SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan evaluasi terhadap pengemudi layanan transportasi umum Suroboyo Bus dan Wira-Wiri. Hal ini menyusul adanya keluhan masyarakat terkait perilaku berkendara yang dinilai kurang tertib.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo, mengatakan evaluasi akan dilakukan melalui pembinaan kepada para pengemudi serta penerapan sistem penilaian kepuasan penumpang di setiap armada.

"Kami ke depan evaluasi. Yang pertama kami akan adakan pembinaan," kata Trio, Kamis (4/6/2026).

Selain pembinaan, Trio menyampaikan Dishub Surabaya juga akan merealisasikan program pemasangan alat penilaian kepuasan penumpang di dalam kendaraan.

"Yang kedua program kami akan kami realisasikan yaitu memasang alat (feedback) puas atau tidak puas di dalam unit," ujarnya.

Menurut Trio, sistem tersebut memungkinkan penumpang memberikan penilaian secara langsung setelah menggunakan layanan transportasi umum.

"Jadi ketika penumpang turun itu ada pilihan, yaitu memencet (tombol) puas atau tidak puas. Karena ini memang merupakan perintah dari Bapak Wali Kota (Eri Cahyadi). Warga kota yang menaiki Wira-Wiri, feeder atau Suroboyo Bus nanti akan ada pilihan kepuasannya, puas atau tidak puas," jelasnya.

Trio menyatakan, hasil penilaian tersebut akan menjadi bahan evaluasi kinerja pengemudi. Jika dalam periode tertentu tingkat kepuasan penumpang rendah, Dishub Surabaya akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Nanti selama satu bulan ketika itu hasilnya tidak puas, maka kami akan memberikan sanksi," kata Trio.

Trio menegaskan sanksi yang diberikan dapat berupa administratif hingga pemberhentian. "Sanksi administrasi, peringatan, pembekuan atau dia kita sanksi tidak bekerja, sampai dengan pemberhentian," ujarnya.

Pada sisi lain, Trio juga menanggapi insiden Suroboyo Bus yang menabrak truk milik Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya. Insiden itu terjadi di Jalan Waringin, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa (2/6/2026).

Berdasarkan laporan sementara dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Transportasi Umum, Trio menuturkan bahwa insiden tersebut diduga terjadi akibat kesalahan pengemudi.

"Jadi Kepala UPTD Bu Eni (Eni Sugiharti) sudah melaporkan bahwa memang terjadi mungkin human error. Human error dari pengemudi Suroboyo Bus," tutur Trio.

Ia menegaskan Pemkot Surabaya akan mengambil tindakan tegas apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kelalaian dari pengemudi.

"Saya selaku pimpinan Dinas Perhubungan, pasti akan kami sanksi tegas. Nanti bentuknya kami akan pertimbangkan mulai dari peringatan sampai dengan pemberhentian yang bersangkutan," katanya.

Saat ditanya mengenai kronologi dan pihak yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut, Trio menyebut laporan sementara mengarah pada kesalahan pengemudi Suroboyo Bus. "Laporan sementara dari Kepala UPTD Bu Eni menyampaikan memang demikian," ujarnya.

Menurut dia, truk DSDABM saat kejadian dalam kondisi tidak bergerak karena sedang terparkir. "Jadi mungkin ada human error. Karena DSDABM truknya itu kan memang dia parkir. Jadi tidak bergerak, ya kembali lagi human error," pungkasnya. (ari/rev)

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperketat pengawasan data kependudukan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru (SPMB) 2026/20267.

Melalui integrasi data kependudukan dengan aplikasi Cek In Warga, Pemkot Surabaya memastikan proses penerimaan peserta didik berlangsung lebih objektif, transparan, dan sesuai domisili sebenarnya, sekaligus menutup celah praktik perpindahan alamat yang hanya dilakukan untuk kepentingan masuk sekolah.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad, menjelaskan bahwa penguatan sinergi data kependudukan dengan sistem SPMB dan aplikasi Dinas Pendidikan (Dispendik) menjadi langkah penting untuk menjamin keadilan dalam proses penerimaan siswa baru.

“Perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa Pemkot Surabaya terus memperkuat sinergi data kependudukan dengan sistem SPMB maupun aplikasi Dispendik melalui integrasi dengan aplikasi Cek In Warga untuk memastikan proses penerimaan peserta didik berjalan objektif, transparan, dan sesuai domisili sebenarnya,” jelas Irvan, Kamis (4/6/2026).

Saat ini, sistem SPMB telah terhubung dengan data Cek In Warga yang digunakan sebagai salah satu instrumen verifikasi keberadaan dan domisili warga. Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat memastikan apakah alamat yang tercantum dalam dokumen kependudukan benar-benar menjadi tempat tinggal peserta didik yang bersangkutan.

Karena itu, perpindahan Kartu Keluarga (KK) yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi persyaratan masuk sekolah tanpa disertai perpindahan tempat tinggal yang sebenarnya dapat terdeteksi dalam proses verifikasi.

“Apabila terdapat perpindahan KK yang hanya dilakukan untuk kepentingan sekolah, namun pada faktanya yang bersangkutan tidak tinggal di alamat tersebut, maka permohonan maupun proses administrasinya dapat tidak dilayani sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Selain itu, Disdukcapil mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan tanggal cetak KK sebagai acuan utama dalam menentukan lama domisili seseorang. Sebab, tanggal yang tertera pada KK hanya menunjukkan waktu dokumen administrasi tersebut diproses atau dicetak, bukan waktu awal seseorang mulai tinggal di alamat yang tercantum.

Untuk memastikan keabsahan riwayat domisili, masyarakat yang membutuhkan klarifikasi data kependudukan dalam proses SPMB dapat mengajukan surat keterangan resmi kepada Disdukcapil.

“Dalam pelaksanaan SPMB, masyarakat juga perlu memahami bahwa tanggal cetak KK tidak dapat dijadikan acuan sejak kapan seseorang tinggal di suatu alamat. Karena itu, apabila diperlukan klarifikasi terkait riwayat domisili untuk kepentingan SPMB, masyarakat dapat mengajukan surat keterangan resmi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,” terangnya.

Pemkot Surabaya berharap seluruh warga mengikuti proses administrasi kependudukan secara jujur dan sesuai kondisi yang sebenarnya. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga prinsip keadilan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik dalam pelaksanaan SPMB.

“Kami berharap seluruh masyarakat dapat mengikuti proses administrasi kependudukan dengan jujur dan sesuai kondisi sebenarnya, demi menjaga keadilan bersama, khususnya dalam pelaksanaan SPMB di Kota Surabaya,” pungkasnya. (ari)

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.

Tekanan eksternal yang berasal dari konflik geopolitik, tingginya suku bunga global, serta volatilitas pasar keuangan internasional dinilai menjadi tantangan yang harus dihadapi secara terukur tanpa mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar tidak hanya dijaga melalui intervensi pasar, tetapi juga melalui penguatan fundamental ekonomi nasional yang mencakup pengendalian inflasi, pengelolaan fiskal yang sehat, serta peningkatan investasi dan produktivitas sektor riil.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyampaikan bahwa Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar valuta asing, baik di pasar domestik maupun internasional.

“Ke depan, kami meyakini nilai tukar rupiah akan stabil dan cenderung menguat, didukung oleh komitmen Bank Indonesia, imbal hasil yang menarik, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik,” ujar Perry.

Bank Indonesia menegaskan bahwa kebijakan stabilisasi rupiah terus diperkuat melalui intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk meredam dampak gejolak global sekaligus menjaga kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah menilai bahwa ketahanan ekonomi Indonesia masih berada pada level yang kuat. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, inflasi berada dalam rentang sasaran, dan stabilitas sistem keuangan terus dipertahankan. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam menjaga kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga koordinasi erat dengan Bank Indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

“Fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Karena itu, kebijakan fiskal dan moneter akan terus disinergikan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan,” jelasnya.

Selain menjaga stabilitas nilai tukar, pemerintah juga terus mendorong penguatan sektor riil melalui percepatan investasi, deregulasi, hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi berbasis nilai tambah. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat arus devisa dan meningkatkan daya tahan ekonomi nasional terhadap berbagai guncangan eksternal. (mid/rev)

MUSCAT, BANGSAONLINE.com - Kesultanan Oman secara tegas menolak tekanan dari Amerika Serikat (AS) untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Muscat bersikeras bahwa interaksi mereka dengan Teheran murni dalam rangka menegosiasikan sistem pengelolaan Selat Hormuz di masa depan agar tetap sesuai dengan hukum internasional.

Sebagai sekutu lama AS yang berbagi pengelolaan jalur pelayaran vital tersebut, Oman menegaskan bahwa penerapan rezim maritim apa pun di kawasan itu baru akan dilakukan setelah berkonsultasi dengan Organisasi Maritim Internasional PBB (IMO).

Selama ini, Oman dikenal sukses mengambil peran sebagai mediator jalur belakang (backchannel) yang netral di kawasan Teluk. Namun, netralitas tersebut memiliki batasan. Oman tetap kritis terhadap pengabaian Israel atas hukum internasional, dan baru-baru ini mengutuk serangan Iran terhadap Bahrain dan Kuwait.

Sikap independen Oman memicu kekesalan di Washington. Pekan lalu, Presiden AS Donald Trump secara spontan melayangkan ancaman untuk membom kesultanan tersebut. Ketegangan ini dipertegas oleh Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dalam kesaksiannya di hadapan Komite Urusan Luar Negeri Senat.

“Tidak ada negara di dunia selain Iran – dan mungkin Oman yang sempat bersekutu dengannya – yang mendukung apa yang dilakukan Iran di selat tersebut,” tegas Marco Rubio.

Merespons tekanan ini, Duta Besar Oman untuk Washington, Talal bin Suleiman al-Rahbi, langsung bergerak cepat melakukan diplomasi. Dalam pembicaraan dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent serta pertemuan di Departemen Luar Negeri AS, ia mencoba meyakinkan Washington bahwa Oman tetap berkomitmen pada prinsip kebebasan navigasi dan menolak sistem pungutan tol sepihak.

Kecurigaan AS terhadap Oman sebenarnya bermula sejak sebelum perang Israel-AS pecah, yakni saat Menteri Luar Negeri Oman, Badr al-Busaidi, muncul di televisi AS untuk memohon perpanjangan waktu negosiasi, mengklaim bahwa kesepakatan damai saat itu sudah di depan mata.

Di sisi lain, Iran menyatakan kesiapannya untuk memulihkan lalu lintas kapal ke tingkat sebelum perang dalam waktu satu bulan, sebagai bagian dari kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz. Namun, Teheran juga membentuk Otoritas Selat Teluk Persia (PGSA)—sebuah badan yang kini telah dijatuhi sanksi oleh Departemen Keuangan AS—yang mewajibkan setiap kapal meminta izin melintas.

Untuk melunakkan penolakan Oman, Iran mengusulkan penerapan biaya non-diskriminatif bagi kapal yang lewat dengan dalih retribusi pemulihan lingkungan akibat operasi militer AS.

“Masalahnya bukan hanya menuntut kapal karena mereka melewati selat. Tujuannya adalah untuk mengamankan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan memberikan kompensasi atas konsekuensi dari tindakan yang telah merusak prinsip pelayaran damai,” kata Arman Khorsand, kepala Departemen Lingkungan Pusat Urusan Internasional dan Konvensi Lingkungan Iran.

“Operasi militer AS yang dilakukan di wilayah tersebut tidak hanya menimbulkan konsekuensi keamanan dan kemanusiaan, tetapi juga menimbulkan biaya lingkungan yang signifikan.”

Berdasarkan prinsip hukum internasional, Khorsand menilai pihak yang merusak “harus menanggung biaya perbaikan”. Wakil Ketua Parlemen Iran, Ali Nikzad, juga menambahkan bahwa pihaknya tengah menggodok tiga rancangan undang-undang untuk merumuskan regulasi maritim tersebut.

Namun, usulan biaya transit ini ditentang keras oleh Sekretaris Jenderal IMO, Arsenio Dominguez, dalam forum Dewan Keamanan PBB pada 27 April lalu.

“Tidak ada dasar hukum bagi negara mana pun untuk memperkenalkan pembayaran atau mengenakan bea, biaya, atau kondisi diskriminatif apa pun di selat internasional,” tegas Arsenio Dominguez.

Rencana penarikan tarif komersial ini juga diperingatkan oleh komentator internal Iran, Saeed Laylaz. Ia meminta pemerintah berhati-hati karena penarikan pendapatan langsung dari selat bisa memicu koalisi global melawan Iran. Menurutnya, kemakmuran jangka panjang justru akan tercipta jika menjadikan Selat Hormuz sebagai zona perdamaian.

Meski ditentang IMO, beberapa politikus Oman menunjukkan simpati terhadap pengenaan biaya jika peruntukannya jelas untuk pelayanan spesifik, seperti pemandu navigasi dan penyelamatan yang selama ini memang diberikan Oman kepada kapal-kapal yang melintas (termasuk kapal AS).

Mohammed Suleiman Tamim al-Hinai, anggota Dewan Syura Oman, menegaskan bahwa negaranya tetap menghormati Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), di mana negara pantai berhak mengatur perairan teritorial demi keselamatan dan lingkungan, serta memungut biaya atas layanan nyata secara transparan.

“Menteri Perhubungan Oman sebelumnya menyatakan di Dewan Syura, dan Menteri Luar Negeri Oman juga menegaskan, bahwa Oman menghormati hukum maritim internasional dan menjunjung tinggi kebebasan navigasi. Oleh karena itu, Oman tidak mengenakan biaya transit di selat tersebut, tetapi menyediakan layanan maritim lainnya seperti perlindungan, penyelamatan, dan dukungan navigasi,” jelas Al-Hinai.

AS tetap curiga bahwa "biaya layanan" yang direncanakan Oman sebenarnya adalah bea masuk terselubung. Sebagai langkah antisipasi, Departemen Keuangan AS mengeluarkan larangan keras bagi warga negaranya pada 29 Mei lalu.

Warga negara AS dilarang menerima layanan apa pun dari pemerintah Iran, "termasuk layanan yang berkaitan dengan jaminan pelayaran yang aman", terlepas dari apakah ada pembayaran yang dilakukan atau tidak.

Sementara itu, pihak PGSA Iran mencoba membuktikan bahwa sistem izin mereka mulai dipatuhi dunia dengan merilis data bahwa lebih dari 300 perusahaan pelayaran internasional telah mengajukan izin melintas. Mayoritas kapal yang keluar menuju ke negara Asia seperti Tiongkok dan India, sedangkan kapal yang masuk didominasi tujuan Uni Emirat Arab (UEA).

Guna melumpuhkan kendali sepihak Iran atas selat tersebut, militer AS baru-baru ini dilaporkan telah melancarkan serangan udara yang menargetkan sistem radar pengawasan milik militer Iran.

MONACO, BANGSAONLINE.com – Perubahan aturan teknis di tengah musim Formula 1 resmi diberlakukan menjelang Grand Prix Monaco. Langkah ini diambil oleh Federasi Otomotif Internasional (FIA) untuk menutup celah regulasi (loophole) mesin yang diduga kuat sempat dimanfaatkan oleh tim Mercedes.

Setelah perselisihan teknis mengenai performa mesin mendominasi persiapan musim F1 2026, FIA mengumumkan pada 28 Februari lalu bahwa perubahan cara pengukuran rasio kompresi akan diperkenalkan mulai 1 Juni.

Dengan demikian, GP Monaco akhir pekan ini akan menjadi balapan pertama yang menerapkan aturan revisi tersebut, setelah Mercedes menjadi pusat kontroversi sepanjang libur musim dingin lalu.

Rumor mengenai keunggulan Mercedes pertama kali berembus saat jeda musim. Rival-rival mereka mencurigai pabrikan asal Jerman tersebut berhasil mengakali batasan rasio kompresi mesin, yang diturunkan dari 18:1 (pada regulasi sebelumnya) menjadi 16:1 untuk musim ini.

Mercedes dituduh memanfaatkan sifat material tertentu untuk mematuhi batas 16:1 hanya dalam kondisi dingin dan statis. Namun, ketika mesin beroperasi dan memanas, mereka berhasil membatasi penurunan rasio kompresi akibat ekspansi termal.

Melihat potensi keuntungan besar ini, tim kompetitor seperti Audi, Honda, dan Ferrari langsung melobi FIA sebelum musim 2026 dimulai di Australia.

Merespons desakan tersebut, FIA akhirnya memajukan jadwal penerapan aturan baru dari rencana awal 1 Agustus menjadi 1 Juni. Artinya, pengetatan regulasi ini berjalan enam balapan lebih awal.

"Upaya signifikan telah diinvestasikan untuk menemukan solusi atas topik rasio kompresi," tulis pernyataan resmi FIA saat itu.

"Parameter ini, yang merupakan salah satu target fundamental utama dari peraturan ini untuk menarik pendatang baru ke olahraga ini, dibatasi dalam peraturan hingga 16:1, diukur dalam kondisi dingin."

