua program ini melibatkan dukungan sumber daya manusia, termasuk mahasiswa dan santri dari lingkungan pesantren.

Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah, KH Asep Saifuddin Chalim, menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan sertifikasi tanah, khususnya tanah wakaf untuk pendidikan.

Ia menekankan pentingnya pemasangan batas lahan secara bersama dengan pihak yang berbatasan langsung guna menghindari konflik di kemudian hari.

Menurutnya, banyak tanah yang telah diwakafkan untuk kepentingan pendidikan, baik untuk pesantren maupun sekolah, sehingga perlu memiliki kepastian hukum yang kuat.

Sementara itu, Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Timur, Asep Heri, menyampaikan bahwa sertifikasi tanah untuk pendidikan, tempat ibadah, dan aset pemerintah daerah menjadi prioritas strategis pada 2026.

Ia juga mengumumkan pembentukan Laskar Karoma sebagai satuan tugas percepatan sertifikasi, baik dari sisi fisik maupun yuridis.

Asep menargetkan sebanyak 40 ribu bidang tanah dapat tersertifikasi sepanjang tahun 2026. Hingga saat ini, capaian telah mencapai 574 bidang, meningkat dari sebelumnya 531 bidang.

Selain itu, sekitar 700 ribu bidang tanah masyarakat juga masuk dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), termasuk program redistribusi tanah dan lintas sektoral lainnya. (dev/msn)

MADIUN, BANGSAONLINE.com - Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hadir sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat yang manfaatnya dapat dirasakan secara optimal ketika status kepesertaan selalu aktif.

Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Madiun, Wahyu Dyah Puspitasari, menurut Ita, menjaga keaktifan kepesertaan adalah langkah yang sederhana, namun sangat penting dalam menghadapi risiko kesehatan yang bisa datang kapan saja.

Ia mengingatkan bahwa kedisiplinan dalam membayar iuran sebelum tanggal 10 setiap bulan menjadi kunci utama agar perlindungan tersebut tetap terjaga. Dengan memastikan status kepesertaan aktif, peserta dapat mengakses layanan kesehatan dengan lebih tenang saat dibutuhkan.

“Agar lebih praktis, BPJS Kesehatan menyediakan layanan autodebit yang dapat diakses melalui Aplikasi Mobile JKN. Melalui fitur ini, iuran akan terpotong secara otomatis setiap bulan dari rekening atau saldo yang telah didaftarkan, sehingga peserta dapat menjaga keaktifan kepesertaan dengan lebih mudah,” papar Ita, Rabu (8/4/2026), di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Madiun.

Bagi peserta yang memiliki tunggakan, lanjut Ita, BPJS Kesehatan juga menghadirkan Program Rencana Pembayaran Bertahap (Rehab). Program ini memberikan kemudahan bagi peserta untuk melunasi iuran secara mencicil sesuai kemampuan. Setelah seluruh kewajiban terpenuhi, status kepesertaan dapat kembali aktif sehingga manfaat JKN dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Kemudahan pembayaran iuran juga semakin luas dengan tersedianya hampir satu juta kanal pembayaran. Mulai dari layanan perbankan seperti ATM dan mobile banking, jaringan minimarket, hingga dompet digital, semuanya dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembayaran dengan cepat dan mudah,” bebernya.

Di balik berbagai kemudahan tersebut, terdapat pesan sederhana namun bermakna, yakni menjaga keaktifan kepesertaan JKN merupakan bagian dari upaya menjaga diri dan keluarga. Langkah kecil yang dilakukan secara rutin dapat menghadirkan rasa aman dalam menghadapi berbagai risiko kesehatan.

Hal ini juga dirasakan oleh Debby (34), seorang ibu rumah tangga yang aktif beraktivitas di luar rumah. Ia mengaku pernah mengalami kepanikan saat salah satu anggota keluarganya tiba-tiba sakit di tengah kondisi yang tidak terduga.

“Saya akhirnya sadar bahwa sakit itu memang tidak bisa diprediksi. Sekarang saya selalu mengusahakan membayar iuran sebelum tanggal 10, bahkan sudah memanfaatkan layanan autodebit agar tidak lupa. Di balik rutinitas itu, ada perlindungan besar yang sedang dijaga. Karena pada akhirnya, ketenangan dalam menghadapi risiko kesehatan adalah hal yang tidak ternilai,” ungkapnya. (*)

JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Kecelakaan maut yang melibatkan dua kendaraan besar terjadi di ruas Tol Jombang-Mojokerto (Jomo) KM 698+800 Jalur A, pada Jumat (10/4/26) sekitar pukul 07.10 WIB.

Tragedi ini mengakibatkan seorang sopir ekspedisi Muhamad Diki Padeva (26), warga Nglegok, Kabupaten Blitar dan kernetnya yang belum diketahui identitasnya tewas seketika di lokasi kejadian. Sementara, Ahmad Taufik (35), Sopir Dump Truk, dilaporkan dalam kondisi selamat tanpa luka serius.

Berdasarkan data di lapangan, kecelakaan bermula saat truk Colt Diesel bernopol N 8273 EA, yang membawa paket kiriman melaju dari Jakarta menuju Surabaya. Sesampainya di titik kejadian, truk tersebut menghantam bagian belakang Dump Truk bernopol KT 8985 DO, yang mengangkut bahan keramik.

Kanit PJR Jatim III, AKP Sudirman, mengungkapkan bahwa hilangnya konsentrasi pengemudi disinyalir menjadi penyebab utama kecelakaan ini.

"Analisis sementara menunjukkan bahwa sopir truk paket dalam kondisi mengantuk. Akibatnya, kendaraan kehilangan kendali dan menabrak truk di depannya dengan sangat keras," jelas AKP Sudirman.

Kerasnya benturan membuat bagian kabin truk ekspedisi hancur tidak berbentuk. Kerusakan parah pada armada pengangkut paket tersebut ditaksir menimbulkan kerugian materiil hingga Rp45 juta.

Petugas kepolisian dari PJR Jatim III bersama pihak pengelola jalan tol bergerak cepat mengevakuasi jenazah kedua korban ke rumah sakit terdekat. Kendaraan yang ringsek juga segera ditepikan agar tidak memicu kemacetan, mengingat arus lalu lintas di Tol Jomo saat itu sedang lancar.

Menanggapi kejadian ini, AKP Sudirman memberikan peringatan keras bagi para pengemudi jarak jauh untuk tidak meremehkan rasa kantuk.

"Kami sangat menghimbau pengguna jalan tol untuk beristirahat di rest area jika merasa lelah. Jangan memaksakan diri, karena keselamatan adalah yang utama," tutupnya. (aan/msn)

GRESIK, BANGSAONLINE.com – Kepala Inspektorat Pemkab Gresik, Achmad Hadi, menyampaikan saat ini tim inspektorat sedang dalam proses klarifikasi dan pemeriksaan terhadap pihak penjual SK PNS palsu.

Dalam hal ini, Inspektorat Gresik telah membentuk tim khusus untuk mengusut kasus dugaan jual beli SK PNS dan PPPK palsu untuk menjadi pegawai di Pemkab Gresik.

“Sudah dua hari ini tim inspektorat sedang melakukan pemeriksaan. Secepatnya dalam minggu depan bisa terkonfirmasi atas kondisi dan penanganan atas permasalahan tersebut,” kata Achmad Hadi kepada BANGSAONLINE.com, Jumat (10/4/2026).

Kabarnya, sudah ada puluhan korban dan mereka telah setor uang ke pelaku antara Rp70 hingga Rp150 juta.

Saat ini, tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sedang pengumpulan dan analisis data. Mengumpulkan informasi atas kondisi yang dibutuhkan untuk penanganan secara komprehensif, baik kebijakan internal maupun eksternal.

“Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi kejadian berulang ke depan yang merugikan Pemkab Gresik,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo, menyampaikan telah memanggil para korban untuk identifikasi dan verifikasi.

Dari hasil verifikasi awal yang dilakukan BKPSDM, ditemukan sejumlah kejanggalan terhadap SK PNS dan PPPK yang diterima para korban, mulai dari ketidaksesuaian alur administrasi, format dokumen, hingga mekanisme penempatan para korban di sejumlah instansi di lingkungan Pemkab Gresik.

Dalam dokumen yang dibawa para korban disebutkan, mereka ditempatkan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) antara lain, Bagian Humas Setdakab, Bagian Organisasi Setdakab, Bagian Umum Setdakab, Dinas Sosial hingga kecamatan.

“Saat ini tim Inspektorat tengah menelusurinya,” ucapnya.

Saat disinggung apakah benar kabar yang beredar bahwa kasus ini diduga melibatkan mantan PNS dan PNS aktif? Agung enggan berkomentar.

Ia hanya memastikan semua informasi yang masuk akan didalami oleh BKPSDM dan tim Inspektorat.

“Info-info yang masuk.sebagai bahan kami untuk penanganan kasus ini,” pungkas Agung. (hud/msn)

MAGETAN, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten Magetan bergerak cepat menyikapi keluhan masyarakat terkait aroma tidak sedap yang ditimbulkan oleh aktivitas rumah potong ayam (RPA) di Desa Ngariboyo.

Tim gabungan yang terdiri dari Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) serta Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan (DLHP) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi usaha pada Kamis (9/4/2026).

Langkah proaktif ini diambil untuk memastikan operasional usaha tetap berjalan beriringan dengan kenyamanan lingkungan pemukiman sekitar.

Perwakilan Disnakan Magetan, Syaiful Rohman, menegaskan bahwa pemerintah daerah sangat mendukung iklim investasi dan usaha peternakan. Namun, ia menekankan kepatuhan terhadap aturan lingkungan adalah hal yang mutlak.

"Kami turun langsung untuk memantau situasi di lapangan. Prinsipnya, usaha silakan berjalan karena kami membuka peluang besar bagi peternak, namun jangan sampai merugikan warga kanan-kiri," ujar Syaiful saat ditemui di lokasi peninjauan.

Berdasarkan hasil mediasi, pelaku usaha telah menyatakan komitmennya untuk melakukan pembenahan sesuai instruksi dinas. Syaiful menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan berkelanjutan guna memastikan perbaikan limbah berjalan efektif.

