LAMONGAN,BANGSAONLINE.com - Warganet di Lamongan dihebohkan dengan beredarnya video di media sosial yang diduga menampilkan seorang oknum camat berjalan bersama seorang perempuan hingga memicu dugaan perselingkuhan.

Informasi yang beredar menyebut adanya hubungan tidak wajar antara pejabat tersebut dengan seorang perempuan yang disebut bukan pasangan sahnya.

Isu tersebut pertama kali mencuat melalui percakapan warga dan unggahan di sejumlah platform digital. Namun hingga kini, kabar tersebut masih belum dapat dipastikan kebenarannya karena belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait.

Selain video, beredar pula tangkapan layar percakapan media sosial yang disebut-sebut melibatkan oknum camat tersebut.

Isi percakapan yang tersebar di media sosial memuat kalimat bernuansa tidak pantas dan memicu berbagai reaksi publik.

Sejumlah unggahan lain juga memperlihatkan potongan percakapan berisi komentar bernada seksual kepada lawan bicara. Meski demikian, belum ada kepastian apakah percakapan tersebut benar berasal dari pihak yang dituduhkan.

Tak hanya itu, beberapa akun media sosial turut mengunggah narasi kritik terhadap dugaan perilaku oknum pejabat tersebut. Bahkan, akun pengunggah mengklaim menerima banyak pesan langsung atau direct message (DM) terkait dugaan perilaku serupa, meski klaim tersebut belum dapat diverifikasi.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Mohammad Nalikan mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti isu viral tersebut sesuai prosedur yang berlaku.

"Sudah dilakukan langkah sesuai ketentuan dengan meminta klarifikasi oleh Inspektorat," kata Nalikan, Rabu (6/5/2026).

Di tengah ramainya isu tersebut, oknum camat yang dimaksud diketahui sudah tidak lagi menjabat sebagai camat dan telah berpindah tugas.

Pejabat yang sebelumnya menjabat Camat Karanggeneng itu kini dimutasi ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lamongan sebagai sekretaris dinas.

Proses mutasi dilakukan oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi pada Selasa (5/5/2026).

Kepala Bagian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Lamongan Sugeng Widodo mengatakan pihaknya belum mengetahui perkembangan proses klarifikasi yang dilakukan Inspektorat Lamongan terkait isu viral tersebut.

Sugeng juga menegaskan mutasi yang dilakukan Bupati Lamongan tidak berkaitan dengan dugaan kasus yang menyeret oknum camat tersebut.

"Mutasi kemarin tidak ada hubungannya dengan kasus tersebut. Untuk proses yang di Inspektorat Lamongan kami juga belum tahu sejauh mana," ungkap Sugeng.

JEMBRANA,BANGSAONLINE.com - Dua pemuda dituntut hukuman enam bulan penjara setelah didakwa mencoret bendera Merah Putih di Taman Kota Negara, Kabupaten Jembrana, Bali.

Kedua terdakwa masing-masing bernama Kharisma Arai Cahya alias Arai (25), warga Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, serta Kadek Andy Krisna Putra alias Andy (26), warga Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jembrana yang dipimpin Ni Wayan Deasy Sriaryani menilai keduanya terbukti melakukan tindak pidana merusak dan menodai bendera negara.

Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan kedua terdakwa melanggar Pasal 234 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Menuntut pidana terhadap terdakwa Kharisma Arai Cahya dan Kadek Andy Krisna Putra pidana penjara masing-masing selama enam bulan,” ujar jaksa, sebagaimana dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Negara, Kamis (7/5/2026).

Jaksa juga menetapkan barang bukti berupa bendera Merah Putih yang dicoret tulisan “RKUHAP” menggunakan cat semprot warna silver untuk dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Peristiwa pencoretan bendera Merah Putih itu terjadi pada Selasa, 18 November 2025, sekitar pukul 23.00 Wita di Taman Kota Negara, Kecamatan Negara, Jembrana.

Sebelum kejadian, kedua terdakwa disebut bertemu dan mengonsumsi minuman keras jenis arak di kawasan Skateboard Park Negara.

Setelah itu, keduanya nongkrong di sebuah warung kopi sambil membahas unggahan media sosial terkait pengesahan RKUHAP.

Mereka kemudian menuju Taman Kota Negara dengan membawa cat semprot warna silver.

Sesampainya di lokasi, Andy menurunkan bendera Merah Putih, sedangkan Arai mencoret bendera tersebut dengan tulisan “RKUHAP” serta simbol menyerupai lambang anarki.

Aksi kedua terdakwa sempat direkam warga dan videonya beredar luas di media sosial hingga viral.

Dalam dakwaannya, jaksa menyebut tindakan kedua terdakwa menyebabkan bendera Merah Putih tidak dapat dikibarkan kembali karena telah dicoret dan dianggap menodai kehormatan bendera negara.

Keduanya ditangkap pada 20 November 2025 dan selanjutnya menjalani proses hukum hingga persidangan di Pengadilan Negeri Negara.

GRESIK,BANGSAONLINE.com - Seorang santri berinisial RAS (15) ditemukan meninggal dunia akibat gantung diri di area belakang sebuah pondok pesantren di Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, Rabu (6/5/2026).

Korban diketahui telah menempuh pendidikan di pondok pesantren tersebut selama sekitar tiga tahun dan masih berstatus sebagai pelajar SMP.

"Sudah 3 tahunan mondok di sana. Korban masih pelajar SMP," kata Kapolsek Kedamean Ekwan, Rabu (6/5/2026).

Berdasarkan keterangan saksi, korban sebelumnya sempat ditegur pengasuh pondok setelah diketahui menggunakan laptop milik pondok pesantren di musala. Laptop tersebut seharusnya berada di laboratorium.

"Kemudian, korban ditegur oleh pengasuh pondok karena menggunakan laptop sembarang tanpa izin dari pengasuh pondok," tambah Ekwan.

Setelah mendapat teguran, korban disebut sempat bercerita kepada santri lain bahwa dirinya merasa malu karena ketahuan mengambil laptop dari laboratorium.

"Sempat bilang ke saksi (santri lainnya) kalau mau bunuh diri. Namun para saksi mengira itu hanya bercanda," tambah Ekwan.

Tak lama kemudian, sejumlah saksi melihat korban membawa tali tambang dari gudang menuju area belakang pondok pesantren. Karena korban tidak kembali, para saksi berusaha mencarinya ke lokasi tersebut.

"Setelah mencari di area pekarangan belakang pondok, korban ditemukan tak bernyawa dalam keadaan tergantung menggunakan tali tampar yang dikaitkan pada pohon," tutur Ekwan.

Peristiwa itu kemudian dilaporkan kepada pengasuh pondok dan diteruskan ke Polsek Kedamean.

Dari hasil pemeriksaan tim forensik, polisi tidak menemukan adanya tanda kekerasan pada tubuh korban.

"Dari hasil penyelidikan tim Inafis, tidak ditemukan tanda tanda kekerasan di tubuh korban. Memang murni bunuh diri," pungkasnya.

Keterangan serupa juga disampaikan salah seorang warga sekitar yang enggan disebutkan namanya. Menurut dia, korban diduga takut dan malu setelah ditegur pengasuh pondok terkait pengambilan laptop tersebut.

"Infonya ambil laptop di kantor pondok. Terus ketahuan pengasuhnya, dia takut kalau dibilang ke orang tuanya. Padahal sudah ngomong lo sama teman-temannya, kalau mau bunuh diri, tapi karena di kira bercanda. Tapi pas mau sholat ashar, dicariin malah ketrmu gantung diri," kata warga setempat yang tak mau disebut namanya. 

Informasi dalam pemberitaan ini tidak untuk ditiru atau menjadi contoh untuk melakukan aksi serupa. Bagi Anda pembaca yang merasakan gejala depresi dengan kecenderungan berupa pemikiran untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan Anda ke pihak-pihak yang dapat membantu seperti psikolog, psikiater, ataupun klinik kesehatan mental.(van)

PAMEKASAN,BANGSAONLINE.com - Unit Reskrim Polsek Tamberu mengungkap dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi dengan mengamankan ratusan liter solar dari seorang warga di Kabupaten Pamekasan.

BLITAR,BANGSAONLINE.com - Polres Blitar terus mengintensifkan patroli sambang ke pos keamanan lingkungan (poskamling) guna memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kegiatan tersebut dilakukan petugas patroli Polsek Panggungrejo bersama Bhabinkamtibmas di wilayah Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar.

Dalam patroli itu, petugas memberikan motivasi dan apresiasi kepada warga yang aktif melaksanakan ronda malam.

Petugas juga menyampaikan terima kasih atas partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui sistem keamanan swakarsa.

Selain itu, warga yang berada di poskamling diimbau agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan kamtibmas di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

“Dan yang lebih penting lagi, diminta segera melaporkan apabila terjadi situasi darurat melalui layanan call center 110 atau langsung ke Polsek terdekat,” kata Kapolsek Panggungrejo AKP Supriadi, Kamis (07/5/2026).

Ia menjelaskan, kegiatan patroli sambang tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

“Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif dalam kegiatan ronda malam serta meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan masing-masing,” ujarnya.

LAMONGAN,BANGSAONLINE.com - Polsek Brondong membongkar jaringan peredaran obat keras berbahaya (okerbaya) tanpa izin edar dengan menangkap empat terduga pelaku di Kabupaten Lamongan.

Dalam operasi tersebut, petugas Polsek Brondong meringkus empat terduga pelaku di sebuah rumah kos di Desa Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, keempat terduga pelaku berinisial WM (38), MIT (28), AB (44), dan IM (33).

Mereka diketahui berasal dari luar Kabupaten Lamongan. Saat ini, seluruh terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif guna mendalami peran masing-masing.

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat dan kecurigaan petugas terhadap gerak-gerik salah satu terduga pelaku pada Senin (4/5/2026) sekitar pukul 12.00 WIB.

Terduga pelaku terpantau berada di sebuah kios di wilayah Tegalsari, Kecamatan Brondong, dan diduga hendak mengedarkan obat-obatan terlarang tersebut.

Petugas Polsek Brondong kemudian bergerak cepat melakukan penangkapan. Dari hasil penggeledahan badan dan tas, polisi menemukan sejumlah obat keras siap edar.

Pengembangan kemudian dilakukan hingga ke lokasi kos para pelaku di Desa Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran.

Di lokasi tersebut, polisi mengamankan tiga terduga pelaku lain beserta barang bukti dalam jumlah besar.

Saat penggerebekan di lokasi kedua, polisi menemukan ribuan pil dan paket plastik berisi obat keras yang disimpan di dalam kardus besar.

Barang bukti yang diamankan meliputi 13.755 butir pil dobel L, 11.680 butir Destro, 7.180 butir Tramadol, 2.150 butir Trihexyphenidyl, 1.900 butir Heximer, empat unit telepon seluler milik terduga pelaku, serta uang tunai hasil transaksi sebesar Rp185 ribu.

Secara keseluruhan, petugas menyita sekitar 36.665 butir obat keras berbahaya yang diduga siap diedarkan ke masyarakat.

Kasi Humas Polres Lamongan, Ipda M. Hamzaid, membenarkan pengungkapan kasus tersebut saat dikonfirmasi pada Rabu (6/5/2026).

"Benar, Sat Reskrim Polsek Brondong telah menangkap terduga pelaku pengedar obat keras berbahaya. Saat ini para pelaku beserta barang bukti telah dilimpahkan dan sedang menjalani proses penyelidikan serta penyidikan lebih lanjut di Sat Resnarkoba Polres Lamongan," pungkasnya. (van)

KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Wakil Wali Kota Kediri, Qowimuddin Thoha atau yang akrab disapa Gus Qowim, melepas 281 jamaah haji di Ruang Joyoboyo, Rabu (6/5/2026). 

Para jamaah tergabung dalam Kloter 115, dan dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada 20 Mei 2026 melalui Bandara Juanda Surabaya. Dalam sambutannya, Gus Qowim menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh calon jamaah haji. 

“Kesempatan ini adalah anugerah luar biasa. Manfaatkan sebaik mungkin untuk beribadah dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya persiapan keberangkatan bersama keluarga serta menjaga kesehatan fisik dan spiritual. 

“Jaga kesehatan dengan baik, karena ini menjadi kunci utama. Kemudian jaga kekompakan, karena seluruh jemaah dalam kloter ini adalah satu keluarga. Saling tolong-menolong dan patuhi arahan petugas,” tuturnya.

Pemkot Kediri berkolaborasi dengan Kementerian Haji untuk menyiapkan fasilitas pendukung, mulai dari transportasi, pengangkutan koper, hingga pengawalan perjalanan. Gus Qowim juga berharap jamaah mendoakan Kota Kediri agar tetap aman, damai, dan sejahtera. 

“Semoga seluruh jamaah diberikan kelancaran, kesehatan, serta kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan syal secara simbolis kepada jamaah haji termuda dan tertua. (uji/mar)

KOTA BATU, BANGSAONLINE.com - Penerapan sistem gate parkir otomatis di Pasar Among Tani yang ditargetkan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp2 miliar per tahun, belum berjalan sesuai harapan. Target retribusi parkir hingga kini tidak tercapai.

Akibatnya, sejumlah elemen masyarakat dan LSM mendatangi Gedung DPRD Kota Batu, Rabu (6/5/2026). Sebanyak 15 perwakilan dari Yayasan Ujung Aspal (YUA) Kota Batu, dan LSM No Viral No Justice menyampaikan aspirasi langsung kepada pimpinan dewan.

Ketua YUA Jatim, Alex Yudhawan, menilai kegagalan target disebabkan sistem gate parkir yang sering rusak dan tidak berfungsi maksimal. 

“Mestinya dengan sistem otomatis, transaksi secara digital bisa maksimal, namun karena oknum hingga pendapatan tidak maksimal, tidak sesuai target, Rp2 miliar tidak tercapai,” cetusnya.