"FIA telah berupaya menemukan solusi kompromi yang menetapkan bahwa rasio kompresi akan dikontrol baik dalam kondisi panas maupun dingin mulai 1 Juni 2026, dan selanjutnya hanya dalam kondisi operasional (130 derajat Celcius) mulai tahun 2027 dan seterusnya."

Hingga saat ini, Mercedes menikmati awal musim F1 2026 yang luar biasa dengan menyapu bersih kemenangan di lima seri grand prix pertama. Mereka hanya kecolongan di sesi Sprint Race Miami yang dimenangkan oleh Lando Norris (McLaren).

Pengamat memperkirakan celah kompresi ini memberi keuntungan sekitar 0,3 detik per lap bagi Mercedes. Namun, Team Principal Mercedes, Toto Wolff, meremehkan isu ini dan menyebutnya hanya memberikan perbedaan kecil sekitar 2-3 tenaga kuda (bhp).

Pernyataan Wolff sempat memicu respons jenaka dari juara dunia bertahan, Max Verstappen, saat tes pramusim. Pembalap Red Bull itu berseloroh, "Anda pasti harus menambahkan angka nol pada angka itu (2-3 bhp)."

Di sisi lain, Toto Wolff tetap santai menghadapi perubahan regulasi yang mendadak ini.

"Angka-angka yang muncul... jika angka-angka ini memang benar, saya benar-benar mengerti mengapa seseorang akan menentangnya, tetapi pada akhirnya, itu tidak sepadan dengan perjuangannya," ujar Wolff.

"Itu tidak mengubah apa pun bagi kami, apakah kami tetap seperti ini atau apakah kami beralih ke peraturan baru, dan itu adalah sebuah proses. Tetapi kami juga ingin menjadi warga negara yang baik dalam olahraga ini karena itu tidak membuat perbedaan besar. Kemudian kami mengubah pendapat."

Kendati celah hukum tersebut telah ditutup, sejumlah bos tim rival ragu hal ini akan langsung meruntuhkan dominasi Mercedes. Bos Ferrari, Fred Vasseur, menilai celah kompresi bukan satu-satunya penentu peta kekuatan.

“Saya tidak yakin bahwa aturan rasio kompresi baru akan menjadi perubahan besar,” kata Vasseur pada putaran kedua di China. “Lebih tepatnya, Anda akan memiliki ADUO pada suatu saat nanti – pengenalan ADUO akan menjadi kesempatan bagi kami untuk memperkecil kesenjangan.”

Sikap senada juga sempat datang dari kubu Red Bull. Jika awalnya kepala mesin Red Bull, Ben Hodgkinson, menganggap kasus ini sebagai "keributan tentang hal yang tidak penting," manajemen Red Bull kini memilih bersikap netral.

“Terkadang terasa bahwa kami tidak begitu yakin di mana posisi Red Bull. Setidaknya itulah yang saya baca, mendengarkan kalian,” ungkap Team Principal Red Bull, Laurent Mekies. “Kebenaran sederhananya adalah kami tidak terlalu mempermasalahkan apakah peraturannya condong ke kiri atau ke kanan.”

Direktur Balap Mobil Single-Seater FIA, Nikolas Tombazis, juga ikut meredam tensi dengan mengatakan, "Saya rasa topik ini tidak perlu sampai pada tingkat perhatian" seperti yang terjadi selama musim dingin lalu.

Apakah hilangnya trik mesin ini akan mengubah urutan peringkat tim di papan atas? Jawabannya mungkin belum akan terlihat jelas di akhir pekan ini.

Sirkuit Jalan Raya Monaco dikenal sebagai lintasan yang paling tidak sensitif terhadap tenaga mesin (power-sensitive) di kalender F1. Karakter trek yang sempit dan berliku lebih menuntut traksi mekanis dan aerodinamika.

Ferrari bahkan difavoritkan di sini karena kelemahan top speed mereka di trek lurus tidak akan terekspos, sehingga jalannya balapan di Monaco diprediksi akan tetap sengit terlepas dari perubahan aturan mesin Mercedes.

MONACO, BANGSAONLINE.com – Pembalap Formula 1 asal Monako, Charles Leclerc, akhirnya buka suara mengenai alasannya berkomitmen jangka panjang bersama Scuderia Ferrari.

Menjelang balapan kandangnya di Grand Prix Monaco, Ferrari resmi mengumumkan bahwa pembalap berusia 28 tahun itu telah menandatangani kontrak baru multi-tahun. Meski detail durasi tidak diungkapkan secara rinci, perpanjangan ini kuat dugaan bakal mengikat Leclerc di Maranello setidaknya hingga musim 2030.

Bergabung dengan akademi Ferrari sejak 2016 dan naik ke tim utama F1 pada 2019, Leclerc tercatat telah melakoni 155 grand prix dengan raihan 27 pole position dan delapan kemenangan. Meski belum berhasil merengkuh gelar juara dunia—yang menjadi target utamanya—Leclerc mengaku keputusan untuk bertahan adalah hal yang sangat mudah baginya.

"Bukannya saya memiliki batasan waktu di kepala saya, tetapi mengapa itu sangat jelas,” kata Leclerc dalam konferensi pers FIA pra-acara di paddock Monaco, Kamis.

"Saya mencintai tim ini, saya rasa itu cukup jelas dari luar. Sudah delapan tahun bersama tim Formula 1, 10 tahun bersama Ferrari secara keseluruhan. Mereka adalah salah satu orang pertama yang percaya pada saya dan membantu saya mencapai posisi saya saat ini."

Selain faktor ikatan emosional, Leclerc menegaskan bahwa faktor utama yang membuatnya bertahan adalah keyakinannya pada proyek masa depan tim di bawah komando Frederic 'Fred' Vasseur selaku Team Principal.

"Yang paling saya percayai adalah proyek ini. Dengan Fred, kami memiliki hubungan yang sangat, sangat baik, dan saya sangat yakin bahwa dialah orang yang mampu membawa Ferrari kembali ke puncak," lanjutnya.

"Ini merupakan awal musim yang baik, tentu saja tidak sebaik yang kami inginkan, karena kami ingin menargetkan kejuaraan dunia. Tetapi ada banyak inovasi pada mobil. Kami tahu di mana kekurangan kami dan itu mungkin lebih pada sisi mesin. Kami memiliki rencana yang akan datang dan mudah-mudahan itu akan membantu kami kembali ke tempat yang kami inginkan.

“Tetapi mengapa, itu karena saya mencintai tim ini dan saya percaya pada proyek ini. Karena dua alasan ini, itulah mengapa kami terus bersama.”

Meski enggan membeberkan detail kontraknya, Leclerc tidak menampik bahwa dirinya sempat mendapatkan tawaran serius dari tim rival di paddock sebelum akhirnya memantapkan pilihan pada Ferrari.

"Ya, memang ada (tawaran)," ia menegaskan. "Saya tidak akan menyebutkan siapa. Mereka bisa mengatakannya jika mereka mau. Tetapi bagi saya, Ferrari selalu menjadi pilihan."

Saat disinggung mengenai keberadaan klausul keluar (escape clause) yang berbasis performa mobil di dalam kontrak barunya, Leclerc memilih bersikap diplomatis, meski menyiratkan hal tersebut memang menjadi poin diskusi.

“Kecintaan saya pada tim sangat, sangat besar. Tetapi tentu saja kemenangan penting bagi setiap pembalap, itulah tujuan kita balapan,” jelasnya.

“Tetapi menang dengan seragam merah bagi saya memiliki perasaan yang sangat unik dan sesuatu yang telah saya dedikasikan selama bertahun-tahun di Formula 1 untuk mencoba dan mencapainya. Kami belum berhasil mencapainya, setidaknya dalam satu musim penuh.

“Saya tidak bisa membahas terlalu detail tentang kontrak, jadi saya tidak bisa mengomentari pertanyaan utama, tetapi tentu saja itu bagian dari diskusi tersebut.”

Banyak pihak mengkhawatirkan Leclerc berisiko menyia-nyiakan masa emas kariernya jika Ferrari tak kunjung kompetitif. Namun, pembalap bernomor mobil 16 ini menepis anggapan tersebut dengan santai.

"Saya masih sangat muda! Saya berusia 28 tahun, jadi saya masih memiliki banyak tahun di depan saya," ujarnya.

"Namun saat ini, inilah yang terasa tepat bagi saya dan di sinilah saya ingin memfokuskan seluruh perhatian saya, untuk mencoba menang bersama tim yang saya cintai, yang percaya pada saya, yang memberi saya kesempatan untuk berada di posisi saya sekarang," katanya.

"Itulah mengapa ini terasa tepat bagi saya. Untuk masa depan, kita lihat saja nanti. Saya tidak tahu seperti apa kehidupan dalam lima, seis, tujuh, atau 10 tahun ke depan, tetapi ini bukan saatnya untuk memikirkannya," pungkas Leclerc.

KOTA MALANG,BANGSAONLINE.com - MAN 2 Kota Malang mencatatkan 1.139 prestasi tingkat nasional dan internasional sepanjang 2025 serta terpilih sebagai bagian dari Program SMA-MA Ungul Garuda Transformasi 2026.

Capaian tersebut menjadi bukti keberhasilan transformasi yang dijalankan madrasah selama puluhan tahun. Dari lembaga yang semula berfokus mencetak guru agama, MAN 2 Kota Malang berkembang menjadi salah satu madrasah unggulan nasional dengan penguatan pada bidang sains, teknologi, riset, dan karakter.

Kepala MAN 2 Kota Malang, Samsudin, menjelaskan lembaga tersebut berawal dari Pendidikan Guru Agama (PGA) Putra enam tahun yang berdiri pada 1956. Saat itu, lembaga tersebut dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik agama di masyarakat.

Transformasi signifikan terjadi pada 1992 ketika lembaga tersebut berubah menjadi MAN 3 Malang dengan penguatan kurikulum sains dan teknologi. Selanjutnya, pada 2018, nama lembaga resmi berganti menjadi MAN 2 Kota Malang.

“Perubahan nama itu bukan sekadar administrasi, tetapi mencerminkan proses penguatan kompetensi guru, pengembangan sistem pendidikan, dan peningkatan prestasi siswa yang terus dilakukan secara berkelanjutan. Alhamdulillah, saat ini kami berada pada jalur yang tepat untuk menjaga dan meningkatkan mutu madrasah,” kata Samsudin, Kamis (4/6/2026).

Meski terus berbenah dan memperkuat kualitas akademik, MAN 2 Kota Malang tetap mempertahankan karakter sebagai lembaga pendidikan berbasis nilai-nilai keislaman. Budaya religius tetap menjadi fondasi dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan madrasah.

Setiap pagi, guru menyambut siswa di gerbang dengan salam dan doa. Kegiatan belajar juga diawali dengan pembinaan keagamaan, tadarus Al-Qur'an, zikir, dan doa bersama. Selain itu, salat Zuhur dan Asar berjamaah menjadi tradisi yang terus dipertahankan.

“Anak-anak harus tumbuh menjadi pribadi yang unggul secara akademik sekaligus memiliki karakter dan kepribadian Islami yang kuat. Itu yang selalu kami jaga,” ujarnya.

Menurut Samsudin, percepatan kemajuan madrasah turut ditopang oleh budaya kerja yang dirangkum dalam tagline JUARA PRIMA, yakni Jujur, Kerja Keras, Berprestasi, dan Bermartabat. Nilai tersebut diterapkan dalam seluruh aspek pengelolaan pendidikan dan menjadi landasan berbagai inovasi yang dikembangkan.

Sejumlah program unggulan lahir dari budaya kerja tersebut, salah satunya IMA Insan Pro (Insan Islami, Mandiri, dan Berprestasi) yang mengintegrasikan pendidikan keagamaan dengan penguatan sains serta persiapan studi lanjut.

Selain itu, terdapat program Mandi Madu (Madrasah Indonesia Menjelajah Dunia) yang membuka peluang kolaborasi dan jejaring internasional bagi para siswa.

Pada aspek tata kelola, madrasah juga mengembangkan Edupanda, sistem layanan dan pengelolaan data berbasis digital yang mendukung pelayanan pendidikan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

“Budaya kerja harus menjadi ruh yang hidup di seluruh unsur madrasah. Ketika budaya itu tumbuh, prestasi akan mengikuti,” jelasnya.

Sejalan dengan kebijakan Kementerian Agama, MAN 2 Kota Malang juga menerapkan Kurikulum Cinta dan konsep ekoteologi yang menekankan nilai kemanusiaan, kepedulian lingkungan, serta pendidikan karakter dalam proses pembelajaran.

Penguatan tersebut semakin diperkuat melalui status sebagai Madrasah Ramah Anak yang menempatkan aspek tumbuh kembang peserta didik sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan.

Tidak hanya berorientasi pada prestasi akademik, madrasah juga mendorong lahirnya berbagai riset siswa yang berfokus pada penyelesaian persoalan lingkungan dan masyarakat.

“Pengembangan siswa tidak hanya soal akademik, tetapi juga sikap, karakter, dan kepedulian terhadap lingkungan. Karena itu kami mendorong riset-riset siswa agar tidak hanya fokus pada sains, tetapi juga memberi kontribusi bagi keberlanjutan lingkungan dan kemaslahatan masyarakat,” katanya.

Konsistensi dalam membangun budaya mutu tersebut membuahkan hasil. Selain meraih lebih dari seribu prestasi dalam setahun, MAN 2 Kota Malang juga dipercaya menjadi bagian dari Program SMA-MA Unggul Garuda Transformasi 2026 yang dirancang untuk menyiapkan sekolah dan madrasah unggulan berstandar global.

Samsudin menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, bukan semata-mata kerja individu. Karena itu, setiap awal tahun pelajaran, madrasah menyusun Pedoman Manajemen secara partisipatif dengan melibatkan guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan siswa.

“Semua target, program, dan indikator keberhasilan disusun bersama. Ketika perencanaan dibuat secara kolektif, maka rasa memiliki dan komitmen untuk menjalankannya juga akan lebih kuat,” ujarnya.

Ia berharap pengalaman transformasi MAN 2 Kota Malang dapat menjadi rujukan bagi madrasah lain di Indonesia yang ingin meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Menurutnya, kunci membangun madrasah unggul terletak pada penguatan sumber daya manusia, perencanaan yang terukur, pelaksanaan yang konsisten, serta evaluasi yang berkelanjutan.

“Jangan takut memulai. Bangun budaya mutu, susun target yang jelas, dan jalankan dengan sungguh-sungguh. Ketika seluruh elemen bergerak bersama, madrasah akan berkembang dan menjadi pilihan utama masyarakat,” pungkasnya. (dad/van)

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Sebanyak 21 siswa SMAN 1 Kokop, Kecamatan Kokop, menjalani perawatan di puskesmas setelah diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makan bergizi gratis (MBG) pada Kamis (4/6/2026).

Salah satu tokoh masyarakat Bangkalan, Mathur Husyairi, mengatakan sebanyak 21 siswa harus mendapatkan penanganan medis di puskesmas setempat.

"Puluhan siswa itu dari satu sekolah," ungkap Mathur.

Menurut Mathur, sebelum dilarikan ke puskesmas, para siswa sempat mengonsumsi paket MBG yang dibagikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bangkalan Kokop Dupok 1 yang dikelola Yayasan Langkah Bersama Kita (LBK).

Menu yang disajikan dalam program tersebut terdiri atas nasi, sate ayam, tempe goreng, acar timun dan wortel, serta buah semangka.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Bangkalan, dr Wiwid Mayasari, mengatakan pihaknya segera mendatangi lokasi untuk mengambil sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan.

Sampel makanan tersebut selanjutnya akan dikirim ke laboratorium di Surabaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hasil uji laboratorium diharapkan dapat mengungkap penyebab pasti insiden tersebut.

Jumlah siswa yang mengalami gejala keracunan yang diduga terkait konsumsi MBG di Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dilaporkan terus bertambah.

Kondisi sejumlah siswa yang menjalani perawatan juga terekam dalam sebuah video yang beredar.

Dalam video tersebut, salah seorang siswa yang dirawat di Puskesmas Kokop mengaku mengalami muntah setelah mengonsumsi makanan yang disajikan.

"Tidak langsung terasa, tapi beberapa saat kemudian serentak merasakan muntah," kata salah satu siswa.

Hingga berita ini ditulis, Kepala SPPG Kokop Dupok, Dhimas Bagus, maupun Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Bangkalan, Ivan, belum memberikan keterangan terkait dugaan keracunan tersebut.

PASURUAN,BANGSAONLINE.com Universitas Nahdlatul Ulama Bangil (Unuba) kembali membuka program kuliah gratis bagi calon mahasiswa baru melalui Beasiswa Para Pembina dan Aghniya Tahun Akademik 2026/2027 dengan menyediakan 100 kuota penerima.

Program tersebut menjadi salah satu upaya Unuba untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya yang mengalami keterbatasan ekonomi.

Melalui program itu, calon mahasiswa berkesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tanpa terbebani biaya kuliah.

Pendiri sekaligus Pembina Yayasan Unuba, Najib Syafi’i, mengatakan pendidikan tinggi seharusnya dapat diakses oleh seluruh kalangan tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga.

