BOJONEGORO, BANGSAONLINE.com - Sebanyak 21 siswa kelas VI Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah 21 Kapas dinyatakan lulus ujian akhir sekolah, Rabu (3/7/2026). Mereka akan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Kepala MI Muhammadiyah 21 Kapas, Muhammad Yusron, mengapresiasi keberhasilan para siswa menyelesaikan ujian akhir.

“Kami tentu mengapresiasi atas usaha anak-anak apapun hasilnya karena mereka mengerjakan dengan penuh kejujuran. Semoga bisa menjadi bekal untuk masa depan,” ucapnya.

Ia berharap, para alumni dapat membawa nama baik sekolah dan menunjukkan prestasi di jenjang pendidikan berikutnya.

“Kami berharap para siswa bisa berprestasi di sekolah pilihan,” ujarnya.

Ia menambahkan, MI Muhammadiyah berkomitmen mencetak generasi unggul dengan membekali siswa perilaku santun dan berakhlak dalam kehidupan sosial. Yusron juga memberikan penghargaan kepada orang tua atas kepercayaan yang diberikan kepada sekolah.

“Lulusnya 21 siswa ini tentu tak lepas dari peran orang tua. Sehingga kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para orang tua atas kepercayaan yang diberikan kepada pihak sekolah,” paparnya. (jku/mar)

SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik dan mengambil sumpah jabatan 65 kepala sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (3/6/2026).

Dalam arahannya, Khofifah menegaskan para kepala sekolah yang baru dilantik menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Timur.

“Prestasi kita sudah luar biasa. Ini hasil kerja keras kepala sekolah, guru, siswa, dan wali murid. Maka ke depan harus dijaga sekaligus ditingkatkan,” ujar Khofifah.

Menurutnya, Jawa Timur kembali menorehkan capaian membanggakan di tingkat nasional. Pada Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah peserta lolos terbanyak selama tujuh tahun berturut-turut.

Sebelumnya, capaian serupa juga diraih pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Meski demikian, ia menekankan pentingnya pemerataan mutu pendidikan hingga ke daerah-daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah provinsi, kata dia, adalah melalui program “Mama Mau Naik Kelas” atau Madura Maju, Madura Unggul, dan Madura Naik Kelas yang menyasar empat kabupaten di Pulau Madura.

“Program ini terbukti meningkatkan keterimaan siswa di perguruan tinggi melalui SNBP maupun SNBT. Ini menunjukkan bahwa pemerataan kualitas pendidikan mulai dirasakan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai mengatakan pelantikan tersebut merupakan hasil proses seleksi dan evaluasi yang melibatkan pemerintah pusat serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dari 88 nama yang diusulkan, hanya 65 orang yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilantik.

“Sebanyak 23 orang belum bisa dilantik karena terbentur aturan, salah satunya terkait masa jabatan yang sudah dua periode,” terang Aries.

Ia menjelaskan, dari total kepala sekolah yang dilantik, sebanyak 30 orang merupakan guru yang mendapat promosi jabatan menjadi kepala sekolah. Sementara sisanya merupakan hasil rotasi dan mutasi berdasarkan evaluasi kinerja serta mekanisme penghargaan dan pembinaan.

Aries menegaskan para kepala sekolah yang baru dilantik harus segera menjalankan tugas karena tahapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sedang berlangsung.

“Tidak ada waktu adaptasi. Mereka harus langsung bertugas agar proses SPMB berjalan transparan dan lancar,” tegasnya.

Di sisi lain, Dinas Pendidikan Jawa Timur masih menghadapi kekurangan kepala sekolah definitif di sejumlah satuan pendidikan.

Saat ini, sekitar 30 sekolah masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) akibat kekosongan jabatan yang belum terisi.

“Pensiun kepala sekolah terjadi hampir setiap bulan. Karena itu, pengusulan terus dilakukan agar kekosongan jabatan segera terisi,” pungkasnya. (dev/van)

BANGKALAN,BANGSAONLINE.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bangkalan memutuskan tidak lagi mendampingi proses pengurusan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul munculnya tudingan pungutan liar (pungli) dalam proses tersebut.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinkes Bangkalan, dr Farhat Suryaningrat, mengatakan pengelola dapur MBG kini dapat mengurus sertifikat tersebut secara mandiri ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Surabaya.

"Untuk menghindari isu tersebut, silakan mengurus secara mandiri saja ke BBLK Surabaya. Itu bisa diurus langsung secara mandiri oleh tiap dapur," ujar Farhat, Rabu (3/6/2026).

Menurut Farhat, langkah tersebut diambil untuk menghindari polemik serupa terkait biaya pengurusan SLHS yang sebelumnya dituding sebagai pungutan dari Dinkes Bangkalan.

Sebelumnya, seorang pengelola dapur MBG yang enggan disebutkan identitasnya mengaku diminta membayar sekitar Rp2 juta saat mengurus sertifikat tersebut.

Menanggapi tudingan itu, Farhat menegaskan biaya yang dibayarkan bukan merupakan pungutan dari Dinkes Bangkalan. Ia menyebut dana tersebut merupakan tarif resmi pemeriksaan laboratorium yang ditetapkan oleh BBLK Surabaya.

Menurutnya, biaya tersebut digunakan untuk memenuhi sejumlah tahapan pengujian yang menjadi syarat penerbitan SLHS.

"Salah satu item yang diuji itu untuk kualitas air dan makanan, biayanya Rp 1.090.000 dan security makanan Rp 690.000," ucapnya.

Farhat menjelaskan selama ini Dinkes Bangkalan hanya berperan sebagai fasilitator dalam proses administrasi pengurusan sertifikat. Dinkes juga membantu menjembatani kebutuhan pengelola dapur MBG dengan pihak laboratorium.

Ia menegaskan seluruh pembayaran dilakukan langsung sesuai ketentuan yang berlaku dan dibuktikan dengan kuitansi resmi yang diterbitkan oleh BBLK Surabaya.

Setiap transaksi, lanjut Farhat, dilakukan berdasarkan tagihan resmi dari laboratorium sehingga tidak ada biaya yang dipungut oleh Dinkes Bangkalan di luar ketentuan yang telah ditetapkan.

JAKARTA,BANGSAONLINE.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) disebut menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Rabu (3/6/2026).

BOJONEGORO, BANGSAONLINE.com - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro kembali menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari Kementerian Pertanian kepada kelompok tani (Poktan), Rabu (3/6/2026).

Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan bahwa pemerintah daerah terus mendukung petani dari proses produksi hingga pascapanen.

“Berbagai program strategis telah dijalankan untuk meningkatkan hasil pertanian sekaligus mendorong kesejahteraan petani,” katanya. 

Sementara itu, Kepala DKPP Bojonegoro, Zaenal Fanani, menyebut penerima bantuan ditetapkan secara selektif sesuai ketentuan.

“Kelompok tani penerima bantuan wajib terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN), dan memiliki legalitas yang jelas,” tuturnya.

Penyerahan berlangsung di Kantor DKPP Bojonegoro dan diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Bojonegoro bersama Kepala DKPP Bojonegoro kepada perwakilan Poktan penerima.

Sebanyak 8 unit alsintan diberikan kepada 8 Poktan, dan gabungan kelompok tani (gapoktan) di sejumlah kecamatan. Bantuan terdiri dari 6 unit traktor roda 2, 1 unit traktor roda 4, dan 1 unit rice transplanter.