Selain menuntut perbaikan tata kelola parkir, massa meminta dewan menuntaskan kasus jual beli kios, mempercepat penerbitan Surat Izin Hunian Pasar (SIHP), menangguhkan retribusi yang dianggap memberatkan, serta menghapus monopoli pembelian token listrik di area pasar.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, mengakui adanya masalah dalam pengelolaan retribusi parkir. 

“Retribusi parkir tidak maksimal salah satu faktornya adalah gate parkir tidak berfungsi dengan baik, error, atau masalah lain,” katanya.

Ludi menegaskan bahwa dinas teknis dan UPT terkait harus bekerja lebih serius. 

“Kalau memang ada kesulitan ya harus dikomunikasikan, jangan diam saja, agar target parkir terealisasi. Kalau ini tidak dilakukan, kebocoran tidak bisa dikendalikan,” ucapnya.

Selain persoalan parkir, Ludi juga menyoroti masalah pengelolaan sampah di Pasar Among Tani yang dinilai mendesak. Menurut dia, penyelesaian harus melibatkan Dinas Lingkungan Hidup agar pasar kembali ramai dan tertata. 

“Masalah sampah adalah masalah yang urgen dan harus diselesaikan,” pungkasnya. (adi/mar)

JEMBER, BANGSAONLINE.com - Pemkab Jember resmi mengoperasikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Mini di Kecamatan Tanggul pada Senin (4/5/2026). Fasilitas ini dihadirkan untuk mendekatkan layanan administrasi bagi masyarakat, khususnya warga di kawasan barat Jember.

Bupati Jember, Muhammad Fawait, menegaskan MPP Mini merupakan bagian dari strategi pemerataan layanan publik. 

“Warga di Tanggul dan Sumberbaru sekarang tidak harus pergi jauh ke pusat kota hanya untuk mengurus administrasi dasar. Mereka cukup datang ke kantor kecamatan,” ujarnya.

Ke depan, MPP Mini akan dikembangkan menyerupai konsep 'Pemkab Mini' dengan sejumlah kepala OPD dijadwalkan berkantor bergiliran di lokasi tersebut. Langkah ini diharapkan mempercepat layanan dan meningkatkan efektivitas birokrasi. 

“Sistem tersebut akan membuat pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata kepala daerah yang akrab disapa Gus Fawait itu.

Pihaknya juga menjalin kerja sama dengan Pengadilan Negeri Jember untuk mempermudah pengurusan administrasi kependudukan berbasis digital, termasuk melalui platform Zoom. 

Selain pelayanan publik, pemerintah menyiapkan program pembangunan infrastruktur di wilayah barat, seperti pelebaran jalan dari Tanggul menuju Mangli hingga pusat kota yang masuk anggaran 2026-2027.

Revitalisasi Alun-Alun Tanggul dan pengembangan kawasan kuliner berupa street food mini di depan kantor kecamatan juga menjadi prioritas. Program ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan UMKM. 

“Kami ingin agar manfaat pembangunan dan pelayanan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Jember, termasuk para pelaku UMKM,” ucap Gus Fawait. (ngga/yud/mar)

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Polsek Sukomanunggal menangkap pelaku pencurian handphone iPhone 15 di Jalan Simo Gunung Barat Tol Gang 3, Rabu (6/5/2026) sekira pukul 11.15 WIB.

Pelaku diketahui berinisial NGA (50), warga Jalan Simo Gunung Kramat Barat IV Surabaya. Ia mencuri handphone milik ADF (22), warga Jalan Simo Gunung Barat Tol.

Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Akhiyar, menjelaskan pelaku yang bekerja sebagai tukang bangunan masuk ke rumah korban saat pintu tertutup rapat. 

“Iphone warna biru milik korban itu awalnya ditinggal dalam rumahnya, karena yang bersangkutan hendak membeli makan, nah pada saat dia meninggalkan rumahnya pelaku ini masuk,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Korban baru menyadari kehilangan setelah kembali ke rumah. Berdasarkan rekaman CCTV, terlihat pelaku masuk dan mengambil iPhone yang ada di dalam tas. 

Korban kemudian menemukan pelaku berjalan tak jauh dari rumahnya, dan mendapati handphone miliknya berada di saku celana pelaku.

Dengan bantuan warga serta petugas Polsek Sukomanunggal yang sedang patroli, pelaku diamankan di pos polisi. Lalu, NGA dibawa ke Mapolsek Sukomanunggal untuk proses penyidikan lebih lanjut. (rus/mar)

JEMBER, BANGSAONLINE.com - Pemkab Jember bersama Pemprov Jatim mempercepat penanganan ruas jalan rusak di jalur Jombang-Kencong. Saat ini, proyek telah memasuki tahap pengaspalan di sejumlah titik yang sebelumnya mengalami kerusakan parah.

Bupati Jember, Muhammad Fawait, meninjau langsung progres pekerjaan. Dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026), ia menyebut sebagian besar ruas jalan provinsi yang banyak dikeluhkan warga kini mulai diperbaiki. 

“Mayoritas jalan provinsi yang sempat dikeluhkan kini sudah mulai diperbaiki secara bertahap,” ujarnya.

Perbaikan tidak hanya berupa pengaspalan ulang, tetapi juga peninggian badan jalan serta pelebaran di beberapa titik untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi potensi kerusakan akibat genangan air maupun kendaraan bertonase besar. 

“Perbaikan dilakukan secara bertahap dengan fokus utama memperlancar arus transportasi serta meminimalkan kerusakan akibat genangan air dan kendaraan bertonase besar,” kata kepala daerah yang akrab disapa Gus Fawait itu.

Ia menambahkan, jalur Tanggul menuju Mangli hingga kawasan perkotaan menjadi prioritas karena volume kendaraan terus meningkat setiap tahun. Gus Fawait berharap, kondisi jalan yang lebih baik dapat mendukung aktivitas masyarakat, terutama sektor ekonomi. 

“Kami ingin menghadirkan akses transportasi yang lebih nyaman sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tuturnya.

Bupati Jember juga mengapresiasi dukungan Pemprov Jatim dalam percepatan proyek. 

“Saya atas nama masyarakat Jember mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur beserta seluruh jajaran. Semoga kolaborasi ini dapat terus berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Dengan dimulainya tahap pengaspalan, jalur Jombang-Kencong diharapkan segera membaik dan mampu menunjang konektivitas antarwilayah di Jember. (ngga/yud/mar)

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Polsek Kunjang bersama Forkopimcam Kunjang menertibkan aktivitas penambangan pasir ilegal di kawasan BBWS Rolak 70, Dusun Besuk, Desa Juwet, Rabu (6/5/2026).

Kapolsek Kunjang, AKP Udi Waluyo, mengatakan penertiban dilakukan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait maraknya penambangan pasir tanpa izin. Dalam pengecekan, petugas menemukan tiga unit mesin penyedot pasir, namun tidak ada aktivitas penambangan berlangsung.

“Meski tidak ditemukan aktivitas saat ini, kami tetap melakukan tindakan preventif dengan memasang banner peringatan keras agar masyarakat tidak lagi melakukan penambangan ilegal di kawasan ini,” ujarnya.

Banner yang dipasang berisi larangan tegas terhadap galian C ilegal di area BBWS Rolak 70, sekaligus mencantumkan ancaman pidana sesuai Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan hukuman maksimal lima tahun penjara.

Udi menegaskan pihaknya tidak akan ragu melakukan penindakan hukum jika aktivitas penambangan ilegal kembali ditemukan. 

“Apabila masih ada yang nekat melakukan penambangan tanpa izin, kami akan tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku,” katanya.

Untuk mencegah kasus serupa, Polsek Kunjang akan meningkatkan patroli rutin secara berkelanjutan. 

“Sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi kunci dalam pencegahan serta pelestarian lingkungan,” ucap Udi. (uji/mar)

TUBAN, BANGSAONLINE.com - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban bersama Kejaksaan Negeri Tuban menggelar sosialisasi kepatuhan program jaminan sosial tenaga kerja bagi relawan dapur SPPG, Rabu (6/5/2026). Kegiatan berlangsung di Aula Kejari Tuban dengan dihadiri koordinator wilayah serta puluhan kepala SPPG.

Kepala BPJS Naker Tuban, Anita Riza Chaerani, menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan tindak lanjut penandatanganan MoU optimalisasi perlindungan hak pekerja, dan kepatuhan iuran jaminan sosial melalui pendampingan hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Tuban. 

“Kita ingin dari total 128 SPPG yang ada di Tuban ini, semua relawannya terdaftar BPJS. Apalagi iurannya juga sudah ditanggung operasional dapur,” ujarnya.

Sementara itu, Kasi Datun Kejari Tuban, Dessy Adhya Purwandiny, menegaskan pihaknya bertugas memastikan seluruh relawan dapur SPPG terdaftar BPJS Naker. 

“Saya harapkan dari total 128 SPPG di Tuban, semuanya mendaftar BPJS Naker. Karena sifatnya wajib. Anggaran dari negara sudah ada. Harus direalisasikan sesuai kebutuhan,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar penggunaan anggaran operasional SPPG sesuai juknis dan RAB serta tertib administrasi. 

“Penggunaan anggaran operasional SPPG harus sesuai yang direncanakan. Jangan sampai ada penambahan atau pengurangan anggaran. Tertib, tepat dan benar administrasi ini juga sangat penting,” ucapnya.

Sedangkan Korwil SPPG Tuban, Aulia Rizki, berharap seluruh relawan segera mendaftar BPJS Naker. Menurut dia, saat ini sekitar 90 persen relawan sudah terdaftar, sementara sisanya akan segera didorong untuk mendaftar.

“Rekan-rekan saya imbau segera mendaftarkan para relawan dapur SPPG ke BPJS Naker,” tuturnya. (coi/mar) 

KOTA BATU, BANGSAONLINE.com - Tragedi maut terjadi di Jalan Sarimun, Beji, Kecamatan Junrejo. Kasatreskrim Polres Batu, AKP Joko Suprianto, mengonfirmasi laporan insiden tersebut pada Selasa (5/5/2026).

Diketahui ada 2 pria berinisial KJ (36) dan IH (29) meninggal dunia, sementara satu orang lainnya, DW (40), dirawat intensif setelah mengonsumsi minuman misterius di sebuah rumah kontrakan yang juga digunakan sebagai industri rumahan tempe.

“Kami menerima laporan mengenai dua warga yang meninggal dunia tak lama setelah mengonsumsi minuman berwarna putih kecokelatan. Satu korban meninggal di kediamannya, satu lagi di rumah sakit, dan satu orang lainnya masih dirawat intensif,” kata Joko, Rabu (6/5/2026).

Penyelidikan awal menunjukkan peristiwa bermula Minggu (3/5/2026) sore, ketika DW diduga meracik minuman di sebuah mangkuk yang kemudian dikonsumsi bersama KJ dan IH. 

Keesokan harinya, ketiganya terlihat di Pasar Among Tani membawa botol berisi cairan serupa, sebelum kembali ke rumah IH dalam kondisi mabuk berat.

Senin malam, IH mengeluhkan sakit perut dan pandangan kabur. Ia sempat dilarikan ke RS Baptis Batu namun meninggal pada Selasa dini hari. 

Sementara KJ ditemukan tak bernyawa di rumahnya pada Senin malam. Satreskrim Polres Batu telah mengamankan barang bukti berupa satu galon cairan, mangkuk, gelas kaca, serta ponsel korban IH yang berisi dokumentasi konsumsi minuman tersebut, dan barang bukti dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Kami masih menunggu hasil pemeriksaan Labfor Polda Jatim untuk menentukan kandungan zat dalam minuman tersebut. Pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan guna mengungkap apa yang sebenarnya terjadi,” ucap Kasatreskrim Polres Batu. (adi/mar)

KOTA BATU,BANGSAONLINE.com - Dewan Pendidikan Kota Batu melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan asesmen di sejumlah satuan pendidikan pada 4 hingga 6 Mei 2026.

Pada 4 Mei 2026, tim melakukan peninjauan Penilaian Sumatif Satuan Pendidikan (PSSP) di SMP Negeri 7 Kota Batu dan SMP Raden Fatah Kota Batu.

Selanjutnya, pada 6 Mei 2026, kegiatan dilanjutkan di SD Negeri Ngaglik 1 Kota Batu untuk memantau Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ).

Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas Dewan Pendidikan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan, khususnya pada aspek penilaian di tingkat satuan pendidikan.

Berdasarkan hasil pemantauan, pelaksanaan PSSP dan PSAJ di sekolah yang dikunjungi secara umum berjalan lancar.

Sekolah dinilai telah mempersiapkan pelaksanaan asesmen dengan baik serta mampu memfasilitasi peserta didik selama proses berlangsung.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Batu, Atok Miftachul Hudha, menyampaikan bahwa kegiatan monev kali ini belum mencakup seluruh satuan pendidikan.

“Hal ini disebabkan keterbatasan waktu dan luasnya wilayah, mengingat satuan pendidikan tersebar di tiga kecamatan, yaitu Batu, Junrejo, dan Bumiaji,” ujarnya.

Kepala SMP Negeri 7 Kota Batu, Yayuk Sariyastuti, mengapresiasi kunjungan tersebut. Ia menilai kehadiran Dewan Pendidikan menjadi dorongan positif bagi peningkatan kualitas pendidikan, terlebih dirinya baru menjabat sejak 1 April 2026.

Hal serupa disampaikan Kepala SMP Raden Fatah Kota Batu, Miski, yang menyebut kegiatan ini menjadi motivasi bagi guru dan siswa, khususnya kelas 9.

Dari hasil monev di tingkat SMP, ditemukan bahwa pelaksanaan asesmen berjalan baik, meski masih terdapat kendala di beberapa sekolah. 