Menurutnya, masih banyak lulusan SMA maupun SMK yang memiliki potensi besar, tetapi belum memperoleh kesempatan mengembangkan kemampuan karena keterbatasan biaya.

“pada Kuliah Gratis ini kami hadirkan supaya anak-anak yang memiliki kemampuan dan semangat belajar tetap bisa melanjutkan pendidikan.ujarnya,"Kamis (04/06/26) sore kepada BANGSAONLINE.com

Najib menegaskan peningkatan kualitas akademik menjadi salah satu fokus utama kampus dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

“Kami bersama dosen akan memberikan berkualitas terbaik bagi mahasiswa pilihan agar mampu bersaing dalam dunia pendidikan terkusus yang ada di Kabupaten Pasuruan Serta membuka peluang bagi akademik yang ingin dalam dunia berbisnis ,"ungkapnya.

Unuba memiliki Fakultas Tarbiyah dengan empat program studi, yakni Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), dan Tadris Bahasa Inggris.

Selain Fakultas Tarbiyah, Unuba juga memiliki Fakultas Syariah dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam serta Fakultas Dakwah dengan Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam.

Kedua program studi tersebut dikembangkan dengan keunggulan pada bidang keharmonisan keluarga, pembinaan umat, penyelesaian persoalan sosial, dan peningkatan kualitas spiritual masyarakat.

"Saya yakin dengan program program tersebut akan memeliki kwalitan dan kemampuan ganda," tambahnya.

Najib menilai keberadaan Unuba di Kabupaten Pasuruan dapat membuka peluang besar bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam pembangunan daerah.

" Kalau berhasil Insyah Allah anak anakku sekalian bisa menjadi bagian dari sejarah," ucapnya.

Ia juga mengajak mahasiswa untuk terus mengembangkan diri sesuai visi kampus, yakni unggul dalam intelektualitas, kemampuan bersosialisasi, dan kemandirian finansial.

Menurutnya, mahasiswa harus rajin belajar, membangun relasi yang positif, serta mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja maupun dunia usaha.

"Teman yang baik akan membawa kita menuju kesuksesan. Itulah makna dari keunggulan Universitas Nahdlatul Ulama Bangil,” pungkasnya. (ard/van)

MOJOKERTO,BANGSAONLINE.com - Sebanyak 971 Bintara Remaja Polri resmi dilantik dalam upacara penutupan Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) Polri Gelombang I Tahun Anggaran 2026 di Lapangan Tribrata Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto, Kamis (4/6/2026).

Upacara pelantikan dipimpin langsung Kapolda Jawa Timur Nanang Avianto.

Dalam upacara tersebut, Nanang Avianto bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan amanat tertulis Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, R.Z. Panca Putra.

Melalui amanat tersebut, Kalemdiklat Polri menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremoni, melainkan awal dari perjalanan panjang pengabdian sebagai anggota Polri.

Para bintara remaja itu diproyeksikan menjadi garda terdepan pelaksana tugas kepolisian yang berinteraksi langsung dengan masyarakat di lapangan.

Dalam amanat tersebut, para bintara remaja juga diminta untuk memegang teguh nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya sebagai pedoman dalam menjalankan tugas kepolisian.

"Sebagai abdi utama nusa dan bangsa, maka tugas mulia ini harus dijalankan dengan tulus dan ikhlas, tanpa pernah mencederai hati masyarakat dan organisasi Polri," tegas Kapolda Jatim.

Sementara itu, Kepala SPN Polda Jawa Timur Agung Setyo Nugroho mengatakan pihaknya berupaya mencetak personel yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga karakter kebhayangkaraan yang kuat.

"Para bintara remaja ini diharapkan segera beradaptasi dan siap diterjunkan untuk memperkuat barisan pengamanan serta pelayanan kepolisian di berbagai wilayah penugasan," ujarnya.

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Tandatangan tunggal Rais Aam Syuriah PBNU KH Miftachul Akhyar dalam Surat Keputusan (SK) yang menetapkan lokasi Munas Alim Ulama dan Konfrensi Besar (Konbes) NU pada 20 hingga 21 Juni 2026 di Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri Jawa Timur menjadi sorotan banyak pihak. Terutama dari kalangan kiai, kader NU dan bahkan para pengurus NU sendiri. Sebab secara organisatoris surat penting PBNU biasanya ditandatangani empat pengurus, yaitu Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Untuk menjelaskan latar belakang SK bertandatangan tunggal itu, H. Nur Hidayat, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU menjelaskan panjang lebar. Penjelasan Cak Dayat – panggilan akrab Nur Hidayat – itu sebanyak 10 poin. Surat penjelasan Nur Hidayat itu kini beredar di media sosial.

“Untuk menjernihkan duduk persoalan yang sebenarnya, dengan seizin Rais Aam, dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut,” ujar Cak Dayat dalam surat tanpa kop tanggal 18 Dzulhijjah 1447 H/04 Juni 2026 M.

Menurut Nur Hidayat, Rais Aam (Kiai Miftah) memutuskan lokasi Munas dan Konbes NU di Pesantren Al Falah Kediri setelah melalui berbagai pertimbangan, baik laporan Tim Survei maupun petunjuk ruhaniah serta penghormatan terhadap KH Nurul Huda sebagai pengasuh Pondok Pesantern Al Falah Ploso Kediri yang juga Mustasyar PBNU.

“Rais Aam juga menegaskan bahwa pemilihan lokasi tersebut bukan untuk menghadang permohonan Pondok Pesantren Lirboyo sebagai tuan rumah Muktamar. Lirboyo masih memiliki peluang yang sama dengan pondok dan tempat lain yang sudah lama mengajukan permohonan serupa,” ujar Cak Dayat yang mantan Ketua PW IPNU Jawa Timur itu.

Pada poin ke-10 atau poin terakhir Nur Hidayat juga mengungkap bahwa surat perintah bertanda tangan tunggal juga pernah dilakukan Kiai Miftah saat menjadi Pejabat Rais Aam. Tepatnya pada 25 November 2021 dalam kaitan pelaksanaan Muktamar ke-34 NU di Lampung.

Bahkan, menurut Nur Hidayat, yang membuat draf surat tersebut justru KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) yang saat itu menjabat sebagai Katib Aam.

“Surat itu diusulkan oleh KH. Yahya Cholil Staquf untuk mengatasi kebuntuan terkait penentuan waktu pelaksanaan Muktamar ke-34. Alhamdulillah, dengan langkah tersebut, kebuntuan terkait waktu pelaksanaan Muktamar saat itu dapat teratasi dan Muktamar akhirnya terlaksana dengan baik,” ujar Nur Hidayat.

Sekedar informasi, dalam Muktamar ke-34 NU di Lampung Kiai Miftah dan Gus Yahya masih satu barisan. Saat itu Kiai Miftah dan Gus Yahya berhadapan dengan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dan Sekjen Helmy Faishol Zaini. Kiai Miftah dan Gus Yahya kemudian terpilih sebagai Rais Aam dan Ketua Umum PBNU dalam Muktamar NU tersebut.

Menurut Nur Hidayat, terbitnya surat petunjuk dan instruksi terkait lokasi di Pesantren Al Falah Ploso merupakan ikhtiar Rais Aam untuk menghindari kebuntuan dan berlarut-larutnya proses pengambilan keputusan mengenai tempat pelaksanaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU.

“Sebelum mengambil keputusan untuk menerbitkan surat tersebut, Rais Aam telah berkomunikasi dengan Ketua Umum (Gus Yahya-Red),” ujarnya.

Menurut dia, komunikasi itu diawali pesan WhatsApp dari Ketua Umum (Gus Yahya) pada tanggal 31 Mei 2026 pukul 16.08 WIB.

“Yang menyampaikan pandangan mengenai laporan hasil Tim Survei dan usulan agar lokasi Munas-Konbes ditetapkan di luar Jawa untuk menghindari ketegangan di antara alumni pesantren, meskipun PP Al-Falah Ploso Kediri dinilai layak dari sisi infrastruktur dan keterjangkauan/aksesibilitas,” ujar Nur Hidayat.

Pada tanggal 1 Juni 2026 (bakda Subuh), tutur Nur Hidayat, setelah mendapatkan pertimbangan ruhani (hasil istikharah dari salah satu Rais Syuriyah PBNU), Kiai Miftah membalas pesan WhatsApp Gus Yahya dengan menyampaikan pertimbangan terkait pemilihan Pondok Pesantren Al-Falah Ploso sebagai calon tuan rumah, mulai dari laporan hasil pengecekan lapangan oleh Tim Survei dari tiga lokasi yang direkomendasikan, hasil istikharah, hingga penghormatan kepada KH. Nurul Huda Jazuli sebagai Mustasyar dan sesepuh yang sangat dihormati Rais Aam, Ketua Umum dan seluruh kalangan nahdliyin.

Namun, tegas Nur Hidayat, hingga tanggal 2 Juni 2026 pagi, Gus Yahya tidak membalas pesan WhatsApp Kiai Miftah. “Rais Aam lalu menanyakan sikap Ketua Umum, yang kemudian dibalas dengan permohonan agar penetapan PP Al-Falah Ploso sebagai tuan rumah Munas/Konbes sekaligus dijadikan satu paket dengan penetapan Pondok Pesantren Lirboyo sebagai tuan rumah Muktamar,” ujar Nur Hidayat lagi.

“Atas pendapat Ketua Umum tersebut, Rais Aam menjawab bahwa Rapat Pleno tanggal 21 Mei 2026 hanya memberikan amanat untuk penetapan lokasi Munas dan Konbes. Adapun lokasi Muktamar, sebagaimana diusulkan oleh Ketua Umum sendiri dalam beberapa kali kesempatan, akan ditetapkan dalam forum Munas dan Konbes,” tambah Nur Hidayat.

Menurut Nur Hidayat, Gus Yahya lalu menjawab, “Menawi dipin kersaaken saged mawon pleno menetapkan usulan mekaten untuk dibawa ke Munas/Konbes,” kata Gus Yahya seperti dikutip Nur Hidayat dalam surat tersebut.

“Jawaban Ketua Umum tersebut dipahami sebagai persetujuan untuk menetapkan Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri sebagai tuan rumah Munas dan Konbes. Hanya saja, Rais Aam merasa tidak memiliki kapasitas untuk menyetujui usulan Ketua Umum agar penetapan lokasi Muktamar dijadikan satu paket dengan keputusan penetapan lokasi Munas dan Konbes,” jelas Nur Hidayat.

Berdasarkan komunikasi tersebut, tutur Nur Hidayat, dan juga telah terlewatinya batas waktu lima hari untuk penetapan lokasi, serta mempertimbangkan semakin sempitnya waktu untuk persiapan penyelenggaraan Munas dan Konbes, Rais Aam kemudian menerbitkan surat berisi petunjuk dan instruksi sebagaimana dimaksud.

Menurut Nur Hhidayat, surat instruksi Rais Aam tersebut sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Perkumpulan NU (Perkum) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Administrasi sebagaimana diubah menjadi Pasal 5 Ayat (4) Perkum Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pedoman Administrasi,” ujarnya.

Nur Hidayat mengutip pasal tersebut yang berbunyi, “Dalam keadaan tertentu, surat sebagaimana dimaksud dalam huruf g (Surat Instruksi) dan i (Surat Edaran) tingkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat ditandatangani hanya oleh Rais Aam”.

Menurut Nur Hidayat, terbitnya surat petunjuk dan instruksi tersebut justru menunjukkan konsistensi sikap Rais Aam Kiai Miftah terhadap Keputusan Rapat Pleno PBNU tanggal 21 Mei 2026 agar pelaksanaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU yang proses penetapan lokasinya sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati (kelayakan fisik dan hasil istikharah) dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Seperti diberitakan BANGSAONLINE, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar mengeluarkan surat perihal Petunjuk dan Instruksi Terkait Pelaksanaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU. Surat Nomor 353/PB.23/A.II.08.03/99/06/2026 tertanggal 16 Dzulhijjah 1447 H/2 Juni 2026 M itu memutuskan bahwa Munas dan Konbes NU akan digelar pada 20 hingga 21 Juni 2026 di Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri Jawa Timur.

JAKARTA,BANGSAONLINE.com -Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pendaftaran dan pembangunan dapur baru untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran dan penataan pelaksanaan program.

Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan kebijakan tersebut menjadi salah satu fokus utama yang disiapkan jajaran pimpinan baru lembaga tersebut.

"Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran," kata Nanik dalam konferensi pers di gedung BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Menurut Nanik, terdapat empat langkah utama yang akan ditempuh untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG.

Langkah pertama adalah melakukan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat agar program berjalan lebih tepat sasaran.

Langkah kedua berupa moratorium atau penghentian sementara pendaftaran serta pembangunan dapur baru.

"Dalam rangka efisiensi anggaran maka hal yang kami lakukan adalah pertama refocusing penerima manfaat. Dua, moratorium dapur titik-titik baru," ujarnya.

Selanjutnya, BGN akan membenahi dapur-dapur yang telah beroperasi agar memenuhi standar yang ditetapkan, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam operasional dapur.

Langkah keempat adalah memperluas cakupan program MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui skema yang lebih efisien dan tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kami concern hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal 268 (triliun), kami berharap masih bisa menurunkan lagi namun tidak mengurangi sasaran," ujarnya.

Nanik menjelaskan, saat ini terdapat lebih dari 27 ribu dapur MBG yang telah beroperasi di berbagai daerah. Karena itu, BGN memilih fokus melakukan evaluasi dan penataan sebelum membuka pembangunan dapur baru.

"Nah saat ini sudah ada sekitar 27 ribu lebih dapur yang operasional. Kami akan beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja. Sudah, enam saja. Jadi moratorium," katanya.

Ia mengungkapkan, sebaran dapur MBG saat ini masih belum merata karena sebagian besar terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi. Sementara itu, sejumlah daerah 3T justru belum terlayani secara optimal.

"Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu," ujarnya.

BGN juga akan memetakan kembali kebutuhan dapur di setiap daerah untuk memastikan pembangunan fasilitas dilakukan secara efektif dan tidak berlebihan.

Setelah proses evaluasi selesai, BGN akan menentukan apakah moratorium dapur baru akan dicabut atau tetap dilanjutkan.

Selain menghentikan sementara pembangunan dapur baru, BGN juga akan melakukan pembenahan terhadap dapur yang telah beroperasi. Dapur yang dinilai tidak memenuhi standar kualitas makanan maupun tata kelola akan dievaluasi dan berpotensi dikenai sanksi hingga penghentian operasional sementara.

Untuk memperluas jangkauan program MBG di wilayah 3T, BGN saat ini juga mengkaji sejumlah alternatif pendanaan, mulai dari pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah, hingga penggunaan fasilitas dapur yang sudah tersedia.

"Kita juga intinya tidak harus membangun dapur baru. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah. Karena 3T ini cuma ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi enggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru," imbuhnya.

PAMEKASAN,BANGSAONLINE.com - Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua sepeda motor di Jalan Raya Desa Trasak, Kecamatan Larangan menyebabkan dua orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka ringan, Rabu (3/6/2026) malam.

Kasi Humas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama mengatakan dua korban meninggal dunia masing-masing berinisial ZR (24), warga Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, dan FA (19), warga Desa Kertagena Dajah, Kecamatan Kadur.

Sementara itu, seorang korban lainnya berinisial A (20), warga Desa Tentenan Barat, Kecamatan Larangan, mengalami luka ringan akibat kecelakaan tersebut.

Ipda Evan menjelaskan peristiwa itu bermula saat A mengendarai sepeda motor dari arah selatan menuju utara. Setibanya di lokasi kejadian, A diduga hendak berbelok ke kanan.

Namun, saat bersamaan melaju sepeda motor yang dikendarai ZR dari arah timur menuju barat dan sedang menikung ke kiri.

Diduga karena kurang berhati-hati serta tidak memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan, tabrakan pun tidak dapat dihindari.

"Karena jarak yang sudah terlalu dekat, benturan keras depan-samping tidak dapat dihindarkan," ucapnya, Kamis (4/6/2026).

Akibat benturan tersebut, dua orang meninggal dunia di lokasi maupun setelah mendapatkan penanganan medis, sedangkan satu korban lainnya hanya mengalami luka ringan.

Selain menimbulkan korban jiwa, kecelakaan tersebut juga menyebabkan kerugian materiil yang diperkirakan mencapai Rp2 juta.

"Kasus laka lantas ini kini telah ditangani oleh Unit Laka Lantas Satlantas Polres Pamekasan," pungkasnya. (van)

SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Pemkot Surabaya akan mengevaluasi kinerja pengemudi Suroboyo Bus dan Wira-Wiri dengan menerapkan sistem penilaian kepuasan penumpang di setiap armada menyusul munculnya keluhan masyarakat terkait perilaku berkendara yang dinilai kurang tertib.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo, mengatakan evaluasi dilakukan melalui pembinaan terhadap pengemudi serta pemasangan alat umpan balik yang dapat digunakan penumpang.

"Kami ke depan evaluasi. Yang pertama kami akan adakan pembinaan," kata Trio, Kamis (4/6/2026).