Penerima traktor roda 2 meliputi Poktan Bina Karya II dan Poktan Bina Karya 01 Desa Mayangrejo (Kecamatan Kalitidu), Poktan Tani Makmur Diporono Desa Klampok (Kecamatan Kapas), Poktan Sumber Mulyo Desa Bubulan (Kecamatan Bubulan), Poktan Tani Mulyo Dua Desa Margomulyo (Kecamatan Margomulyo), serta Gapoktan Tani Subur Desa Bayemgede (Kecamatan Kepohbaru). 

Kemudian, bantuan rice transplanter diberikan kepada Poktan Subur Makmur Desa Ngemplak (Kecamatan Baureno), sedangkan traktor roda 4 diserahkan kepada Poktan Sejahtera Desa Tlatah (Kecamatan Purwosari).

Ketua Poktan Subur Makmur, Kirnan, menyampaikan rasa syukur atas bantuan rice transplanter.

“Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi petani. Dengan adanya rice transplanter, pekerjaan tanam menjadi lebih cepat, lebih rapi, dan biaya tenaga kerja bisa ditekan,” ujarnya. (jku/mar)

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Polemik dugaan pemalsuan dokumen di internal DPC PDIP Kabupaten Pasuruan memasuki babak baru. Seorang kader senior, Ruslan, melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan yang mencatut namanya dalam sejumlah dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ) ke Polres Pasuruan, Rabu (3/6/2026).

Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Masyarakat (STTLPM) Nomor STTLPM/248/VI/2026/SPKT Polres Pasuruan. Ruslan mengaku jadi korban dugaan pemalsuan tanda tangan yang diduga dilakukan 2 staf kesekretariatan DPC PDIP Kabupaten Pasuruan, Idris dan Ali.

“Saya melapor lebih dulu karena berkembang rumor bahwa sejumlah pengurus PAC akan mendatangi rumah saya untuk meminta klarifikasi. Saya khawatir persoalan ini berdampak pada keluarga saya yang sedang sakit,” ujarnya kepada BANGSAONLINE.com.

Persoalan bermula ketika ia dipanggil ke kantor Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan untuk klarifikasi terkait LPJ organisasi. Dalam pertemuan itu, Ruslan diminta membubuhkan tanda tangan sebagai sampel pembanding. 

Hasil pencocokan menunjukkan perbedaan mencolok dengan tanda tangan yang tercantum dalam dokumen nota, kuitansi, dan lampiran LPJ.

“Saya tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen itu. Justru setelah dicocokkan, tanda tangannya berbeda dengan milik saya,” kata Ruslan.

Ia menegaskan, pelaporan ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga upaya melindungi nama baiknya di hadapan kader partai tingkat bawah. Ruslan menyebut dugaan pemalsuan berkaitan dengan dokumen LPJ tahun 2022 hingga 2025 dan meminta aparat melakukan penyelidikan menyeluruh, termasuk pemeriksaan forensik.

Kasus ini muncul di tengah pengusutan dugaan persoalan administrasi dan penggunaan dana organisasi yang sebelumnya telah dilaporkan sejumlah kader ke kejaksaan. Ruslan menilai, langkah hukum diperlukan untuk mengakhiri spekulasi di internal partai.

“Kalau semua orang bisa mengaku tanda tangan itu milik saya, tentu harus dibuktikan secara hukum. Karena itu saya melapor agar semuanya menjadi terang,” cetusnya.

Hingga berita ini ditulis, Polres Pasuruan masih melakukan pendalaman atas laporan tersebut. Apabila dugaan pemalsuan terbukti, perkara ini berpotensi berimplikasi pidana karena menyangkut keabsahan dokumen pertanggungjawaban kegiatan partai. (maf/mar)

LAMONGAN,BANGSAONLINE.com - Kecelakaan lalu lintas yang diduga dipicu pengemudi mengantuk terjadi di Jalan Raya Lamongan-Babat, tepatnya di Desa Sukoanyar, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Rabu (3/6/2026) sekitar pukul 09.50 WIB.

Satu orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka-luka akibat insiden tersebut.

BANGKALAN,BANGSAONLINE.com - Kericuhan yang terjadi di arena sabung ayam di wilayah perbatasan Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang diduga belum mendapat penanganan dari aparat penegak hukum (APH).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, insiden tersebut terjadi di kawasan perkebunan yang berada di perbatasan Bangkalan dan Sampang pada Jumat (27/5/2026).

Kericuhan diduga dipicu perselisihan terkait pembayaran uang taruhan. Salah satu kelompok yang kalah disebut tidak memenuhi nilai taruhan yang telah disepakati sebelumnya sehingga memicu pertengkaran.

“Awalnya sepakat taruhan Rp5 juta, tetapi saat kalah tim pihak lawan hanya membayar Rp400 ribu,” kata HS yang mengaku mendengar langsung cekcok antarpeserta taruhan.

Menurut HS, sebagian besar peserta taruhan yang terlibat dalam kericuhan diduga berasal dari Kabupaten Bangkalan, khususnya Kecamatan Kokop, Kecamatan Geger, dan Kecamatan Tanjung Bumi.

Perselisihan tersebut kemudian berkembang menjadi perkelahian yang disebut-sebut melibatkan senjata tajam.

Saat dikonfirmasi, Kasi Humas Polres Bangkalan Ipda Agung Intama menyatakan lokasi kejadian tidak termasuk dalam wilayah hukum Polres Bangkalan.

“Informasi dari Polsek, kejadian berada di wilayah Banyuates. Sudah dikonfirmasi juga oleh Paminal,” katanya, Selasa (2/6/2026).

Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Hartono mengarahkan awak media untuk meminta keterangan kepada Kapolsek Banyuates Iptu Siswanto.

Namun, saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Iptu Siswanto mengaku tidak dapat memberikan penjelasan terkait peristiwa tersebut. Ia meminta seluruh konfirmasi disampaikan melalui Humas Polres Sampang.

“Mohon maaf, langsung ke Humas Polres. Kami tidak diizinkan memberikan keterangan. Semua terkait kejadian satu pintu melalui Humas Polres,” singkatnya.

Hingga berita ini ditulis, Kasi Humas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo belum memberikan keterangan saat dihubungi awak media terkait insiden tersebut. (van)

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, mewakili kepala daerah setempat menghadiri deklarasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 bersih di Gedung Bagawanta Bhari, Rabu (3/6/2026).

Dalam sambutannya, Dewi menegaskan komitmen Pemkab Kediri untuk memastikan SPMB berlangsung transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik titipan maupun manipulasi data.

“Melalui deklarasi ini, kami ingin memastikan pelaksanaan SPMB Tahun 2026 berjalan objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi,” ujarnya.

Ia meminta seluruh penyelenggara, mulai dari Dinas Pendidikan, kepala sekolah, panitia, hingga pihak terkait, memahami ketentuan teknis dan memberikan pelayanan terbaik. Informasi penerimaan juga diminta disampaikan terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan.

“Ini komitmen bersama bahwa SPMB kali ini bebas titipan, bebas manipulasi data dan bebas dari praktik-praktik yang mencederai kepercayaan masyarakat,” tuturnya.

Masyarakat diminta ikut mengawasi jalannya SPMB dan melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal pengaduan resmi. Dewi juga mengingatkan orang tua agar tidak memaksakan kehendak jika anak tidak diterima di sekolah pilihan utama.