Di sisi teknis lingkungan, Perwakilan DLHP Magetan, Restu Aryadi, mengungkapkan bahwa fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebenarnya sudah tersedia di lokasi. Hanya saja, sarana tersebut memerlukan optimalisasi karena faktor usia.

"Kami menyarankan adanya maintenance atau perawatan ulang pada IPAL. Selain itu, karena kendala ketiadaan saluran irigasi untuk pembuangan, kami arahkan pelaku usaha membangun sistem peresapan yang lebih memadai," jelas Restu.

Lebih lanjut, DLHP mewajibkan pelaku usaha melakukan uji laboratorium secara periodik. Hal ini bertujuan untuk memastikan air limbah yang dihasilkan telah memenuhi baku mutu sebelum dilepaskan ke lingkungan.

Sementara itu, Pj Kepala Desa Ngariboyo, Sukadi, mengaku pihaknya baru mengetahui adanya keluhan ini setelah tim kabupaten turun ke lapangan. Menurutnya, selama ini belum ada laporan resmi dari warga di tingkat RT maupun desa.

"Meskipun belum ada aduan langsung ke desa, setiap permasalahan yang muncul di masyarakat wajib kita tindak lanjuti. Kami bersyukur pemilik usaha kooperatif dan bersedia melakukan pembenahan," kata Sukadi.

Melalui upaya ini, Pemkab Magetan berharap ada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor peternakan dengan kelestarian lingkungan dan harmoni sosial di tengah masyarakat. (ton/sof)

BANGSAONLINE.com - PT Pertamina Patra Niaga meningkatkan layanan dan kenyamanan di 1.802 SPBU melalui program Retail Make Over.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyebut program ini sebagai langkah strategis menghadirkan pengalaman terbaik bagi pelanggan dari sisi fasilitas, kenyamanan, dan standar pelayanan.

“Hingga saat ini, kami telah melakukan Retail Make Over di 1.802 SPBU, yang tersebar di berbagai wilayah operasional,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Roberth merinci sebaran SPBU yang telah ditingkatkan meliputi Sumatera Bagian Utara 211 unit, Sumatera Bagian Selatan 194 unit, Jawa Bagian Barat 558 unit, Jawa Tengah 208 unit, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara 295 unit, Kalimantan 118 unit, Sulawesi 165 unit, serta Papua dan Maluku 53 unit.

Program dimaksud mencakup pembaruan tampilan fisik SPBU, penataan area pengisian lebih modern, peningkatan fasilitas pendukung seperti area tunggu, kebersihan toilet, pencahayaan, hingga digitalisasi pembayaran. Standar pelayanan operator juga ditingkatkan agar lebih ramah dan profesional.

“Program Retail Make Over ini merupakan wujud nyata komitmen kami dalam meningkatkan kualitas layanan di SPBU Pertamina. Kami ingin memastikan setiap pelanggan mendapatkan pengalaman terbaik, mulai dari kemudahan akses, kenyamanan fasilitas, hingga pelayanan yang prima,” kata Roberth.

Pertamina Patra Niaga berharap transformasi ini memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung mobilitas energi nasional dengan standar layanan yang lebih baik. Ke depan, program akan dilanjutkan secara bertahap di berbagai wilayah agar seluruh SPBU memenuhi ekspektasi pelanggan. (rom)

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kebijakan pembatasan layanan publik bagi penunggak nafkah di Surabaya kini tak lagi sekadar aturan. Sistem digital terintegrasi mulai aktif memantau dan mengejar warga yang belum menunaikan kewajibannya pascaperceraian.

Data terbaru menunjukkan, sebanyak 8.178 warga tercatat memiliki tunggakan nafkah anak maupun mantan istri. Seluruhnya kini berada dalam pengawasan sistem yang menghubungkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan Pengadilan Agama.

Melalui integrasi tersebut, setiap putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) langsung terkoneksi dengan sistem administrasi kependudukan. Dampaknya, kewajiban nafkah kini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga memiliki konsekuensi administratif yang dirasakan langsung oleh warga.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Surabaya, Irvan Wahyudrajad, menjelaskan bahwa sistem akan otomatis mendeteksi dan menandai warga yang belum menjalankan amar putusan pengadilan.

“Begitu ada kewajiban yang belum dipenuhi, sistem akan memberikan notifikasi. Layanan administrasi tidak dapat diproses hingga kewajiban tersebut diselesaikan,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).

Notifikasi tersebut muncul saat warga mengakses layanan administrasi, termasuk pengurusan dokumen kependudukan. Dengan mekanisme ini, dorongan kepatuhan tidak lagi bersifat imbauan, melainkan terintegrasi langsung dalam sistem pelayanan publik.

Irvan menegaskan, pembatasan hanya berlaku bagi putusan yang telah inkrah, sehingga seluruh proses berjalan berdasarkan data resmi yang memiliki kekuatan hukum.

“Jika kewajiban sudah dipenuhi dan ada konfirmasi dari Pengadilan Agama, sistem akan terbuka kembali secara otomatis,” jelasnya.

Pemkot Surabaya juga memastikan pembaruan data dilakukan secara berkala guna menjaga akurasi dan mencegah kesalahan dalam penerapan kebijakan.

Melalui sistem ini, Pemkot Surabaya tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga mengubah pola pengawasan kewajiban pascaperceraian, dari yang sebelumnya pasif menjadi aktif, berbasis data, dan berdampak langsung.

“Setiap ada laporan dari Pengadilan Agama, sistem kami akan menyesuaikan. Status pembatasan ini bersifat sementara dan akan dicabut setelah kewajiban diselesaikan,” pungkasnya.

Untuk memastikan transparansi, masyarakat dapat melakukan pengecekan status layanan administrasi kependudukan secara mandiri melalui laman resmi Pemkot Surabaya. Melalui kanal tersebut, warga dapat mengetahui apakah status layanan administrasinya aktif atau terdapat penyesuaian. (ari/rev)

BANGSAONLINE.com - BMKG menyebut kondisi iklim global berpotensi berkembang menuju fenomena El Nino lemah hingga moderat pada semester kedua tahun ini dengan peluang 50-80 persen. Situasi itu meningkatkan risiko kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengatakan bahwa El Nino Southern Oscillation (ENSO) saat ini masih berada pada fase netral. Namun, indikasi penguatan menuju El Nino perlu diwaspadai karena dapat memperparah musim kemarau.

“Perlu dipahami bahwa kemarau dan El Nino adalah dua fenomena berbeda. Kemarau merupakan siklus klimatologis, namun jika terjadi bersamaan dengan El Nino, curah hujan akan jauh berkurang dan kondisi menjadi lebih kering,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

BMKG menilai, musim kemarau 2026 berpotensi datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang, dengan kondisi iklim secara umum lebih kering dibandingkan normal. ENSO merupakan fenomena iklim global yang memengaruhi pola cuaca dunia, di mana El Nino biasanya menyebabkan berkurangnya curah hujan dan meningkatkan risiko kekeringan.

BMKG mencatat hingga awal April 2026 terdapat 1.601 titik panas di Indonesia, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. 

Potensi karhutla diperkirakan meningkat di Riau pada Juni, meluas ke Jambi dan Sumatera Selatan, lalu berlanjut ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan pada Juli–Agustus.

Sebagai langkah mitigasi, BMKG memperkuat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan metode pembasahan lahan gambut. 

“Ketika tinggi muka air tanah di lahan gambut mulai menurun, BMKG segera melakukan modifikasi cuaca untuk menjaga kelembapan tanah agar tidak mudah terbakar,” kata Faisal.

Ia mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, untuk mengantisipasi peningkatan risiko karhutla seiring perkembangan iklim tersebut. (rom)

PASURUAN, BANGSAONLINE.com – Komitmen Pemerintah Kota Pasuruan dalam menjaga kebugaran para pegawainya ditunjukkan melalui aksi nyata di lapangan. Wali Kota Pasuruan, H. Adi Wibowo (Mas Adi), bersama jajaran Forkopimda melakukan monitoring langsung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar serentak di sejumlah titik, Kamis (9/4/2026).

Layanan kesehatan yang dilakukan secara on the spot ini menyasar para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Fasilitas yang disediakan pun tergolong lengkap, mulai dari pemeriksaan laboratorium, kesehatan gigi dan mulut, hingga pemeriksaan deteksi dini kesehatan jantung.

Rangkaian peninjauan dimulai dari Puskesmas Kandang Sapi, kemudian berlanjut ke Kantor Kecamatan Panggungrejo, dan berakhir di Gedung Grudo (eks kantin). Dalam agenda tersebut, Mas Adi didampingi oleh wakil wali kota, sekretaris daerah, kapolres, serta dandim setempat.

Mas Adi menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan langkah konkret daerah dalam menyukseskan program strategis nasional di sektor kesehatan.

“Alhamdulillah, hari ini kita bersama Forkopimda, Pak Wakil Wali Kota, Kapolres, Dandim, Sekda, dan seluruh OPD yang mendampingi, melaksanakan monitoring pemeriksaan kesehatan gratis. Ini adalah bagian dari komitmen kita untuk mendukung program prioritas nasional,” ujar Mas Adi kepada awak media.

Lebih lanjut, Wali Kota Adi menjelaskan bahwa pemeriksaan rutin seperti ini sangat krusial sebagai upaya mitigasi risiko kesehatan bagi masyarakat dan aparatur pemerintah. Baginya, pembangunan sebuah kota tidak hanya diukur dari angka ekonomi, tetapi juga dari kualitas kesehatan warganya.

“Harapannya, selain kesejahteraan ekonomi meningkat, kesehatan masyarakat juga semakin terjaga,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, Pemkot Pasuruan berharap para pegawai dapat menjalankan tugas pelayanan publik dengan kondisi tubuh yang prima, sekaligus memberikan contoh bagi masyarakat luas akan pentingnya deteksi dini kesehatan. (par/rev)

BANGSAONLINE.com - Pertamina memfasilitasi sebanyak 1.346 sertifikasi UMKM sepanjang Januari-Maret 2026. Langkah tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat daya saing, sekaligus membuka akses pasar UMKM ke ritel modern.