Selain pembinaan, Dishub Surabaya juga akan memasang perangkat penilaian kepuasan di dalam armada transportasi umum.

Melalui sistem tersebut, penumpang dapat memberikan penilaian secara langsung setelah menggunakan layanan Suroboyo Bus maupun Wira-Wiri.

"Jadi ketika penumpang turun itu ada pilihan, yaitu memencet (tombol) puas atau tidak puas. Karena ini memang merupakan perintah dari Bapak Wali Kota (Eri Cahyadi). Warga kota yang menaiki Wira-Wiri, feeder atau Suroboyo Bus nanti akan ada pilihan kepuasannya, puas atau tidak puas," ujarnya.

Menurut Trio, hasil penilaian dari penumpang akan menjadi salah satu indikator evaluasi kinerja pengemudi yang dilakukan setiap bulan.

Apabila tingkat kepuasan penumpang rendah, Dishub akan memberikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

"Nanti selama satu bulan ketika itu hasilnya tidak puas, maka kami akan memberikan sanksi," ujarnya.

Trio menjelaskan sanksi yang diberikan dapat berupa teguran administratif, pembebastugasan sementara, hingga pemberhentian sebagai pengemudi.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan transportasi umum sekaligus menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang.

Dalam kesempatan yang sama, Trio juga menanggapi insiden kecelakaan yang melibatkan Suroboyo Bus dan truk milik Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya di Jalan Waringin, Kecamatan Wonokromo, pada Selasa (2/6/2026).

Berdasarkan laporan sementara dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Transportasi Umum, kecelakaan tersebut diduga disebabkan faktor kelalaian pengemudi.

"Jadi Kepala UPTD Bu Eni sudah melaporkan bahwa memang terjadi mungkin human error. Human error dari pengemudi Suroboyo Bus," tutur Trio.

Ia menegaskan Dishub Surabaya tidak akan segan memberikan sanksi tegas apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya unsur kelalaian dari pengemudi.

"Saya selaku pimpinan Dinas Perhubungan, pasti akan kami sanksi tegas. Nanti bentuknya kami akan pertimbangkan mulai dari peringatan sampai dengan pemberhentian yang bersangkutan," ujarnya.

BANGSAONLINE.com - Pemerintah melalui Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso, menyatakan akan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat atau Minyakita dalam waktu dua minggu ke depan.

“Hari ini kita menyepakati akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk Minyakita,” ujarnya, Kamis (4/6/2026).

Kendati demikian, ia menegaskan HET terbaru belum ditentukan karena masih menunggu pembahasan lebih lanjut antar kementerian dan lembaga. 

Penyesuaian harga dilakukan dengan mempertimbangkan kenaikan harga crude palm oil (CPO) serta biaya produksi.

Selain itu, pemerintah memantau harga tandan buah segar (TBS) yang sempat turun. HET baru akan ditetapkan setelah harga CPO dan TBS stabil.

“Setelah harganya stabil, baru ditetapkan berapa angka kenaikan HET Minyakita,” kata Budi.

Saat ini, HET Minyakita masih berlaku Rp15.700,00. per liter. Penyesuaian dilakukan karena harga bahan baku meningkat dan aturan HET telah berlaku lebih dari tiga tahun sejak 2024. (rom)

TUBAN,BANGSAONLINE.com -Seorang pria asal Kabupaten Blora, Jawa Tengah, berinisial Ahmad Mujtaba (27), ditangkap Unit Reskrim Polsek Jatirogo usai diduga melakukan penipuan bermodus penerimaan karyawan di perusahaan swasta.

Akibat aksi tersebut, korban bernama Didin Adi Kirana (24), warga Desa Demit, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, mengalami kerugian hingga Rp54 juta.

Kapolsek Jatirogo Iptu M. Arif Nugroho mengatakan tersangka menjanjikan korban dapat bekerja di PT Swabina Gatra Rembang, perusahaan yang merupakan anak usaha PT Semen Indonesia.

Untuk meyakinkan korban, tersangka meminta sejumlah uang dengan alasan biaya pembuatan training card, Sertifikat Kompetensi Kerja, hingga perlengkapan kerja.

Iptu Arif menjelaskan kasus tersebut bermula pada Mei 2023 saat korban menghubungi tersangka untuk menanyakan informasi lowongan pekerjaan.

Beberapa hari kemudian, tersangka mengirimkan brosur lowongan kerja PT Swabina Gatra Rembang kepada korban.

"Korban lalu diarahkan membuat training card dan Sertifikat Kompetensi Kerja melalui seseorang bernama Imam Muhyidi," sambungnya.

Sejak 21 Mei hingga 7 November 2023, tersangka beberapa kali meminta uang kepada korban untuk mengurus berbagai dokumen yang disebut sebagai syarat masuk kerja.

Karena percaya dengan janji tersebut, korban melakukan transfer dana sebanyak 19 kali ke rekening Bank BRI atas arahan tersangka.

Total uang yang telah disetorkan korban mencapai sekitar Rp54 juta.

"Setelah uang diterima, tersangka menyerahkan 6 buah training card, 1 Sertifikat Kompetensi Kerja Perawatan Mekanik, dan mengajak korban ke depan PT Semen Indonesia Rembang. Di sana korban diberi 1 baju biru muda bertuliskan PT Swabina Gatra, 1 pasang sepatu safety, dan 1 helm proyek warna kuning," jelas Kapolsek Jatirogo.

Namun, hingga waktu yang dijanjikan, korban tidak pernah mendapatkan panggilan kerja dari perusahaan tersebut.

Merasa menjadi korban penipuan, Didin kemudian melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian.

Berdasarkan laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Jatirogo melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Ahmad Mujtaba.

Dalam pemeriksaan, tersangka mengakui perbuatannya kepada penyidik.

Tersangka mengaku membujuk korban dengan menjanjikan pengurusan training card dan sertifikat kompetensi kerja, kemudian meminta korban menyerahkan uang hingga mencapai Rp54 juta.

"Uang hasil penipuan itu digunakan tersangka untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar utang," imbuh Iptu Arif.

Saat ini, tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Jatirogo untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penipuan.

Adapun barang bukti yang diamankan meliputi satu baju warna biru muda bertuliskan PT Swabina Gatra, satu pasang sepatu, satu helm proyek, enam training card, satu kartu Sertifikat Kompetensi Mekanik, satu lembar Sertifikat Kompetensi Kerja Perawatan Mekanik, serta 17 lembar bukti transfer. (coi/van)

BANGKALAN,BANGSAONLINE.com - Seorang pria berinisial RBS (50) ditangkap anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan setelah diduga menjadikan kamar kosnya di Kampung Mandala, Desa Karpote, Kecamatan Blega, sebagai lokasi transaksi narkotika jenis sabu.

Penangkapan dilakukan dalam penggerebekan yang berlangsung pada 4 Mei 2026 setelah polisi menerima laporan dari warga terkait aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut.

Kasatresnarkoba Polres Bangkalan Iptu Kiswoyo Supriyanto mengatakan pengungkapan kasus itu bermula dari informasi masyarakat yang resah dengan aktivitas di kamar kos yang ditempati pelaku.

“Warga curiga dengan aktivitas mencurigakan di kamar kos pelaku, dan langsung melapor ke polisi,” ujarnya, Kamis (4/6/2026).

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas melakukan penyelidikan sebelum akhirnya menggerebek kamar kos yang diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan sekaligus transaksi narkotika.

Dalam penggeledahan, polisi menemukan 21 kantong plastik klip kecil berisi sabu yang diduga siap edar. Selain itu, petugas juga menyita tiga plastik klip kosong yang diduga digunakan sebagai kemasan.

“Pelaku menjual sabu dengan harga bervariasi, mulai Rp100 ribu hingga Rp200 ribu kepada warga sekitar,” lanjut Kiswoyo.

Saat ini, tersangka telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut di Polres Bangkalan.

Sementara itu, penyidik masih melakukan pengembangan guna menelusuri asal-usul barang haram tersebut dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredaran narkotika.

“Kami masih melakukan pendalaman untuk mengetahui dari mana barang tersebut diperoleh dan apakah ada jaringan lain yang terlibat,” ucapnya.

Atas perbuatannya, RBS dijerat Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDIRI,BANGSAONLINE.com - Pondok Pesantren Al-Falah Ploso di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, ditetapkan sebagai lokasi penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada 20-21 Juni 2026.

Penetapan tersebut diketahui setelah beredarnya surat resmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait pelaksanaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2026 di kalangan warga Nahdliyin.

Dalam surat bernomor 353/PB.23/A.II.08.03/99/06/2026 tertanggal 2 Juni 2026, PBNU memberikan petunjuk dan instruksi terkait pelaksanaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU yang akan digelar pada 20-21 Juni 2026.

Surat yang ditandatangani Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, itu menyebut keputusan penyelenggaraan Munas Alim Ulama dan Konbes NU telah ditetapkan melalui rapat pleno PBNU pada 4 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 21 Mei 2026.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa penentuan lokasi dilakukan berdasarkan hasil survei yang dilakukan tim khusus bentukan PBNU.

Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pertimbangan ruhaniah, PBNU memutuskan Pondok Pesantren Al-Falah Ploso di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, sebagai lokasi penyelenggaraan agenda nasional tersebut.

"PBNU memilih dan memutuskan Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri sebagai lokasi penyelenggaraan Munas Alim Ulama dan Konbes NU pada tanggal 20-21 Juni 2026," demikian isi surat tersebut.

Selain menetapkan lokasi, PBNU juga menginstruksikan Steering Committee dan Organizing Committee agar segera bekerja secara maksimal serta berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait guna mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan.

PBNU berharap seluruh tahapan persiapan dapat berjalan lancar sehingga pelaksanaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU mampu memberikan kemaslahatan bagi Nahdlatul Ulama dan masyarakat luas.

Meski demikian, informasi yang tercantum dalam surat tersebut masih belum disertai penjelasan lebih lanjut dari jajaran pengurus NU di daerah.

Ketua PCNU Kabupaten Kediri, KH Muhammad Makmun Mahfud, mengaku belum dapat memberikan keterangan secara pasti terkait tindak lanjut surat instruksi yang beredar tersebut.

"Masih belum jelas," ucap Gus Makmun kepada wartawan melalui sambungan telepon, Kamis (4/6/2026).

Menurut Gus Makmun, dirinya masih belum memperoleh informasi lengkap mengenai perkembangan persiapan maupun keputusan lanjutan terkait pelaksanaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Ponpes Al-Falah Ploso.

Karena itu, ia belum dapat menyampaikan penjelasan lebih rinci kepada publik terkait tindak lanjut dari surat instruksi tersebut.

"Belum. Mungkin ke Gus Kausar (Pengasuh Ponpes Al Falah-red) dulu. Saya masih luar kota sampai Sabtu ini rencananya," jelasnya.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari panitia maupun pihak terkait mengenai persiapan teknis penyelenggaraan Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso.

Meski begitu, beredarnya surat tersebut telah menarik perhatian warga Nahdliyin karena forum tersebut merupakan agenda strategis yang membahas berbagai persoalan keagamaan, kebangsaan, hingga arah kebijakan organisasi Nahdlatul Ulama ke depan.

Apabila Munas Alim Ulama dan Konbes NU benar digelar di Ponpes Al-Falah Ploso, Kabupaten Kediri akan menjadi tuan rumah pertemuan ulama dan pengurus NU dari berbagai daerah di Indonesia pada pertengahan Juni 2026.

(uji/van)

LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Seorang pemuda berinisial IDK (27), warga Lingkungan Sidokumpul, Kelurahan Blimbing, Kecamatan Paciran diringkus Satresnarkoba Polres Lamongan karena diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu.

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Warga Desa Sawahan, Kecamatan Rengel, digegerkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki yang diletakkan di tepi jalan area persawahan, Kamis (4/6/2026) pagi.

Bayi tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tubuhnya terbungkus kain dan dimasukkan ke dalam sebuah tas yang ditinggalkan di pinggir jalan penghubung Desa Rengel dan Desa Sawahan.

Jasad bayi yang diduga baru dilahirkan itu pertama kali ditemukan oleh seorang warga bernama Ernawati (55) saat berolahraga pagi di sekitar lokasi.

Kapolsek Rengel AKP Nuril Huda mengatakan penemuan tersebut terjadi sekitar pukul 05.30 WIB.

Saat itu, saksi melihat sebuah tas yang tergeletak di dekat warung kopi di tepi jalan kawasan persawahan dan menganggapnya mencurigakan.

Karena penasaran, saksi kemudian mendekati tas tersebut untuk memeriksa isinya.

"Saat diperiksa, dia terkejut mendapati seorang bayi laki-laki berada di dalamnya dalam kondisi sudah tidak bernyawa," kata AKP Nuril Huda.

Penemuan jasad bayi itu dengan cepat menyebar ke warga sekitar dan mengundang perhatian masyarakat yang berdatangan ke lokasi kejadian.

Petugas kepolisian yang menerima laporan segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta mengumpulkan sejumlah keterangan dari saksi.

"Saat ini, kami sedang melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan untuk mengungkap orang tua bayi atau pelakunya," pungkasnya. (van)

KEDIRI,BANGSAONLINE.com - Bayi perempuan yang ditemukan dalam kondisi telantar di pinggir jalan kawasan persawahan Dusun Babaan, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, akhirnya diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Kediri setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Penyerahan bayi tersebut dilakukan Direktur RSUD Simpang Lima Gumul (SLG) Kediri, dr. Tony Widyanto, Sp.OG, kepada Kapolsek Ngasem Iptu Bambang Supaku untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Subur Widono, di Ruang Kelud RSUD SLG, Kamis (4/6/2026).

Direktur RSUD SLG Kediri, dr. Tony Widyanto, mengatakan kondisi bayi yang ditemukan pada Kamis (28/5/2026) lalu itu kini telah membaik setelah beberapa hari menjalani perawatan medis.

"Alhamdulillah, kondisi bayi yang kemarin sempat telantar dan kita rawat beberapa hari ini sudah sangat baik. Kondisinya sehat dan sudah layak untuk dirawat di tempat yang baru," ujar dr. Tony Widyanto.

Prosesi penyerahan berlangsung haru di lantai 3 RSUD SLG. Pihak rumah sakit secara resmi menyerahkan bayi tersebut kepada Polsek Ngasem sebelum diteruskan ke Dinas Sosial Kabupaten Kediri.

Kapolsek Ngasem Iptu Bambang Supaku menjelaskan bayi itu pertama kali ditemukan oleh seorang warga bernama Mujianto, warga Tlogo, Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, pada Kamis, 28 Mei 2026.

Menurutnya, penanganan kasus pembuangan bayi tersebut langsung dilakukan Unit Reskrim Polsek Ngasem bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kediri. Setelah ditemukan, bayi segera dibawa ke RSUD SLG untuk mendapatkan perawatan.

Meski demikian, polisi masih menghadapi kendala dalam mengungkap identitas orang tua kandung bayi tersebut. 

Banyaknya rumah kos di sekitar lokasi penemuan menjadi salah satu faktor yang menyulitkan proses penyelidikan.

"Kami sudah berkoordinasi dengan kepala desa hingga tingkat RT dan RW untuk mendeteksi warga yang mencurigakan atau baru melahirkan. Namun, karena di lingkungan tersebut banyak tempat kos, mobilitas masyarakatnya tinggi sehingga cukup sulit dideteksi," kata Kapolsek.

Hingga kini, polisi telah memeriksa dua orang saksi terkait kasus tersebut.

Meski belum menemukan petunjuk yang mengarah kepada pelaku, Iptu Bambang menegaskan proses penyelidikan tetap berjalan.

"Proses hukum tetap berlanjut. Begitu orang tua atau pelaku pembuangan bayi ini ditemukan, mereka akan tetap diproses sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Subur Widono, mengatakan bayi tersebut akan dirujuk ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Anak milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.

"Mekanisme untuk anak telantar yang tidak diketahui orang tuanya adalah kita serahkan ke UPT perlindungan anak di Sidoarjo. Meskipun kondisinya sehat, ada beberapa catatan kesehatan kecil yang harus tetap diperhatikan dan dipertimbangkan di sana nanti," jelas Subur Widono.

Subur juga mengungkapkan telah menerima sejumlah permintaan dari masyarakat yang berminat mengadopsi bayi tersebut, baik melalui kunjungan langsung maupun sambungan telepon.

Namun, ia menegaskan proses adopsi tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena harus melalui tahapan dan persyaratan hukum yang berlaku.

"Adopsi itu bisa saja dilakukan oleh siapa pun, tetapi tentunya ada aturan dan mekanisme ketat yang harus diikuti. Kita harus tahu persis latar belakang calon orang tua angkat demi masa depan dan kesejahteraan anak ini ke depan," pungkas Subur. (uji/van)

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Seorang balita berusia dua tahun berhasil dievakuasi petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Gresik setelah terkunci di dalam kamar kos di Kelurahan Kramat Inggil, Kecamatan Gresik, Kamis (4/6/2026).