Di SMP Negeri 7, pelaksanaan asesmen belum sepenuhnya berbasis daring karena keterbatasan sarana komputer. 

Sementara di SMP Raden Fatah, asesmen sudah dilakukan secara daring dengan dukungan fasilitas tambahan bagi siswa yang mengalami kendala teknis.

Di SD Negeri Ngaglik 1, pelaksanaan PSAJ bertepatan dengan ujian praktik Pendidikan Agama. Kegiatan berlangsung kondusif dan diikuti siswa dengan antusias.

Ujian praktik tersebut meliputi praktik ibadah serta pembelajaran keagamaan sesuai keyakinan masing-masing siswa. 

Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Pendidikan memberikan pesan kepada peserta didik agar menjadikan ujian praktik sebagai bagian dari pembentukan karakter dan kebiasaan baik.

Dewan Pendidikan Kota Batu menegaskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi akan terus dilakukan secara bertahap sebagai upaya menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan di daerah. (adi/van)

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Korban ketiga penumpang perahu pemuat besi tua tenggelam ditemukan di Perairan Sembilangan, Gresik, dalam kondisi tewas, Rabu (6/5/2026).

Korban diketahui bernama H.A (60), nelayan asal Desa Kramat Inggil, Kecamatan Gresik. Ia merupakan korban terakhir yang sebelumnya dilaporkan hilang dalam insiden tenggelamnya perahu mesin di Perairan Pelabuhan Umum Gresik pada Sabtu (2/5/2026) malam.

Kasatpolairud Polres Gresik AKP I Nyoman Ardita menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan sinergitas tim SAR gabungan yang terus melakukan penyisiran sejak hari pertama.

"Begitu menerima laporan dari nelayan adanya mayat mengapung, anggota kami langsung bergerak cepat menuju lokasi bersama tim SAR gabungan,” ujarnya.

Jasad korban ditemukan di Perairan Sembilangan, tepatnya di sekitar mercusuar dengan jarak kurang lebih 15 mil laut dari Pelabuhan Umum Gresik.

Proses evakuasi berlangsung cepat. Tim gabungan yang terlibat dalam operasi ini terdiri dari Ditpolairud Polda Jatim, Satpolairud Polres Gresik, Basarnas, BNPB, dan Kamladu serta unsur masyarakat.

Setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Ibnu Sina Gresik untuk dilakukan visum.

"Dengan ditemukannya korban terakhir, operasi pencarian telah selesai. Seluruh korban sudah ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan di RSUD Ibnu Sina langsung diserahkan kepada keluarga," pungkas Ardita. (hud/rev)

GRESIK, BANGSAONLINE.com - BPJS Kesehatan Cabang Gresik mendorong peserta JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional memanfaatkan fitur autodebet untuk meningkatkan kedisiplinan pembayaran iuran. Kepala BPJS Kesehatan Gresik, Janoe Tegoeh Prasetijo, menyebut kemudahan sistem pembayaran menjadi faktor penting dalam menjaga kepatuhan peserta.

“Ketepatan dalam membayar iuran sangat menentukan keaktifan status kepesertaan. Kami mengimbau peserta untuk memanfaatkan fitur autodebet karena sistem ini memungkinkan pembayaran dilakukan secara otomatis, sehingga meminimalkan risiko keterlambatan dan memastikan layanan kesehatan dapat diakses tanpa kendala administratif,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).

Janoe menegaskan keberhasilan Program JKN bergantung pada peran aktif peserta dalam memenuhi kewajiban. Dengan kepatuhan yang baik, prinsip gotong royong dapat berjalan optimal dan memberi manfaat berkelanjutan.

Efektivitas autodebet juga dirasakan langsung oleh peserta. Salman (25), pengusaha kerang dan kayu, mengaku menggunakan metode ini sejak 2021. 

“Saya merasa autodebet sangat membantu karena semuanya berjalan otomatis. Dengan aktivitas yang padat, saya tidak perlu khawatir lupa membayar iuran karena sistem sudah mengatur semuanya,” ungkapnya.

Salman menambahkan, layanan kesehatan yang ia akses berjalan lancar tanpa kendala biaya. Ia menekankan pentingnya disiplin membayar iuran agar status kepesertaan tetap aktif. 

“Kalau iuran tidak dibayar tepat waktu, bisa menimbulkan masalah saat kita membutuhkan layanan kesehatan,” tegasnya.

Dengan autodebet, Salman merasa lebih aman karena kepesertaan JKN selalu aktif. Ia pun mengajak masyarakat untuk disiplin membayar iuran. 

“Program ini sudah sangat membantu, jadi peserta juga harus bertanggung jawab dengan tidak menunggak iuran. Jangan hanya menuntut pelayanan maksimal tanpa memenuhi kewajiban, dan menurut saya autodebet adalah solusi yang sangat memudahkan,” pungkasnya. (red)

KOTA PROBOLINGGO, BANGSAONLINE.com - Pemkot Probolinggo melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispopar) menggelar kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan bertajuk 'Ruang Muda Mandiri, Berkarya, Muda Berdaya Tahun 2026'. Acara resmi dibuka Rabu (29/4/2026) di Command Center Kantor Wali Kota Probolinggo dan berlangsung hingga Kamis (30/4/2026).

Sekitar 60 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri dari mahasiswa, pelajar, Forum Pemuda Pelopor, organisasi kepemudaan, serta komunitas pemuda di Kota Probolinggo. 

Kepala Dispopar Kota Probolinggo, M. Abas, menyebut kegiatan ini dirancang sebagai ruang kolaboratif bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi, memperkuat kapasitas organisasi, dan mendorong ide-ide kreatif yang berdampak nyata. 

“Melalui program ini, kami ingin menghadirkan ruang belajar sekaligus ruang berkarya bagi pemuda. Harapannya, mereka tidak hanya aktif secara organisasi, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan di lingkungannya,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menekankan pentingnya kemandirian yang sejalan dengan kreativitas dan karya nyata. 

“Pemuda harus berani mandiri, tetapi juga produktif dan kreatif. Jangan hanya berhenti pada wacana, melainkan harus mampu melahirkan karya nyata yang memberi dampak bagi masyarakat,” tuturnya.

Selama kegiatan, peserta akan mendapatkan materi pembinaan meliputi penguatan kepemimpinan, manajemen organisasi, serta pengembangan kreativitas dan inovasi pemuda di era digital. (adv/ugi/mar)

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Unit Turjawali Satsamapta Polres Gresik menggelar razia di sebuah warung remang-remang di Desa Lowayu, Kecamatan Dukun, Rabu (6/5/2026). Langkah tegas ini diambil sebagai tindak lanjut atas aduan masyarakat yang merasa resah dengan maraknya aktivitas penjualan minuman keras (miras) di wilayah tersebut.

Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan puluhan botol miras berbagai merek yang sengaja disembunyikan pemiliknya di dalam kamar serta ruangan tersembunyi di area warung.

Polisi mengamankan seorang pria berinisial MKU yang diduga kuat sebagai pengelola sekaligus penjual miras tersebut. Selain mengamankan pelaku, petugas menyita sedikitnya 73 botol miras sebagai barang bukti, dengan rincian 1 botol arak, 39 botol bir Guinness, 9 botol Qro kuning, 11 botol bir Singaraja, 3 botol Kawa-Kawa, 6 botol Aka, dan 4 botol Aka Merah.

Kasatsamapta Polres Gresik, AKP Satriyono, menjelaskan bahwa penindakan ini merupakan bentuk respons cepat kepolisian dalam menjaga ketertiban umum berdasarkan laporan yang masuk dari warga.

"Berdasarkan aduan warga, kami langsung melakukan patroli dan mendapati warung dimaksud. Saat dilakukan pengecekan, ditemukan puluhan botol minuman keras berbagai jenis yang disimpan di dalam ruangan," ungkap Satriyono.

Saat ini, MKU beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Mapolres Gresik untuk menjalani proses penindakan tindak pidana ringan (tipiring) oleh Unit Turjawali Satsamapta.

Polres Gresik menegaskan akan terus meningkatkan intensitas patroli untuk memberantas segala bentuk penyakit masyarakat demi menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.

Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk tindak pidana melalui Call Center 110 atau layanan Lapor Kapolres (Cak Rama) di nomor 0811-8800-2006. (hud/rev)

PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Puluhan aktivis yang tergabung dalam Forum Mahasiswa dan Masyarakat Revolusi (Formasi) bersama Tim Pencari Fakta Nusantara (TPF-N) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pamekasan, Rabu (6/5/2026). Aksi tersebut memantik perhatian publik setelah mencuatnya dugaan rangkap jabatan yang menyeret Koordinator Wilayah (Korwil) Pamekasan Badan Gizi Nasional (BGN).

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan aksi, Iklal, menuding Korwil BGN Pamekasan masih merangkap jabatan sebagai kepala dapur di Desa Banyubulu, Kecamatan Proppo, yang berada di bawah naungan Yayasan Abdul Mu’thi.

Menurut Iklal, dugaan tersebut bukan tanpa dasar. Ia mengklaim pihaknya mengantongi data hasil wawancara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan dengan pihak yayasan, yang menyebut nama bersangkutan masih aktif sebagai kepala dapur dalam pembahasan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

“Informasinya, Korwil diangkat sekitar Maret 2025. Namun pada 18 November 2025, yang bersangkutan masih menjadi narasumber sebagai kepala dapur saat wawancara DLH terkait IPAL,” tegas Iklal di hadapan massa aksi.

Isu ini pun langsung menuai respons dari pihak yang dituding. Hariyanto, selaku Korwil BGN Pamekasan, membantah keras tuduhan tersebut. Ia menegaskan sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala dapur di Desa Banyubulu.

“Itu tidak benar. Saya sudah tidak menjabat sebagai kepala SPPG di Desa Banyubulu. Saya punya SK resminya,” ujarnya.

Tak hanya sekadar bantahan, Hariyanto juga menyatakan kesiapannya membuka bukti kepada publik guna meluruskan informasi yang beredar. Ia menilai tudingan tersebut berpotensi menyesatkan dan mencederai reputasinya.

“Saya berani tunjukkan bukti. Tidak benar saya merangkap jabatan atau melakukan kebohongan publik seperti isu yang beredar,” tandasnya. (dim/rev)

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com – Polres Bangkalan mengungkap sindikat mafia bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang menjadi dalang di balik peristiwa tumpahan solar di sepanjang jalan nasional Arosbaya hingga Bancaran. Lima orang tersangka berhasil diamankan dalam operasi tersebut, Rabu (6/5/2026).

Kapolres Bangkalan, AKBP Wibowo, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari banyaknya laporan warga terkait tumpahan minyak yang memicu serentetan kecelakaan lalu lintas di wilayah tersebut.

Hasil penyelidikan di lapangan mengarahkan petugas pada sebuah kendaraan pengangkut yang mengalami kebocoran. Setelah ditelusuri, polisi menemukan satu unit truk bak kayu yang telah dimodifikasi secara khusus untuk mengangkut solar dalam jumlah besar.

"Setelah kami melakukan penyelidikan, didapati adanya kendaraan pengangkut solar yang mengalami kebocoran. Kami berhasil menemukan kendaraan truk bak kayu yang sudah dimodifikasi. Di dalamnya terdapat tangki besar, namun kran penutupnya mengalami kerusakan sehingga solar tumpah ke jalan," ungkap Wibowo.

Tak berhenti di lokasi kejadian, Polres Bangkalan melakukan pengembangan lebih lanjut. Hasilnya, petugas berhasil mengidentifikasi dua lokasi yang diduga kuat menjadi tempat penimbunan solar ilegal di luar wilayah Bangkalan.

"Kami menemukan lokasi di daerah Pamekasan dan Krian, Sidoarjo, yang diduga menjadi tempat penimbunan bahan bakar solar," ungkap kapolres.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti  berupa1 unit mobil bak terbuka modifikasi, 2 unit truk tangki berkapasitas 8.000 dan 16.000 liter, 7 buah tandon dan 5 buah ember plastik, serta peralatan penyedot seperti alkon diesel, sanyo, dan selang sepanjang 2 dan 20 meter.

Adapun lima orang yang diamankan memiliki peran yang berbeda-beda dalam menjalankan bisnis ilegal ini. Perinciannya, RS (39) asal Nganjuk berperan sebagai sopir truk; S (66) asal Tulungagung berperan sebagai kernet; PK (26) asal Semarang berperan sebagai pemilik usaha perorangan; AF (33) asal Brebes berperan sebagai pencatat laporan dan pengajuan surat jalan; serta AK (40) asal Gresik berperan sebagai penyedia truk dan pengamanan jalur.

Atas perbuatannya, para tersangka kini harus mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman penjara paling lama enam tahun.

"Para tersangka dijerat dengan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sebagai perubahan atas Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi," pungkas Wibowo. (mzr/uzi/rev)

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Petrokimia Gresik, perusahaan solusi agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia, kembali membuka program Beasiswa Petani Muda 2026 bagi 50 siswa SMK Pertanian kelas XI di wilayah Jawa Timur. Beasiswa yang telah berjalan sejak tahun 2024 ini menjadi komitmen perusahaan dalam memperkuat regenerasi petani sekaligus mencetak agripreneur muda tanah air.

Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob, menyampaikan bahwa regenerasi petani merupakan kunci utama dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional. Minat generasi muda terhadap dunia pertanian harus terus didorong melalui berbagai program yang relevan dan berdampak nyata, seperti program Beasiswa Petani Muda.

"Regenerasi petani adalah fondasi penting bagi masa depan pangan Indonesia. Melalui program Beasiswa Petani Muda, kami ingin menarik lebih banyak generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian sekaligus membekali mereka dengan kompetensi dan semangat kewirausahaan. Petrokimia Gresik berkomitmen untuk terus mencetak agripreneur muda yang mampu menjadi motor penggerak pertanian modern," ujar Daconi, Rabu (6/5/2026).