VP Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menjelaskan program sertifikasi mencakup nomor induk berusaha (NIB), halal, hak kekayaan intelektual, serta surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

“Program ini sebagai bagian dari komitmen Pertamina dalam mendorong pemerataan ekonomi berbasis UMKM, sekaligus memperkuat fondasi bisnis UMKM agar lebih siap menembus pasar yang lebih luas, termasuk bersaing di ekosistem industri yang semakin kompetitif,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Ditegaskan pula bahwa sertifikasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pasar terhadap produk UMKM. 

“Pertamina berkomitmen terus mendorong UMKM naik kelas melalui pendampingan yang komprehensif, termasuk fasilitasi sertifikasi. Sertifikasi bukan hanya formalitas, tetapi menjadi pintu masuk bagi UMKM untuk memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing, serta menjawab kebutuhan konsumen yang semakin selektif,” paparnya.

Salah satu UMKM yang berhasil naik kelas adalah Inovasi Mitra Sudjarwo (brand MiniesQ) asal Tangerang Selatan. Usaha makanan sehat ini memperoleh sertifikat halal untuk produk unggulan berupa healthy cookies, brownies, dan oat-based snacks.

Pendiri MiniesQ, Minie Sudjarwo, menyebut sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan pasar dan membuka peluang kerja sama dengan 20 minimarket serta satu supermarket di Jakarta. 

“Kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat menjadi peluang sekaligus tantangan. Kami ingin menghadirkan produk yang sehat, praktis, dan tetap enak dinikmati,” ucapnya.

Baron menambahkan keberhasilan UMKM tersebut menunjukkan sertifikasi bukan sekadar administratif, melainkan kunci memperluas akses pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

“Pertamina berkomitmen mewujudkan pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari penciptaan nilai bersama (creating shared value) berkelanjutan bagi masyarakat,” tuturnya. (rom)

GRESIK, BANGSAONLINE.com – Tabir gelap di balik munculnya belasan warga yang membawa SK PNS dan PPPK palsu ke Pemkab Gresik mulai terkuak. Berdasarkan informasi yang dihimpun, para korban diduga telah menyetorkan uang dalam jumlah fantastis kepada oknum pelaku berinisial A demi mendapatkan status sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Terduga pelaku A dikabarkan merupakan mantan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Gresik yang sudah lama dipecat karena terlibat dalam kasus serupa. Modus yang digunakan adalah menjanjikan kelulusan tanpa prosedur resmi dengan imbalan uang bervariasi antara Rp70 juta hingga Rp150 juta.

Para korban yang telah membayar ini kemudian menerima dokumen palsu yang menempatkan mereka di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari Bagian Humas, Bagian Organisasi, Bagian Umum, hingga Dinas Sosial dan kantor kecamatan.

Merespons situasi ini, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bergerak cepat. Pada Kamis (9/4/2026), BKPSDM mengundang para korban untuk memberikan pendampingan sekaligus memfasilitasi pelaporan kepada pihak kepolisian.

Kepala BKPSDM Kabupaten Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo, menegaskan bahwa sistem rekrutmen ASN saat ini sepenuhnya terintegrasi secara nasional dan tidak bisa diintervensi oleh oknum mana pun.

"Seluruh proses pendaftaran dan seleksi ASN dilakukan secara resmi melalui portal SSCASN milik BKN. Di luar mekanisme tersebut dapat dipastikan tidak resmi,” tegas Agung dalam keterangannya.

Agung juga membeberkan fakta penting bahwa untuk tahun anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Gresik sebenarnya tidak membuka rekrutmen CPNS. Hal ini menunjukkan bahwa janji-janji yang diberikan pelaku sepenuhnya adalah kebohongan.

Pihak BKPSDM kini fokus memberikan edukasi agar masyarakat lebih waspada dan selalu memverifikasi informasi kepegawaian melalui kanal resmi.

"Kami menyediakan kanal resmi untuk pengecekan keabsahan NIP melalui website BKPSDM. Jangan mudah percaya pada oknum yang menjanjikan kelulusan ASN di luar prosedur resmi," pungkasnya. (hud/rev)

GRESIK,BANGSAONLINE.com - Direktur YLBH Fajar Trilaksana, Andi Fajar Yulianto menyoroti perjuangan perempuan dalam menghadapi kekerasan, khususnya dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Menurutnya, penegakan kasus KDRT menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Sebab, tingginya angka kasus KDRT belum berbanding lurus dengan penegakan hukum.

Menurut Fajar, inspirasi RA Kartini, sebagai tokoh emansipasi wanita patut menjadi teladan dalam perjuangan menempuh keadilan bagi wanita.

"Berbicara soal perjuangan Perempuan dalam meraih posisi keadilan tentu tidak bisa hilang dalam benak bangsa Indonesia. RA Kartini saat zamannya harus diakui bahwa perjuangan perempuan dalam menghadapi kekerasan masih jauh dari harapan," kata Fajar, Kamis (9/4/2026)

Dalam catatan siaran Pers (6/3/2026) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan terbaca sepanjang tahun 2025, tercatat 376.529 kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP).

Angka ini sangatalah memprihatinkan adanya peningkatan hingga 14,07% dari jumlah kasus di tahun 2024. Angka tersebut didapat dari inventarisasi pengaduan ke Komnas Perempuan, serta data perkara yang masuk baik pidana maupun dampak dari hubungan konflik perkawinan yang ada di Badan Peradilan Agama Republik Indonesia (Badilag RI).

Fajar mengungkapkan, peringatan Hari Kartini bukan hanya seremonial simbolis belaka. Tetapi, teladan yang harus diterapkan untuk mengangkat hak-hak perempuan dan kesetaraan gender.

Selain itu, lanjut Fajar, nilai luhur dalam semangat perjuangan RA Kartini harus tetap hidup untuk memperjuangkan perempuan korban KDRT.

"Namun sayangnya peringatan tahunan belum mampu dan bahkan belum relevan berdampak positif jika disandingkan dengan penegakan hukum terhadap KDRT," cetusnya.

Ia pun menyoroti tantangan proses penegakan hukum kassus kekerasan pada wanita.

Seperti kurangnya kesadaran akan hak-hak perempuan, kurangnya dukungan bagi korban, saksi dan lemahnya implementasi hukum.

"Di sana sini masih timbul pula oknum penegak hukum yang masih dapat di intervensi oleh beberapa kepentingan dan perempuan masih saja belum mampu mendapatkan keadilan yang diperjuangkan dan akhirnya harus tetap rela sebagai korban tanpa jaminan perlindungan hukum yang diharapkan," bebernya.

Fajar pun menjelaskan empat hal yang dapat memperkuat penegakan hukum kasus kekerasan terhadap wanita.

Pertama, meningkatkan kesadaran akan hak-hak perempuan dan peningkatan kewajiban negara dalam melindungi korban kekerasan.

Kedua, Keharusan membangun jaringan dukungan bagi jaminan korban kekerasan, termasuk keluarga, teman, dan para penggiat hukum, serta komunitas perempuan.

Ketiga, peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan dengan keperpihakan keadilan proposional bagi perempuan.

Keempat, Optimalisasi digital sebagai suport media strategis sebagai akses informasi pengetahuan hukum, penyuluhan hukum , platform digital sebagai penanggulangan KDRT dan digital sebagai akses pengaduan cepat terhadap kebutuhan korban yang harus terkoneksi dengan Komnas perempuan serta penegak hukum.

Keempat hal tersebut menurutnya, dapat menguatkan penegakan hukum yang efektif serta memanfaatkan digitalisasi untuk mencapai keadilan.

"Kiranya kita dapat melanjutkan perjuangan semangat RA Kartini dalam melindungi perempuan dari kekerasan, mendapat hak hak hukum perempuan dan mencapai kesetaraan gender tanpa mengurangi tanggungjawab peran dan nilai nilai keperempuan sesuai maksud yang ditentukan oleh Allah," pungkasnya. (hud/van) 

BANGSAONLINE.com - Pemerintah tengah mengkaji skema penyelenggaraan ibadah haji tanpa antrean, dengan tetap memastikan perlindungan bagi jutaan calon haji yang telah lama menunggu.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan.

“Sekarang Presiden berkeinginan supaya dipikirkan bagaimana caranya haji tidak ngantre. Jadi, haji yang tidak ngantre. Nah itu yang sedang kami formulasikan,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Ia menjelaskan, antrean panjang haji di Indonesia terjadi karena pengelolaan keuangan haji membuat jumlah pendaftar terus meningkat, sementara kuota terbatas. 

“Semakin banyak itu (pendaftar) semakin lama ngantre,” tuturnya.

Sebagai perbandingan, Dahnil menyebut Malaysia memiliki sistem tabung haji yang juga menimbulkan antrean panjang, sementara di India antrean tidak sepanjang di Indonesia.

Pemerintah kini mengkaji kemungkinan penerapan model lebih fleksibel, menyerupai sistem pembelian tiket langsung sesuai kuota dari Arab Saudi. 

“Jadi kita dikasih kuota oleh Arab Saudi 200 ribu. Nah kemudian itu kita tetapkan harganya berapa. Kemudian nanti nggak perlu ngantre. Jadi masing-masing langsung pesan siapa yang dapat, itu yang berangkat,” urai Dahnil.

Kendati demikian, ia menegaskan perlindungan bagi jamaah yang sudah masuk daftar tunggu tetap menjadi prioritas. 

“Kan, ada yang ngantre sekarang mau naik haji itu 5,7 juta orang. Nah bagaimana perlindungan terhadap mereka?,” katanya.

Ia menambahkan, wacana ini masih terus digodok agar keinginan Presiden terkait haji tanpa antrean dapat terwujud. 

“Nanti mungkin akan saya jelaskan keterangannya, modelnya seperti apa. Tapi ini bukan keputusan, ini sedang kita godok terus-menerus,” pungkasnya. (msn/rom)

BANGSAONLINE.com - BNPB memastikan sebanyak 15 warga mengalami luka-luka dan sekitar 100 warga dievakuasi akibat gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyatakan  data tersebut berdasarkan laporan sementara hingga Kamis (9/4/2026) pukul 11.00 siang, atas dampak gempa di Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur.