Peristiwa tersebut terjadi saat ibu balita, Fani Devi, keluar kamar untuk mengambil mangkuk sekitar pukul 10.00 WIB. Namun, saat berada di luar, sang anak diduga mengunci pintu dari dalam dan tidak mengetahui cara membukanya kembali.

Mengetahui anaknya terjebak di dalam kamar, Fani panik dan berupaya mencari bantuan.

“Dikunci anak dari dalam dan tidak tahu cara membukanya. Si ibu panik, lalu inisiatif lapor ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Gresik untuk meminta bantuan,” kata Kepala DPKP Gresik, Suyono.

Menerima laporan tersebut, petugas damkar segera mendatangi lokasi untuk melakukan evakuasi. Setelah balita berada di dalam kamar selama kurang lebih dua jam, petugas akhirnya memutuskan membuka pintu secara paksa.

Proses evakuasi berlangsung cukup dramatis karena diwarnai tangisan histeris balita yang terjebak di dalam kamar.

“Sekitar 10 menit, pintu berhasil dibuka paksa dan evakuasi akhirnya berhasil dilakukan oleh petugas di lokasi,” tandasnya.

Setelah pintu berhasil dibuka, petugas langsung mengevakuasi balita tersebut dan menyerahkannya kepada orang tuanya.

Pihak DPKP Gresik memastikan proses evakuasi berjalan lancar dan balita tersebut tidak mengalami luka maupun gangguan kesehatan akibat peristiwa tersebut. (van)

KOTA MALANG,BANGSAONLINE.com 

SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Kabar baik bagi pelanggan listrik prabayar! PLN menghadirkan promo Junivaganza. Simak caranya di sini.

Dalam hal ini, pelanggan berkesempatan memperoleh bonus voucher listrik melalui program Junivaganza yang diluncurkan PLN pada periode 4-9 Juni 2026.

MADIUN,BANGSAONLINE.com - Pemerintah Desa Sangen, Kecamatan Geger secara rutin menggelar senam lansia.

Selain senam, Pemdes Sangen juga menggelar pemeriksaan kesehatan sebagai upaya menjaga kebugaran dan memantau kondisi kesehatan warga lanjut usia.

Kegiatan yang difasilitasi Pemerintah Desa Sangen melalui kelompok lansia tersebut digelar setiap dua pekan sekali. Setelah senam, peserta mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan dari petugas Puskesmas setempat.

Program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kebugaran warga lanjut usia, tetapi juga menjadi sarana pemantauan kesehatan secara berkala.

Kepala Desa Sangen, Sony Hendro Cahyono, mengatakan para lansia memiliki peran penting sebagai teladan bagi generasi penerus. Pernyataan itu disampaikannya saat kegiatan berlangsung, Sabtu (30/5/2026).

"Mereka adalah sesepuh kita, panutan kita, dengan mereka selalu sehat kita bisa selalu menimba ilmu dari mereka," tutur Sony.

Menurut Sony, para lansia memiliki pengalaman hidup yang lebih panjang sehingga dapat menjadi tempat belajar dan meminta nasihat dalam menghadapi berbagai persoalan.

"Bisa jadi mereka lebih dahulu pernah mengalami peristiwa yang sama kita alami, sehingga kita meminta petunjuk dari mereka bagaimana penyelesaiannya," tandasnya.

Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari para peserta, salah satunya Siti yang aktif mengikuti senam lansia.

Ia mengaku merasa terbantu dengan adanya kegiatan senam dan pemeriksaan kesehatan yang rutin diselenggarakan pemerintah desa.

"Saya sangat senang dengan adanya senam lansia dari desa ini, karena bisa kumpul sama warga lain dan bisa saling bertukar kaweruh tentang kesehatan dan lainnya," ujar Siti dengan senang. (dro/van)

TULUNGAGUNG,BANGSAONLINE.com -  Seorang pria yang mencuri dua tabung gas LPG 3 kilogram di Kelurahan Sembung, KecamatanTulungagung, diamankan Unit Reskrim Polsek Tulungagung Kota sebelum kasusnya berakhir damai melalui mekanisme Restorative Justice (RJ).

Kasus pencurian tabung LPG 3 kilogram tersebut diselesaikan melalui RJ setelah korban memaafkan perbuatan pelaku dan sepakat menempuh jalur kekeluargaan.

Kapolsek Tulungagung Kota Kompol Puji Hartanto mengatakan pelaku yang diamankan berinisial NPJ (45), warga Desa Mangunsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.

Sementara itu, korban dalam kasus tersebut adalah MIA (33), warga Kelurahan Sembung, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung.

Peristiwa pencurian bermula saat korban membuka toko miliknya di Kelurahan Sembung dan mendapati dua tabung gas LPG 3 kilogram telah hilang.

Korban kemudian memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV) untuk mengetahui penyebab hilangnya tabung gas tersebut.

"Saat korban memeriksa kamera CCTV, ternyata tabung gas LPG 3 kilogram di tokonya hilang karena dicuri oleh pelaku," kata Kompol Puji Hartanto, Kamis (4/6/2026).

Akibat kejadian itu, kata Puji, korban mengalami kerugian sekitar Rp400 ribu dan melaporkan kasus tersebut ke Polsek Tulungagung Kota untuk diproses lebih lanjut.

Menindaklanjuti laporan itu, petugas melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan penyelidikan dengan berbekal rekaman CCTV dari toko milik korban.

Hasil penyelidikan mengarah kepada pelaku yang kemudian berhasil diamankan di kediamannya. Selanjutnya, pelaku dibawa ke Polsek Tulungagung Kota untuk menjalani pemeriksaan.

Selain mengamankan pelaku, polisi juga menghadirkan korban guna menjalani mediasi sebagai upaya penyelesaian perkara.

"Awalnya kami berikan fasilitas untuk mediasi antara korban dan pelaku dalam penyelesaian perkara ini di kantor Polsek Tulungagung Kota," ungkapnya.

Dalam proses mediasi tersebut, Puji menyebut pelaku bersedia membuat surat pernyataan, memberikan ganti rugi kepada korban, meminta maaf secara langsung, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Kesediaan pelaku memenuhi tuntutan tersebut membuat korban mencabut laporan polisi dan menyatakan tidak akan menuntut secara pidana maupun perdata.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, perkara dugaan pencurian dua tabung gas LPG 3 kilogram diselesaikan secara kekeluargaan dan kedua belah pihak sepakat menjaga hubungan baik ke depannya.

Karena itu, penanganan perkara dugaan pencurian dua tabung gas LPG 3 kilogram tersebut resmi dihentikan melalui mekanisme Restorative Justice.

"Melalui Restorative Justice, diharapkan permasalahan dapat diselesaikan secara damai tanpa menghilangkan rasa keadilan bagi para pihak. Namun apabila pelaku mengulangi perbuatannya dikemudian hari, maka proses hukum akan ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya. (van)

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Polsek Wonocolo menangkap DAP (26), warga Pakis, atas kasus penggelapan sepeda motor milik temannya. Penangkapan dilakukan setelah tersangka menggelapkan motor jenis Yamaha NMAX milik ATR (25) pada 28 April 2026.

Kapolsek Wonocolo, Kompol Haryoko Widi, menjelaskan kronologi kasus bermula saat tersangka meminta korban menjemputnya di Terminal Bungurasih, Sidoarjo. 

Setelah bertemu, korban diajak ke kos tersangka di Wonocolo. Sekitar pukul 21.00 WIB, tersangka meminjam motor korban dengan alasan membeli makanan, namun kemudian menjualnya kepada penadah di Bungurasih senilai Rp7,2 juta.

“Pelaku berhasil terdeteksi di wilayah Wonocolo, penangkapan tidak mengalami perlawanan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dan pengembangan,” kata Haryoko, Kamis (4/6/2026).

Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku hasil penjualan motor digunakan untuk mabuk, berjudi online, membayar kos, serta berfoya-foya. diungkapkan pula alasan menggelapkan motor, yakni sakit hati atas perkataan korban.

“Saya jengkel atas kata-katanya yang selalu menuduh saya tidak punya uang,” ucap tersangka.

Polsek Wonocolo menjerat tersangka dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 KUHP dan/atau Pasal 486 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. (rus/mar)

KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Satpol PP Kota Kediri memberikan sosialisasi kepada 69 pemilik usaha kos-kosan di Aula Kecamatan Kota, Kamis (4/6/2026). Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum, khususnya di penginapan dan rumah kos.

Untuk memperluas wawasan hukum peserta, Pemkot Kediri menghadirkan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, serta perwakilan dari DPM-PTSP. Materi yang disampaikan berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang telah diperbarui melalui Perda Nomor 1 Tahun 2022.

Kepala Satpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi Prasetya, menegaskan larangan bagi pemilik kos menyediakan layanan insidentil yang berpotensi melanggar norma susila, serta melarang kos beda gender dalam satu kamar tanpa akta nikah sah.

“Apabila ditemukan pelanggaran, petugas dapat memberikan sanksi mulai dari teguran lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin, penyegelan, hingga penerapan biaya paksa,” jelasnya.

Paulus juga mengingatkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran melalui layanan aduan Pemkot Kediri, seperti Lapor Mbak Wali 112 atau nomor Satpol PP 0821-2806-4181. Ia menekankan agar masyarakat tidak main hakim sendiri, melainkan menyerahkan pelaku pelanggaran kepada instansi berwenang. (uji/mar)

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Sidang perdana gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap BNI Cabang Tuban digelar di pengadilan negeri setempat, Kamis, (04/06/2026). Gugatan dilayangkan terkait dugaan pengalihan sertifikat hak milik melalui Akta Jual Beli (AJB) yang dijadikan agunan tanpa persetujuan pemilik.

Kuasa hukum penggugat, Abdul Mun'im, mengatakan bahwa perkara bermula dari kliennya, Slamet, yang sertifikat tanahnya dipinjam anaknya, lalu digunakan temannya sebagai agunan kredit di BNI Tuban.

“Yang jadi fokus PMH-nya, sertifikat atas nama Pak Slamet itu kemudian dipindah melalui Akta Jual Beli atau AJB tanpa persetujuan pemilik sertifikat untuk dijadikan jaminan di BNI Tuban,” ujarnya usai sidang.

Kliennya baru mengetahui jika aset berupa tanah dan bangunan miliknya dilelang bank dan berganti nama. 

“Klien kami merasa dirugikan karena tahu-tahu mau dilelang. Klien kami saat ini masih menempati lahan tersebut, namun sertifikat sudah di-AJB-kan ke orang lain,” kata Mun'im.

Sertifikat aset yang dijaminkan di BNI bernilai Rp 800 juta, berupa lahan dan bangunan seluas kurang lebih 500 meter persegi. Kuasa hukum mencurigai ada rekayasa dalam proses AJB di notaris. 

“Kita mencurigai yang tanda tangan AJB bukan Pak Slamet pemilik sertifikat, tapi orang lain yang dihadirkan. Saya sudah punya bukti orang yang hadir di situ,” cetusnya.

Kendati demikian, pihaknya fokus pada gugatan perdata. Mun'im menegaskan, “Ini lebih kepada cacat formal di dalam akad perjanjiannya. Kita tidak mendalami mens rea, karena ini gugatan perdata.”

Dalam petitum gugatan, penggugat meminta pengadilan membatalkan akad kredit, dan memerintahkan BNI Cabang Tuban mengembalikan hak tanggungan atas nama klientnya.

“Harapan saya pengadilan membatalkan akad kreditnya dan BNI Tuban mengembalikan hak tanggungan atas nama Pak Slamet yang sudah diatasnamakan orang lain karena prosesnya cacat hukum,” paparnya.

Ia juga menyinggung potensi pidana jika terbukti ada kerugian negara. 

“Ini buat pelajaran bagi semua bank, terutama bank plat merah. Kalau sampai terjadi dan menjadi putusan pengadilan, ini bisa masuk ke ranah pidana UU Tipikor. BNI itu bank plat merah. Kalau terjadi kerugian keuangan akibat PMH, patut diduga ada penyalahgunaan wewenang terkait kerugian negara,” sambungnya.

Diketahui, ada 3 tergugat dalam perkara tersebut, yaitu tergugat I Teguh Widodo selaku pemohon kredit atau debitur, tergugat II BNI Cabang Tuban, dan Tergugat III Kantor notaris yang beralamatkan di Bulu.

Sementara itu, Juru Bicara PN Tuban, Marcellino Gonzales Sedyanto Putro, menginformasikan bahwa agenda sidang pertama perkara gugatan tersebut ialah pemeriksaan identitas.

"Tergugat ada yang hadir, kecuali dari pihak BNI Cabang Tuban," ucapnya.

Ia menambahkan, gugatan yang diajukan merupakan gugatan perdata perbuatan melawan hukum mengenai sengketa proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 321, yang kemudian berkaitan dengan jaminan kredit pada bank.

"Perkaranya merupakan penggugat meminta agar proses balik nama sertifikat dan perjanjian kredit dinyatakan tidak sah," pungkasnya. (coi/mar)

JOMBANG, BANGSAONLINE.com - DPRD Jombang tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengawasan minuman beralkohol (mihol). Regulasi baru ini dirancang untuk memperketat kontrol peredaran mihol sekaligus melarang total minuman oplosan di wilayah Jombang.

Agenda pembahasan berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jombang, Kamis (4/6/2026). Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jombang, Kartiyono, menyebut Perda Nomor 16 Tahun 2009 sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan dengan aturan pusat terbaru, yakni Perpres Nomor 74 Tahun 2013 dan Permendag Nomor 25 Tahun 2019.

“Penyesuaian ini mutlak dilakukan agar payung hukum di daerah tidak tumpang tindih,” ujarnya.

Ia menekankan, kultur Jombang sebagai Kota Santri menjadi alasan kuat perlunya pengawasan ekstra terhadap peredaran mihol. Aturan baru ini diharapkan menjadi benteng bagi generasi muda dari bahaya miras dan narkotika.

Raperda saat ini masih dalam tahap awal pembahasan bersama komisi terkait dan OPD. DPRD berkomitmen membuka ruang uji publik untuk menjaring masukan masyarakat dan tokoh agama.

“Kami ingin produk hukum ini mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Jombang,” kata Kartiyono.

Dalam draf yang disusun, penjualan mihol hanya diperbolehkan di lokasi terbatas seperti hotel berbintang, sementara minuman oplosan dilarang total. Kartiyono menegaskan Pemkab Jombang tidak pernah menerbitkan izin penjualan mihol untuk warung kecil, sehingga Satpol PP berwenang melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran.

Instruksi ini sejalan dengan arahan Bupati Jombang, Warsubi, yang sebelumnya menekankan perlunya revisi perda miras. Ia menilai sanksi tindak pidana ringan belum memberi efek jera.

“Kami mendorong adanya pembaruan regulasi. Nilai denda harus dinaikkan dan sanksi hukumnya wajib diperberat. Ini langkah preventif demi menjaga kondusivitas, keamanan, serta marwah Jombang sebagai Kota Santri,” ucapnya. (aan/mar)

KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Kapolsek Kediri Kota, Kompol Bowo Wicaksono, menggelar pertunjukan wayang edukasi di hadapan siswa TK Kemala Bhayangkari 41 dan 42 Kota Kediri di Kediri Town Square, Kamis (4/6/2026). 

Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati HUT Yayasan Kemala Bhayangkari ke-74 sekaligus menyambut Hari Bhayangkara ke-80. Selain pertunjukan wayang bertema “Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat”, acara juga diisi dengan lomba mewarnai.

Bowo menjelaskan pertunjukan wayang tersebut mengangkat isu pentingnya membiasakan pola makan sehat sejak usia dini.

“Dalam lakon wayang ini diceritakan seorang anak bernama Willy yang gemar mengonsumsi makanan instan dan jajanan kurang sehat serta tidak menyukai sayur dan buah. Akibatnya, ia sering sakit-sakitan,” ujarnya.

Dalam cerita, tokoh wayang yang menggambarkan buah dan sayuran berjuang melawan tokoh penyakit yang divisualisasikan sebagai raksasa. Pesan moral yang disampaikan adalah pentingnya mengonsumsi makanan bergizi.

Menurut Kompol Bowo, kegiatan ini bertujuan menanamkan kebiasaan hidup sehat sejak dini agar anak-anak lebih gemar mengonsumsi sayur, buah, dan makanan bergizi.

“Kami ingin menanamkan kebiasaan hidup sehat sejak dini. Saat ini banyak anak yang lebih menyukai makanan instan dan jajanan dibandingkan sayur dan buah. Padahal, makanan sehat sangat penting untuk menunjang kesehatan, pertumbuhan, dan kecerdasan mereka,” jelasnya.

Ia menambahkan tema tersebut dipilih sebagai bagian dari upaya mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045. Kebiasaan hidup sehat sejak kecil diharapkan melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan sukses.

Selain itu, momentum Hari Bhayangkara ke-80 diharapkan dapat mempererat hubungan Polri dengan masyarakat serta meningkatkan profesionalisme pelayanan.