“Kami berharap masyarakat percaya kepada Dinas Pendidikan dan sekolah karena seluruh proses dilakukan secara terbuka. Kalau ada pergeseran peringkat, itu murni karena sistem dan nilai, bukan karena titipan,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Mokhamat Muhsin, memastikan mekanisme penerimaan tetap mengacu pada jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua. 

Ia menegaskan, daya tampung SMP dan MTs negeri maupun swasta mencapai 27.300 siswa, lebih besar dari jumlah lulusan SD/MI tahun ini sekitar 22.500 siswa.

“Daya tampung kita lebih besar dibanding jumlah lulusan. Jadi semua anak memiliki kesempatan mendapatkan sekolah, baik di SMP negeri, SMP swasta, MTs negeri maupun MTs swasta,” katanya.

Muhsin menambahkan, deklarasi ini menjadi pedoman bagi penyelenggara untuk mengedepankan keterbukaan, akuntabilitas, aksesibilitas, dan pelayanan adil, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus. Tahapan SPMB mulai berjalan pekan ini, dengan proses pendaftaran daring menggunakan PIN.

“Masyarakat tidak harus berjubel dan bisa secara online,” pungkasnya. (uji/mar)

JAKARTA,BANGSAONLINE.com -Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menilai penunjukan Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru merupakan bukti Presiden Prabowo Subianto mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Ya itu artinya Pak Presiden kan sangat mendengar suara dari masyarakat, yang kedua, Bu Nanik saya kenal baik, sering rapat dengan saya, termasuk ibu Agustina Arumsari, termasuk Pak Trenggono, ketiga-tiganya saya kenal baik," kata Zulhas saat ditemui di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Bogor, Rabu (3/6/2026).

Zulhas mengatakan pergantian pimpinan BGN diharapkan menjadi momentum untuk mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di daerah tertinggal dan sekolah berbasis keagamaan. Menurut dia, kualitas program juga harus tetap terjaga.

"Saya kira ini momentum untuk kita mempercepat agar MBG bisa bekerja dengan baik, terutama daerah tertinggal, atau sekolah berbasis agama, dan kualitas yang terjaga," infonya.

Ketua Umum PAN itu mengaku mengenal baik tiga sosok pimpinan baru BGN. Karena kerap berkoordinasi dalam berbagai rapat, ia meyakini ketiganya mampu meningkatkan kinerja lembaga tersebut dalam menjalankan program MBG.

"(Hal yang perlu diperbaiki) ya tadi kualitas. Kemudian saya juga kenal dengan ketiganya karena sering rapat dengan saya. Saya meyakini tiga beliau mampu untuk mendorong BGN lebih baik," imbuhnya.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari. Ia berharap kepemimpinan baru BGN dapat memperbaiki tata kelola program MBG sekaligus meningkatkan manfaatnya bagi masyarakat, baik dari sisi gizi maupun ekonomi.

"Ya kita harapkan agar pimpinan baru membuat tata kelola MBG semakin baik, kualitas gizi semakin baik, semua dampak dampak dari MBG ini, bukan hanya dari makanan tetapi dari sisi ekonomi juga meningkat lebih baik, selamat bekerja Bu Nanik," kata Qodari.

Zulhas dan Qodari menyampaikan pernyataan tersebut di sela rapat konsolidasi BGN yang berlangsung di SICC, Bogor, Jawa Barat. 

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan hadir untuk memberikan arahan langsung kepada kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Sejumlah menteri juga terlihat menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Hingga kini, rapat masih berlangsung di dalam gedung SICC.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Presiden Prabowo mengganti Kepala BGN Dadan Hindayana beserta para wakilnya. Keputusan itu diambil setelah pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi selama sekitar 1,5 tahun.

"Tentunya selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera tentu kita perbaiki," kata Prasetyo kepada wartawan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6).

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Jawa Timur kembali mencatat prestasi di bidang pendidikan nasional. Setelah menjadi provinsi dengan jumlah murid terbanyak diterima melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026, Jawa Timur juga menempati posisi teratas jumlah murid lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026.

Capaian ini mengukuhkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan penerimaan murid terbanyak di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) secara nasional selama tujuh tahun berturut-turut, baik melalui jalur SNBP maupun SNBT sejak 2019.

Data SNBP 2026 menunjukkan 29.046 murid asal Jawa Timur diterima di PTN dari total 108.122 pendaftar, melampaui Jawa Barat dengan 18.365 murid dan Jawa Tengah dengan 16.326 murid. 

Sementara itu, rekapitulasi Dinas Pendidikan Jawa Timur per 31 Mei 2026 mencatat 24.213 murid lolos SNBT, meningkat 19,9 persen dibanding 2025. Gubernur Khofifah menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut.

“Alhamdulillah, kita bersyukur karena Jawa Timur kembali mencatatkan prestasi membanggakan. Tidak hanya menjadi provinsi dengan jumlah murid terbanyak diterima melalui SNBP Tahun 2026, tetapi juga kembali menjadi provinsi dengan jumlah murid terbanyak yang lolos SNBT," ujarnya, Rabu (3/6/2026). 

"Dengan capaian ini, Jawa Timur mempertahankan posisi tertinggi nasional selama tujuh tahun berturut-turut, baik melalui jalur tanpa tes maupun jalur tes,” imbuhnya.

Disampaikan pula olehnya bahwa Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah penerima KIP Kuliah terbanyak secara nasional, yakni 8.915 murid dari 40.213 pendaftar. 

“Keberhasilan ini menunjukkan bahwa akses pendidikan tinggi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Jawa Timur semakin terbuka,” tuturnya.

Wilayah Cabang Dinas Pendidikan Sidoarjo mencatat kenaikan tertinggi jumlah murid lolos SNBT, yakni 100,8 persen. Madura juga menunjukkan peningkatan signifikan, dengan Pamekasan naik 33,02 persen, Bangkalan 15,5 persen, Sumenep 10 persen, dan Sampang 8,5 persen. 

Program MAMA MAU NAIK KELAS disebut berkontribusi terhadap capaian tersebut. Daerah lain juga mencatat peningkatan, antara lain Gresik 26,6 persen, Bondowoso 25,6 persen, Kabupaten Pasuruan 24,8 persen, Lamongan 17,13 persen, Kabupaten Malang 16,91 persen, Jember 13,3 persen, dan Bojonegoro 10,12 persen.

“Ini adalah hasil kerja bersama. Kami mengapresiasi seluruh kepala sekolah, guru, orang tua, dan murid yang terus berjuang meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Timur,” kata Khofifah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai, menegaskan capaian SNBT mencerminkan meningkatnya daya saing generasi muda.

“Semakin banyak anak Jawa Timur diterima di perguruan tinggi negeri, maka semakin besar peluang kita mencetak SDM unggul, kompetitif, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045,” ucapnya. (dev/mar)

KOTA BATU, BANGSAONLINE.com - Polres Batu menggelar upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) sejumlah Pejabat Utama (PJU) dan Kapolsek jajaran, Rabu (3/6/2026). Upacara dipimpin langsung Kapolres Batu, AKBP Aris Purwanto.

Mutasi jabatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Telegram Kapolda Jatim Nomor: ST/579/V/KEP./2026 tertanggal 19 Mei 2026. Dalam arahannya, Aris menegaskan rotasi jabatan merupakan hal wajar dalam organisasi Polri untuk penyegaran dan peningkatan kinerja.