“Sebanyak lima orang warga mengalami luka berat dan 10 orang warga luka ringan, sedangkan total populasi terdampak sebanyak 100 kepala keluarga,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tim gabungan, termasuk BPBD Flores Timur, telah berada di lokasi untuk penanganan darurat berupa pendataan, pemantauan dampak gempa, pendirian tenda pengungsian, serta penyaluran bantuan. BNPB memastikan pendampingan agar penanganan berjalan cepat dan tepat.

Abdul mengimbau masyarakat tetap tenang, mencari tempat terbuka jika gempa kembali terjadi, serta mengikuti arahan resmi petugas.

Sebelumnya, BMKG melaporkan gempa berkekuatan magnitudo 4,7 terjadi Rabu (8/4/2026) dini hari, berpusat di darat pada kedalaman 5 km, sekitar 21 km tenggara Larantuka. Guncangan dirasakan warga selama 2-4 detik.

BMKG mencatat hingga Kamis pagi pukul 06.40 WITA terdapat 48 gempa susulan yang masih dirasakan warga di pesisir Pulau Adonara. (rom)

BANGSAONLINE.com - Dalam rangka memperluas ketersediaan internet cepat dan meningkatkan kualitas layanan seluler agar tersedia hingga ke daerahh, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengumumkan persiapan seleksi frekuensi radio 700 MHz dan 2.6 GHz pada tahun ini.

"Pelaksanaan seleksi pita frekuensi radio yang dijadwalkan pada tahun 2026 ini bertujuan untuk memberikan tambahan spektrum frekuensi radio yang dapat dioptimalkan oleh para penyelenggara jaringan bergerak seluler," tulis pernyataan resmi dari Kemkomdigi yang dikutip pada Kamis (9/4/2026).

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, telah menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 175 Tahun 2026 tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 2,6 GHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2026 untuk mendukung pelaksanaan seleksi ini.

Lalu, proses persiapan dan pelaksanaan seleksi akan dilaksanakan oleh Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 2,6 GHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2026 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 176 Tahun 2026.

Adapun pita Frekuensi Radio 700 MHz yang bakal dilelang merupakan pita frekuensi radio low-band yang dikenal sebagai hasil digital dividend. Pita frekuensi ini dihasilkan setelah selesainya migrasi siaran televisi analog (Analog Switch Off/ASO) yang beralih menjadi TV digital.

Frekuensi radio tersebut memiliki keunggulan pada cakupan sinyal yang sangat luas dan kemampuan menembus hambatan fisik yang solid seperti bangunan sehingga mampu memperbaiki kualitas sinyal seluler yang masih relatif lemah, baik di kondisi outdoor maupun indoor.

Karakteristik itu menjadikannya tulang punggung utama untuk memperluas jangkauan akses internet mobile broadband ke seluas-luasnya wilayah Indonesia.

Kemudin, ada pita Frekuensi Radio 2,6 GHz, posisinya adalah mid-band yang sangat ideal untuk menopang kapasitas saluran dan kecepatan transmisi data skala besar seperti teknologi 5G.

Pita frekuensi radio ini difokuskan untuk mengakomodasi kepadatan lalu lintas data yang tinggi di wilayah perkotaan serta menghadirkan pengalaman internet seluler berkecepatan tinggi yang lebih stabil.

Kemkomdigi mengundang seluruh pemangku kepentingan, pelaku industri telekomunikasi, dan masyarakat luas untuk terus mendukung langkah strategis pemerintah dalam melaksanakan optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dengan harapan dapat memberi manfaat bagi masyarakat khususnya bagi kemajuan ekonomi digital Indonesia.

"Kementerian Komunikasi dan Digital senantiasa mengedepankan asas transparansi, kepastian hukum, dan akuntabilitas pada setiap tahapan di dalam proses seleksi ini," demikian keterangan dari Kemkomdigi. (rom)

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Nasib apes menimpa Kusnarto (65), seorang kakek asal Kelurahan Ronggomulyo, Kabupaten Tuban. Pasalnya, ia tertabrak motor saat hendak ikut antre beli LPG 3 kilogram di Jalan Brawijaya, Kelurahan Kebonsari, Kabupaten Tuban.

Peristiwa laka lantas maut tersebut terekam CCTV milik warga setempat hingga video itu viral di media sosial (medsos) serta mendapatkan respons dari warganet.

Kanit Laka lantas Polres Tuban Iptu, Eko Sulistiyono, mengonfirmasi bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Brawijaya, Kelurahan Kebonsari, Kabupaten Tuban, pada Selasa (7/4/2026) sekitar pukul 17.00 WIB. Seorang warga yang hendak mengantre elpiji 3 kilogram tertabrak sepeda motor saat menyeberang jalan.

"Berdasarkan rekaman CCTV yang beredar, insiden bermula saat korban berjalan kaki menyeberang dari arah timur ke barat. Pada saat bersamaan, dari arah utara ke selatan melaju sepeda motor yang dikendarai Moh. Devon Ari Arta (26), seorang pengemudi ojek online," beber Eko, Kamis (9/4/2026).

Menurut Eko, kecelakaan tersebut diduga akibat pengendara sepeda motor hendak mendahului mobil di depannya, sehingga tidak melihat orang yang akan menyeberang. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, tabrakan pun tak terhindarkan antara pengendara motor dan pejalan kaki yang sedang menyeberang.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka ringan. Sementara kendaraan sepeda motor diamankan ke Mapolres Tuban sebagai barang bukti. Namun, usai dilakukan mediasi, kedua pihak sepakat menyelesaikan peristiwa tersebut secara kekeluargaan.

"Kami juga memfasilitasi proses mediasi antara korban dan pengendara. Dan kata sepakat untuk berdamai," paparnya.

Sementara itu, Satlantas Polres Tuban mengimbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati saat berada di jalan raya, baik sebagai pengendara maupun pejalan kaki.

"Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dinilai penting guna mencegah terjadinya kecelakaan serupa. Intinya harus sadar diri dalam mematuhi aturan lalu lintas, biar semua selamat," tutupnya. (wan/rev)

BANGSAONLINE.com - KPK memanggil 9 orang dari BPH atau biro penyelenggara haji di Jawa Timur dan Jakarta untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Budi Prasetyo selaku Juru Bicara KPK mengatakan bahwa pihaknya memanggil 4 saksi di Jawa Timur, dan 5 lainnya di Jakarta.

“Pemeriksaan bertempat di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, dan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” ujarnya kepada awak media, Kamis (9/4/2026).

Dijelaskan pula bahwa 4 saksi yang dipanggil di Jatim yakni AM selaku Manajer Operasional PT Amsa Nur Indah Mandiri, HS selaku Direktur Keuangan PT Bumi Nata Wisata Tours and Travel, HMA selaku Manajer Visa PT Faroq Sulaiman Al Fatah, dan AKU selaku Direktur PT Tiga Cahaya Utama.

Sedangkan 5 saksi yang dipanggil di Jakarta adalah NUR selaku Manajer Haji dan Umrah PT Arfina Margi Wisata, KRI selaku Staf Divisi Haji PT Arofah Satya Prakasa, SA selaku Staf Operasional Haji PT Arston Pesona Indonesia Tour, KZA selaku Pengurus PT Baitulloh Kota Intan Wisata, serta AAB selaku Direktur PT Balubaid Ikhwan. 

KPK sebelumnya memulai penyidikan kasus korupsi kuota haji pada 9 Agustus 2025. Pada 9 Januari 2026, KPK menetapkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka.

Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diterima KPK pada 27 Februari 2026 menunjukkan kerugian negara mencapai Rp622 miliar. KPK kemudian menahan Yaqut pada 12 Maret 2026 dan Ishfah pada 17 Maret 2026.

Setelah sempat menjalani tahanan rumah, Yaqut kembali ditahan di Rutan KPK pada 24 Maret 2026. Pada 30 Maret 2026, KPK menetapkan 2 tersangka baru, yakni Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham, dan Ketua Umum Kesthuri, Asrul Azis Taba. (rom)

LUMAJANG, BANGSAONLINE.com - Pos pengamatan Gunung Api (PPGA) Semeru, melaporkan Gunung Semeru meletuskan awan panas dengan amplitudo maksimal 22 millimeter. Erupsi tersebut, disertai dengan asap setinggi 2.500 meter di atas puncak kawah Gunung Semeru.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang, Isnugroho mengatakan, awan panas tersebut terekam mulai pukul 17.35 WIB dan mengarah ke Besuk Kobokan.

"Terjadi APG jarak luncur 2,5 kilometer mengarah ke Besuk Kobokan," kata Isnugroho

Ia menyatakan, saat ini awan panas sudah berhenti pada jarak 2,5 kilometer dai puncak kawah dan tidak ada dampak yang terjadi akibat luncuran awan panas itu.

Namun, menyebabkan tumpukan material di lereng Gunung Semeru semakin banyak dan berimbas saat hujan dengan intensitas tinggi, material pasir dan batu akan terbawa banjir lahar hujan Gunung Semeru.

"Saat ini di Gunung Semeru kerap terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi," ujar Isnugoroho.

Isnugroho menyebut, bahaya dari banjir itu, bisa membahayakan warga sekitar aliran sungai yang berhulu ke Gunung Semeru.

BPBD kini mempersiapkan tim reaksi cepat (TRC) untuk mengamankan apabila terdapat luncuran awan panas dan mendekati kawasan permukiman di radius 8 kilometer dari puncak kawah.

Isnugroho juga mengimbau warga di sekitar lereng Semeru, agar tetap tenang dan menjaga kewaspadaannya sambil memantau perkembangan informasi dari petugas pos pantau Gunung Semeru. (rif)

KOTA MALANG,BANGSAONLINE.com - Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) Jawa Timur resmi dilantik dan diminta berperan aktif mengawasi ribuan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

JEMBER,BANGSAONLINE.com - Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Jember menyiapkan langkah revitalisasi pasar tradisional dengan fokus pada perbaikan sarana prasarana dan sistem pengelolaan.

Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Jember, Wiwik Supartiwi menjelaskan, pembenahan fisik pasar menjadi prioritas guna meningkatkan kenyamanan serta daya tarik pengunjung.

“Dua hal yang dimaksud revitalisasi itu ada revitalisasi dari sisi sarpras, tapi ada juga revitalisasi dari sisi pengelolaannya,” ujar Wiwik.