Beasiswa Petani Muda 2026 dibuka pendaftarannya mulai tanggal 4 hingga 17 Mei 2026. Para pendaftar akan melalui seleksi administrasi dan ujian tulis secara online. Para peserta juga diwajibkan membuat essay dengan tema “Bertani untuk Masa Depan Negeri: Pilihan Berani Generasi Z Menjadi Agripreneur Sejati”.

Adapun syarat wajib lainnya, peserta harus memiliki nilai rapor dengan rata-rata minimal 80,00 pada setiap semester sejak kelas X semester 1 hingga kelas XI semester 1, serta tidak memiliki nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Tujuan Pembelajaran (KKTP).

Beasiswa ini diberikan kepada 50 siswa dan siswi terbaik kelas XI SMK dengan konsentrasi keahlian bidang rumpun pertanian di Jawa Timur. Para penerima beasiswa akan mendapatkan bantuan operasional pendidikan sebesar Rp500.000 per bulan selama 12 bulan.

Melalui program ini, Petrokimia Gresik tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga mendorong lahirnya sumber daya manusia pertanian yang kompeten, inovatif, dan berjiwa wirausaha.

"Alhamdulillah, kami bisa berkontribusi dalam mempersiapkan generasi muda yang tangguh untuk menghadapi tantangan sektor pertanian ke depan," pungkas Daconi. (hud/adv)

KOTA KEDIRI,BANGSAONLINE.com - Pangdam V/Brawijaya, Rudi Saladin, melakukan peninjauan lokasi rencana pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan di wilayah Kediri, Rabu (6/5/2026). 

Kegiatan diawali dari Mako Yonif 521/DY Kediri dan dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten dan Kota Kediri serta pejabat TNI-Polri.

Rombongan Pangdam tiba di Lapangan Mako Yonif 521/DY menggunakan helikopter dan disambut jajar kehormatan prajurit. 

Selanjutnya, Pangdam bersama rombongan meninjau lokasi rencana pembangunan Yonif Teritorial Pembangunan (TP) di wilayah Kodim 0809 Kediri.

Satuan baru tersebut direncanakan bernama Ksatria Joyoboyo dan berlokasi di Dusun Putuk, Desa Banaran, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri.

Dalam kesempatan tersebut, Dandim 0809 Kediri memaparkan rencana pembangunan satuan baru tersebut. Pangdam pun mengapresiasi kekompakan pimpinan daerah di wilayah Kediri.

“Ini baru sekali saya melihat dalam satu kunjungan ada bupati dan wali kota hadir bersama. Ini menunjukkan soliditas, koordinasi, dan komunikasi yang sangat baik. Hal seperti ini perlu dipertahankan bahkan ditularkan ke daerah lain,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Yonif Teritorial Pembangunan di Kediri merupakan bagian dari tahap keempat pembangunan, dengan total 17 batalyon yang direncanakan. 

Saat ini, di wilayah Kodam V/Brawijaya telah berdiri sembilan Yonif Teritorial Pembangunan dari tiga tahap sebelumnya.

“Tahap keempat ada 17 Yonif Teritorial Pembangunan dan tiga Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan yang rencananya berada di Blitar, Situbondo, dan Sampang,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Kediri menyampaikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan tersebut. 

Ia menilai kehadiran Yonif Teritorial Pembangunan tidak hanya memperkuat aspek pertahanan, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pemerintah daerah siap bersinergi dengan TNI untuk mendukung kelancaran pembangunan ini. Meskipun lokasinya berada di wilayah Kabupaten Kediri, kami meyakini keberadaan batalyon ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat di Kota maupun Kabupaten Kediri,” ujarnya. (uji/van)

JOMBANG,BANGSAONLINE.com -Seorang pria yang berprofesi sebagai petani inisial P (42), warga Kecamatan Kesamben harus berurusan dengan polisi lantaran menyetubuhi siswi SMA berinisial N (17) hingga hamil lima bulan.

Berdasarkan keterangan kepolisian, peristiwa amoral ini bermula pada April 2025 di kawasan Taman Kebon Rojo. 

Korban yang saat itu bertemu dengan pelaku diberi sebuah minuman kemasan tanpa label. Tak lama berselang, korban jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri.

Kasat Reskrim Polres Jombang, Dimas Robin Alexander, menjelaskan bahwa peristiwa tersebut diduga bermula pada April 2025 di kawasan Taman Kebon Rojo.

Menurut keterangan kepolisian, korban sempat diberi minuman oleh pelaku sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Saat tersadar, korban berada di lokasi lain.

“Dari hasil penyelidikan dan alat bukti, diduga telah terjadi tindak kekerasan seksual terhadap korban,” ujar AKP Dimas, Rabu (6/5/2026).

Polisi menyebut, dugaan tindak tersebut tidak hanya terjadi satu kali. Korban diduga mengalami tekanan sehingga tidak berani melapor lebih awal.

Kasus ini mulai terungkap setelah keluarga korban merasa curiga ketika korban sempat tidak pulang selama dua hari pada Maret 2026. 

Pihak keluarga kemudian melakukan penelusuran hingga akhirnya mengetahui keberadaan korban.

Dalam perkembangan selanjutnya, terduga pelaku sempat mendatangi rumah korban dan menyatakan akan bertanggung jawab. Hal itu justru mendorong keluarga untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

Setelah menerima laporan, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Jombang melakukan penyelidikan dan mengamankan pelaku pada Kamis (30/4/2026). 

Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk pakaian korban serta hasil visum.

Saat ini, tersangka telah diamankan dan menjalani proses hukum lebih lanjut.

“Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kami berkomitmen menuntaskan kasus ini hingga tahap persidangan,” pungkas AKP Dimas. (aan/van)

BANGKALAN,BANGSAONLINE.com - Dugaan pembuangan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangkalan di lahan rencana Islamic Science Park di Desa Sukolilo Barat menuai penolakan dari warga.

Persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan kembali menjadi sorotan setelah DLH setempat diduga membuang sampah di lahan yang direncanakan sebagai kawasan Islamic Science Park di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sekitar 15 truk sampah diangkut setiap hari. Namun, keterbatasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) membuat sebagian sampah dialihkan ke lokasi tersebut sebagai tempat pembuangan sementara. Kebijakan ini memicu keberatan dari pemerintah desa setempat.

Kepala Desa Sukolilo Barat, Muhammad Faiq, menegaskan tidak ada persetujuan resmi dari pihak desa maupun masyarakat terkait penggunaan lahan tersebut.

“Dalam musyawarah tidak ada kesepakatan. Warga justru menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan kesehatan,” ujar Faiq, Rabu (6/5/2026).

Keberatan tersebut dituangkan dalam surat resmi pemerintah desa bernomor 141/3/433/312.6/2026 tertanggal 6 Mei 2026. 

Dalam surat itu, warga Dusun Berek Lorong secara tegas menolak wilayahnya dijadikan lokasi pembuangan sampah.

Pemerintah desa pun meminta DLH Bangkalan dan pihak terkait untuk mencari alternatif lokasi lain yang dinilai lebih aman serta tidak merugikan masyarakat.

Di sisi lain, kondisi ini mencerminkan tantangan pengelolaan sampah di Bangkalan yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, terutama terkait ketersediaan TPA yang memadai.

Lahan yang saat ini digunakan sebelumnya direncanakan sebagai kawasan Islamic Science Park yang diharapkan menjadi pusat edukasi dan pengembangan wilayah. 

Namun, pemanfaatan sementara sebagai lokasi pembuangan sampah menimbulkan kekhawatiran akan dampak lingkungan serta perubahan fungsi lahan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak DLH Bangkalan belum memberikan keterangan resmi terkait penggunaan lokasi tersebut maupun langkah penanganan jangka panjang.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) DLH Bangkalan, Kuspriyanto Suparman, menyatakan pihaknya belum menerima surat penolakan tersebut.

Ia juga mengaku belum memahami secara detail persoalan yang terjadi dan meminta konfirmasi lebih lanjut kepada pelaksana tugas kepala dinas terkait.

"Kami belum terima surat tersebut, atas penolakan, sementara saat ini belum paham juga," ungkapnya. (uzi/van)

SIDOARJO,BANGSAONLINE.com - Satlantas Polresta Sidoarjo menggelar program Polisi Sahabat Anak bersama siswa TK DWP Sedati Agung di Mapolresta Sidoarjo, Rabu (6/5/2026).

Kegiatan berlangsung dalam suasana ceria saat kedatangan para siswa disambut langsung Kasat Lantas Polresta Sidoarjo AKP Yudhi Anugrah Putra bersama anggota. 

Dengan pendekatan humanis, petugas mengajak anak-anak belajar sambil bermain mengenai aturan berlalu lintas.

Materi yang disampaikan meliputi pengenalan rambu-rambu lalu lintas, pentingnya disiplin di jalan raya, hingga edukasi dasar keselamatan berkendara yang dikemas secara menarik dan mudah dipahami.

Selain itu, para siswa juga diajak berkeliling lingkungan Polresta Sidoarjo untuk mengenal lebih dekat tugas kepolisian. 

Kasat Lantas Polresta Sidoarjo AKP Yudhi Anugrah Putra mengatakan program tersebut menjadi bagian dari upaya edukasi dan pembinaan kepada generasi usia dini agar memiliki kesadaran tertib berlalu lintas.

“Melalui program Polisi Sahabat Anak, kami ingin menanamkan nilai-nilai disiplin dan keselamatan berlalu lintas sejak dini, sekaligus mendekatkan anak-anak dengan sosok polisi yang humanis,” ujarnya. (cat/van)

TUBAN,BANGSAONLINE.com - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Tuban menggandeng Kejaksaan Negeri Tuban untuk mendorong seluruh relawan dapur SPPG terdaftar dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

Kegiatan sosialisasi kepatuhan SPPG tersebut digelar di Aula Kantor Kejari Tuban, Rabu (6/5/2026), dan dihadiri Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Tuban serta puluhan kepala SPPG setempat.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban, Anita Riza Chaerani, menjelaskan bahwa sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait optimalisasi perlindungan hak pekerja dan kepatuhan iuran jaminan sosial, khususnya melalui pendampingan hukum oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Tuban.

Melalui kegiatan ini, Riza berharap seluruh relawan SPPG di Tuban dapat terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Kita ingin dari total 128 SPPG yang ada di Tuban ini, semua relawannya terdaftar BPJS. Apalagi iurannya juga sudah ditanggung operasional dapur," jelasnya.

Ia menambahkan, keterlibatan Kejari Tuban bertujuan memastikan setiap pihak mematuhi kewajiban mendaftarkan pekerja serta membayar iuran guna meningkatkan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Adanya tim dari Kejari Tuban ini diharapkan juga bisa menjadi bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya terkait ketenagakerjaan," imbuhnya.

Kasi Datun Kejari Tuban, Dessy Adhya Purwandiny, menegaskan pihaknya berperan sebagai jaksa pengacara negara untuk memastikan seluruh SPPG di Tuban mendaftarkan relawan dapur ke BPJS Ketenagakerjaan serta mematuhi ketentuan yang berlaku.

"Saya harapkan dari total 128 SPPG di Tuban, semuanya mendaftar BPJS Naker. Karena sifatnya wajib. Anggaran dari negara sudah ada. Harus direalisasikan sesuai kebutuhan," tegasnya.

Dessy menambahkan, peran Datun dalam MoU tidak hanya sebatas pendampingan dan pengawasan, tetapi juga mencakup koordinasi apabila terdapat kendala lain di lapangan.

"Kalau ada kesukiltan lainnya, kita juga siap berkoordinasi," sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dessy juga mengingatkan seluruh kepala SPPG agar menggunakan anggaran BGN sesuai dengan porsi dan peruntukannya.

"Penggunaan anggaran operasional SPPG harus sesuai yang direncanakan. Laksanan sesuai tanggungjawabnya. Sesuaikan juga dengan Juknis dan RAB. Jangan sampai ada penambahan atau pengurangan anggaran," bebernya.

Ia turut menekankan pentingnya tertib administrasi dalam pengelolaan program.

"Tertib, tepat dan benar administrasi ini juga sangat penting. Jangan sampai cacat adminsistrasinya," tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Tuban, Aulia Rizki, mengimbau seluruh pengelola SPPG segera mendaftarkan relawan dapur ke BPJS Ketenagakerjaan.

"Rekan-rekan saya imbau segera mendaftarkan para relawan dapur SPPG ke BPJS naker," tegasnya.

Aulia menyebut sebagian besar relawan SPPG di Tuban telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, meski masih ada beberapa yang menunggu operasional dapur berjalan.

"Tapi ke depan, SPPG yang akan opersional juga kita dorong segera langsung mendaftar kepesertaan BPJS Naker. Saat ini sudah 90 persen relawan semua SPPG sudah mendaftar. Sisanya segera kita dorong seceparnya mendaftar," tutup Aulia.

KOTA BATU,BANGSAONLINE.com - Dua pria tewas dan satu lainnya kritis setelah mengonsumsi minuman misterius di sebuah rumah kontrakan di Jalan Sarimun, Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

Tragedi tersebut mengguncang warga setempat setelah ketiga korban diketahui mengonsumsi minuman berwarna putih kecokelatan di sebuah rumah yang juga digunakan sebagai industri rumahan tempe.

Kasat Reskrim Polres Batu, AKP Joko Suprianto, membenarkan pihaknya menerima laporan kejadian tersebut pada Selasa (5/5/2026) pagi. Dua korban meninggal dunia berinisial KJ (36) dan IH (29), sedangkan satu korban lainnya, DW (40), masih menjalani perawatan intensif.