Upacara berlangsung khidmat dengan prosesi pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan pakta integritas. Kapolres Batu menekankan pentingnya menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kota Agropolitan yang dinamis, serta meningkatkan kolaborasi dengan instansi terkait dan masyarakat.

“Saya ucapkan terima kasih kepada pejabat lama atas dedikasinya, dan selamat datang kepada pejabat baru, segera sesuaikan diri dengan tantangan tugas di wilayah hukum Polres Batu,” ujarnya.

Ia berpesan agar pejabat baru segera beradaptasi dan mempercepat pelaksanaan tugas, mengingat karakteristik Kota Batu sebagai daerah wisata membutuhkan kesigapan tinggi dalam menjaga keamanan.

“Wilayah Kota Batu ini menuntut kesigapan yang tinggi dalam menjaga keamanan mengingat di sini adalah kota wisata,” tuturnya.

Adapun jabatan yang diserahterimakan meliputi:

Kabag SDM: dari Kompol Mustakim kepada Kompol Suwarno.

Kasatlantas: dari AKP Kevin Ibrahim kepada AKP Matheus Jaka Iswantara.

Kasatreskrim: dari AKP Joko Suprianto kepada AKP Zaenal Arifin.

Kapolsek Kasembon: dari AKP Daguk Lasetiyo Budi kepada AKP Sugihartono.

Kapolsek Pujon: dari AKP Sugihartono kepada AKP Rudy Hidajanto.

(adi/mar)

JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Kasus yang menimpa mantan Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana jangan-jangan membenarkan kritik keras Tiyo Ardiyanto, mantan Ketua BEM UGM, yang menyebut MBG singkatan dari Maling Berkedok Gizi (MBG). Buktinya, setelah dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto, sekarang Dadan dijemput paksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Seperti diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan Lodewyk Pusung serta Sony Sanjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Prabowo menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, serta Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono menjadi Wakil Kepala BGN

Pada Rabu hari ini, 3 Juni 2026, Penyidik Kejagung menggeledah kantor BGN di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Belum ada keterangan rinci dari Kejagung tentang kasus apa yang sedang diusut.

Diduga penggeledahan terkait tata kelola BGN di era kepemimpinan Dadan Hindayana. Lantas, di mana Dadan saat Kejaksaan Agung menggeledah kantor BGN?

Dilansir CNN, Dadan Hindayana saat ini dikabarkan telah berada di gedung Kejaksaan Agung.

“Benar, sudah di Kejaksaan," ujar sumber CNNIndonesia, Rabu (3/6).

Selain Dadan, kata sumber tersebut ada dua orang lain yang telah berada di Kejagung. Total tiga orang diperiksa di Kejagung terkait kasus di BGN.

Plh. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Mohammad Jeffry menyebut penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

"Penyidik Pidsus (Pidana Khusus) Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN," ujarnya saat dikonfirmasi CNN lewat pesan singkat, Rabu (3/6).

Jeffry belum mengungkap lebih jauh ihwal kasus yang sedang diusut Kejagung lewat penggeledahan itu. Ia hanya mengatakan nantinya akan dilakukan konferensi pers terkait hasil penggeledahan.

Sementara sejumlah karyawan BGN terlihat menunggu di luar area kantor saat jam kerja berlangsung.

Para pegawai yang telah tiba di lokasi diminta turun dan menunggu di luar gedung sambil menantikan arahan lebih lanjut.

Menurut informasi yang diperoleh di lokasi, seluruh karyawan yang datang tidak diperkenankan langsung memasuki kantor.

Mereka diarahkan untuk tetap berada di luar area gedung karena adanya kegiatan yang melibatkan pihak Kejaksaan Agung (Kejagung). Seorang petugas keamanan mengatakan tim dari Kejaksaan Agung telah berada di lokasi sejak sekitar pukul 02.00 WIB dini hari.

BANGSAONLINE.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi gelombang tinggi dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter di wilayah perairan selatan Indonesia.

Plt. Direktur Meteorologi Maritim BMKG, Agie Wandala Putra, menyampaikan konsentrasi gelombang tinggi diperkirakan berlangsung selama 3 hari, mulai hari ini hingga 6 Juni 2026.

“Kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia selatan Banten hingga Jawa Timur, Selat Makassar bagian selatan, dan Laut Banda,” ujarnya, Rabu (3/6/2026).

Fenomena ini dipicu pergerakan pola angin di wilayah selatan Indonesia yang berembus konstan dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 6-25 knot. 

Berdasarkan peta sebaran risiko, gelombang tinggi berpeluang melanda Samudra Hindia barat Sumatra, khususnya perairan Bengkulu dan Lampung, serta kawasan selatan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, hingga Jawa Timur.

Pemantauan BMKG menunjukkan pergerakan gelombang terus mengarah ke timur hingga mencapai perairan selatan Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). 

BMKG meminta masyarakat pesisir dan pelaku pelayaran tetap waspada terhadap dampak buruk yang mungkin timbul.

“Potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran,” kata Agie. (rom)

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Polres Gresik mengerahkan ratusan personel untuk mengamankan Haul Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Assegaf ke-71 yang digelar di kawasan Jalan KH Zubair, Desa Pulopancikan, Desa Gapuro Sukolilo, serta Masjid Jamik Gresik pada 2-3 Juni 2026.

Sejak kemarin, ribuan jemaah dari berbagai daerah memadati lokasi haul. Mereka duduk di trotoar tepi jalan dengan menggelar tikar untuk mengikuti rangkaian acara. 

Personel Polres Gresik diturunkan untuk mengatur arus lalu lintas, menjaga ketertiban, dan memberikan pelayanan kepada jemaah.

Kapolres Gresik, AKBP Ramadhan Nasution, bersama pejabat utama turun langsung memantau jalannya kegiatan.

“Pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan aman, tertib, dan lancar,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Rangkaian haul dimulai dengan pembacaan Rauhah pada Selasa sore, dilanjutkan salat Magrib berjamaah, pembacaan Rauhah kembali, penampilan Hadroh Ahbaabul Musthofa dari Kabupaten Grobogan, dan ditutup doa bersama.

Sejumlah ulama dan habaib ternama hadir, di antaranya Habib Zen Baharun, Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf, Habib Jindan bin Jindan, Habib Ismail Hadad, Habib Hasan Al Attos, Habib Umar Al-Hamid, Habib Salim Al Hadad Alhawi, serta Ketua Umum Robithoh Alawiyah Habib Taufik Assegaf.

Kapolres Gresik juga melakukan pengecekan posko pengamanan di sekitar Gedung Nasional Indonesia (GNI) untuk memastikan kesiapan personel. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan haul.

“Alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Terima kasih kepada seluruh panitia, tokoh agama, masyarakat, serta personel yang bertugas sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan khidmat,” paparnya.

Kegiatan hari pertama haul berakhir sekitar pukul 22.00 WIB dengan situasi tetap kondusif tanpa gangguan kamtibmas. (hud/mar)

JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Anggota DPR RI Dr Benny Kabur Harman (Benny K Harman) mengeritik keras Polri karena ikut tanam jagung. Padahal tugas polisi menjaga keamanan, perlindungan dan menegakkan hukum serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Tugas pokoknya ditinggalkan, tugas petani diambil alih. Kok tanam jagung. Saya sendiri setuju. Tapi bukan tanam jagung. Menggerakkan petani untuk tanam jagung ya oke,” ujar Benny K Harman dalam acara Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama sejumah pakar dan akademisi dalam agenda serap aspirasi serta masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Kader Partai Demokrat itu mengaku sering mendapat pertanyaan langsung dari konstituennya saat melakukan kunjungan kerja ke daerah. Menurut dia, banyak warga heran mengapa aparat penegak hukum justru mengambil alih peran yang seharusnya menjadi porsi dinas terkait dan para petani.