Ia menambahkan, peningkatan target pendapatan daerah diharapkan berdampak pada penguatan anggaran untuk perbaikan pasar yang kondisinya sudah tidak layak.

“Kalau nanti ada peningkatan target pendapatan, itu artinya ada pengembalian anggaran untuk melakukan perbaikan-perbaikan sarana prasarana bagi pasar yang mungkin sudah saatnya atau tidak layak dihuni,” katanya.

Menurutnya, perbaikan tersebut akan membuat kios yang sebelumnya kurang layak menjadi lebih fungsional dan mampu menarik minat masyarakat untuk bertransaksi.

“Salah satunya yang kita dorong pada tahun 2026 ini adalah revitalisasi Pasar Tanjung yang diusulkan ke Kementerian PU, supaya menjadi pasar tradisional yang modern, aman, dan nyaman,” ungkapnya.

Selain aspek fisik, Pemkab Jember juga mendorong inovasi dalam pengelolaan pasar agar lebih kompetitif di era digital.

“Kemudian yang kedua dari sisi pengelolaan, harapannya ada inovasi supaya pasar-pasar tersebut menarik konsumen datang ke sana,” jelas Wiwik.

Ia mencontohkan sejumlah langkah yang akan dilakukan, seperti pelatihan pedagang berbasis digital hingga penerapan sistem pembayaran non-tunai.

“Melatih pedagang dengan pelatihan online di era digitalisasi, kemudian cara pembayaran yang tadinya manual menjadi digital atau cashless, sehingga pendapatan tidak banyak yang bocor,” ujarnya.

Wiwik menambahkan, optimalisasi pasar juga memerlukan dukungan regulasi dari berbagai pihak agar program berjalan efektif.

“Itu yang diharapkan dari masukan-masukan, sehingga kita perlu dukungan regulasi dari berbagai pihak,” katanya.

Terkait kondisi beberapa pasar yang mulai sepi atau tidak terisi, pihaknya tengah menyiapkan konsep revitalisasi berbasis tema atau ikon tertentu.

“Yang tidak dihuni itu harus dibuat menarik, baik dari fasilitas maupun konsep transaksi, misalnya pasar tersebut punya ikon tertentu,” jelasnya.

Sebagai contoh, konsep baru dapat diterapkan di pasar tertentu untuk menghidupkan kembali aktivitas perdagangan.

“Misalnya di Pasar Tegalbotho, nanti bisa dikembangkan dengan konsep pusat transaksi tertentu yang menjadi daya tarik pedagang,” tambahnya.

Di sisi lain, fenomena pedagang yang berjualan dari rumah dengan konsep 24 jam juga menjadi perhatian pemerintah.

“Memang sekarang banyak yang berjualan di rumah dengan konsep 24 jam, dan itu menjadi masukan bagaimana pasar juga bisa didorong melakukan hal serupa,” ujar Wiwik.

Namun demikian, pihaknya mengakui belum memiliki data pasti terkait jumlah pedagang yang beralih ke sistem tersebut.

“Kalau sampai saat ini kami belum mendapatkan data secara pasti, tapi secara umum fenomena itu memang ada,” pungkasnya. (nga/yud/van)

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Polresta Sidoarjo mengamankan 25 tersangka pada 19 kasus tindak pidana narkoba selama bulan Maret 2026.

Kapolresta Sidoarjo, Kombes Christian Tobing mengatakan, 25 orang yang diamankan, semuanya berjenis kelamin laki-laki dan mayoritas kurir maupun pengedar.

"Selama Maret 2026, kami berhasil mengungkap 19 kasus dengan 25 tersangka. Ini merupakan komitmen kami dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Sidoarjo," ujar Christian, Kamis (9/4/2026).

Selain itu, polisi juga mengamankan berbagai barang bukti narkoba diantaranya sabu dengan berat 235,79 gram, 52 butir ekstasi, serta ganja seberat 408,66 gram.

Christian mengkalkulasi, dalam pengungkapan kasus ini, diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 4.000 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba, dengan nilai ekonomis barang bukti mencapai Rp 387 juta.

"Ini bukan sekadar angka, tapi bentuk nyata penyelamatan generasi dari bahaya narkotika," tegasnya.

Ia juga mengungkapkan, bahwa peredaran narkoba dengan berbagai modus, mulai dari sistem ranjau hingga transaksi langsung (COD). Para tersangka umumnya mendapatkan barang haram tersebut dari jaringan yang masih dalam pengejaran (DPO).

Salah satu kasus terjadi pada 5 Maret 2026 di wilayah Tulangan, di mana seorang tersangka berinisial AH diamankan di dalam rumahnya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku berperan sebagai kurir yang menerima sabu dari seorang DPO untuk diedarkan di wilayah Sidoarjo.

Kasus lain pada 9-10 Maret 2026 mengungkap jaringan peredaran sabu dan ganja yang melibatkan tiga tersangka di wilayah Sidoarjo. Mereka mengaku mendapat pasokan dari jaringan lain untuk diedarkan kembali dengan imbalan tertentu.

Pengungkapan juga dilakukan pada 13 Maret 2026 di wilayah Tarik serta 26 Maret 2026 di kawasan Sarirogo, dengan modus serupa, yakni peredaran melalui sistem ranjau dan COD.

Akibatnya, para pelaku dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 dan/atau Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman mulai dari pidana penjara hingga pidana mati.

Ia juga mengaku, polisi akan terus melakukan pengembangan kasus peredaran narkoba, dan memburu jaringan yang lebih besar.

"Kami tidak berhenti sampai di sini. Pengembangan terus dilakukan untuk mengungkap jaringan di atasnya. Kami juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif memberikan informasi terkait peredaran narkoba," pungkasnya.

JEMBER,BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten Jember mengkaji penarikan retribusi pedagang kaki lima (PKL) sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wacana tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat antara DPRD Jember dan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan yang digelar pada Kamis (9/4/2026).

Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Jember, Wiwik Supartiwi, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih fokus melakukan pendataan PKL, khususnya di kawasan perkotaan, guna mengetahui jumlah pasti sekaligus kebutuhan penataan ke depan.

“Hal ini dilakukan untuk memastikan berapa jumlah PKL yang ada, serta sebagai kebutuhan untuk penataan ke depannya,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, DPRD Jember memberikan masukan agar rencana penarikan retribusi tidak bersifat wajib, melainkan opsional agar tidak membebani pelaku usaha kecil.

“Dari hasil rapat tadi ada usulan untuk adanya penarikan retribusi terhadap PKL, namun disesuaikan dengan besaran usahanya dan ini masih opsional,” kata Wiwik.

Menurutnya, skema tersebut dapat menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan PAD, selama tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi pedagang.

“Ini bisa menjadi alternatif peningkatan PAD tanpa memberatkan pedagang,” imbuhnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa rencana tersebut belum final dan masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut lintas sektor sebelum diterapkan sebagai kebijakan resmi.

“Sebelum diambil kebijakan, maka perlu duduk bersama dan menyusun payung hukumnya supaya bisa berjalan dengan baik nanti implementasinya,” tegasnya.

Wiwik juga menekankan bahwa pelaksanaan penarikan retribusi tidak bisa dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas serta dukungan dari berbagai pihak terkait.

“Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya regulasi yang mengatur secara teknis,” ungkapnya.

Di sisi lain, Pemkab Jember juga tengah menyiapkan konsep penataan PKL melalui program food street sebagai bagian dari penataan kawasan perdagangan.

“Nantinya ini akan dipusatkan di Jalan Kartini dan kini dalam proses kajian,” jelasnya.

Rencana tersebut mencakup pemusatan PKL di sejumlah titik strategis, seperti kawasan Jalan Kartini untuk area sekitar alun-alun, serta relokasi PKL di kawasan Kaliwates dan Jalan Gajah Mada ke lahan milik PTPN. (nga/yud/van)

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Seorang pria bernama Suhadak (55) melakukan penyerangan dengan celurit di kawasan Magersari, pada Kamis (2/4/2026). Aksi brutal tersebut mengakibatkan dua orang mengalami luka serius. Pelaku berhasil diamankan tak lama setelah kejadian.

“Pelaku sudah kami amankan berikut barang bukti berupa celurit yang digunakan saat melakukan penganiayaan,” kata Kapolsek Sidoarjo Kota, Kompol Hery Setyo Susanto, Kamis (9/4/2026).

Peristiwa bermula sekira pukul 14.30 WIB ketika pelaku bertemu dengan korban Yodi Mandar di sekitar Rumah Sakit DKT Sidoarjo. 

Setelah sempat minum minuman keras bersama, terjadi cekcok hingga pelaku dipukul korban. Tidak terima, pelaku pulang mengambil celurit lalu kembali mencari korban.

Sekitar pukul 16.15 WIB, pelaku mendatangi rumah korban di Magersari Gang 1 dan langsung menyerang. 

Korban menangkis dengan tangan kiri, namun jari tengah dan manisnya putus. Bambang Budi Utomo yang mencoba menolong juga dibacok di kepala hingga berdarah.

Warga lain, Edi Suwito dan Bambang Moerdiyono, berhasil melumpuhkan pelaku dan merebut senjata tajamnya. 

“Pelaku kemudian diamankan warga, dan tidak lama berselang anggota polisi datang ke lokasi untuk membawa pelaku ke Polsek Sidoarjo guna proses hukum lebih lanjut,” ucap Kapolsek Sidoarjo Kota.

Polisi mengamankan barang bukti berupa celurit dan pipa besi sepanjang satu meter. Pelaku dijerat pasal penganiayaan berat sesuai KUHP terbaru. 

Saat ini, kepolisian masih memeriksa saksi dan korban untuk melengkapi berkas perkara. (cat/mar)

BANGSAONLINE.com - Nama pengusaha Khairul Umam alias Haji Her menjadi sorotan publik setelah dipanggil KPK dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

Tiba pada hari ini di Jakarta, Kamis (9/4/2026), Haji Her tampil sederhana mengenakan sarung cokelat dan kemeja putih, didampingi tim kuasa hukum. Ia menegaskan kedatangannya murni untuk memenuhi undangan penyidik.

“Kami terima undangan tanggal satu sore, dan saya inisiatif datang sendiri,” ujarnya.