Kegiatan ini diikuti sekitar 150 anak TK Kemala Bhayangkari 41 dan 42. Para peserta tampak antusias mengikuti lomba mewarnai dan pertunjukan wayang edukasi yang disajikan secara interaktif. (uji/mar)

MADINAH, BANGSAONLINE.com - Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, melakukan kunjungan ke Saudi German Hospital di Madinah, Rabu (3/6/2026), untuk meninjau pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia yang sedang menjalani perawatan.

Dalam kunjungan itu, ia mengevaluasi pelaksanaan kerja sama layanan kesehatan antara penyelenggara haji Indonesia dan rumah sakit di Arab Saudi yang telah berjalan selama musim haji tahun ini. 

Menhaj Gus Irfan menilai, kerja sama tersebut memberikan manfaat besar bagi penanganan jemaah, meski masih terdapat sejumlah catatan karena baru pertama kali diterapkan.

“Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama ini. Karena baru pertama kali dilakukan, tentu ada sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, termasuk terkait proses rujukan pasien dan kepastian waktu pemulangan mereka,” ujarnya.

Ditegaskan pula bahwa kerja sama dengan rumah sakit di Arab Saudi perlu terus diperkuat agar layanan kesehatan jemaah Indonesia semakin optimal. Ia juga menyoroti penanganan jemaah yang masih dirawat menjelang fase pemulangan, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan masing-masing pasien.

“Kami membahas apakah jemaah yang sedang dirawat perlu dipindahkan ke Madinah atau tidak. Jika di Madinah mereka tetap berada di rumah sakit dan tidak dapat menjalankan aktivitas ibadah, maka yang lebih penting adalah memastikan proses perawatan dan pemulihan berjalan dengan baik,” paparnya.

Menurut dia, keputusan pemindahan maupun pemulangan jemaah akan disesuaikan dengan kondisi pasien. Jemaah yang memungkinkan akan dipindahkan ke Madinah, sementara yang membutuhkan perawatan intensif tetap dirawat hingga kondisi membaik.

Menhaj Gus Irfan menambahkan pelayanan kepada jemaah tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan psikologis dan spiritual. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Kemenhaj memastikan jemaah haji Indonesia memperoleh pelayanan kesehatan berkualitas sekaligus bahan evaluasi untuk penyelenggaraan haji mendatang. (msn/mar)

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Jawa Timur kembali menegaskan posisinya sebagai lumbung pangan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis 2 Juni 2026, provinsi ini tercatat memiliki potensi produksi padi terbesar secara nasional pada periode Januari-Juli 2026.

Potensi produksi padi Jawa Timur diproyeksikan mencapai 7,71 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), naik 5,49 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar 7,30 juta ton GKG. Capaian tersebut menempatkan Jawa Timur di posisi teratas, melampaui Jawa Tengah dengan 7,00 juta ton GKG dan Jawa Barat 5,98 juta ton GKG.

Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi kepada petani, penyuluh, pemerintah daerah, TNI, kelompok tani, serta seluruh pemangku kepentingan yang menjaga produktivitas pertanian di tengah tantangan perubahan iklim global.

“Alhamdulillah, capaian ini menunjukkan kerja keras para petani dan seluruh stakeholder pertanian Jawa Timur memberikan hasil nyata,” ujarnya, Kamis (4/6/2026).

Khofifah menegaskan capaian tersebut membuktikan sektor pertanian Jawa Timur tetap tumbuh positif dan berkontribusi strategis terhadap ketahanan pangan nasional. Peningkatan produksi ditopang oleh kenaikan luas panen yang mencapai 1,38 juta hektare, naik dari 1,30 juta hektare pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pemprov Jatim terus mendorong percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) melalui optimalisasi lahan potensial, penggunaan benih unggul bersertifikat, pemanfaatan alat dan mesin pertanian, penerapan teknologi budidaya modern, serta penguatan infrastruktur irigasi. Sistem deteksi dini terhadap potensi bencana pertanian juga diperkuat untuk meminimalkan risiko gagal panen.

“Jawa Timur akan terus berikhtiar menjaga stabilitas dan produktivitas sektor pertanian. Melalui sinergi seluruh pihak, kami optimis mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan Indonesia,” kata Khofifah.

Ia menambahkan capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh insan pertanian Jawa Timur untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Dengan dukungan teknologi, infrastruktur, serta kebijakan yang berpihak pada petani, Jawa Timur diharapkan mampu mempertahankan posisinya sebagai produsen padi terbesar nasional. (dev/mar)

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Komisi II DPR RI menggelar RDP atau Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah pihak terkait untuk membahas persoalan lahan antara TNI AL dan masyarakat dari 10 desa di Kecamatan Lekok dan Nguling, Kabupaten Pasuruan, pada Rabu (3/6/2026).

Agenda yang menghadirkan sejumlah instansi pusat dan daerah itu diharapkan menghasilkan kesepahaman bersama, dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang telah berlangsung puluhan tahun. Bupati Pasuruan, Rusdi Sitejo, menyampaikan aspirasi masyarakat dalam forum tersebut.

“Sudah 65 tahun masyarakat di sana tidak merasakan kemerdekaan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sekitar 34 ribu warga di 10 desa yang berdiri sejak 1902 belum memperoleh kepastian hukum atas tempat tinggal dan lahan yang ditempati. Sengketa lahan seluas 3.676 hektare itu telah berlangsung selama 65 tahun dan belum menemukan solusi yang diterima semua pihak.

“Kami datang ke sini bukan untuk memperuncing persoalan, tetapi untuk mencari solusi terbaik. Kami berharap ada jalan keluar yang memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan juga kepada TNI,” paparnya.

Menurut dia, sengketa lahan tersebut berdampak langsung pada pembangunan di wilayah terdampak. Program pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten belum berjalan maksimal karena terkendala status lahan. 

Akibatnya, pembangunan sarana pendidikan, layanan kesehatan, akses air minum, listrik, internet, hingga infrastruktur dasar seperti jalan dan irigasi masih terbatas. Rusdi juga menyoroti sejumlah program strategis seperti bantuan sosial PKH, pembangunan SPPG untuk program MBG, serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang belum dapat direalisasikan.

“Kami ingin masyarakat mendapatkan hak yang sama seperti warga negara lainnya. Selama persoalan ini belum selesai, banyak program pembangunan yang tidak bisa dijalankan secara maksimal,” ucapnya.

Melalui RDP ini, Pemkab Pasuruan berharap pemerintah pusat mengambil langkah konkret untuk mempercepat penyelesaian sengketa lahan, sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum, akses pembangunan, dan pelayanan publik tanpa mengabaikan kepentingan negara. (afa/mar)

MADINAH, BANGSAONLINE.com - Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, melakukan kunjungan strategis ke Saudi German Hospital di Madinah oada Rabu (3/6/2026). Agenda tersebut bertujuan memperkuat kerja sama layanan kesehatan bagi jemaah haji, dan umrah Indonesia selama berada di tanah suci.

Menhaj Gus Irfan menjelaskan, kerja sama dengan rumah sakit di Arab Saudi telah berlangsung sekitar satu tahun terakhir. Pemerintah terus mendorong penguatan kolaborasi dengan Saudi German Hospital sebagai mitra strategis dalam penanganan kesehatan jemaah Indonesia.

“Kolaborasi ini sangat penting mengingat tingginya mobilitas jemaah Indonesia yang setiap tahun melaksanakan ibadah haji dan umrah di Arab Saudi,” ujarnya.

Ia mengakui masih terdapat tantangan pada tahap awal implementasi, terutama dalam aspek komunikasi antar pihak. Karena itu, diperlukan koordinasi intensif terkait prosedur pemulangan pasien, alur rujukan medis, serta pengiriman pasien ke fasilitas kesehatan lain agar pelayanan lebih efektif.

Menhaj Gus Irfan juga menekankan pentingnya peningkatan layanan kesehatan jemaah, termasuk dukungan medis komprehensif untuk program safari wukuf. Pemerintah tengah mengkaji mekanisme terbaik dalam penanganan jemaah sakit, khususnya saat perpindahan dari Makkah ke Madinah.

“Koordinasi yang matang diperlukan agar jemaah tetap mendapatkan perawatan terbaik tanpa mengurangi kesempatan mereka untuk beribadah,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah serius memperkuat kemitraan ini mengingat jumlah warga Indonesia yang berkunjung ke Arab Saudi mencapai sekitar tiga juta orang setiap tahun.

Sementara itu, Direktur Saudi German Hospital, Tamel El Damak, menyampaikan pihaknya telah menangani 69 pasien jemaah haji Indonesia pada gelombang pertama di Madinah. Seluruh pasien mendapatkan penanganan medis optimal hingga dapat melanjutkan perjalanan ibadah ke Makkah.

Tamel menegaskan komitmen rumah sakit untuk meningkatkan kualitas layanan, termasuk memperkuat koordinasi dengan pihak asuransi dan Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI).

Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum penguatan kerja sama strategis antara Kementerian Haji dan Umrah dengan Saudi German Hospital, khususnya dalam memastikan pelayanan kesehatan jemaah haji Indonesia berjalan semakin baik, cepat, dan terkoordinasi. (msn/mar)

KOTA MALANG, BANGSAONLINE.com - Satreskrim Polresta Malang Kota menangkap 2 pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) yang menyasar mahasiswa. Kedua tersangka berinisial DS (26) serta MM (20), warga Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, sedangkan pelaku lainnya (H) masih buron dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kasatreskrim Polresta Malang Kota, AKP Rahmad Aji Prabowo, menyebut pengungkapan kasus berawal dari 2 laporan polisi pada awal Juni 2026. Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan saksi, olah TKP, analisis rekaman CCTV, serta pengumpulan alat bukti.

“Dari hasil penyelidikan, identitas para pelaku berhasil kami kantongi hingga akhirnya kedua tersangka dapat diamankan. Saat ini kami juga masih melakukan pengembangan untuk menangkap pelaku lainnya yang terlibat,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (4/6/2026).

Dijelaskan olehnya bahwa aksi pertama terjadi pada 16 Mei 2026 di Jalan M. Wiyono, Kecamatan Blimbing. Korban yang sedang berkumpul bersama teman-temannya diintimidasi dengan pisau dan dipaksa menyerahkan iPhone 12 Pro Max beserta kata sandinya. 

Aksi kedua berlangsung pada 24 Mei 2026 dini hari. Tiga mahasiswa dipaksa mengikuti pelaku ke area sepi di Pemakaman Kuto Bedah, Jalan Muharto, lalu diancam dengan celurit dan parang sebelum dirampas dua telepon genggam serta satu sepeda motor Honda Beat.

“Modus para pelaku adalah mencari korban pada malam hingga dini hari, mengintimidasi, lalu mengambil barang korban dengan ancaman kekerasan menggunakan senjata tajam,” kata Aji.

Pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja sama Tim Opsnal Satreskrim Polresta Malang Kota dengan Unit Reskrim Polsek Blimbing dan Polsek Kedungkandang. MM ditangkap lebih dulu di sebuah warnet kawasan Kebalen Wetan, Kotalama, pada 1 Juni 2026. 

Dari interogasi, MM mengakui keterlibatannya, lalu polisi menangkap DS di kediamannya pada hari yang sama. Kedua tersangka dijerat Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman sesuai unsur perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. 

Polisi masih menelusuri keberadaan barang hasil kejahatan yang diduga telah dijual serta memburu pelaku lain yang berstatus DPO.

“Peran aktif masyarakat sangat penting dalam membantu menjaga keamanan lingkungan. Setiap informasi yang diberikan akan kami tindak lanjuti sebagai bagian dari upaya menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif,” ucap Aji. (dad/mar)

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan dua wakilnya, Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya. 

Yang menarik, penangkapan itu dilakukan Kejagung beberapa jam setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot tiga BGN itu. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan pencopotan Dadan dan dua jenderal itu pada Selasa 2 Juni 2026 sore. Tapi Rabu 3 Juni 2026 pagi Kejagung sudah menjemput paksa Dadan Hindayani. Bahkan ada informasi beredar bahwa Kejagung sudah mengintai Dadan dan dua jenderal polisi serta TNI itu sejak Rabu pukul 2.00 dini hari.

Jarak yang sangat pendek antara pencopotan dan penangkapan mantan tiga petinggi BGN itu menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Terutama di media sosial (medsos). Jangan-jangan Presiden Prabowo dan Kejagung sudah melakukan “koordinasi” sebelum penangkapan itu dilaksanakan.

Bahkan muncul tuduhan bahwa penangkapan tiga mantan petinggi BGN itu adalah pengalihan isu dari kasus Teddy vs Dino. Seperti kita tahu, Seskab Teddy Indra Wijaya dibully secara masif oleh rakyat Indonesia karena dianggap merendahkan Dino Patti Djalal, seorang diplomat senior, gara-gara memberi saran secara terbuka kepada Presiden Prabowo agar mengurangi agenda ke luar negeri karena pemborosan.

Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung

Dino bahkan menyebut angka anggaran sekali ke luar negeri Presiden Prabowo bisa menghabiskan uang negara puluhan miliar bahkan ratusan miliar rupiah. Hotelnya saja – menurut Tempo – menghabiskan uang negara Rp 5,8 miliar. Belum lagi uang saku harian rombongan, biaya pesawat dan lainnya.

Teddy mengkonter Dino. Juga secara terbuka. Presiden Prabowo – menurut Teddy - telah melakukan efisiensi, mengurangi peserta rombongan dibanding dengan era presiden sebelumnya. Bahkan sebagian biaya – klaim Teddy – berasal dari uang pribadi Prabowo.

Selain itu – menurut Teddy, kunjungan kerja Presiden Prabowo ke luar negeri menghasilkan investasi luar negeri ke Indonesia dalam jumlah ratusan triliunan rupiah.

Namun klaim Teddy itu disanggah Guntur Romli, kader PDIP. Menurut Guntur, klaim Teddy soal investasi luar negeri itu palsu dan menyesatkan karena data yang diangkat Teddy itu termasuk investasi dalam negeri. Bukan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri. Bahkan sepanjang tahun 2025, menurut Guntur Romli, Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia hampir stagnan. Karena itu Guntur menyebut kunjungan kerja Presiden Prabowo ke luar negeri gagal.

Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya

Kunjungan Presiden Prabowo memang terus menuai kontroversi. Namun dari semua retorika perdebatan itu yang paling banyak mendapat perhatian publik adalah ketika Teddy mengkonter Dino Patti Djalal dengan kalimat: “Beliau pernah menjadi wamenlu, meskipun hanya diberi kesempatan 3 bulan.”

Publik – terutama para netizen di media sosial – menganggap kalimat Teddy itu sebagai penghinaan dan merendahakn Dino Patti Djalal. Padahal karir Dino sebagai diplomat cukup panjang. Ia tidak hanya menjabat wamenlu tiga bulan seperti dikatakan Reddy. Tapi juga pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Bahkan Dino mendapat tiga penghargaan bintang maha putra atas kompetensinya sebagai diplomat, termasuk dari Presiden Prabowo Subianto.

Nah, berdasarkan rentetan peristiwa itulah para pengeritik Presiden Prabowo – terutama di media sosial – menuduh bahwa penangkapan tiga mantan petinggi BGN itu hanyalah drama politik untuk mengalihkan isu Teddy yang sedang dibully masyarakat.

Benarkah? Sejatinya sulit dinalar. Bukankah Jenderal Pusung dan Dadan Hindayana itu adalah orang dekat Prabowo. Tapi dalam politik semua bisa saja terjadi. Apalagi sekarang legitimasi politik Presiden Prabowo sedang turun drastis. Baik karena rupiah yang terpuruk, ekonomi terus melemah, hutang meningkat, harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi, disamping juga program andalannya yang amburadul tapi terkesan dipaksakan.

Tapi apapun alasan dan motifnya kasus penangkapan tiga mantan petinggi BGN itu adalah bukti bahwa pengelolaan MBG selama ini diduga banyak penyimpangan dan korupsi. Ini berarti membenarkan kritik para aktvis dan kelompok sipil.

Bahkan Tiyo Ardianto, mantan Ketua BEM UGM, memplesetkan MGB sebagai Maling Berkedok Gizi. Kaos plesetan itu sekarang marak dikenakan para aktivis, termasuk Tiyo.

Naniek Sudaryati Deyang, yang saat itu masih menjabat Wakil Kepala BGN menyayangkan singkatan BGN yang sarkastis itu. Ia menyindir Tiyo membangun narasi tanpa bukti. Ia mengaku berharap malingnya  ada dan ditangkap serta dipenjarakan.

"Tapi kok gak ada sampai sekarang," ujar Naniek. Lagi-lagi menyindir Tiyo dan para aktivis.

Ia bahkan mengatakan bahwa Tiyo sebagai mahasiswa yang mewakili intelektual hanya bisa membangun narasi tapi tidak bisa membuktikan apapun. 

Teddy Indra Wijaya

Sekarang ternyata kritik para aktivis dan kelompok sipil telah terbukti. Bahkan buah berbagi kritik itu telah membuat Naniek naik pangkat sebagai Kepala BGN yang baru.