"Masyarakat juga bertanya-tanya ketika kami mengunjungi masyarakat. Pertanyaannya, Pak Benny kan di Komisi III, urusan dengan kepolisian. Mengapa ada kebijakan polisi kok ikut tanam jagung? Lalu Kepala Dinas, Kepala Dinas Pertanian ini bikin apa? Petani-petani, kepala desa-kepala desa bikin apa? Mengapa tidak...?' Ini pertanyaan," tegas Benny di depan para narasumber ahli.

Legislator asal Denge Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu minta penjelasan para pakar hukum yang hadir mengenai batasan istilah penugasan di dalam draf RUU Polri. Benny minta jangan sampai pasal penugasan tersebut ditarik terlalu jauh hingga mengaburkan fungsi utama Polri sebagai pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegak hukum.

"Ya di dalam undang-undang ini ada penugasan tadi disebut di sini, penugasan. Apakah menurut para ahli yang dimaksudkan juga penugasan itu untuk urusan yang begini? Tugas pokoknya ditinggalkan, tugas petani diambil alih. Kok tanam jagung?" tanya Benny dikutip victorynews.

Benny menjelaskan bahwa dirinya tidak anti program ketahanan pangan pemerintah. Namun, ia menilai peran institusi kepolisian seharusnya lebih kepada fungsi stimulator atau menggerakkan kelompok tani, bukan menjadi pelaku teknis pertanian di lapangan.

"Saya sendiri setuju, tapi bukan tanam jagung. Menggerakkan petani untuk tanam jagung, ya oke. Kan gitu, menggerakkan petani. Kita ingin mendapatkan perspektif dari segi akademik," tegasnya.

KOTA PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Pemkot Pasuruan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025. Capaian tersebut menjadi WTP keenam berturut-turut yang berhasil dipertahankan.

Prestasi ini menunjukkan komitmen Pemkot Pasuruan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah atas kerja keras menjaga kualitas pengelolaan keuangan.

“Alhamdulillah, raihan opini WTP ke-6 kali berturut-turut ini merupakan hasil kerja keras, dedikasi, dan sinergi seluruh perangkat daerah. Prestasi ini bukan sekadar penghargaan, tetapi menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan setiap anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Pasuruan,” paparnya.

Ditegaskan pula bahwa capaian tersebut harus menjadi pemacu semangat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

“Kepercayaan yang diberikan melalui opini WTP ini akan kami jaga dengan terus menghadirkan pemerintahan yang transparan, profesional, dan berintegritas. Terima kasih kepada seluruh ASN, DPRD, serta masyarakat Kota Pasuruan yang telah mendukung berbagai upaya pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah,” ucapnya.

Dengan raihan WTP keenam secara beruntun, Pemkot Pasuruan berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan demi pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat. (afa/mar)

TUBAN, BANGSAONLINE.com - DPC Gerindra Tuban menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo merombak jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Perombakan ini dinilai sebagai strategi memperkuat pelaksanaan program MBG atau Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas nasional.

Ketua DPC Gerindra Tuban, Lutfi Firmansyah, menilai penyegaran struktur pimpinan BGN menunjukkan komitmen Presiden Prabowo untuk terus mengevaluasi program strategis pemerintah.

“Kami DPC Gerindra Tuban mendukung penuh langkah Pak Prabowo. Kaban BGN Bu Nanik, Wakaban Agustina, dan Mayjen Trunggono memiliki rekam jejak mumpuni di bidangnya masing-masing,” ujarnya.

Menurut dia, komposisi pimpinan baru merupakan kombinasi tepat antara tata kelola, pengawasan, dan eksekusi lapangan. Ia menegaskan keberhasilan MBG membutuhkan sinergi kuat dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan di lapangan.

DPC Gerindra Tuban memastikan siap mengawal implementasi program MBG agar manfaatnya dirasakan langsung masyarakat, khususnya peserta didik dan kelompok rentan 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita).

“Ke depan, kami berharap BGN di bawah kepemimpinan baru dapat bekerja lebih cepat, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel,” kata Lutfi.

Ia menambahkan, perombakan BGN menjadi sinyal positif bahwa pemerintah pusat aktif melakukan evaluasi berkala terhadap program prioritas. Dengan formasi baru, BGN diharapkan mampu meningkatkan tata kelola, pengawasan distribusi, kecepatan eksekusi, serta akuntabilitas anggaran.

“Melalui kepemimpinan baru tersebut, DPC Gerindra Tuban optimistis target pemerintah dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Perombakan resmi diumumkan Istana melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, bersama Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya. Dalam susunan baru, posisi Kepala BGN yang sebelumnya dijabat Dadan Hindayana kini dipercayakan kepada Nanik Sidaryati Deyang.

Pemerintah juga menunjuk 2 Wakil Kepala BGN baru, yakni Agustina Arusari yang berpengalaman di bidang pengawasan keuangan, serta Mayjen TNI (Purn) Trunggono yang memiliki rekam jejak di sektor pangan dan logistik. (coi/mar)

SUMENEP,BANGSAONLINE.com - Penggunaan kendaraan bak terbuka atau pikap untuk mengangkut penumpang masih kerap dijumpai di sejumlah wilayah Kabupaten Sumenep.

Kebiasaan tersebut umumnya dilakukan masyarakat saat bersilaturahmi atau melakukan perjalanan bersama ke suatu tujuan tertentu.

Masyarakat menilai penggunaan pikap lebih praktis karena mampu mengangkut banyak penumpang dalam satu perjalanan.

Selain itu, biaya yang dikeluarkan juga dinilai lebih terjangkau dibandingkan menggunakan beberapa kendaraan sekaligus.

Meski demikian, penggunaan kendaraan bak terbuka untuk mengangkut penumpang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Kondisi tersebut juga dinilai berisiko terhadap keselamatan penumpang.

Penumpang yang berada di bagian belakang kendaraan tidak memiliki perlindungan yang memadai apabila terjadi pengereman mendadak, kecelakaan, maupun saat melintasi jalan dengan kondisi kurang baik.

Salah seorang pengendara motor, Nayla, mengatakan penggunaan kendaraan bak terbuka sebagai angkutan penumpang sudah menjadi pemandangan yang umum di sejumlah wilayah pedesaan di Kabupaten Sumenep.

Menurutnya, praktik tersebut semakin sering dijumpai saat momen hari besar keagamaan, acara keluarga, maupun kegiatan sosial lainnya.

"Penggunaan kendaraan bak terbuka sebagai angkutan penumpang memang sudah menjadi pemandangan yang cukup familiar di sejumlah wilayah pedesaan di Kabupaten Sumenep. Terlebih saat momen hari besar keagamaan, acara keluarga, maupun kegiatan sosial, kendaraan jenis pikap sering dimanfaatkan untuk mengangkut banyak orang sekaligus," ujar Nayla, Selasa (02/06/2026).

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas.