Haji Her membantah memiliki kaitan dengan perkara yang sedang diusut KPK. 

“Enggak ada. Kita juga enggak kenal orang-orang itu,” tegasnya.

Pemanggilan ini terkait pengembangan kasus besar yang sebelumnya menyeret Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC, Budiman Bayu Prasojo, yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 27 Februari 2026.

Kasus ini terkuak lewat operasi tangkap tangan (OTT) pada 4 Februari 2026 yang melibatkan sejumlah pejabat dan pihak swasta.

KPK menduga praktik suap dan gratifikasi berlangsung sejak Oktober 2025, dengan modus pengaturan jalur importasi barang agar mendapat perlakuan khusus. Penyidik kini masih mendalami aliran dana dan membuka peluang adanya keterlibatan pihak lain.

Kemunculan Haji Her dalam pusaran kasus ini menambah perhatian publik, meski ia menegaskan tidak memiliki hubungan dengan para tersangka. 

Kasus tersebut menjadi sorotan karena melibatkan pejabat strategis di sektor kepabeanan, serta dugaan praktik 'main mata' dalam jalur importasi. (dim/mar)

PASURUAN,BANGSAONLINE.com - Puluhan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Bangil (Unuba) menggelar aksi demonstrasi untuk mempertanyakan legalitas penunjukan rektor baru oleh Yayasan Pancawahana.

Aksi tersebut berlangsung di depan Gedung Graha NU PCNU Bangil, Desa Baujeng, Kecamatan Beji, Rabu (9/4/2026). 

Dalam demonstrasi itu, mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan “itu rektor apa rokok ilegal”.

Salah satu mahasiswa semester enam, Mustofa, menyatakan keresahan terkait status rektor baru yang dinilai belum memiliki kejelasan legalitas formal. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi berdampak pada keabsahan ijazah mahasiswa.

" Kami khawatir teman-teman yang mau lulus nanti Ijazahnya bermasalah," kata Mustofa kepada BANGSAONLINE usai menyampaikan aspirasinya.

Para peserta aksi kemudian ditemui oleh Wakil Ketua Yayasan sekaligus Ketua PCNU Bangil terpilih, Drs. Eddy Supriyanto, rektor baru Minha Makhzuniyah, Ketua LBH NU H. Akhmad Soim, serta jajaran lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa secara serentak mempertanyakan legalitas surat keputusan (SK) pengangkatan rektor baru. 

Namun, pihak yayasan belum dapat menunjukkan dokumen tersebut karena tidak termasuk dalam tuntutan tertulis yang disampaikan mahasiswa.

" Kami tidak bisa menunjukan SK tersebut karena tidak ada permintaan tertulis dari Mahasiswa," ujar Eddy saat merespon permintaan Mahasiswa itu.

Meski demikian, pihak yayasan memastikan bahwa SK pengangkatan rektor baru merupakan keputusan resmi yang ditandatangani Ketua Yayasan Pancawahana, HM Sudiono Fauzan.

" Kalau memang ada yang keberatan silahkan ditempuh lewat jalur hukum," ungkapnya. (afa/van)

SUMENEP,BANGSAONLINE.com - Wakil Bupati Sumenep, K.H. Imam Hasyim menyesalkan aksi relawan SPPG di Kecamatan Kangayan yang berkaraoke dan berjoget di dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Peristiwa tersebut melibatkan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cendikia Waskita, Desa/Kecamatan Kangayan, yang kedapatan berkaraoke, berjoget, hingga menabur uang di area dapur pada Senin (6/4/2026).

Menurut Wabup, fasilitas SPPG tidak boleh digunakan untuk kepentingan di luar operasional MBG.

“Kami turut prihatin dengan tindakan tersebut. Pasalnya, tindakan seperti itu berpotensi mengganggu efektivitas relawan yang sedang bekerja sesuai tugasnya masing-masing. Kalau mau menghilangkan penat, sebaiknya di luar SPPG saja,” kata dia, Kamis (9/4/2026).

Ia menyatakan, Pemerintah Kabupaten Sumenep akan berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah SPPG setempat terkait kejadian tersebut.

“Nanti kami akan mengevaluasi bersama tentang SPPG yang ada di Sumenep mulai dari aspek pelaksanaan, operasional dan menu yang dibagikan agar lebih baik ke depan,” cetusnya.

Ia berujar, pelaksanaan dan pendistribusian program MBG harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak, baik pegawai, relawan, maupun mitra SPPG.

“Ini sebagai upaya kami untuk memastikan menu MBG berdampak positif kepada penerima manfaat. Karena, salah satu tujuan MBG ini untuk mengurangi stunting dan meningkatkan kecerdasan anak,” ujarnya. (van)

SIDOARJO,BANGSAONLINE.com - Sidang lanjutan perkara dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) psikologis dengan terdakwa Kepala Desa Beringinbendo, Taman, Sholeh Dwi Cahyono, menghadirkan agenda pemeriksaan terdakwa, Kamis (9/4/2026).

Dalam persidangan, terdakwa mengungkap sejumlah faktor yang memicu konflik rumah tangganya. Ia menyebut persoalan bermula saat dirinya mencalonkan diri sebagai kepala desa.

Menurutnya, sang istri yang kini telah menjadi mantan istri tidak menyetujui pencalonan tersebut. Meski demikian, ia tetap melanjutkan langkahnya untuk maju sebagai kepala desa.

“Waktu itu istri memang tidak setuju kalau saya nyalon. Tapi saya tetap mencalonkan diri,” ujar Sholeh Dwi Cahyono dalam persidangan.

Selain itu, terdakwa juga menanggapi tuduhan perselingkuhan yang dilayangkan mantan istrinya. Ia membantah tuduhan tersebut dan menyebut perempuan yang dimaksud hanya rekan kerja.

"Itu bukan selingkuhan, tetapi rekan kerja saya Yang Mulia," tegas Soleh.

Lebih lanjut, terdakwa menjelaskan bahwa setiap persoalan dalam rumah tangganya kerap dikaitkan dengan permintaan uang sebagai bentuk penyelesaian.

“Intinya, setiap permasalahan ini harus selesai dengan membayar uang,” ungkapnya.

Ia mengklaim permintaan tersebut terjadi berulang kali dengan nilai yang terus meningkat. Pada awal proses perceraian, disebut terdapat kesepakatan kompensasi sebesar Rp700 juta, dengan Rp200 juta telah dibayarkan.

Namun, seiring berjalannya perkara, nominal yang diminta disebut meningkat hingga miliaran rupiah.

“Yang terakhir, diminta sampai Rp4 miliar. Kadang disebut juga Rp3 miliar,” katanya.

Permintaan tersebut, lanjut terdakwa, menjadi syarat agar perkara dapat dicabut atau diselesaikan secara damai.

Meski demikian, ia mengaku telah menawarkan sejumlah aset, seperti tanah dan kendaraan, sebagai bentuk penyelesaian. Namun, upaya tersebut belum mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

“Saya tawarkan tanah, tapi tetap tidak ada kesepakatan. Dan berujung di meja hijau seperti ini," pungkas Sholeh. (cat/van)

SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Seorang tukang cukur di Jalan Wonokusumo bernama Ahmad Syaifuddin menjadi terdakwa dalam kasus dugaan kepemilikan narkotika. Dia didakwa sebagai pengedar narkoba golongan 1 jenis sabu.

Aksinya diketahui Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur (BNNP Jatim) pada 28 Oktober 2025, di sebuah barbershop.

Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu tas selempang hitam yang disimpan di atas rak pangkas rambut tersebut. Di dalam tas itu terdapat 11 plastik klip berisi kristal putih sabu dengan total berat netto sekitar 1,947 gram.

Sabu itu terkemas rapi ke dalam beberapa kantong sesuai harga jual, mulai dari Rp 100.000, Rp 150.000, hingga Rp 200.000 per paket.

“Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu sejak tiga bulan yang lalu dan mendapat keuntungan Rp 250.000 per gramnya,” ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ida Bagus Made Adi Suputra saat membacakan dakwaan di Ruang Sari 2 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (7/4/2026).

Selain narkoba, dalam dakwaan, petugas turut menyita sejumlah barang bukti pendukung seperti timbangan digital, berbagai ukuran plastik klip, sebuah skop dari sedotan plastik, serta satu unit ponsel Vivo berwarna biru yang saat penangkapan masih berada dalam genggaman tersangka.

Dari hasil penyelidikan, menurut jaksa, terungkap bahwa Ahmad Syaifuddin sebelumnya telah membeli sabu sekitar 5 gram dari seseorang yang disebut "Kak Ikhsan" dan berstatus masih dalam pengejaran atau masuk daftar pencarian orang (DPO).

“Harga Rp 750.000 per gramnya dengan total harga Rp 3.750.000, terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dengan cara bertemu langsung bertempat di pinggir jalan daerah Parseh, Kecamatan Socah Bangkalan,” kata jaksa.

Sabu tersebut kemudian dipecah-pecah ke dalam plastik klip kecil untuk dijual kembali dengan keuntungan Rp 250.000 per gram. Tersangka didduga telah menjalani bisnis haram ini selama kurang lebih tiga bulan.

Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan nomor LAB: 10352/NNF/2025 yang ditandatangani pada 10 November 2025, memastikan seluruh 11 barang bukti positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam surat dakwaan, JPU mendakwa Ahmad Syaifuddin dengan dakwaan berlapis, yaitu Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, serta menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I.

Kemudian, dakwaan kedua mengacu pada Pasal 609 ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yakni tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Keduanya diperbarui dengan UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Perkara ini kini tengah bergulir di PN Surabaya. Sementara sosok "Kak Ikhsan" selaku pemasok utama masih menjadi target pengejaran aparat.

SUMENEP,BANGSAONLINE.com - Satlantas Polres Sumenep meraih penghargaan dari Polda Jawa Timur sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan inovasi pelayanan kepada masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Dirlantas Polda Jatim kepada Kasat Lantas Polres Sumenep, AKP Beny Kuncoro, dalam sebuah seremoni resmi.

Capaian ini menjadi pengakuan atas dedikasi jajaran Satlantas dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Sumenep.