"Kami menerima laporan mengenai dua warga yang meninggal dunia tak lama setelah mengonsumsi minuman berwarna putih kecokelatan. Satu korban meninggal di kediamannya, satu lagi di rumah sakit, dan satu orang lainnya masih dirawat intensif," ujar AKP Joko Suprianto saat dikonfirmasi, Rabu (6/5/2026).

Berdasarkan hasil penyelidikan awal dan penelusuran jejak digital pada ponsel korban, peristiwa bermula pada Minggu (3/5/2026) sore. DW diduga meracik minuman tersebut dalam sebuah mangkuk, yang kemudian dikonsumsi bersama KJ dan IH di rumah kontrakan itu.

Keesokan harinya, Senin (4/5/2026) pagi, ketiganya sempat terlihat beraktivitas di Pasar Among Tani sambil membawa botol berisi cairan serupa. Sekitar pukul 07.30 WIB, mereka kembali ke rumah IH di Desa Oro-Oro Ombo dalam kondisi mabuk berat.

"Saksi berinisial DH dan LF, orang tua salah satu korban, menyebutkan mereka datang dalam kondisi tidak stabil. Korban KJ dan IH kemudian langsung tidur," urai Joko.

Kondisi memburuk pada Senin malam saat IH mengeluhkan sakit perut hebat disertai pandangan kabur. Ia sempat dilarikan ke RS Baptis Batu, namun dinyatakan meninggal dunia pada Selasa dini hari sekitar pukul 03.00 WIB. Sementara itu, KJ ditemukan meninggal dunia di rumahnya pada Senin malam sekitar pukul 23.00 WIB.

Satreskrim Polres Batu kemudian mengamankan sejumlah barang bukti untuk dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jawa Timur.

Barang bukti tersebut antara lain satu galon berisi sisa cairan, mangkuk, gelas kaca, serta ponsel milik korban IH yang berisi dokumentasi foto dan video saat ketiganya mengonsumsi minuman tersebut.

Hingga kini, polisi masih menunggu kondisi DW stabil guna dimintai keterangan lebih lanjut. DW diketahui masih menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di wilayah Bumiaji dalam kondisi setengah sadar.

"Kami masih menunggu hasil pemeriksaan Labfor Polda Jatim untuk menentukan kandungan zat dalam minuman tersebut. Pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan guna mengungkap apa yang sebenarnya terjadi," pungkas AKP Joko. (adi/van)

KEDIRI,BANGSAONLINE.com - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mendorong kontes sapi di Kabupaten Kediri digelar rutin setiap tahun dengan skala yang lebih besar.

Dorongan itu disampaikan Dhito saat meninjau sekaligus menyerahkan hadiah kepada para pemenang kontes sapi di Lapangan Desa Wonorejo, Kecamatan Wates, Rabu (6/5/2026).

"Tahun depan harus bisa diselenggarakan lagi dengan euforia yang lebih besar. harapan saya ini bisa jadi kontes ternak terbaik di Jawa Timur," kata Dhito.

Menurut Dhito, kontes sapi di Kabupaten Kediri baru kembali digelar pada 2026 ini setelah terakhir dilaksanakan pada 2019. Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari, mulai Selasa (5/5/2026) hingga Rabu (6/5/2026).

Kontes sapi tersebut, lanjutnya, terbagi dalam tiga kategori utama, yakni sapi Peranakan Ongole (PO), sapi hasil persilangan inseminasi buatan (IB), serta kategori kereman ekstrem.

Dari total 134 peserta yang berasal dari 26 kecamatan, pada kelas ekstrem tercatat bobot sapi terberat mencapai 1 ton 214 kilogram.

Dhito menyebut populasi sapi di Kabupaten Kediri menunjukkan tren peningkatan. Pada 2025, jumlah populasi tercatat sebanyak 216.886 ekor, naik dibandingkan 2024 yang berada di angka 214.715 ekor.

Dengan populasi yang mencapai ratusan ribu ekor tersebut, Dhito menekankan sektor peternakan sebagai penopang program ketahanan pangan tidak boleh mengalami kelumpuhan.

Ia menyinggung pengalaman saat wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang sempat memaksa pemerintah daerah menutup pasar hewan. Karena itu, ketersediaan vaksin harus terus dijaga guna mencegah wabah penyakit pada ternak.

Selain itu, potensi besar peternakan sapi di Kabupaten Kediri serta rencana penyelenggaraan kontes tahunan diharapkan mampu menarik minat munculnya peternak baru.

"Sektor peternakan ini tidak melulu orang yang bergerak dibidang peternakan saja , tapi bisa dilakukan secara otodidak atau yang punya kemampuan sungguh-sungguh. Ulet dan telaten kata kuncinya," pungkasnya. (uji/van)

KOTA PROBOLINGGO,BANGSAONLINE.com - Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kota Probolinggo mendatangi Badan Anggaran DPRD untuk meminta kejelasan isu pemangkasan honor guru ngaji sekaligus mendorong evaluasi kebijakan tersebut.

Kebijakan pemangkasan honor bagi guru ngaji memicu reaksi keras dari masyarakat dan organisasi kepemudaan. 

GP Ansor Kota Probolinggo merespons cepat dengan mendatangi Badan Anggaran DPRD guna meminta penjelasan serta mendorong evaluasi kebijakan tersebut.

Pertemuan berlangsung di ruang Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo pada Rabu (6/5/2026).

Ketua GP Ansor Kota Probolinggo, Salamul Huda, menegaskan pentingnya peran honor guru ngaji dalam menopang pendidikan keagamaan di tingkat akar rumput.

"Makanya kita datang kesini untuk menanyakan tentang kejelasan isu pemangkasan honor tersebut," tandasnya.

Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Probolinggo, Dwi Laksmi Shinta, menyatakan pihaknya tengah mencari solusi agar alokasi anggaran bagi para pendidik tetap terjaga.

"kita justru mencari celah untuk mempertahankan aplikasi anggaran itu," ungkap Dwi Laksnu Shinta yang juga sebagai Ketua DPRD Kota Probolinggo itu.

Pertemuan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan GP Ansor terkait polemik honor guru ngaji tersebut menghasilkan kesepakatan bersama. 

Kedua pihak berkomitmen mengawal keberlangsungan alokasi anggaran, khususnya dana BOSDA dan honor bagi para pendidik keagamaan. (ugi/van)

SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Seorang pria keturunan timur tengah Jalan Dukuh Menanggal ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya pada Selasa (5/5/2026) sekitar pukul 19.00 WIB. Peristiwa tersebut sempat menggegerkan warga sekitar.

Korban diketahui bernama Muh Seotang Rijaalul Habib (24). Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pihak kepolisian memastikan tidak ditemukan indikasi tindak kriminal dalam kejadian tersebut.

Kapolsek Gayungan, Edo Damara Yudha membenarkan peristiwa tersebut. Ia menyampaikan bahwa kasus ini masih dalam pendalaman oleh petugas.

“Bahwa meninggalnya korban bukan karena adanya aksi kriminal, namun masih kami dalami melalui pemeriksaan oleh tim Inafis Polrestabes Surabaya,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Peristiwa ini pertama kali diketahui setelah ibu korban merasa curiga karena anaknya tidak merespons saat dipanggil, sementara kondisi rumah dalam keadaan tidak terkunci. Ia kemudian meminta bantuan adiknya, Nur Samsi (53), untuk memeriksa kondisi korban.

Saat masuk ke dalam kamar, saksi menemukan korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Di sekitar lokasi juga ditemukan sejumlah barang yang kemudian diamankan sebagai bagian dari proses penyelidikan.

Temuan tersebut kemudian dilaporkan ke perangkat kampung dan diteruskan ke pihak kepolisian. Sekitar pukul 20.00 WIB, tim Inafis Polrestabes Surabaya tiba di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Dari hasil pemeriksaan awal di lokasi, petugas juga menemukan pesan pribadi di ponsel korban yang ditujukan kepada keluarga. Namun, isi pesan tersebut tidak dipublikasikan secara rinci demi menjaga privasi.

Setelah proses olah TKP selesai, sekitar pukul 21.30 WIB, jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatan mental di lingkungan sekitar serta segera mencari bantuan jika mengalami tekanan berat. 

Informasi dalam artikel ini tidak ditujukan untuk menginspirasi kepada siapa pun untuk melakukan tindakan serupa. Bagi Anda pembaca yang merasakan gejala depresi dengan kecenderungan berupa pemikiran untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan Anda ke pihak-pihak yang dapat membantu seperti psikolog, psikiater, ataupun klinik kesehatan mental.

KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - TP PKK Kota Kediri bekerja sama dengan Ponpes Wali Barokah melaksanakan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi ratusan santriwati, Selasa (5/5/2026). Kegiatan ini diikuti sekitar 250 peserta dengan dukungan Puskesmas Pesantren 2 dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK.

Program mencakup pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta skrining kesehatan mental dan edukasi pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Ketua TP PKK Kota Kediri, Faiqoh Azizah, menegaskan pentingnya menjaga kebugaran santri. 

“Dengan aktivitas belajar yang padat, kesehatan santri harus diprioritaskan agar proses menuntut ilmu berjalan optimal,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Ponpes Wali Barokah, KH Sunarto, mengapresiasi langkah pemerintah daerah masuk ke lingkungan pesantren. 

“Santri yang sehat adalah pondasi bagi terwujudnya masyarakat yang produktif. Kami berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam upaya deteksi dini kesehatan dan penguatan karakter santri,” paparnya.

Selain pemeriksaan fisik, kegiatan ini juga melibatkan tenaga psikolog dan fasilitator untuk mendampingi santri dalam menjaga kesehatan mental. 

Pesantren turut memperkuat komitmen sebagai lingkungan ramah anak dengan menekankan pencegahan perundungan dan kekerasan melalui layanan konseling serta program anti-bullying. Sunarto berharap kerja sama ini berkelanjutan dan menjangkau lebih luas. 

“Jika santri sehat, kualitas belajar meningkat. Kami berharap kerja sama ini berkelanjutan dan mampu menjangkau cakupan yang lebih luas lagi di masa depan,” pungkasnya. (uji/mar)

MADINAH, BANGSAONLINE.com - Jamaah haji Indonesia gelombang II yang akan tiba melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah diimbau mengenakan kain ihram sejak embarkasi. 

Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Sosialisasi Penggunaan Kain Ihram dan Ketentuan Bawaan Jamaah Nomor S-96/BN/2026 yang diterbitkan 5 Mei 2026.

Dalam surat itu disebutkan, fase pemberangkatan jamaah gelombang II dimulai 7 Mei 2026. Setibanya di Jeddah, jamaah langsung diarahkan menuju Kota Mekkah untuk melaksanakan umrah wajib. 

Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Bandara, Abdul Basir, menegaskan pentingnya kesiapan ihram sejak embarkasi. 

“Mengingat jemaah haji gelombang II akan langsung ke Makkah untuk melakukan umrah wajib,” ujarnya di Madinah, Selasa (5/5/2026).

Ia pun meminta ketua kloter untuk aktif memastikan jamaah telah memakai kain ihram. Niat ihram dengan miqat dapat dilakukan di pesawat (Yalamlam) atau di Bandara Jeddah. 

“Sedangkan teman-teman pembimbing ibadah daker juga harus mengingatkan lagi pada jemaah untuk mengecek syarat berihram mereka,” tuturnya.

Jamaah haji gelombang II dijadwalkan tiba di Jeddah mulai 7 Mei hingga 21 Mei 2026. Setelah itu, mereka bergerak menuju Mekkah untuk menjalankan rangkaian ibadah, termasuk puncak haji wukuf di Arafah pada 9 Dzulhijah 1447 H/2026 yang jatuh pada 26 Mei 2026. (msn/mar)

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, mengunjungi rumah Muhammad Alza Octaviana (12), siswa kelas 5 SLB PGRI Puncu yang tinggal bersama kakeknya, Mari (61), di Dusun Ringinbagus, Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Selasa (5/5/2026).

Alza, bocah berkebutuhan khusus dengan gangguan penglihatan, sehari-hari diasuh kakeknya yang bekerja menjual sayuran untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama anak gadisnya, Niha (19). Kondisi rumah sederhana yang ditempati diketahui masih banyak atap bocor.

Dalam kunjungan blusukan yang didampingi jajaran pejabat daerah setempat, Bupati Kediri menegaskan akan memperbaiki rumah tersebut. 

“Tadi kami cek atapnya beberapa banyak yang bolong-bolong, jadi kalau hujan airnya masuk ke dalam rumah dan itu akan kita perbaiki,” ujarnya.

Ia juga memberikan bantuan perlengkapan sekolah untuk Alza serta berencana menyalurkan modal usaha dan sepeda bagi Kakek Mari. Sementara Niha yang baru lulus SMK dibantu mencarikan pekerjaan di warung sate di wilayah Kecamatan Puncu. 

“Alhamdulilah mulai besuk bisa mulai bekerja,” ungkapnya.

Selain itu, Bupati Kediri menegaskan akan menebus biaya pendidikan Niha jika tertunda karena ijazah ditahan pihak sekolah. Ia menekankan pendidikan sebagai pelayanan dasar yang menjadi perhatian Pemkab Kediri. 

“Saya juga mengimbau bagi seluruh warga Kabupaten Kediri yang tidak mampu dan ijazahnya masih ditahan oleh pihak sekolah tolong dilaporkan kepada Dinas Pendidikan,” tuturnya. (uji/mar)

MADINAH, BANGSAONLINE.com - Pergerakan jamaah haji Indonesia dari Madinah menuju Makkah dengan singgah di Bir Ali terus berlangsung. Setiap hari lebih dari 120 bus mengantar jamaah untuk mengambil miqat di Masjid Dzulhulaifah, Selasa (5/5/2025).

Petugas PPIH Arab Saudi berjibaku melayani jamaah, termasuk mendorong kursi roda lansia dan menyediakan mobil golf bagi jamaah berisiko tinggi serta disabilitas. Sementara jamaah yang masih prima diarahkan segera turun untuk melaksanakan shalat sunah ihram sebelum kembali ke bus.