Selain edukasi dari pihak terkait, diperlukan pula dukungan berupa penyediaan sarana transportasi yang aman dan mudah dijangkau masyarakat.

Dengan adanya alternatif transportasi yang lebih layak, masyarakat diharapkan memiliki pilihan yang lebih aman saat melakukan perjalanan maupun kegiatan silaturahmi.

JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang lokasi pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konfrensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU). Yaitu di Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri Jawa Timur.

Yang menarik, nama yang tertera dalam SK itu hanya KH Miftcahul Akhyar sendirian sebagai Rais Aam. Tanpa nama Ketua Umum PBNU, Katib Aam dan Sekjen.

Tercantumnya nama Kiai Miftachul Akhyar sendirian itu menimbulkan spekulasi bahwa konflik PBNU masih membara.

Dalam SK nomor 353/PB.23/A.II.08.03/99/06/2026 itu ditegaskan bahwa keputusan menunjuk Pesantren Al Falah Ploso sebagai lokasi Munas Alim Ulama dan Konbes NU itu merupakan tindak lanjut dari Rapat Pleno PBNU pada tanggal 4 Dzulhijjah 1447 H atau 21 Mei 2026 M.

Dalam SK tersebut ada tiga poin yang disampaikan. Pertama, bahwa Rapat Pleno PBNU telah memutuskan waktu pelaksanaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU pada tanggal 20 - 21 Juni 2026.

Kedua, tentang lokasi Munas Alim Ulama dan Konbes NU. Yaitu di Pesantren Al Falah Ploso Kediri.

“Setelah mendapatkan pertimbangan dari aspek ruhaniah, saya memilih dan memutuskan Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri sebagai lokasi penyelenggaraan Munas Alim Ulama dan Konbes NU pada tanggal 20 – 21 Juni 2026,” kata Kiai Miftachul Akhyar dalam surat keputusan tersebut.

Mungkin karena nama yang tertera dalam SK itu hanya tunggal alias sendirian, lalu ada poin ketiga.

“Bahwa pilihan dan keputusan tersebut telah saya komunikasikan kepada Yang Terhormat Ketua Umum PBNU melalui pesan WhatsApp sejak tanggal 1 Juni 2026,” ujar Kiai Miftah – panggilan popular Kiai Miftachul Akhyar.

SK itu ditujukan kepada siapa? Dalam surat tersebut ditujukan kepada Yang Terhormat:

• 1. Ketua Umum PBNU
• 2.Ketua dan Sekretaris Steering Committee Munas Alim Ulama, Konbes dan Muktamar ke-35 NU
• 3.Ketua dan Sekretaris Organizing Kommittee Munas Alim Ulama, Konbes dan Muktamar ke-35 NU. Dengan tembusan kepada Yang Terhormat KH Nurul Huda Jazuli (Pengasuh Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri).

JEDDAH,BANGSAONLINE.com - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan fase pemulangan jemaah haji memiliki tingkat kepentingan yang sama dengan pelaksanaan puncak ibadah haji.

Karena itu, Dahnil meminta seluruh petugas tetap memberikan pelayanan optimal meski rangkaian puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) telah berakhir. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh jemaah kembali ke Tanah Air dengan aman dan nyaman.

Pernyataan itu disampaikan Dahnil saat meninjau proses kepulangan jemaah di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, sekaligus melepas keberangkatan sejumlah kelompok terbang (kloter), Senin (1/6/2026).

"Hari ini ada sekitar 17 kloter yang dijadwalkan pulang secara bertahap. Mudah-mudahan seluruh proses berjalan baik hingga akhir masa operasional haji," ungkap Wamenhaj.

Menurut Dahnil, masih banyak yang menganggap tugas penyelenggaraan haji hampir selesai setelah puncak ibadah berakhir. Padahal, fase pemulangan merupakan tahapan penting yang turut menentukan kenyamanan dan keselamatan jemaah.

"Saya selalu mengingatkan petugas jangan kendor. Biasanya setelah Armuzna muncul anggapan tugas sudah hampir selesai. Padahal masa pemulangan juga sangat krusial karena jemaah masih membutuhkan pelayanan terbaik hingga tiba di rumah masing-masing," paparnya.

Selain memastikan kelancaran transportasi dan proses keberangkatan, petugas juga diminta tetap mengawasi kualitas layanan konsumsi dan akomodasi bagi jemaah yang masih berada di Arab Saudi sambil menunggu jadwal kepulangan.

Dahnil juga mengingatkan jemaah agar mematuhi ketentuan maskapai penerbangan terkait barang bawaan. 

Ia meminta jemaah melakukan penyortiran oleh-oleh dan barang pribadi sejak masih berada di hotel agar proses keberangkatan berjalan lebih lancar.

"Tradisi membawa buah tangan tentu sangat baik. Namun jemaah harus memperhatikan aturan penerbangan agar proses keberangkatan berjalan lancar dan tidak menimbulkan hambatan di bandara," katanya.

Pemerintah berharap seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia tahun 2026 dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar hingga kloter terakhir tiba kembali di Tanah Air. (msn/van)

BANGSAONLINE.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 398.642 kendaraan masuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) selama periode Minggu-Senin (31 Mei-1 Juni 2026) bertepatan dengan libur panjang Idul Adha 1447 H, Hari Raya Waisak, dan Hari Lahir Pancasila.

Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono, menyampaikan angka tersebut meningkat 30,52 persen dibanding lalu lintas normal sebanyak 305.434 kendaraan.

“Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 30,52 persen jika dibandingkan dengan lalu lintas normal,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).

Data menunjukkan distribusi lalu lintas masuk Jabodetabek didominasi dari arah timur (Trans Jawa dan Bandung) sebanyak 205.350 kendaraan atau 51,5 persen. Dari arah selatan (Puncak) tercatat 101.751 kendaraan (25,5 persen), sedangkan dari arah barat (Merak) mencapai 91.541 kendaraan (23 persen).

Rinciannya, kendaraan dari Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama mencapai 104.278 unit, naik 69,03 persen dari kondisi normal. Dari arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama tercatat 101.072 kendaraan, meningkat 37,41 persen. 

Sementara dari arah barat melalui GT Cikupa tercatat 91.541 kendaraan, turun tipis 0,22 persen. Dari arah selatan melalui GT Ciawi tercatat 101.751 kendaraan, naik 29,71 persen.

Jasa Marga juga mencatat puncak arus balik terjadi pada Senin (1/6/2026) dengan volume 199.349 kendaraan, meningkat 53,71 persen dari kondisi normal. Rivan menegaskan seluruh layanan operasional berjalan optimal berkat sinergi dengan Kepolisian dan Kementerian Perhubungan melalui rekayasa lalu lintas seperti contraflow dan pengaturan situasional.

Pemantauan arus dilakukan secara real time melalui Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC). Selain itu, aplikasi Travoy disebut menjadi asisten digital favorit pengguna jalan untuk mengakses CCTV, lokasi rest area, tarif tol, hingga fitur bantuan darurat.

“Kami pun turut mengapresiasi seluruh pengguna jalan yang telah bekerja sama dengan baik dalam mematuhi rambu-rambu serta arahan petugas di sepanjang ruas tol Jasa Marga Group,” kata Rivan.