Kasat Lantas Polres Sumenep, AKP Beny Kuncoro, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh anggota yang selama ini berkomitmen memberikan pelayanan terbaik.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh anggota Satlantas Polres Sumenep. Kami terus berupaya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, baik dalam pengaturan lalu lintas maupun pelayanan administrasi,” ujar AKP Beny Kuncoro, Kamis (9/4/2026).

Ia menegaskan, penghargaan dari Polda Jatim ini akan menjadi motivasi bagi jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang humanis dan profesional.

“Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan yang cepat, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

SIDOARJO,BANGSAONLINE.com - Satresnarkoba Polresta Sidoarjo mengungkap 19 kasus peredaran narkotika selama periode Maret 2026 dengan total 25 tersangka yang berhasil diamankan.

Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Cristian Tobing, menjelaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya serius kepolisian dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukumnya.

“Pada bulan Maret 2026, kami berhasil mengungkap 19 kasus dengan total 25 tersangka yang saat ini telah ditahan di Rutan Polresta Sidoarjo,” ujar Cristian dalam konferensi pers, Kamis (9/4/2026).

Seluruh tersangka yang diamankan berjumlah 25 orang dan berjenis kelamin laki-laki. Dari pengungkapan tersebut, polisi juga menyita berbagai jenis barang bukti narkotika dalam jumlah besar.

Barang bukti yang diamankan meliputi sabu-sabu seberat 235,79 gram, ekstasi sebanyak 52 butir, serta ganja seberat 408,66 gram. Nilai ekonomis keseluruhan barang bukti tersebut diperkirakan mencapai Rp387 juta.

Cristian menambahkan, dari pengungkapan ini pihaknya berhasil menyelamatkan sekitar 4.000 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba.

“Modus operandi para tersangka beragam, mulai dari penjualan, peredaran, hingga penggunaan narkoba. Kami juga mengamankan pelaku dengan peran berbeda, mulai dari bandar, pengedar, hingga kurir,” jelasnya.

Dalam proses penanganan kasus, polisi telah melakukan berbagai langkah, mulai dari pemeriksaan tersangka dan saksi, penyitaan barang bukti, hingga pengiriman berkas perkara ke kejaksaan.

Sebagian tersangka merupakan bagian dari jaringan yang sudah terbentuk, bahkan ada yang merupakan residivis.

“Dalam penangkapan ini ada yang sudah memiliki jaringan, ada juga yang residivis, serta ada yang berperan sebagai kurir dan pengedar,” katanya.

Dari total tersangka yang diamankan, wilayah dengan jumlah terbanyak berasal dari Kecamatan Waru, Sidoarjo. Sementara itu, jaringan bandar diketahui berasal dari luar daerah, seperti Pamekasan dan Banyuwangi.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta ketentuan dalam KUHP terbaru, dengan ancaman hukuman mulai dari pidana penjara hingga hukuman mati. (cat/van)

JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Kementerian Haji dan Umrah (Kemnhaj) membentuk Satgas Pencegahan Haji Ilegal bersama Polri sebagai langkah strategis memperkuat perlindungan jemaah haji dan umrah sekaligus menindak praktik ilegal.

Dalam kebijakan yang ditegaskan dalam audiensi di Kantor Kemenhaj RI ini, Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa pembentukan satgas merupakan tindak lanjut arahan Presiden yang dilaksanakan atas perintah Menteri Haji dan Umrah melalui koordinasi erat dengan Kapolri.

“Kami atas perintah Bapak Menteri dan koordinasi dengan Kapolri melanjutkan petunjuk Presiden terkait perlindungan jemaah haji, salah satunya melalui pembentukan Satgas Pencegahan Haji Ilegal,” ujar Dahnil, Kamis (9/4/2026).

Dahnil menyampaikan, pada penyelenggaraan haji tahun sebelumnya, ditemukan sekitar 1.200 penggunaan visa ilegal. Kondisi tersebut jadi perhatian serius pemerintah karena berpotensi merugikan jemaah serta mengganggu tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.

“Karena itu, kami berkomitmen mencegah praktik serupa agar tidak terulang, terutama melalui pengawasan ketat di pintu keluar negara,” tegas Wamenhaj Dahnil.

Selain persoalan haji ilegal, pemerintah juga menyoroti maraknya kasus penipuan oleh oknum travel haji dan umrah dengan nilai kerugian yang besar. Pemerintah memastikan akan mengambil tindakan hukum tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Sementara itu, Wakapolri, Dedi Prasetyo, menegaskan bahwa Satgas Haji akan bekerja secara terintegrasi dari tingkat pusat hingga daerah dengan mengedepankan pendekatan komprehensif.

“Satgas ini dibentuk untuk melindungi jemaah haji dan umrah serta menindak praktik ilegal. Fokus utamanya mencakup pencegahan keberangkatan haji ilegal melalui pengawasan di pintu keluar negara, serta penindakan tegas terhadap kasus penipuan oleh travel,” ujar Dedi.

Menurutnya, satgas akan mengombinasikan langkah pre-emptive, preventif, dan represif.

“Langkah pre-emptive dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Sementara itu, tindakan preventif dilaksanakan melalui pengawasan ketat di bandara dan pelabuhan. Adapun penegakan hukum akan dilakukan secara tegas terhadap pelaku tindak pidana,” paparnya.

Dedi juga mengungkapkan capaian penegakan hukum yang telah dilakukan Polri. Hingga tahun 2026, tercatat 42 kasus penipuan tengah diproses dengan estimasi kerugian mencapai sekitar Rp92,64 miliar. Selain itu, sebanyak 1.243 calon jemaah berhasil dicegah dari keberangkatan ilegal.

“Pencegahan dilakukan di seluruh bandara melalui pemeriksaan dokumen secara ketat, serta penindakan hukum, termasuk pidana, terhadap pelanggaran yang ditemukan,” tegasnya.

Lebih lanjut, satgas juga akan memperkuat koordinasi lintas instansi, termasuk dengan otoritas di Arab Saudi, serta membuka layanan pengaduan (hotline) untuk memudahkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran.

“Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden untuk memastikan perlindungan maksimal bagi jemaah serta menjaga agar beban biaya tidak semakin memberatkan masyarakat,” pungkas Dedi.

Menanggapi isu penambahan kuota jemaah haji, Wamenhaj menegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat keputusan maupun negosiasi terkait hal tersebut.

“Sampai hari ini belum ada penambahan kuota jemaah haji,” tutup Dahnil.

Melalui pembentukan satgas ini, pemerintah berharap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tahun 1447 H/2026 M dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan memberikan perlindungan optimal bagi seluruh jemaah Indonesia. (msn)

GRESIK,BANGSAONLINE.com - Pembangunan pabrik melamin senilai sekitar 600 juta Dolar Amerika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) Gresik dinilai memperkuat industri kimia nasional sekaligus mendorong pengembangan industri rendah emisi.

Proyek yang dikembangkan Golden Elephant (GEABH) tersebut menjadi salah satu fasilitas melamin terbesar di dunia dan dirancang terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari pengolahan gas alam menjadi amonia, urea, hingga melamin.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyatakan, pembangunan fasilitas ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya domestik serta memperkuat daya saing industri.

"Pengembangan industri melamin di Gresik merupakan langkah strategis dalam memperkuat hilirisasi nasional. Kami mengapresiasi peran KEK Gresik dalam menyediakan ekosistem industri terintegrasi yang mampu menarik investasi berskala besar dan berkualitas tinggi," ujar Airlangga dalam sambutannya secara virtual dalam ground breaking pembangunan pabrik melamin di KEK JIIPE, Rabu (8/4/2026).

Pengembangan proyek ini sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat basis industri berbasis sumber daya alam, sekaligus mendukung transisi menuju industri yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Chairman Golden Elephant (GESC), Lei Lin, menyampaikan proyek ini mengusung pendekatan industri kimia berbasis ekonomi sirkular dengan dukungan teknologi proses generasi terbaru.

"Kami melihat JIIPE sebagai kawasan strategis untuk menghadirkan rantai industri kimia terintegrasi berbasis ekonomi sirkular di Indonesia. Proyek ini tidak hanya memperkuat pasokan industri dalam negeri, tetapi juga mendorong transfer teknologi dan kerja sama industri lintas negara," jelas Lei Lin.

Ia menambahkan, penerapan teknologi tersebut memungkinkan efisiensi energi hingga 30 persen lebih rendah dibandingkan standar industri global, serta mengoptimalkan pemanfaatan produk samping melalui proses daur ulang sehingga mendukung pengembangan industri kimia rendah karbon.

Direktur Utama PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS)-JIIPE Bambang Soetiono, menegaskan bahwa keunggulan JIIPE terletak pada integrasi kawasan yang mampu mendukung efisiensi operasional dan keberlanjutan industri.

"JIIPE dirancang untuk mendukung rantai nilai industri secara end-to-end, mulai dari ketersediaan bahan baku, infrastruktur, hingga konektivitas logistik. Hal ini memungkinkan efisiensi yang lebih tinggi sekaligus memperkuat daya saing industri secara berkelanjutan," ujarnya.

Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong, menilai proyek ini akan memperkuat ketahanan industri kimia serta menjadi tonggak penting dalam kerja sama ekonomi kedua negara.

"Pengembangan rantai industri melamin di JIIPE akan memperkuat pasokan produk kimia strategis, mendukung industrialisasi Indonesia, serta memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional," ujar Wang Lutong.

Dengan dukungan infrastruktur terintegrasi, termasuk pelabuhan laut dalam, serta status sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, JIIPE dinilai memiliki posisi strategis dalam mendorong pengembangan industri berbasis efisiensi energi, nilai tambah, dan keberlanjutan.

Proyek ini juga diproyeksikan menciptakan lebih dari 1.000 lapangan kerja serta mendorong penguatan ekosistem industri hulu dan hilir, termasuk sektor pertanian, manufaktur, dan logistik.

Di tempat yang sama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan bahwa pembangunan pabrik PT Geabh Joint Technology di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Kabupaten Gresik, menjadi langkah strategis dalam memperkuat hilirisasi industri kimia sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi Jawa Timur.