Perwakilan Layanan Lansia dan Disabilitas Seksus Bir Ali, Farid Supriyadi, menyebut koordinasi dilakukan dengan Bimbad, Linjam, dan Lansia-Disabilitas untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. 

“Lansia dan disabilitas tidak perlu turun, sehingga kami berkoordinasi dengan Bimbad,” ucapnya.

Perwakilan Bimbad Seksus Bir Ali, Agususanto, menegaskan jamaah tidak wajib turun dari bus. 

“Jamaah silakan untuk fokus ibadah rukun dan wajib haji di Armuzna. Bila menghendaki menjalankan sunah di Bir Ali juga akan kami fasilitasi,” ujarnya.

Meski cuaca panas mencapai 40-41 derajat celsius, sejumlah jamaah tetap memilih turun, termasuk Siyas Mangil, jamaah berusia 81 tahun dari Kloter 19 Embarkasi Surabaya. 

“InsyaAllah, muga-muga diparingi lancar,” tuturnya usai shalat sunah ihram.

Sementara itu, Kasi Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji (PKPPJH), Andarisukma D Rahmalia, mengimbau jamaah lansia dan disabilitas tidak turun dari bus demi keselamatan. 

Ia mengingatkan risiko heat stroke akibat cuaca ekstrem. Jamaah disarankan membawa botol air, minum rutin, menggunakan sun screen, serta memakai pelindung diri seperti masker, topi, payung, atau syal. (msn/mar)

Oleh Abdullah Machin

Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Unair

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur saat ini dihadapkan pada dinamika perubahan yang semakin kompleks. Wilayah Jawa Timur dengan karakteristik geografis, distribusi tenaga medis, serta disparitas layanan kesehatan yang beragam menuntut adanya peran organisasi yang lebih adaptif dan responsif.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 beserta regulasi turunannya, telah terjadi pergeseran dalam lanskap peran organisasi profesi dalam sistem kesehatan nasional, yang langsung turut dirasakan di tingkat wilayah.

Dalam praktik kedokteran di Jawa Timur, kompleksitas permasalahan etika dan hukum kedokteran semakin meningkat, terutama pada daerah dengan keterbatasan sumber daya maupun tingginya beban pelayanan. Risiko sengketa medik, tekanan hukum, serta ekspektasi masyarakat yang terus berkembang menjadi tantangan nyata.

Dengan kondisi tersebut, organisasi profesi diharapkan dapat difungsikan optimal sebagai wadah perlindungan, pembinaan, sertapenguatan nilai etika, dan integritas. Namun demikian, masih dirasakan bahwa fasilitasi terhadap anggota belum sepenuhnya merata, baik dalam aspek perlindungan hukum, pengembangan karier, maupun dukungan profesional di berbagai daerah di Jawa Timur.

Sengketa Medik Meningkat 

Potensi sengketa medik akhir-akhir ini mengalami peningkatan, hal ini disebabkan komunikasi yang kurang baik antara dokter selaku tenaga medis dan pasien sebagai pengguna layanan kesehatan.

Karena itu perlu ada sosialisasi yang komprehensif di kalangan dokter tentang perlunya menjunjung nilai-nila etika kedokteran, serta komunikasi yang baik saat melakukan layanan kesehatan.

Aspek kesejawatan yang mulai luntur juga dapat disebabkan kesadaran tentang etika profesi dalam menjalankan praktik kedokteran menjadi masalah yang perlu terus-menerus dipecahkan. Antara lain, dengan sosialisasi dan implementasi program-program untuk meningkatkan kesejawatan di antara para dokter.

Advokasi Organisasi Profesi

Perlindungan tenaga Kesehatan yang belum maksimal saat ini memerlukan advokasi organisasi profesi agar senantiasa dapat memperjuangkan kepentingan profesi.

Wafatnya dokter internship dalam melaksanakan tugas menunjukkan lemahnya perlindungan tenaga medis dalam melaksanakan tugas di lapangan.

Karena itu, IDI perlu melakukan advokasi untuk mencegah terulangnya peristiwa ini sehingga pemangku kebijakan akan memberikan perhatian lebih terhadap peristiwa ini agar bisa mencegah terulangnya peristiwa ini.

Kemandirian tenaga medis saat inidi uji dengan regulasi-regulasi yang menyebabkan kesulitan tenaga medis untuk mengembangkan praktik mandiri. Karena itu, organisasi profesi haruslah memiliki peran-peran advokasi agar reguslasi di leval lokal dapat memfasilitasi usaha-usaha yang mencerminkan kemandirian tenaga medis melalui program-program yang mempermudah perizinan untuk tenaga medis.

Tantangan Internal

Tantangan di internal tenaga medis juga terjadi karena munculnya organisasi profesi lain di luar IDI serta berkurangnya pelibatan dalam proses kebijakan kesehatan menjadi tantangan terhadap posisi strategis organisasi di tingkat daerah.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan fragmentasi profesi dan melemahkan daya tawar kolektif dokter di Jawa Timur bila tidak direspons dengan terarah. Di tengah tantangan tersebut, situasi yang dihadapi seharusnya tidak semata dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai momentum transformasi organisasi di tingkat wilayah.

Jati diri IDI sebagai organisasi profesi yang menjunjung tinggi etika dan integritas perlu ditegaskan kembali melalui penguatan peran nyata dan dirasakan oleh anggota.

Dalam perspektif kepemimpinan ke depan, diyakini bahwa IDI Jawa Timur tidak cukup hanya bertahan, tetapi perlu aktif membangun kembali kepercayaan anggota melalui pelayanan yang konkret dan terukur.

Perlindungan Untuk Anggota IDI Perlu Ditingkatkan

IDI perlu meningkatkan fungsi perlindungan anggota, khususnya dalam aspek hukum dan etika yang diharapkan dapat diperkuat melalui pendampingan hukum yang profesional dan sistematis, serta edukasi berkelanjutan terkait potensi sengketa medik. Pengembangan kompetensi dan fasilitasi karier anggota juga perlu ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berbasis kebutuhan wilayah.

Dalam konteks ini, diyakini bahwa kebijakan organisasi yang berorientasi pada anggota akan menjadi kunci dalam menjaga soliditas profesi di Jawa Timur. Oleh sebab itu hubungan dengan pemerintah daerah dan stakeholder strategis perlu dibangun lebih konstruktif dan kolaboratif agar peran IDI tetap diperhitungkan dalam pembangunan kesehatan daerah.

Kontribusi pada masyarakat melalui program pengabdian yang berdampak juga perlu diperluas, terutama pada wilayah dengan akses layanan kesehatan yang masih terbatas.

Masa depan IDI Jawa Timur akan sangat ditentukan sejauh mana nilai etika dapat dijaga, integritas dapat ditegakkan, serta seluruh anggota dapat dirangkul dalam satu kesatuan organisasi.

Dalam kerangka tersebut, diyakini bahwa dengan penguatan internal dan orientasi pelayanan yang jelas, IDI Jawa Timur akan mampu tetap menjadi organisasi profesi yang kuat, bermartabat, dan relevan dalam mengawal profesi dokter serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MADINAH, BANGSAONLINE.com - Jemaah haji Aceh yang diterbangkan dari Bandara Sultan Iskandar Muda (BTJ) kloter pertama mulai mendarat di Bandara Prince Mohammed bin Abdulaziz pagi ini, Rabu (6/5/2026) pukul 05.30 waktu Arab Saudi.

Dari 389 jemaah yang tiba, sebanyak 68 orang masuk dalam kategori lansia.

Rahmani Mohammad Amin, salah satu jemaah lansia mengaku bersyukur bisa kembali ke tanah suci.

“Alhamdulillah senang, ini yang kedua kalinya. Sebelumnya tahun 2022 pernah ke sini,” katanya.

Para petugas langsung menyambut para tamu Allah tersebut mulai dari pintu kedatangan Terminal Hajj hingga paviliun, dengan menawarkan kursi roda bagi jemaah lansia/berkebutuhan termasuk mobil golf.

Tak lama setelah menunggu di paviliun, para jemaah langsung dipersilakan memasuki bus untuk diantar menuju Hotel Manazil Al Rahma yang berjarak sekitar 250 meter dari Masjid Nabawi. (msn)

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia resmi meluncurkan Dashboard Publik Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M. Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat transparansi informasi serta memudahkan masyarakat memantau seluruh tahapan layanan haji secara mandiri.

Masyarakat kini dapat mengakses informasi tersebut secara langsung melalui tautan resmi: https://dashboard.haji.go.id.

Dashboard ini menyajikan data dan statistik, mulai dari masa pra-operasional hingga operasional haji di lapangan. Beberapa fitur unggulan yang dapat dimanfaatkan publik antara lain:

• Statistik Jemaah: Informasi detail jemaah reguler, termasuk data lansia dan pengguna kursi roda.
• Pencarian Data: Fitur pencarian jemaah untuk memudahkan keluarga di tanah air.
• Logistik & Transportasi: Jadwal penerbangan (keberangkatan/kedatangan) serta detail akomodasi jemaah.
• Kondisi Kesehatan: Laporan jemaah yang sedang dirawat maupun data jemaah wafat.
• Peta Fasilitas: Peta terintegrasi yang menunjukkan lokasi fasilitas layanan jemaah di Tanah Air dan Arab Saudi.

Kepala Biro Humas Kemenhaj, Moh. Hasan Afandi, menegaskan bahwa kehadiran platform digital ini adalah bentuk tanggung jawab kementerian dalam menghadirkan tata kelola haji yang akuntabel dan informatif.

“Dashboard ini kami hadirkan agar masyarakat, keluarga jemaah, media, dan pemangku kepentingan dapat mengikuti perkembangan penyelenggaraan haji secara lebih mudah. Informasi yang tersaji diharapkan membantu publik mendapatkan gambaran layanan haji secara cepat dan terintegrasi,” ujar Hasan di Jakarta, Senin (04/05/2026).

Lebih lanjut, Hasan menjelaskan bahwa penyediaan data terbuka ini merupakan bagian dari transformasi layanan haji masa depan. Dengan sistem yang terintegrasi, pemantauan terhadap mobilitas dan kesehatan jemaah yang jumlahnya sangat besar dapat dilakukan secara lebih responsif.

“Prinsipnya, Kemenhaj ingin memastikan penyelenggaraan haji berjalan transparan, tertib, dan akuntabel. Setiap perkembangan layanan terus kami kawal, dan dashboard ini menjadi salah satu kanal informasi resmi yang dapat dimanfaatkan masyarakat,” tambahnya.

Kemenhaj berharap dengan adanya akses informasi satu pintu ini, keluarga jemaah di Indonesia dapat merasa lebih tenang karena bisa memantau posisi dan kondisi kerabat mereka selama menjalankan ibadah di tanah suci. (msn)

TUBAN, BANGSAONLINE.com - PT PLN Nusantara Power UP Tanjung Awar-Awar terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Guna mewujudkan program tersebut, perusahaan pelat merah itu telah memanfaatkan pengelola Fly Ash dan Bottom Ash (FABA). Program ini sebagai solusi inovatif untuk stabilisasi lahan bagi Kelompok Tani Hutan Wono Lestari Dusun Becok, Desa Tegalrejo, Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban.

"Pemanfaatan FABA dilakukan sebagai material campuran yang mampu meningkatkan struktur dan daya dukung tanah. Khususnya pada lahan hutan yang memiliki karakteristik kurang stabil," kata Senior Manager PT PLN Nusantara Power UP Tanjung Awar Awar, Yunan Kurniawan kepada wartawan, Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan, melalui program ini lahan yang sebelumnya rawan longsor dan kurang produktif kini dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk kegiatan pertanian serta kehutanan.

Pelaksanaan program ini melibatkan kelompok tani hutan setempat. Mereka diberikan pendampingan teknis dalam pengolahan dan pemanfaatan FABA. Dengan metode aplikasi yang tepat, FABA mampu memperbaiki tekstur tanah dan meningkatkan stabilitas lahan.

"Pastinya kami akan terus mendukung pertumbuhan tanaman secara lebih optimal," kata Yunan.

Yunan menegaskan PT PLN Nusantara Power UP Tanjung Awar-Awar berkomitmen terus mengembangkan inovasi berbasis pemanfaatan FABA sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Melalui sinergi antara perusahaan dan masyarakat, pemanfaatan FABA diharapkan dapat menjadi solusi yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

"Jika berjalan sesuai rencana maka akan memberikan nilai ekonomi yang baik," tambahnya

Menurutnya, inisiatif ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam mengimplementasikan prinsip ekonomi sirkular. Terlebih, limbah hasil produksi dapat dikelola kembali menjadi produk yang bernilai guna.

Pemanfaatan FABA tidak hanya membantu mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Dalam program ini tentu bisa bermanfaat untuk petani hutan dalam meningkatkan kualitas lahannya," pungkasnya. (wan/rev)

LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat langkah antisipatif menghadapi potensi kekeringan akibat perubahan iklim, guna menjaga keberlanjutan swasembada pangan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, saat mendampingi kunjungan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tin Latifah, Selasa (28/4/2026) di Embung Sumengko, Desa Tambakmenjangan, Kecamatan Sarirejo.

Dalam kesempatan tersebut, bupati yang akrab disapa Pak Yes ini menegaskan bahwa tahun ini menjadi momentum penting dalam menghadapi musim kemarau yang diprediksi cukup ekstrem.

Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dituntut bergerak cepat dan terintegrasi, yang mana tujuannya agar produksi pangan tetap terjaga atau tetap mempertahankan swasembada pangan.