Sejak program MBG dijalankan memang banyak sekali kritik dari para aktivis dan kelompok sipil. Bahkan bukan hanya kritik dari para aktivis dan kelompok sipil. Tapi juga banyak keluhan dari berbagai sekolah. Keluhan itu diunggah dalam banyak video kasus siswa-siswi keracunan, sajian nasi dan lauk serta buah yang tak layak dan basi, sehingga dibuang ke tong sampah secara percuma.

Tapi berbagai kritik para aktivis dan kelompok sipil itu tak pernah didengar. Alih-alih kritik mereka didengar, Presiden Prabowo dan orang dekatnya – terutama para pengelola MBG - malah marah.

Memang sangat ironis. Tapi itulah faktanya. Sekarang kita menyaksikan kepala BGN Dadang Hindayana dan dua wakilnya, Jenderal TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Jenderal TNI Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya ditangkap Kejagung. Mereka diduga memperkaya diri sendiri dengan menarik uang dari mitra BGN yang mau mendirikan dapur MBG. Modusnya mereka memainkan titik lokasi. Satu titik dikabarkan mencapai ratusan juta. 

Belum lagi soal tetek bengik uang survey dan sebagainya. Bahkan kabarnya juga ada yang minta per porsi Rp 500 hingga Rp 1.000. Padahal dalam satu titik saja ada yang melayani 3000 siswa-siswi per hari. Wallahua’lam.

Rakyat hanya bisa mengelus dada. Karena anggaran MBG yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran itu diambilkan dari dana APBN. Uang rakyat. Pajak rakyat. Bukan hasil kerja keras pemerintah, misalnya keuntungan BUMN.

Lebih ironis lagi, kabarnya dana MBG yang mencapai Rp 335 triliun itu diambilkan sebagian dari dana anggaran pendidikan dan kesehatan.

Kita semakin prihatin ketika mencermati masa atau tenggang waktu para petinggi BGN itu melaksanakan tugas atau bekerja Prof Dadang Hindayana, Jenderal TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Jenderal TNI Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya menjalankan tugs sebagai kepala BGN dan wakil kepala belum genap dua tahun. Sekitar 1,5 tahun. Berarti mereka begitu bekerja langsung melakukan dugaan korupsi. Itu berarti di otak mereka sama sekali tak ada niat untuk memperbaiki gizi anak bangsa atau masyarakat. Apalagi mengabdi pada negara.

Di otak mereka hanya ada cuan dan cuan. Wajar jika mereka selalu marah kalau ada yg mengeritik MBG. Karena kepentingam cuannya terganggu.

Beda dengan pemimpin yang punya wawasan kebangsaan dan berniat mengabdi kepada bangsa dan negara. Mereka niscaya punya integritas dan akhlak, sehingga ketika mendapat kritik dari rakyat menerima secara terbuka dan lapang dada karena sadar tentang kesalahan dan untuk kebaikan bersama dan masyarakat. Wallahua’lam bisshawab.

MADINAH, BANGSAONLINE.com - Pemerintah melalui Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf, mendorong perluasan ekspor komoditas pangan nasional ke Arab Saudi dalam rangka mendukung kebutuhan katering jemaah haji.

Peluang itu muncul ketika Tim Amirul Hajj meninjau 2 penyedia layanan konsumsi jemaah haji Indonesia di Madinah, yakni Meez Mary Catering dan Uhud Taiba for Catering pada Rabu (3/6/2026).

Dalam agenda tersebut, pemerintah tidak hanya memastikan kualitas layanan konsumsi, tetapi juga melihat potensi pemanfaatan komoditas pangan asal Indonesia dalam rantai pasok katering di tanah suci. Sejumlah produk seperti beras, kerupuk, santan, ikan patin, hingga bumbu masakan dinilai memiliki peluang besar masuk pasar katering haji.

“Kita melihat ada banyak komoditas yang sebenarnya kita miliki. Seperti beras, kerupuk, santan, ikan patin, dan bumbu masakan yang selama ini menjadi bagian dari konsumsi jemaah,” kata Menhaj Gus Irfan.

Ia menyoroti sebagian produk yang digunakan di dapur katering sebenarnya berasal dari Indonesia, namun belum tercatat sebagai produk nasional karena masuk melalui negara lain. Menurut dia, santan dan ikan patin yang digunakan diduga berasal dari Indonesia tetapi dipasarkan dengan merek negara lain.

Meski peluang besar, Menhaj Gus Irfan mengakui tantangan utama adalah biaya logistik dan kondisi geopolitik Timur Tengah. Pemerintah sebelumnya telah mencoba mengirim beras dan bumbu masakan, namun pengiriman belum optimal akibat tingginya biaya transportasi dan situasi kawasan.

“Peluangnya sangat bagus. Kita punya semua komoditas itu. Tinggal bagaimana menyesuaikan standar dan aturan agar bisa masuk ke pasar Arab Saudi,” tuturnya.

Ke depan, pemerintah membuka kemungkinan memasukkan ketentuan penggunaan komoditas pangan Indonesia dalam kontrak penyediaan katering haji.

“Dalam kontrak bisa saja diatur penggunaan beras atau bahan pangan dari Indonesia. Ini akan memperkuat posisi produk kita, meski saat ini belum bisa diterapkan sepenuhnya,” ucap Menhaj Gus Irfan.

Ia berharap, stabilitas kawasan dan perbaikan rantai logistik global dapat membuka jalan lebih luas bagi komoditas pangan Indonesia masuk ke Arab Saudi, sekaligus memperkuat peran pelaku usaha nasional dalam ekosistem haji dan umrah. (msn/mar)

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Sidang perkara dugaan penggelapan uang penjualan kasur busa dengan terdakwa Furqon Azizi kembali digelar di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sidoarjo menolak saksi meringankan (a de charge) yang dihadirkan terdakwa, Kamis (4/6/2026).

Riyono selaku Ketua Majelis Hakim sempat memeriksa identitas Abdul Halim sebagai saksi yang diketahui sebagai karyawan terdakwa. Karena hubungan kerja itu, majelis hakim mempertimbangkan keterangan saksi hanya didengarkan tanpa sumpah.

“Kami menolak, keberatan (saksi diperiksa) yang Mulia,” kata JPU Andik Susanto.

Dalam persidangan, keterangan Abdul Halim sempat berubah-ubah. Ia mengaku mengetahui pengiriman kasur busa ke sejumlah pondok pesantren, namun tidak dapat memastikan detailnya. 

Saat ditanya JPU mengenai surat jalan dan pembayaran lunas dari pondok pesantren, saksi menyatakan tidak mengetahui.

Majelis hakim menjadwalkan sidang lanjutan pada Senin (8/6/2026) dengan agenda saksi meringankan dan ahli dari terdakwa.

Sebelumnya, sejumlah saksi dari pondok pesantren dan pihak PT Dynasti Indomegah mengungkapkan bahwa pembayaran kasur busa telah dilakukan kepada terdakwa melalui transfer bank. Namun, uang dimaksud tidak diserahkan ke perusahaan.

“Setelah kami cek ke pondok-pondok itu mereka sudah ada pembayaran lunas ke terdakwa, ada rekening koran dan kuitansi lunas dari toko FA. Tapi uang itu tidak diserahkan ke perusahaan sampai hari ini,” kata Marketing PT Dynasti Indomegah, Dewi Sulis Herawati.

Ia juga menyebut berulang kali menagih pembayaran namun tidak mendapat respon, hingga akhirnya keluarga terdakwa sempat menyerahkan sertifikat rumah sebagai jaminan. Dokumen tersebut kemudian dikembalikan karena tidak memiliki kekuatan hukum.

Dalam persidangan, Dewi meminta keadilan atas kasus yang membuatnya mengalami tekanan hingga memutuskan resign dari perusahaan.

“Saya mohon Yang Mulia, keadilan. Saya ini membantu FA memudahkan order tapi saya malah diperlakukan seperti ini,” ucapnya. (cat/mar)

MADINAH, BANGSAONLINE.com - Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menggelar pertemuan dengan 23 pimpinan perusahaan katering penyedia konsumsi jemaah haji Indonesia di Madinah, Rabu (3/6/2026). 

Agenda tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan layanan konsumsi menjelang kedatangan jemaah haji gelombang kedua yang dijadwalkan tiba di Madinah mulai 7 Juni 2026. Dalam arahannya, Menhaj Gus Irfan menekankan 3 aspek utama yang harus diperhatikan penyedia katering, yakni ketepatan gramasi makanan, keamanan pangan, serta ketepatan waktu distribusi.

“Pelayanan konsumsi pada gelombang pertama secara umum berjalan dengan baik. Namun, untuk menyambut kedatangan jemaah gelombang kedua, kualitas layanan tersebut tidak hanya harus dipertahankan, tetapi juga perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Evaluasi terhadap layanan gelombang pertama menunjukkan perlunya konsistensi porsi sesuai standar, cita rasa yang sesuai dengan selera jemaah Indonesia, daya tahan makanan, serta penguatan manajemen distribusi. 

Menhaj Gus Irfan menegaskan, seluruh detail pelayanan harus diperhatikan agar kebutuhan jemaah terpenuhi dengan baik. 

Perwakilan perusahaan katering menyatakan komitmen untuk melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi. Selain itu, Menhaj Gus Irfan mengimbau jemaah agar memperhatikan jadwal makan selama berada di Madinah.

“Saya mengimbau kepada seluruh jemaah agar memperhatikan jadwal makan. Jika waktu makan telah tiba, segera kembali ke hotel untuk mengonsumsi makanan yang telah disiapkan. Pada setiap kemasan makanan juga telah dicantumkan batas waktu aman untuk dikonsumsi,” katanya.

Ia berharap sinergi antara penyedia katering, petugas haji, dan kedisiplinan jemaah dapat memastikan layanan konsumsi berjalan optimal sehingga kebutuhan nutrisi terpenuhi dan jemaah tetap sehat selama ibadah.

Jemaah haji Indonesia gelombang kedua dijadwalkan bergerak dari Makkah menuju Madinah pada 7 Juni 2026 untuk melanjutkan rangkaian ibadah sebelum kembali ke tanah air. (msn/mar)

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Peristiwa penusukan terjadi di Desa Soket Laok, Kecamatan Tragah, Rabu (3/6/2026) malam. Seorang pria bernama Syaihuddin meninggal dunia setelah diduga ditusuk oleh iparnya, Jailani.

Insiden sekitar pukul 19.30 WIB itu berlangsung di kediaman korban dan disaksikan anak serta cucunya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaku baru pulang dari Surabaya. 

Saat korban menyapa dan mengulurkan tangan untuk bersalaman, pelaku diduga langsung mengeluarkan senjata tajam dan menusukkan ke perut korban.

Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Hingga dini hari, jenazah masih berada di RSUD Syamrabu Bangkalan. 

Proses pemakaman dijadwalkan hari ini, Kamis (4/6/2026) sekira pukul 10.00 WIB setelah keluarga dari Lumajang tiba. Usai kejadian, pelaku melarikan diri. 

Hingga kini keberadaan Jailani belum diketahui. Kasi Humas Polres Bangkalan, Ipda Agung Intama, menyatakan kasus masih dalam tahap penyidikan dan belum ada keterangan resmi mengenai motif pembunuhan.

Peristiwa ini menjadi perhatian warga setempat. Mereka berharap aparat kepolisian segera mengungkap motif dan menangkap pelaku agar proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. (hud/mar)

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Desa (Pemdes) Pelemwatu menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun ini kepada warga miskin di balai desa setempat, Kamis (4/6/2026).

Kepala Desa Pelemwatu, Sukayin, menyebut penyaluran BLT merupakan upaya mendukung program pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

“Penyaluran BLT bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2026. Tahun ini ada 10 penerima,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Setiap penerima mendapatkan Rp300 ribu per bulan, namun pencairan dilakukan secara rapel untuk April, Mei, dan Juni sehingga masing-masing menerima Rp900 ribu.

“Tahun ini jumlah penerima BLT berkurang karena adanya pengurangan keuangan DD dari pemerintah pusat,” kata Sukayin.

Ditegaskan pula olehnya bahwa bantuan diberikan utuh tanpa potongan.

“BLT untuk tiga bulan Rp900 ribu per penerima diterima utuh, tidak ada potongan sama sekali,” ucapnya.

Sukayin berpesan agar bantuan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

“Pesan saya, uang bantuan agar dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bermanfaat,” tuturnya.

Ia berharap, BLT dapat membantu mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di desanya.

“Mudah-mudahan upaya Pemdes Pelemwatu ini dapat mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di desa kami,” pungkasnya. (hud/mar)

Oleh: Achmad Fatchul Jamil A. Naim

Di tengah upaya memperkuat perekonomian nasional, kebijakan fiskal menjadi salah satu instrumen penting yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan Usaha Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Sektor ini memiliki peran strategis karena tidak hanya menjadi penyerap tenaga kerja yang besar, tetapi juga berkontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian hingga ke tingkat bawah

Namun demikian, berbagai kendala masih membayangi perkembangan UMKM, seperti terbatasnya akses terhadap sumber pembiayaan, kurang memadainya infrastruktur, serta dukungan kebijakan yang belum optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kebijakan fiskal yang lebih efektif dan tepat sasaran guna memperkuat kapasitas serta keberlanjutan UMKM di Indonesia. 

Kebijakan fiskal merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian melalui pengaturan pajak dan pengeluaran negara. 

Melalui kebijakan ini, pemerintah dapat memengaruhi aktivitas ekonomi lokal baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Jika di pandang dari sisi teori, kebijakan fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian, terutama melalui efek pengganda. Artinya, ketika pemerintah meningkatkan belanja, hal tersebut tidak hanya berdampak langsung, tetapi juga memicu peningkatan aktivitas ekonomi yang lebih luas di berbagai sektor.

Di Indonesia, penerapan kebijakan fiskal tercermin dalam APBN yang berfungsi menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mendorong pemerataan kesejahteraan. Selain itu, dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal juga diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga memperhatikan nilai etika dan kesejahteraan secara menyeluruh.

Dukungan pemerintah terhadap UMKM melalui kebijakan fiskal diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian insentif pajak, subsidi, serta alokasi anggaran untuk program pemberdayaan. Kebijakan ini bertujuan menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif sekaligus meningkatkan kemampuan bersaing pelaku UMKM.

Selain itu, pemerintah juga menghadirkan berbagai program nyata, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), keringanan pajak, hingga pembebasan pajak bagi UMKM dengan omzet tertentu. Kebijakan ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh pembiayaan serta mengembangkan usahanya secara lebih leluasa.

Upaya lain yang dilakukan adalah mendorong digitalisasi UMKM. Melalui pelatihan, dukungan teknologi, dan program digital, pelaku usaha diarahkan untuk memanfaatkan platform online agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional.

Peran UMKM dalam perekonomian sangat besar, terutama dalam membuka lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas distribusi pendapatan. Meski demikian, sektor ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti keterbatasan modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta akses pasar yang belum maksimal.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan fiskal juga tidak lepas dari berbagai hambatan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan anggaran pemerintah, proses birokrasi yang cukup kompleks, serta rendahnya pemahaman digital di kalangan pelaku UMKM. Selain itu, distribusi manfaat kebijakan yang belum merata juga menjadi kendala tersendiri.

Secara keseluruhan, kebijakan fiskal memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan UMKM dan perekonomian nasional. Namun, agar hasilnya lebih optimal, diperlukan implementasi yang tepat sasaran, transparansi, serta kerja sama yang baik antar berbagai pihak. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif, UMKM diharapkan mampu berkembang secara berkelanjutan

Penulis adalah Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura (UTM) 

KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Kota Kediri terpilih sebagai salah satu tuan rumah Perkemahan Wirakarya Jawa Timur 2026 yang digelar Kwarda Gerakan Pramuka Jatim. Dalam kegiatan ini, salah satu program yang dijalankan adalah 1 Gugus Depan 1 Renovasi RTLH, dengan tiga rumah di Kota Kediri menerima bantuan pembenahan rumah tidak layak huni.

Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, yang juga Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Kota Kediri, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan tersebut usai menerima kunjungan Waka 1 Bina Muda Kwarda Jatim, Arumi Bachsin Emil Dardak, di Kantor Kwarcab Kota Kediri, Rabu (3/6/2026).

“Sebuah kehormatan bagi kami bisa menerima kedatangan Ibu beserta rombongan untuk melihat bagaimana keaktifan kegiatan Pramuka di Kota Kediri. Kami berterima kasih Kota Kediri dipilih menjadi salah satu penerima bantuan pembenahan Rumah Tidak Layak Huni. Ini kesempatan baik bagi kami,” ujarnya.

Menurut dia, kegiatan ini positif karena menunjukkan aksi nyata Pramuka dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat, sekaligus melatih kepemimpinan, gotong-royong, dan kepedulian sosial generasi muda. Ia berharap kolaborasi antara Pemkot Kediri, Kwarda Jatim, dan Kwarcab Kota Kediri terus terjalin untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, Arumi Bachsin Emil Dardak menyebut program pembenahan RTLH konsisten dilakukan karena manfaatnya besar bagi masyarakat maupun anggota Pramuka.