Jasa Marga mengimbau pengguna jalan memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi prima, mencukupi bahan bakar serta saldo uang elektronik, dan memanfaatkan rest area bila lelah selama perjalanan. (rom)

BANGSAONLINE.com - Tim McLaren meluncurkan livery spesial untuk memperingati seri ke-1000 di ajang Formula 1 yang akan berlangsung di Monako pada akhir pekan ini.

McLaren pertama kali debut di Monte Carlo pada 1966 dengan sang pendiri Bruce McLaren sebagai pembalap. Momentum ini sekaligus menandai 60 tahun perjalanan tim Papaya.

“Ini ke-1000. Perayaan balapan ke-1000 karena McLaren tidak pernah menyerah,” tulis McLaren di X yang dikutip pada hari ini, Selasa (2/6/2026).

Lando Norris dan Oscar Piastri akan menggunakan livery khusus dengan kombinasi warna oranye dan hitam pada GP Monako yang dijadwalkan berlangsung 5–7 Juni.

Meski berstatus juara bertahan tim konstruksi, McLaren masih menghadapi tantangan untuk menyaingi dominasi Mercedes. 

Saat ini, McLaren menempati posisi ketiga klasemen dengan 106 poin, tertinggal 113 poin dari tim asal Jerman tersebut.

Dalam perebutan gelar juara dunia, Lando Norris yang merupakan juara bertahan berada di peringkat kelima dengan 58 poin, sementara Oscar Piastri menempati posisi keenam dengan 48 poin. (rom)

BANGSAONLINE.com - PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) Cabang Jakarta merilis jadwal terbaru kedatangan dan keberangkatan kapal penumpang di Pelabuhan Tanjung Priok untuk periode Juni 2026.

Sejumlah kapal akan melayani perjalanan menuju berbagai wilayah kepulauan di Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua. Berdasarkan jadwal resmi, KM Nggapulu menjadi kapal pertama yang beroperasi pada Juni. 

Kapal tersebut tiba di Tanjung Priok pada Selasa (2/6/2026) pukul 07.00 WIB dan berangkat kembali pukul 19.00 WIB dengan rute Surabaya, Makassar, Baubau, Namlea, Ambon, Ternate, Bitung, dan sejumlah pelabuhan di kawasan timur.

Selanjutnya, KM Gunung Dempo dijadwalkan tiba Rabu (3/6/2026) pukul 12.00 WIB dan berangkat pukul 23.59 WIB menuju Sorong, Manokwari, Wasior, Nabire, hingga Jayapura. Pada hari yang sama, KM Tidar juga sandar pukul 16.00 WIB sebelum melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Kijang, Kepulauan Riau.

KM Kelud yang melayani rute Batam dan Tanjung Balai Karimun dijadwalkan tiba Jumat (5/6/2026) pukul 00.01 WIB dan berangkat kembali pukul 23.00 WIB. Sepanjang Juni, kapal lain seperti KM Kelimutu, KM Bukit Raya, KM Labobar, dan KM Ciremai juga akan melayani penumpang dari Tanjung Priok menuju berbagai daerah di Nusantara, termasuk Pontianak, Kumai, Sampit, Balikpapan, Maumere, Larantuka, Kupang, Ambon, Dobo, Fakfak, Serui, hingga Jayapura.

Pelni mengimbau calon penumpang memperhatikan jadwal keberangkatan, datang lebih awal ke pelabuhan, serta membeli tiket melalui kanal resmi untuk menghindari kendala perjalanan. 

Dengan beroperasinya berbagai armada kapal penumpang sepanjang Juni, Pelabuhan Tanjung Priok kembali menjadi simpul utama transportasi laut nasional yang menghubungkan ibu kota dengan berbagai daerah dari barat hingga timur Indonesia. (rom)

Oleh: Sudarsono Rahman, SH, Wakil Ketua Umum DPP Barikade Gus Dur

Setiap menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama, perhatian publik hampir selalu tersedot pada satu hal: siapa yang akan menjadi Rais Aam dan siapa yang akan menjadi Ketua Umum PBNU. Nama-nama mulai diperbincangkan, dukungan mulai dipetakan, dan berbagai spekulasi politik organisasi mengemuka. Fenomena ini sebenarnya wajar. Dalam setiap organisasi besar, pergantian kepemimpinan memang selalu menarik perhatian.

Namun ada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah Muktamar hanya tentang memilih pemimpin?

Jika jawabannya iya, maka Muktamar kehilangan sebagian besar makna historis dan intelektualnya. Sebab sejak awal berdirinya, Nahdlatul Ulama tidak dibangun di atas kultus figur, melainkan di atas tradisi ilmu, musyawarah, dan perjuangan peradaban. Para pendiri NU tidak sekadar mewariskan organisasi, tetapi juga mewariskan cara berpikir: bahwa kepemimpinan adalah instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan, bukan tujuan itu sendiri.

Karena itu, menjelang Muktamar NU ke-35, sudah saatnya warga Nahdliyin menggeser fokus pembicaraan dari sekadar siapa yang akan memimpin menuju pertanyaan yang jauh lebih penting: ke mana NU akan diarahkan dalam lima tahun mendatang?

Sebab memilih nahkoda tanpa terlebih dahulu menyepakati arah pelayaran adalah tindakan yang berisiko. Sebaliknya, ketika arah sudah jelas, maka organisasi akan lebih mudah menemukan pemimpin yang tepat untuk mengantarkannya menuju tujuan.

Muktamar sebagai Forum Peradaban

Muktamar adalah forum tertinggi organisasi. Ia bukan sekadar mekanisme pergantian kepemimpinan, tetapi ruang untuk melakukan refleksi, evaluasi, dan perumusan agenda masa depan.

Dalam tradisi keulamaan NU, musyawarah bukan sekadar mencari pemenang, melainkan mencari kemaslahatan. Karena itu, Muktamar semestinya menjadi perjumpaan gagasan para ulama, cendekiawan, aktivis, dan penggerak organisasi untuk membaca perubahan zaman serta merumuskan respons yang tepat.

Tantangan yang dihadapi NU hari ini jauh lebih kompleks dibandingkan masa-masa sebelumnya. Dunia bergerak sangat cepat. Teknologi digital mengubah cara manusia belajar dan berinteraksi. Urbanisasi mengubah struktur sosial masyarakat. Kecerdasan buatan mulai memengaruhi dunia pendidikan dan pekerjaan. Sementara itu, ketimpangan ekonomi, polarisasi politik, dan krisis lingkungan menjadi persoalan yang semakin nyata.

Dalam situasi seperti ini, Muktamar tidak cukup hanya menghasilkan pemimpin baru. Muktamar harus menghasilkan arah baru.

Menjaga Khittah dan Independensi Moral

Salah satu agenda penting yang perlu dibicarakan secara serius adalah posisi NU di tengah relasi antara agama, masyarakat, dan kekuasaan.

Sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, NU memiliki tanggung jawab menjaga independensi moralnya. Kedekatan dengan negara dapat menjadi sarana memperjuangkan kemaslahatan umat, tetapi independensi harus tetap dijaga agar NU tidak kehilangan kemampuan untuk memberikan kritik, koreksi, dan panduan moral kepada siapa pun yang sedang memegang kekuasaan.

Dalam sejarahnya, NU dihormati bukan karena dekat dengan kekuasaan, melainkan karena keberaniannya menjaga kepentingan umat dan bangsa di atas kepentingan politik sesaat.