“Tahun ini penting kita hadapi kemarau yang ekstrem. Kita semua harus turun agar swasembada pangan tetap terselamatkan,” tutur Yuhronur.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui koordinasi bersama gubernur dan Menteri Pertanian telah mengingatkan adanya potensi perubahan cuaca yang ditandai dengan hujan lebat, serta panas ekstrem berkepanjangan. Kondisi tersebut menuntut kesiapsiagaan daerah dalam menjaga produktivitas pertanian.

Sementara itu, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Tin Latifah, menjelaskan bahwa fenomena iklim yang akan terjadi merupakan kategori El Nino moderat, bukan ekstrem. Kondisi tersebut dinilai masih dapat diantisipasi dengan optimalisasi sumber daya yang ada.

“El Nino yang akan kita hadapi bersifat moderat, sehingga masih bisa diupayakan dengan berbagai upaya, termasuk pemanfaatan lahan kering dan dukungan sarana prasarana pertanian,” jelasnya.

Dalam peninjauan tersebut, Dirjen juga menyoroti pentingnya optimalisasi fungsi sumber air, termasuk waduk dan embung yang saat ini mengalami kendala akibat pertumbuhan eceng gondok. Ke depan, pemanfaatan teknologi irigasi seperti pompanisasi dan irigasi perpipaan akan terus didorong dan dimaksimalkan. Agar dapat mendukung dan mencukupi kebutuhan air untuk pertanian.

Menanggapi aspirasi masyarakat terkait kondisi aliran sungai yang belum optimal, Pemkab Lamongan berkomitmen akan segera melakukan tindak lanjut melalui pengerukan dan pelebaran saluran air. Tujuannya agar dapat difungsikan secara maksimal dalam mendukung pengairan lahan pertanian.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, diharapkan ketahanan pangan di Kabupaten Lamongan tetap terjaga di tengah tantangan perubahan iklim, sekaligus mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan unggulan di Jawa Timur. (sof/rev)

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Rumah Sakit (RS) Medika Mulia Tuban menunjukkan komitmen nyatanya dalam mendukung jaminan kesehatan nasional. Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) bersama BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro terkait donasi kepesertaan bagi warga kurang mampu, Selasa (5/5/2026).

Prosesi penandatanganan MoU dilakukan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro, Wahyu Giyanto, bersama Direktur RS Medika Mulia Tuban, dr. Hartono. Agenda tersebut disaksikan langsung oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, drg. Roikan.

Direktur RS Medika Mulia Tuban, dr. Hartono, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari program corporate social responsibility (CSR) rumah sakit. Sebagai tahap awal, terdapat 20 kepala keluarga (KK) dari Kelurahan Karang dan Sidorejo yang didaftarkan sebagai peserta baru BPJS Kesehatan.

"Saat ini baru 20 kepala keluarga dan ke depan akan terus bertambah. Kalau sudah memiliki BPJS Kesehatan, tentu mereka tidak akan was-was lagi saat sedang sakit atau hendak berobat ke rumah sakit," tutur Hartono.

Ia berharap RS Medika Mulia tidak hanya berkembang di bidang medis dan bisnis semata, tetapi juga mampu memberikan kontribusi sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat Tuban yang belum memiliki jaminan kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro, Wahyu Giyanto, mengapresiasi langkah kolaboratif ini. Menurutnya, donasi kepesertaan dari badan usaha atau rumah sakit sangat krusial untuk mempercepat pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Tuban.

"Kolaborasi ini sangat bagus membantu masyarakat sekitar dan ini akan kita gelorakan ke masyarakat, khususnya kepada badan usaha, sehingga betul-betul pelayanan UHC ini bisa diraih. Semoga kepesertaan baru ini bisa membuat nyaman masyarakat, terutama saat kondisi sakit maupun hendak berobat," jelas Wahyu.

Melalui program ini, masyarakat penerima donasi kini dapat mengakses layanan kesehatan tanpa kendala biaya, sekaligus memberikan perlindungan finansial bagi keluarga mereka di masa depan. 

Plt Kepala Dinas Kesehatan Tuban, drg. Roikan, turut menyampaikan terima kasih atas kepedulian RS Medika Mulia dan dukungan BPJS Kesehatan. Sinergi ini sejalan dengan target pemerintah daerah untuk memastikan seluruh warga Tuban ter-kaver layanan kesehatan tahun ini.

"Intinya adalah bagaimana masyarakat itu terlayani kesehatan dengan baik dan tidak bingung masalah kesehatan. Memang target kita di tahun ini kita bisa UHC," ungkap Roikan. (wan/rev)

GRESIK,BANGSAONLINE.com - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) menyerahkan bangunan kantor kepolisian baru sebagai pusat pengamanan Obyek Vital Nasional (Obvitnas) di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

Penyerahan ini menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas keamanan di tengah pesatnya pertumbuhan industri di kawasan tersebut.

Peresmian dan penyerahan kantor dihadiri jajaran pejabat Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Polres Gresik. Di antaranya, Dirpamobvit Polda Jatim Kombes Pol. Wawan Kristyanto, serta Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution.

Dari pihak pengelola kawasan, hadir Direktur HR & Logistic PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) Agung Guritno, serta Advisor Dirut PT BKMS Brigjen (Purn) Budi Yuwono.

Advisor Dirut PT BKMS Brigjen (Purn) Budi Yuwono menyampaikan, manajemen JIIPE menegaskan bahwa pembangunan kantor ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam mendukung tugas kepolisian menjaga keamanan kawasan industri strategis nasional.

"Fasilitas ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pengelola kawasan dan aparat kepolisian, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi kelancaran operasional industri dan kemajuan ekonomi nasional," ujarnya.

Tak hanya berupa bangunan fisik, kantor kepolisian tersebut juga dilengkapi berbagai fasilitas modern berbasis teknologi informasi. Di antaranya perangkat safety equipment, armada kendaraan operasional, perangkat IT untuk sistem pengawasan, serta ruang kerja representatif guna menunjang kinerja personel di lapangan.

Dirpamobvit Polda Jatim Kombes Pol. Wawan Kristyanto mengapresiasi dukungan sarana dan prasarana yang diberikan oleh pihak JIIPE. 

Ia menilai keberadaan kantor ini sangat penting dalam menghadapi dinamika potensi kerawanan yang terus berkembang.

"Dukungan ini akan kami optimalkan untuk meningkatkan kualitas pengamanan, termasuk sertifikasi pengamanan objek vital, sehingga mampu mengantisipasi berbagai ancaman, baik konvensional maupun berbasis teknologi," tegasnya.

Ke depan, operasional pengamanan di kantor tersebut akan dilaksanakan secara kolaboratif antara Polda Jatim dan Polres Gresik. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan situasi keamanan yang kondusif bagi para investor dan pelaku industri di kawasan KEK Gresik.

Sementara itu, Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang diberikan dalam memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah kawasan JIIPE. Setelah penyerahan maka personil akan ditugaskan di kantor Kepolisian kawasan khusus JIIPE.

"Dengan adanya kantor kepolisian ini, diharapkan pengamanan di kawasan industri JIIPE semakin optimal dan mampu menciptakan situasi yang aman serta terkendali," ujarnya. (hud/van)

JAKARTA,BANGSAONLINE.com - Kementerian Haji dan Umrah RI menegaskan komitmen memperkuat pengelolaan haji sekaligus menindak praktik haji ilegal dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.

Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff, menyampaikan operasional haji hingga Selasa (5/5/2026) atau hari ke-15 berjalan lancar, tertib, dan terkendali. Berdasarkan data per Senin (4/5/2026), sebanyak 229 kloter dengan 89.051 jemaah dan 912 petugas telah diberangkatkan ke Tanah Suci.

“Proses pemberangkatan, kedatangan, dan pergerakan jemaah terus dalam pendampingan petugas di seluruh titik layanan. Semua dilakukan untuk memastikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan jemaah,” ujar Maria di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Ia merinci, sebanyak 219 kloter dengan 85.039 jemaah dan 873 petugas telah tiba di Madinah. Sementara itu, 68 kloter dengan 26.037 jemaah dan 272 petugas telah bergerak menuju Makkah untuk melaksanakan umrah wajib serta persiapan puncak haji.

Dari aspek kesehatan, tercatat 10.746 jemaah menjalani rawat jalan, 139 jemaah dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), dan 208 jemaah dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi, dengan 76 orang masih dalam perawatan.

Terkait pencegahan haji ilegal, Maria mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi KJRI Jeddah, dalam sepekan terakhir terdapat 10 warga negara Indonesia yang ditangkap di Arab Saudi karena diduga terlibat promosi dan praktik jual beli haji ilegal.

“Pemerintah Indonesia mendukung penuh kebijakan Arab Saudi, La Haj bila Tasrih, atau tidak ada haji tanpa izin resmi. Jika ada WNI yang menghadapi proses hukum, penanganannya sepenuhnya kami serahkan kepada otoritas hukum Arab Saudi. Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan intervensi,” tegas Maria.

Ia menambahkan, penindakan tidak hanya menyasar calon jemaah, tetapi juga pihak yang mengorganisasi, memfasilitasi, mempromosikan, hingga mengambil keuntungan dari praktik haji ilegal.

Di dalam negeri, Satuan Tugas Haji Ilegal yang melibatkan Kemenhaj, Polri, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terus memperkuat pengawasan di berbagai titik pemberangkatan.

“Operasi Satgas Haji Ilegal telah menggagalkan sejumlah keberangkatan yang diduga terkait haji ilegal. Ini bentuk kehadiran negara untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan eksploitasi berkedok keberangkatan haji,” kata Maria.

Kemenhaj mengimbau masyarakat tidak tergiur tawaran berhaji tanpa antre melalui jalur ilegal karena berisiko menimbulkan kerugian finansial serta berpotensi berujung pada sanksi pidana, deportasi, hingga larangan masuk ke Arab Saudi selama maksimal 10 tahun.

“Ibadah haji harus dilaksanakan dengan cara yang sah, aman, tertib, dan sesuai aturan. Jika menemukan indikasi penipuan atau praktik haji ilegal, segera laporkan kepada aparat kepolisian,” ujar Maria.

Selain itu, Maria juga mengapresiasi jemaah, petugas haji, ketua regu, ketua rombongan, serta pembimbing KBIHU yang telah menjaga ketertiban dan mematuhi arahan selama pelaksanaan ibadah.

Dengan suhu di Madinah dan Makkah yang berkisar antara 37 hingga 39 derajat Celsius, jemaah diimbau menjaga kondisi fisik dengan cukup istirahat, memperbanyak konsumsi air, menggunakan pelindung diri, serta segera melapor kepada petugas kesehatan jika mengalami gangguan.

“Mari kita prioritaskan kesehatan, keselamatan, ketertiban, dan kekhusyukan ibadah agar jemaah dapat menjalankan ibadah haji secara optimal,” pungkasnya. (msn/van)

NGAWI,BANGSAONLINE.com - Satresnarkoba Polres Ngawi mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu seberat 223,842 gram setelah menerima laporan masyarakat melalui call center 110.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi warga yang segera ditindaklanjuti aparat kepolisian dengan melakukan penyelidikan di lokasi yang dilaporkan.

Pada Sabtu, 25 April 2026, petugas bergerak cepat dan sekitar pukul 16.30 WIB berhasil mengamankan seorang pria berinisial ND (30) alias Sinyo. Dari hasil interogasi awal, polisi kemudian mengembangkan penyelidikan dengan melakukan penggeledahan di rumah tersangka di Desa Ngompro, Kecamatan Pangkur.

Dalam pengembangan tersebut, petugas juga mengamankan seorang perempuan berinisial OST (31), warga Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika.

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan barang bukti sabu dengan total berat netto 223,842 gram.

Selain itu, turut diamankan sejumlah barang bukti lain berupa telepon seluler, sepeda motor, timbangan elektrik, plastik klip, serta sedotan plastik yang diduga digunakan untuk aktivitas peredaran narkotika.

Selanjutnya, kedua tersangka beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Ngawi untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Keduanya dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berperan aktif dalam memberikan informasi.

“Pengungkapan kasus ini tidak lepas dari peran serta masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya. Kami mengucapkan terima kasih atas informasi yang disampaikan melalui call center 110 sehingga dapat segera kami tindak lanjuti,” ujar AKBP Prayoga, saat memimpin konferensi pers didampingi Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono dan Ketua DPRD Kabupaten Ngawi Yuwono Kartiko, Selasa (5/5/2026).

Kapolres menegaskan jajarannya akan terus memperkuat upaya pemberantasan narkotika di wilayah Ngawi.

“Kami tidak akan memberikan ruang bagi pelaku peredaran narkotika. Kami juga akan terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan yang lebih luas,” tegasnya. (nal/van)

KEDIRI,BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten Kediri meluncurkan Toko dan Galeri DIKTA SuaR sebagai upaya memperluas akses ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas, Selasa (5/5/2026).

Kegiatan soft launching tersebut digelar di Destinasi Wisata Kranggan (DWK), Desa Kranggan, Kecamatan Gurah, sebagai bagian dari langkah berkelanjutan pemerintah daerah dalam mendorong kemandirian pelaku UMKM, termasuk dari kalangan disabilitas.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kediri, Eriani Annisa Hanindhito, mengapresiasi kehadiran galeri tersebut sebagai ruang kolaboratif yang diharapkan mampu memperkuat promosi dan pengembangan usaha pelaku UMKM.

“Alhamdulillah, hari ini galeri dan toko DIKTA mulai soft launching. Yang dulu mungkin secara mengenalkan usahanya, promosi usahanya masing-masing, dengan adanya toko dan galeri, panjenengan bisa secara kolektif berkembang bersama, saling bantu dan mempromosikan produk,” katanya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kediri selama ini terus memberikan dukungan kepada pelaku UMKM melalui berbagai program pendampingan dan pelatihan, termasuk bagi penyandang disabilitas.

“Dengan adanya support penuh dari Bupati Dhito dan Pemerintah Kabupaten Kediri, saya berharap panjenengan semua untuk terus menguatkan produk-produk panjenengan,” tambahnya.