“Di program ini ada life skill seperti gotong-royong dan kepedulian. Itu yang ingin kita bangun di era saat ini, di mana anak-anak mulai individualisme dan lebih aktif di gadget daripada bersosialisasi,” katanya.

Selain Kota Kediri, tiga daerah lain yang terpilih sebagai tuan rumah adalah Kota Malang, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Magetan. Jumlah rumah yang dibenahi berbeda sesuai kemampuan masing-masing daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Vinanda dan Arumi meninjau rumah Djumilah (63) di Kelurahan Bangsal, salah satu penerima bantuan.

“Saya sangat berterima kasih kepada Mbak Wali dan Bu Arumi telah mengunjungi rumah saya untuk melihat kondisinya. InsyaAllah perbaikannya mulai minggu depan. Beberapa yang diperbaiki seperti atap rumah, kamar mandi dan juga dapur,” kata Djumilah. (uji/mar)

MAKKAH, BANGSAONLINE.com - Kemenhaj memastikan proses kepulangan jemaah haji gelombang pertama dari Arab Saudi berjalan lancar. Hingga Rabu (3/6/2026), tercatat 28 kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Air dengan total 11.120 orang, terdiri atas 11.008 jemaah dan 112 petugas.

Juru Bicara Kemenhaj, Ichsan Marsha, menyebutkan 19 kloter telah tiba di Indonesia dengan jumlah 7.588 orang. Sementara itu, untuk jemaah haji khusus, sebanyak 6.002 jemaah dan 286 petugas sudah kembali ke Tanah Air.

Ia menjelaskan, pada hari kedua masa kepulangan terdapat sejumlah penerbangan dari Terminal Haji Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, yang mengalami keterlambatan. Penerbangan tersebut meliputi tujuan Surabaya (SV5160, SV5162, SV5166) dan Jakarta (SV5164, SV5172).

“Berdasarkan pemberitahuan Hajj Terminal Management, keterlambatan terjadi karena kepadatan operasional bandara. Pada periode ini, jemaah haji dari berbagai negara juga memiliki jadwal kepulangan yang bersamaan,” paparnya.

Kemenhaj melalui PPIH Arab Saudi memperkuat koordinasi dengan petugas bandara, maskapai, syarikah, naqabah, dan pengelola terminal. Maskapai diminta menyediakan makanan dan minuman bagi jemaah yang menunggu lebih dari enam jam.

“Atas kondisi ini, kami menyampaikan permohonan maaf kepada jemaah yang terdampak. Kami mengimbau jemaah tetap tenang, menjaga kesehatan, mengikuti arahan petugas, dan berkoordinasi dengan ketua kloter maupun petugas di lapangan,” kata Ichsan.

Ia juga mengingatkan jemaah mematuhi ketentuan barang bawaan, yakni tas paspor, satu koper kabin maksimal 7 kg, dan satu koper bagasi maksimal 32 kg. Ichsan menegaskan, air zamzam tidak boleh dimasukkan ke koper, karena setiap jemaah akan menerima satu galon lima liter di debarkasi masing-masing.

Selain itu, layanan bus shalawat kembali beroperasi dengan 25 rute dan 421 armada untuk melayani jemaah yang akan beribadah di Masjidil Haram. Ichsan mengimbau jemaah menjaga kesehatan di tengah cuaca panas Makkah dengan memperbanyak minum air putih, makan teratur, beristirahat cukup, serta menggunakan pelindung kepala.

“Kemenhaj juga mengajak ketua kloter, ketua rombongan, ketua regu, keluarga, serta sesama jemaah untuk memberi perhatian kepada jemaah lansia, disabilitas, perempuan, dan jemaah dengan risiko kesehatan tinggi. Semoga Allah SWT menerima ibadah jemaah haji Indonesia dan menjadikan mereka haji yang mabrur serta hajjah yang mabruroh,” paparnya. (msn/mar)

MADINAH, BANGSAONLINE.com - Sejumlah jemaah haji penyandang disabilitas melakukan audiensi resmi dengan Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, di Kantor Daerah Kerja (Daker) Madinah, Arab Saudi, Selasa (2/6/2026). Pertemuan tersebut didampingi Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND), Deka Kurniawan.

Jemaah haji yang hadir mewakili ragam disabilitas fisik, netra, dan autis berasal dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI), serta seorang orang tua dari penyandang autis dewasa.

“Keterlibatan mereka dalam audiensi ini merupakan bentuk penerapan prinsip HAM, Nothing About Us Without Us. Merekalah yang paling mengerti tentang dunia disabilitas, jadi jangan sampai mereka tidak dilibatkan dalam penyelenggaraan Haji Inklusif,” kata Deka.

Audiensi ini bertujuan mengapresiasi penyelenggaraan Haji 2026 yang mengusung tagline Haji Inklusif sekaligus menyampaikan aspirasi untuk pelaksanaan Haji 2027. Deka menekankan komitmen Kemenhaj terhadap pelayanan inklusif bagi lansia, disabilitas, dan perempuan sebagai mandat hukum nasional maupun internasional.

Ketua PPDI, Siswadi, menyoroti pentingnya fasilitas yang lebih aksesibel, mulai dari akomodasi hotel, transportasi bus ramah disabilitas, hingga sarana di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ia juga meminta kurikulum sensitivitas disabilitas dimasukkan dalam diklat petugas haji dan manasik.

“Regulasi dan keberpihakan Pak Menteri sudah kepada disabilitas dan lansia, tetapi kadang-kadang di lapangan belum ada kesadaran,” ujarnya.

Ipan Hidayatulloh dari ITMI menekankan perlunya sosialisasi regulasi kuota afirmasi bagi penyandang disabilitas yang telah mendaftar lebih dari lima tahun. Sementara itu, Lilis Arofianti berharap penyandang autis yang memenuhi syarat istitha’ah dapat berhaji dengan pendamping.

Komnas Disabilitas bersama organisasi penyandang disabilitas mendorong adanya regulasi kuota afirmasi khusus bagi jemaah disabilitas agar mendapat kepastian keberangkatan.

Menhaj Gus Irfan menyambut baik aspirasi tersebut. Ia mengatakan, “Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di sini. Mudah-mudahan kerja sama ini bisa terus dilanjutkan.”

Ia menjelaskan, Kemenhaj terus memperjuangkan syarat istitha’ah kepada pemerintah Saudi, termasuk bagi lansia dan pengguna kursi roda. Terkait fasilitas di Armuzna, Gus Irfan menegaskan pihaknya terus meminta peningkatan layanan meski pelaksanaannya bergantung pada penyelenggara setempat.

“Itu memang di luar wewenang kita. Kita hanya minta, minta, minta, himbau, himbau, himbau. Tapi pelaksanaannya memang tergantung dari penyelenggara Armuzna itu sendiri,” pungkasnya. (msn/mar)

MADIUN, BANGSAONLINE.com - BPJS Kesehatan memastikan peserta JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional berhak memperoleh pelayanan obat sesuai indikasi medis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama. Pelayanan obat tersebut mengacu pada Formularium Nasional (Fornas) sebagai pedoman standar.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun, Wahyu Dyah Puspitasari, menegaskan penyediaan obat dalam Program JKN telah diatur agar pelayanan kesehatan berjalan terstandar dan terjamin.

“Peserta JKN berhak mendapatkan obat yang dibutuhkan sesuai indikasi medis dan resep dokter. Penyediaan obat tersebut mengacu pada Formularium Nasional yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelayanan kesehatan dalam Program JKN,” ujarnya pada Senin (2/6/2026).

Ia menambahkan, fasilitas kesehatan tetap bertanggung jawab menyediakan obat di luar Fornas jika kondisi medis pasien membutuhkan. Peserta juga diharapkan memahami alur pelayanan JKN dengan baik, termasuk berkonsultasi dengan dokter terkait kebutuhan pengobatan.

Selain obat, peserta JKN berhak mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dari petugas farmasi atau apoteker mengenai cara penggunaan, aturan minum, hingga hal-hal yang perlu diperhatikan selama terapi.

Suyatmi, peserta JKN asal Kota Madiun, mengaku pelayanan yang diterima membuatnya lebih disiplin menjalani pengobatan.

“Setiap mengambil obat, petugas farmasi selalu menjelaskan cara minumnya. Jadi saya lebih paham dan lebih disiplin menjalani pengobatan. Saya juga merasa tenang karena obat yang dibutuhkan tersedia sesuai anjuran dokter,” katanya.

Menurut dia, kepastian memperoleh obat dan penjelasan dari tenaga kesehatan memberikan rasa aman dalam menjalani pengobatan jangka panjang. Ia berharap masyarakat memanfaatkan layanan JKN sesuai prosedur agar tetap sehat dan nyaman. (red)

JEDDAH, BANGSAONLINE.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia meminta pemerintah daerah tidak menggelar acara penyambutan yang terlalu panjang saat jemaah haji tiba di debarkasi.

Imbauan tersebut disampaikan agar jemaah dapat segera beristirahat setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi menuju Tanah Air.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan kondisi fisik jemaah perlu menjadi perhatian utama saat proses pemulangan berlangsung.

Menurutnya, jemaah haji membutuhkan waktu untuk memulihkan tenaga dan berkumpul kembali bersama keluarga.

"Jemaah haji kita itu sudah cukup letih, sudah cukup capek agar kemudian bisa dipercepat untuk kembali ke kediamannya masing-masing," kata Dahnil saat ditemui Tim Media Center Haji (MCH) di Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah, Rabu (03/06/2026).

Dahnil menjelaskan Kemenhaj telah berkoordinasi dengan pihak bandara dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan guna mempercepat proses kedatangan jemaah di Indonesia.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan teknologi face recognition di sejumlah bandara debarkasi.

Dengan sistem tersebut, jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan paspor secara manual saat tiba di Indonesia.

"Jadi di gate itu langsung dikenali wajahnya, tidak ada pemeriksaan-pemeriksaan lagi, langsung menuju bus dan bisa langsung kembali ke debarkasi di asrama haji," kata Dahnil.

Ia menilai percepatan proses kedatangan akan kurang optimal apabila masih dibebani kegiatan seremonial yang memakan waktu cukup lama.

Karena itu, pihaknya meminta pemerintah daerah mengurangi agenda penyambutan yang tidak bersifat mendesak.

"Kami sudah memberitahukan kepada seluruh kakanwil Kementerian Haji dan Umrah agar tidak perlu ada acara-acara seremonial yang berisikan pidato-pidato yang panjang-panjang sekali," kata dia.

Dahnil berharap para jemaah dapat segera beristirahat dan menikmati waktu bersama keluarga setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji.

Meski demikian, ia tetap menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang selama ini turut membantu pelayanan jemaah haji.

Menurutnya, dukungan pemda sangat penting, baik saat proses pemberangkatan maupun ketika jemaah kembali ke daerah asal masing-masing.

Di sisi lain, fase pemulangan jemaah haji gelombang pertama telah dimulai sejak 01/06/2026.

Pada hari pertama pemulangan, sebanyak 17 kelompok terbang (kloter) diberangkatkan dari Arab Saudi menuju Indonesia.

Keberangkatan tersebut dilepas langsung oleh Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf, di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah. (msn/van)

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Industri nutricosmetics tanah air kedatangan inovasi baru berbasis sains dan bioteknologi mutakhir. PT Supio Cosmetics Indonesia (PT SCI) resmi menjadi distributor pertama yang menghadirkan Neotiva RH Collagen, produk kolagen rekombinan modern hasil produksi pabrik ARUDA Global di Daejeon, Korea Selatan, yang telah mengantongi sertifikasi halal resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Langkah ini diambil untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern akan perawatan tubuh dari dalam secara ilmiah, sekaligus memberikan rasa aman bagi konsumen muslim di Indonesia. Produk ini melewati masa riset dan uji coba selama hampir 5 tahun untuk memastikan standar keamanan dan efektivitasnya.

CEO PT Supio Cosmetics Indonesia, Jennifer Nathalie, menegaskan bahwa kehadiran produk ini merupakan komitmen perusahaan untuk mengubah paradigma kecantikan di Indonesia yang selama ini kerap terbuai oleh hasil instan tanpa penjelasan ilmiah yang jelas.

"Neotiva RH Collagen hadir dengan paradigma baru yang menekankan regenerasi sehat, konsisten, dan berbasis sains. Dengan status halal, produk ini inklusif untuk seluruh masyarakat Indonesia sebagai investasi kecantikan serta kesehatan jangka panjang," ujar Jennifer Nathalie saat peluncuran di Surabaya.

Jennifer menambahkan, pemilihan ARUDA Global sebagai mitra produksi didasarkan pada reputasi kota Daejeon sebagai pusat teknologi Korea Selatan. Melalui kerja sama ini, PT SCI ingin menyelaraskan kemajuan teknologi klinis dengan nilai-nilai lokal di Indonesia.

"Konsep halal dipahami sebagai kepatuhan terhadap aturan agama, standar kualitas, keamanan, dan kepercayaan terhadap suatu produk. Kehadiran Neotiva RH Collagen tidak hanya menjadi bagian dari perkembangan industri nutricosmetics, tetapi juga simbol harmonisasi antara sains modern, nilai religius, dan kearifan budaya Indonesia," imbuh Nathalie.

Dari sisi medis, produk ini membawa terobosan besar karena menggunakan teknologi Rapid Hydrolyzed/Refined Hydrolyzed (RH) non-hewani. Formula ini menghasilkan partikel kolagen halus yang 100% identik dengan asam amino manusia (human-like collagen), sehingga sangat mudah diserap tubuh.

Sementara Founder Facena Beauty Clinic, Dr. Daniel Widiyanto, Sp.And, memaparkan bahwa keunggulan formula non-hewani ini meminimalisasi risiko efek samping yang biasanya ditemukan pada kolagen konvensional.

"Berbeda dengan kolagen hewani yang memiliki tingkat imunogenisitas lebih tinggi dan sering membutuhkan skin test sebelum penggunaan, Neotiva RH Collagen yang berbasis non-hewani justru jauh lebih aman karena bebas dari risiko patogen hewan serta memiliki tingkat biokompatibilitas yang lebih superior," urai Dr. Daniel.

Lebih lanjut, Dr. Daniel menjelaskan bahwa Neotiva mengusung konsep 'baby collagen' (kombinasi Kolagen Tipe I dan Tipe III) yang dilengkapi empat kandungan utama: RH Collagen, Succinic Acid, Polynucleotides, dan Hyaluronic Acid untuk mendukung regenerasi sel kulit berkelanjutan. Ia juga mengingatkan pentingnya edukasi metode TERAPI (tindakan tepat dan pengulangan terstruktur) kepada masyarakat.

"Kecantikan dan kesehatan sejati merupakan hasil dari proses yang berkelanjutan, bukan sekadar hasil instan. Dengan demikian, kecantikan dan kesehatan tidak lagi dipahami sebagai pencapaian sesaat, melainkan sebagai hasil dari proses regeneratif yang konsisten, ilmiah, dan berkelanjutan demi kualitas hidup yang lebih baik di masa depan," pungkas Dr. Daniel.

BANGSAONLINE.com - BPS mencatat sebanyak 31.339 wisatawan mancanegara (wisman) berkunjung ke Jawa Timur melalui Bandara Juanda pada April 2026. Angka tersebut naik 26,37 persen dibandingkan April 2025 yang mencapai 24.800 kunjungan.

“Kondisi ini juga membaik dibandingkan pada Maret 2026 yang sebanyak 21.068 kunjungan,” kata Plt Kepala BPS Jatim, Herum Fajarwati, Rabu (3/6/2026).

Wisman terbanyak berasal dari Tiongkok dengan 11.427 kunjungan atau 36,46 persen dari total, disusul Malaysia sebanyak 6.363 kunjungan dan Singapura sebanyak 2.052 kunjungan.

Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) dari Jawa Timur pada April 2026 tercatat 14,73 juta perjalanan, turun 23,93 persen dibandingkan Maret 2026. Surabaya menjadi daerah asal perjalanan tertinggi dengan 2,27 juta perjalanan atau 15,42 persen dari total. Kabupaten Bangkalan mengalami penurunan signifikan sebesar 53,35 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk tingkat penghunian kamar (TPK) hotel bintang di Jawa Timur pada April 2026 tercatat 46,80 persen, naik 3,38 poin dibandingkan Maret 2026. Peningkatan terjadi di seluruh kelas hotel bintang, mulai dari bintang 1 hingga bintang 5. TPK hotel non-bintang dan akomodasi lainnya juga naik menjadi 22,59 persen.

Kabupaten Gresik, Kota Mojokerto, dan Tulungagung mencatat TPK hotel bintang tertinggi masing-masing 73,88 persen; 70,36 persen; dan 58,85 persen. Sebaliknya, Kabupaten Probolinggo, Trenggalek, dan Pasuruan mencatat TPK terendah masing-masing 9,10 persen; 16,10 persen; dan 23,18 persen.

Herum menyebut, tingginya TPK dipengaruhi faktor lokasi strategis hotel, kegiatan berskala besar, musim liburan, serta promosi digital dan kerja sama dengan agen perjalanan maupun aplikasi pemesanan online. (rom)