Hal senada disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul.Rachman yang menyebutkan, industri ini bakal menciptakan lapangan kerja baru. Sedikitnya 1.000 lapangan kerja bakal terserap ketika mulai beroperasi. (hud/van) 

PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Dua warga Pamekasan diduga menjadi korban penipuan berkedok kemudahan pengurusan izin dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan kerugian mencapai puluhan juta rupiah.

SIDOARJO,BANGSAONLINE.com - Seorang balita berusia 19 bulan di Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin dilaporkan hilang dan diduga tenggelam di sungai depan rumahnya, Rabu (8/4/2026) sore.

Peristiwa tersebut menimbulkan suasana duka di tengah warga setempat. Hingga pukul 18.45 WIB, korban belum ditemukan meski pencarian telah dilakukan oleh warga bersama petugas gabungan.

Korban diketahui bernama Gibran Septian, putra Misbachul Ulum, warga RT 03/RW 01 Desa Kalidawir. Kejadian diperkirakan berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB.

Kapolsek Taman Kompol Anggono Jaya menjelaskan, sebelum hilang korban sempat bermain di dalam rumah bersama saudara-saudaranya. Namun, beberapa menit kemudian anak-anak lain pulang ke rumah masing-masing.

“Sekitar pukul 14.00 WIB korban awalnya bermain di dalam rumah bersama saudara-saudaranya. Tidak lama kemudian, saat dicek oleh ibunya, korban sudah tidak berada di dalam maupun di sekitar rumah,” ujar Anggono.

Mengetahui hal tersebut, orang tua korban langsung melakukan pencarian di dalam rumah dan lingkungan sekitar, tetapi tidak membuahkan hasil. Warga sekitar juga mengaku tidak melihat keberadaan korban.

Kecurigaan kemudian mengarah ke sungai yang berada di depan rumah korban, mengingat jaraknya hanya sekitar empat meter. Dugaan ini diperkuat dengan ditemukannya sandal milik korban di tepi sungai.

“Diduga korban terpeleset dan jatuh ke sungai. Di lokasi ditemukan sandal yang biasa dipakai korban, sementara antara jalan dan sungai tidak terdapat pembatas,” jelasnya.

Derasnya arus sungai menjadi kendala dalam proses pencarian. Tim dari BPBD Kabupaten Sidoarjo bersama warga melakukan penyisiran di sepanjang aliran sungai sejak sore hingga malam.

“Petugas dari Polsek, BPBD, dan warga masih melakukan pencarian. Namun hingga saat ini korban belum ditemukan,” tambah Anggono.

PAMEKASAN,BANGSAONLINE.com - Polres Pamekasan menggelar pelatihan penulisan narasi konten kreatif untuk meningkatkan kemampuan anggota dalam menyusun informasi yang menarik dan edukatif.

TANGERANG, BANGSAONLINE.com – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf atau yang lebih akrab disapa Gus Irfan, telah melakukan soft launching aplikasi Persiapan Haji yang kini hampir mencapai 100 persen.

Langkah ini ditegaskan Gus Irfan sebagai komitmen pemerintah dalam peningkatan kualitas layanan haji 2026 melalui penguatan digitalisasi, transparansi, dan pengawasan menyeluruh, guna meningkatkan kesiapan jemaah.

Selain itu, Menhaj Gus Irfan juga memperkenalkan Aplikasi Haji dan Umrah Store sebagai inovasi layanan untuk memudahkan jemaah.

“Aplikasi Haji dan Umrah Store kami hadirkan agar jemaah tidak terbagi fokusnya pada urusan belanja oleh-oleh dan logistik. Jemaah dapat lebih khusyuk beribadah, sementara kebutuhan lainnya difasilitasi dengan baik,” jelas Gus Irfan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Haji di Tangerang, Rabu (8/4/2026).

Sebagai bagian dari peningkatan layanan, distribusi kartu Nusuk akan dilakukan di Indonesia sebelum keberangkatan guna memastikan kelancaran mobilitas jemaah di Arab Saudi.

Gus Irfan menegaskan pentingnya transparansi dalam pengambilan kebijakan, termasuk dalam pemilihan vendor layanan bagi jemaah haji.

Dalam aspek pengawasan, Kementerian bersama Komisi VIII DPR RI terus melakukan evaluasi di lapangan. Saat ditemukan fasilitas hotel yang kurang layak, langsung dilakukan koordinasi hingga dilakukan penggantian.

Menhaj Gus Irfan juga menekankan bahwa berbagai catatan negatif pada penyelenggaraan haji tahun sebelumnya tidak boleh terulang kembali.

“Permasalahan seperti keluarga terpisah, keterlambatan distribusi Nusuk, konsumsi pada hari tasyrik, hingga transportasi harus menjadi perhatian serius. Tidak ada toleransi,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Gus Irfan mengajak seluruh pihak untuk menjadikan pelayanan sebagai bagian dari ibadah.

“Jadikan pelayanan kepada jemaah sebagai niat ibadah yang penuh keikhlasan agar menghadirkan keberkahan. Saya optimistis penyelenggaraan haji tahun ini akan berjalan lancar, aman, dan penuh berkah,” pungkasnya. (msn)

LAMONGAN,BANGSAONLINE.com - Kasus pencurian yang menyasar Kantor Pemadam Kebakaran (Damkar) Lamongan akhirnya terungkap. 

Identitas pelaku adalah DE (47), warga Kecamatan Kanigaran, Kabupaten Probolinggo.

Tak hanya mencuri tiga unit ponsel milik petugas Damkar Lamongan, pelaku juga sempat melakukan aksi serupa di salah satu kantor di wilayah Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik.

Fakta tersebut terungkap setelah petugas Satreskrim Polres Lamongan melakukan pemeriksaan dan pengembangan secara intensif terhadap tersangka. DE diketahui merupakan residivis kasus pencurian dengan modus serupa.

Kanit 1 Pidum Satreskrim Polres Lamongan Iptu Sunandar menjelaskan, tersangka sebelum beraksi di Lamongan lebih dulu melakukan pencurian ponsel di wilayah Duduksampeyan, Gresik.

“Tersangka DE ini sebelum melakukan aksi pencurian di Lamongan, melakukan pencurian handphone di salah satu kantor di wilayah Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik,” kata Sunandar, Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, tersangka berangkat dari Probolinggo bersama seorang temannya dengan tujuan Rembang, Jawa Tengah. Namun, sesampainya di Lamongan, temannya ditinggal di salah satu penginapan.

“Kemudian tersangka DE itu melakukan aksi pencurian sendirian di Kantor Damkar Lamongan dan berhasil membawa tiga unit handphone milik petugas Damkar,” ujarnya.

Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain satu unit Samsung Galaxy A55, satu unit Infinix Hot 50 Pro, satu unit Samsung Galaxy A35, satu unit Redmi 90C, serta satu unit sepeda motor beserta STNK kendaraan.

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Sejumlah barang impor berupa minuman keras, kosmetik, garmen, hingga sparepart motor diduga ilegal ditahan di Gudang Penampungan Barang Impor Sementara Teluk Lamong TPS, Surabaya. Hingga Rabu (8/4/2026) malam, pihak pemilik belum melakukan proses kepemilikan.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya, Navy Zawariq, membenarkan adanya barang yang masih tersimpan di gudang penampungan.

"Benar, posisinya masih di Teluk Lamong TPS, gudang penampungan barang impor sementara sebelum diproses sama pemiliknya," ujarnya saat dikonfirmasi.

Namun, Navy membantah kabar adanya motor gede yang diimpor. 

“Kalau itu (moge) tidak ada, yang ada hanya sparepart motor,” katanya.

Ia memastikan, barang berupa minuman keras, kosmetik, garmen, dan sparepart motor masih dalam proses pemeriksaan. 

“Miras, kosmetik, sparepart motor, sama garmen,” ucapnya.

Navy menjelaskan, pemeriksaan masih berlangsung, termasuk inventarisasi data dan kelengkapan dokumen. 

“Kondisinya itu kan didapat dari pemeriksaan impor umum, saya belum bisa ngasih data lengkapnya karena proses pemeriksaan belum selesai. Sekarang sedang dalam proses penanganan sehingga jumlah hitungan detailnya saya pun belum tahu sampai sekarang,” paparnya. (rus/mar)

KOTA MALANG, BANGSAONLINE.com - Polemik perizinan dan operasional tempat hiburan The Souls di kawasan Blimbing, memasuki babak baru. Setelah mendapat sorotan dewan dan pemerintah daerah setempat, kini pihak internal melalui konsultan perizinan memberikan klarifikasi.

Sarno, konsultan perizinan The Souls, membantah pemberitaan yang menyebut izin usaha belum lengkap. Ia menegaskan proses perizinan telah ditempuh sejak awal pembangunan.

“Saya tahu dari awal, dari tanah kosong. Saya yang mengurus mulai dari KRK, PBG sampai semuanya,” ujarnya ketika dikonfirmasi, Kamis (9/4/2026).

Menurut dia, dasar perizinan utama telah dikantongi, termasuk Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ia juga menyebut izin minuman beralkohol serta dokumen pendukung lainnya sudah diurus.

“Izin minuman beralkohol, SKPL golongan A, B, dan C, sampai NBPKC itu semua sudah kami urus. Tidak ada yang kami abaikan,” katanya.

Sarno mengakui adanya kendala administratif pasca perubahan sistem OSS yang membuat sejumlah dokumen harus diverifikasi ulang. Ia juga mempertanyakan penolakan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) meski PBG telah terbit.

“Harusnya kalau PBG sudah keluar, SLF tidak boleh ditolak. Ini yang ingin kami klarifikasi langsung ke dinas,” ucapnya.

Ia menilai, pemberitaan terlalu menyudutkan satu pihak. 

“Jangan hanya The Souls saja yang disorot. Kalau mau konsisten, semua tempat hiburan harus dicek,” cetusnya.

Sarno menambahkan pihaknya sudah melakukan sosialisasi dengan melibatkan unsur pemerintah setempat, meski tidak semua pihak hadir. Ia juga menyebut investasi The Souls mencapai sekitar Rp16 miliar. 

Dengan klarifikasi ini, pihak The Souls berharap pemberitaan lebih seimbang dan membuka ruang dialog dengan pemerintah. Mereka berencana bertemu dinas terkait untuk memastikan kejelasan status perizinan. (dad/mar)