Menurutnya, konsistensi dalam menghasilkan produk berkualitas menjadi kunci agar mampu bersaing dan memperluas jangkauan pasar hingga tingkat nasional.

“Terakhir, doa saya semoga galeri DIKTA SuaR ini bisa istiqomah, bisa laris terus, dan pada akhirnya teman-teman DIKTA bisa dikenal dengan produknya serta semakin sejahtera,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Disabilitas Kediri Tangguh (DIKTA), Mochamad Sugianto, menyebut kehadiran galeri tersebut menjadi bukti bahwa keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang untuk berkarya dan mandiri secara ekonomi.

“DIKTA lahir dari mimpi sederhana, berkarya tanpa batas, tangguh tanpa alasan. Kami percaya, disabilitas bukan penghalang untuk mandiri dan berprestasi,” ungkapnya. (uji/van)

GRESIK,BANGSAONLINE.com -Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik menggelar sosialisasi dan deklarasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 dengan menegaskan komitmen pelaksanaan yang transparan dan bebas intervensi.

Kegiatan berlangsung di Aula Mandhala Bakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Selasa (5/5/2026), dan dihadiri Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Sekda Achmad Washil Miftahul Rachman, serta Kepala Dinas Pendidikan S. Hariyanto, dengan melibatkan seluruh kepala sekolah di bawah naungan Dispendik Gresik.

Bupati Gresik menegaskan komitmennya untuk mewujudkan sistem penerimaan murid baru yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, serta tanpa diskriminasi.

"Deklarasi ini merupakan bentuk komitmen seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan penerimaan murid baru yang bersih dari praktik suap, gratifikasi, maupun pungutan liar," ujarnya.

Gus Yani, sapaan akrabnya, menekankan bahwa SPMB bukan sekadar agenda tahunan, melainkan tahapan awal dalam membangun kualitas pendidikan yang berintegritas di Kabupaten Gresik.

"Kalau kita ingin memperbaiki kualitas pendidikan di Kabupaten Gresik, maka perbaikannya harus dimulai dari pintu masuknya. Penerimaan murid baru harus berjalan fair, transparan, dan tidak boleh ada intervensi dalam bentuk apa pun," ucapnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya akuntabilitas dalam tata kelola pendidikan, termasuk pengelolaan anggaran sekolah agar terhindar dari persoalan hukum di kemudian hari.

"Saya ingin memastikan seluruh sistem pendidikan di Gresik berjalan dengan integritas. Jangan pernah menganggap remeh administrasi. Niat baik saja tidak cukup, semuanya harus tertib, tercatat, dan bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Gus Yani secara khusus meminta seluruh jajaran pendidikan tidak memberi ruang terhadap praktik titipan maupun intervensi dalam proses penerimaan murid baru, serta menjalankan mekanisme seleksi secara konsisten demi menjaga kepercayaan publik.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Gresik S. Hariyanto menyampaikan bahwa pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 mengacu pada sejumlah regulasi terbaru, di antaranya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025, Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2026, serta petunjuk teknis melalui Keputusan Bupati Gresik.

Ia menjelaskan bahwa evaluasi dan inovasi terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas sistem penerimaan murid baru setiap tahun.

"Tahun ini terdapat sejumlah pembaruan penting, salah satunya penerapan Personal Identification Number atau PIN bagi calon murid jenjang SMP negeri sebagai instrumen validasi data pendaftar," jelasnya.

Selain itu, pelaksanaan SPMB tahun ini juga mulai memanfaatkan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai salah satu komponen seleksi pada jalur prestasi.

Adapun jalur penerimaan meliputi domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Untuk jenjang SD, komposisi kuota terdiri atas 75 persen jalur domisili, 20 persen afirmasi, dan 5 persen mutasi. Sementara untuk jenjang SMP, terdiri atas 40 persen domisili, 20 persen afirmasi, 5 persen mutasi, dan 35 persen jalur prestasi.

Khusus jalur prestasi SMP, kuota dibagi ke dalam kategori nilai TKA, Tes Potensi Akademik (TPA), prestasi akademik, nonakademik, serta tahfiz Alquran.

Seluruh proses pendaftaran dilaksanakan secara daring melalui laman resmi spmb-kabgresik.id, dengan tahapan verifikasi yang diperketat guna memastikan validitas data calon murid.

Dalam kegiatan tersebut, seluruh peserta turut menandatangani deklarasi bersama pelaksanaan SPMB Kabupaten Gresik Tahun Ajaran 2026/2027.

Deklarasi itu memuat komitmen untuk menjalankan sistem penerimaan murid baru secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, tanpa diskriminasi, serta menjunjung tinggi prinsip antisuap, antigratifikasi, dan antipungutan liar. (hud/van)

JOMBANG,BANGSAONLINE.com - DPRD Jombang menyetujui Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) menjadi peraturan daerah dengan sejumlah catatan strategis untuk penguatan pelaksanaan di lapangan.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi, di mana seluruh fraksi menyatakan sepakat raperda ditetapkan menjadi perda.

Perwakilan Fraksi PDI Perjuangan, Ama Siswanto, menegaskan bahwa penetapan perda harus menjadi momentum pembenahan tata kelola aset daerah secara menyeluruh dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

"Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, kami berharap tata kelola aset bisa jauh lebih akuntabel dan transparan. Selain itu, juga dapat mengurangi risiko hukum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan aset daerah," tegasnya, Selasa (05/05/26).

Ia mengungkapkan masih ditemukan aset daerah yang dikuasai pihak ketiga untuk kepentingan pribadi, sehingga perlu langkah tegas untuk menertibkannya.

"Perda ini akan sangat bermanfaat jika diikuti langkah tegas. Barang milik daerah yang selama ini dikuasai dan dimanfaatkan pihak ketiga untuk kepentingan pribadi harus segera dicabut dan dikembalikan menjadi aset daerah," tandas Ama.

Pandangan serupa disampaikan anggota Fraksi PKB, M. Fauzan, yang menekankan pentingnya pelibatan DPRD dalam penyusunan aturan turunan berupa Peraturan Bupati (Perbup).

"Kami meminta agar dalam merumuskan peraturan bupati sebagai turunan dari raperda ini dilakukan pembahasan bersama DPRD. Ini penting karena perbup adalah instrumen operasional yang sangat strategis," ujarnya.

Menurutnya, keterlibatan DPRD diperlukan untuk menghindari ketidaksinkronan antara regulasi dan implementasi di lapangan.

"Pelibatan DPRD diperlukan untuk menjaga keselarasan antara perda dengan implementasinya. Jangan sampai ketika sudah ditetapkan, pelaksanaannya justru melenceng dari semangat awal," imbuhnya.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Golkar, Maya Novita, menyoroti aspek teknis pengelolaan dan penyimpanan aset daerah yang dinilai masih perlu diperkuat.

"Dalam administrasi penyimpanan barang milik daerah, selain dicatat dalam pembukuan, juga perlu disimpan dalam file tersendiri agar lebih aman," ungkapnya.

Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan aset untuk meminimalkan risiko kehilangan maupun penyalahgunaan.

"Perlu menggunakan peralatan atau aplikasi yang canggih. Jika disimpan di ruang atau tempat khusus, maka harus didukung sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam pengelolaannya," jelasnya.

Menurut Maya, penguatan sumber daya manusia menjadi faktor penting agar aset daerah tidak mudah dialihkan atau dimanfaatkan di luar ketentuan.

"Dengan pengelolaan yang baik dan SDM yang kompeten, aset daerah tidak akan mudah disalahgunakan atau dialihkan untuk kegiatan tertentu," pungkasnya. (aan/van)

SUMENEP,BANGSAONLINE.com - Satreskrim Polres Sumenep mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Sumenep. Dalam pengungkapan tersebut, tiga orang tersangka berhasil diamankan.

Kasus ini merupakan tindak lanjut dari tiga laporan polisi yang masuk pada akhir Maret hingga awal April 2026. Aksi para pelaku diketahui terjadi di beberapa lokasi berbeda, di antaranya di Kecamatan Gapura dan Kecamatan Talango.

Kasat Reskrim Polres Sumenep, Agus Rusdiyanto, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus bermula dari analisis rekaman CCTV di salah satu tempat kejadian perkara (TKP).

“Dari hasil penyelidikan dan analisa CCTV, kami berhasil mengidentifikasi pelaku utama berinisial AA. Selanjutnya dilakukan pengembangan hingga dua pelaku lainnya berhasil diamankan,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).

Ketiga tersangka masing-masing berinisial AA (46) warga Pamekasan, TS (59) warga Batang-Batang, serta ME (44) warga Talango. 

Mereka diduga memiliki peran berbeda, mulai dari pelaku utama hingga pihak yang membantu penjualan kendaraan hasil curian.

Dalam menjalankan aksinya, para pelaku memanfaatkan kelengahan korban, seperti kendaraan yang diparkir tanpa pengamanan maksimal. 

Pada salah satu kejadian, sepeda motor milik korban bahkan hilang saat ditinggalkan dengan kunci masih terpasang.

Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan lima unit sepeda motor hasil curian, yakni Yamaha Jupiter, Honda Blade, Supra X, Honda Beat, dan Honda Scoopy. Selain itu, rekaman CCTV turut menjadi barang bukti penting dalam pengungkapan kasus tersebut.

Kapolres Sumenep, Anang Hardiyanto, menegaskan komitmen jajarannya dalam memberantas tindak kriminalitas, khususnya curanmor.

“Kami berkomitmen untuk terus menindak tegas pelaku kejahatan, khususnya curanmor. Kami juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada, seperti tidak meninggalkan kunci di kendaraan dan memastikan keamanan saat parkir,” tegasnya.

Saat ini, ketiga tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Sumenep untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. 

Pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam KUHP yang berlaku. (van)

KOTA KEDIRI,BANGSAONLINE.com - Satreskrim Polres Kediri Kota  mengamankan sepasang pelaku pembuat sekaligus penyebar konten pornografi yang beroperasi di Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto.

Kasus ini terungkap setelah sebuah video bermuatan asusila beredar luas dan menjadi perhatian masyarakat. Video tersebut diduga direkam di sebuah rumah indekos di kawasan setempat.

Menindaklanjuti temuan itu, anggota Unit Resmob bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) langsung melakukan penyelidikan di lokasi yang dicurigai.

Dari hasil pemeriksaan terhadap pemilik indekos, diketahui pemeran dalam video tersebut merupakan penyewa kamar di tempat itu. 

Namun saat petugas mendatangi lokasi, kedua terduga pelaku sudah tidak berada di tempat.

Polisi kemudian melakukan pencarian hingga akhirnya berhasil mengamankan keduanya. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pasangan tersebut mengakui bahwa video tersebut diperankan oleh mereka dan dibuat pada Februari 2026 di kamar indekos yang sama.

Kasat Reskrim Polres Kediri Kota, Achmad Elyasarif, mengungkapkan bahwa konten tersebut sengaja diproduksi untuk diperjualbelikan melalui aplikasi Telegram.

“Video tersebut dibuat untuk dijual. Pelaku tergabung dalam sebuah grup Telegram dengan ratusan anggota yang dapat mengakses konten tersebut,” ujar Elyasarif, Senin (4/5/2026).

Ia menjelaskan, dalam grup tersebut pelaku menawarkan video dengan harga Rp250.000 per video. Bahkan, keduanya juga menerima pesanan khusus sesuai permintaan pelanggan.

“Dari pengakuan pelaku, sudah ada dua video yang terjual dengan total Rp500.000,” katanya.

Uang hasil penjualan digunakan untuk membayar cicilan sepeda motor serta memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit telepon genggam, kartu SIM, serta beberapa pakaian yang digunakan saat pembuatan video.

“Kedua pelaku dijerat Pasal 407 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur larangan produksi dan distribusi pornografi,” pungkasnya. 

SAMPANG,BANGSAONLINE.com - Kejaksaan Negeri Sampang menemukan dugaan proyek gagal konstruksi pada pembangunan gedung sekolah di wilayahnya. Kasus tersebut kini telah masuk tahap penyelidikan.

Kasi Pidsus Kejari Sampang, I Gede Indra Hari Prabowo, mengatakan proyek yang bermasalah merupakan kegiatan tahun anggaran 2024.

"Bentuknya berupa rehab gedung dan ruang kelas baru," ujar Indra, Senin (4/5/2026).

Ia menjelaskan, dugaan tersebut berawal dari laporan masyarakat dan pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Sampang. Dalam laporan itu disebutkan, Pemerintah Kabupaten Sampang pada 2024 melaksanakan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas di 19 titik.

"Dari jumlah tersebut, pelapor menyebutkan bahwa sebagian dari proyek tersebut gagal konstruksi, sehingga perlu dilakukan penyelidikan," katanya.

Menindaklanjuti laporan itu, pihak Kejari langsung melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah pihak terkait.

"Hasil penyelidikan sementara yang kami lakukan, memang ada temuan proyek yang gagal konstruksi, yakni sekitar empat titik," jelasnya.

Temuan tersebut diperoleh setelah Kejari mengoreksi hasil pemeriksaan ahli terhadap 14 dari total 19 proyek yang dilaporkan.

"Jadi, temuan tentang empat titik itu berdasarkan laporan pemeriksaan dari 14 titik proyek yang telah dilakukan, serta keterangan dari sejumlah pihak yang telah dimintai keterangan oleh Kejari Sampang," kata Indra.

Sejumlah pihak telah dimintai keterangan, di antaranya pengurus Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia serta mantan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

Meski demikian, Kejari Sampang belum menetapkan tersangka karena masih menunggu hasil pemeriksaan ahli secara menyeluruh.

"Nilai total proyek dari 19 titik tersebut mencapai Rp7 miliar lebih dan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) atau dari anggaran pemerintah pusat," pungkasnya.