Muktamar perlu menjadi momentum untuk memperkuat kembali komitmen terhadap Khittah NU sebagai jam'iyah diniyah ijtima'iyah yang melayani umat, bukan menjadi perpanjangan tangan kepentingan politik tertentu.

Menjawab Tantangan Generasi Baru

NU lahir dari pesantren dan tumbuh bersama masyarakat akar rumput. Namun Indonesia hari ini tidak lagi sama seperti Indonesia beberapa dekade lalu.

Generasi muda hidup di ruang digital. Mereka memperoleh informasi melalui media sosial, kecerdasan buatan, dan berbagai platform digital yang bergerak sangat cepat. Otoritas keilmuan yang dahulu terpusat kini berhadapan dengan banjir informasi yang sering kali tidak terverifikasi.

Di sinilah tantangan besar NU. Bagaimana menjaga tradisi keilmuan pesantren yang mendalam sekaligus mampu hadir dalam bahasa yang dipahami generasi baru?

Transformasi digital bukan hanya soal membuat konten atau memperluas jangkauan media. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dapat diterjemahkan menjadi jawaban atas persoalan manusia modern yang hidup dalam dunia yang terus berubah.

Membangun Kemandirian Ekonomi Umat

Besarnya jumlah warga Nahdliyin adalah potensi yang luar biasa. Namun potensi itu harus diubah menjadi kekuatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat.

Kemandirian ekonomi bukan hanya soal bisnis atau keuntungan finansial. Ia berkaitan dengan martabat umat. Umat yang kuat secara ekonomi akan lebih mandiri dalam pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosialnya.

Karena itu, Muktamar perlu menjadi ruang evaluasi yang jujur terhadap berbagai program pemberdayaan ekonomi yang telah berjalan. Apa yang berhasil perlu diperkuat. Apa yang belum berhasil perlu diperbaiki.

NU membutuhkan strategi ekonomi yang berakar pada kekuatan komunitas, pesantren, koperasi, filantropi, dan kewirausahaan sosial agar manfaat organisasi benar-benar dirasakan oleh warga di tingkat akar rumput.

Menjaga Kohesi Sosial dan Moral Bangsa

Indonesia membutuhkan kekuatan moral yang mampu menjembatani berbagai perbedaan. Dalam beberapa tahun terakhir, ruang publik sering kali dipenuhi polarisasi, prasangka, dan pertarungan identitas.

Dalam konteks ini, NU memiliki modal sosial yang sangat besar. Nilai tawassuth (moderat), tasamuh (toleran), i'tidal (adil), dan tawazun (seimbang) bukan hanya ajaran keagamaan, tetapi juga fondasi kehidupan kebangsaan.

NU memiliki tanggung jawab historis untuk menjaga persatuan bangsa dan mengembangkan etika publik yang sehat. Muktamar perlu merumuskan kembali peran strategis tersebut agar NU tetap menjadi rumah bersama yang menghadirkan keteduhan di tengah berbagai ketegangan sosial dan politik.

Pesantren dan Masa Depan Peradaban

Jantung NU tetaplah pesantren. Dari pesantren lahir ulama, intelektual, pemimpin masyarakat, dan penjaga tradisi keilmuan Islam Nusantara.

Namun pesantren juga menghadapi tantangan baru. Dunia masa depan membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki kedalaman spiritual, tetapi juga kemampuan menghadapi perkembangan teknologi, ekonomi hijau, kecerdasan buatan, dan isu lingkungan hidup.

Pesantren harus mampu melahirkan santri yang berakar kuat pada tradisi, tetapi juga memiliki kemampuan menjawab persoalan zaman. Pada saat yang sama, pesantren harus menjadi ruang pendidikan yang aman, sehat, dan bermartabat bagi seluruh peserta didik.

Memilih Nahkoda Setelah Menentukan Arah

Pada akhirnya, Muktamar memang akan memilih pemimpin. Tetapi pemimpin yang dipilih semestinya merupakan jawaban atas agenda yang telah dirumuskan bersama.

Jika NU ingin memperkuat independensi organisasi, maka dibutuhkan pemimpin yang memiliki integritas dan keberanian moral. Jika NU ingin mempercepat transformasi digital, maka dibutuhkan pemimpin yang memahami perubahan sosial dan teknologi. Jika NU ingin memperkuat ekonomi umat, maka dibutuhkan pemimpin yang memiliki visi pemberdayaan yang jelas.

Dengan kata lain, figur seharusnya lahir dari kebutuhan organisasi, bukan sebaliknya.

Karena itu, ukuran utama seorang kandidat bukanlah seberapa besar dukungan yang berhasil dikumpulkan, melainkan sejauh mana ia mampu menjawab tantangan strategis yang dihadapi NU.

Menjaga Ruh Muktamar

Muktamar NU ke-35 akan menjadi salah satu penanda penting perjalanan organisasi memasuki era baru. Yang dipertaruhkan bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan arah gerak Nahdlatul Ulama di tengah perubahan zaman yang begitu cepat.

Apabila Muktamar hanya disibukkan oleh kontestasi figur, maka NU berisiko kehilangan kesempatan untuk membicarakan persoalan-persoalan yang lebih mendasar. Namun jika Muktamar mampu menjadi ruang perjumpaan gagasan, ruang ijtihad organisasi, dan ruang musyawarah keulamaan, maka NU tidak hanya akan menghasilkan pemimpin baru, tetapi juga melahirkan visi baru.

Pada titik itulah marwah keulamaan menemukan maknanya. Bukan dalam gemuruh perebutan jabatan, melainkan dalam kemampuan menghadirkan kebijaksanaan bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan.

Karena sesungguhnya, tugas terbesar Muktamar bukanlah memilih siapa yang akan memimpin Nahdlatul Ulama, melainkan memastikan bahwa Nahdlatul Ulama tetap memiliki arah yang jelas dalam mengabdi kepada agama, bangsa, dan peradaban. Pemimpin akan berganti, tetapi arah dan cita-cita perjuangan harus tetap terjaga. Di situlah ruh Muktamar sesungguhnya berada.

Surabaya, 3 Juni 2026

LAMONGAN,BANGSAONLINE.com - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya mencatat sebanyak 7.269 pelanggan menggunakan layanan kereta api melalui Stasiun Lamongan selama periode libur panjang 26 Mei hingga 1 Juni 2026.

Dari total tersebut, sebanyak 3.575 pelanggan tercatat berangkat dan 3.694 pelanggan tiba di Stasiun Lamongan. Tingginya volume perjalanan ini menunjukkan meningkatnya minat masyarakat menggunakan kereta api sebagai sarana transportasi.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, mengatakan tingginya mobilitas penumpang selama libur panjang mencerminkan peran penting kereta api dalam mendukung kebutuhan perjalanan masyarakat.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pelanggan yang telah mempercayakan perjalanan mereka kepada KAI selama masa libur panjang. Tingginya jumlah pelanggan yang menggunakan layanan kereta api melalui Stasiun Lamongan menjadi bukti bahwa kereta api semakin dipercaya sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, dan andal," katanya, Selasa (2/6/2026).

Menurut Mahendro, kepercayaan masyarakat menjadi dorongan bagi KAI untuk terus meningkatkan kualitas layanan di berbagai aspek operasional.

Sebagai salah satu stasiun yang melayani mobilitas masyarakat di Kabupaten Lamongan dan wilayah sekitarnya, Stasiun Lamongan dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas antardaerah.

Selama periode libur panjang, arus keberangkatan maupun kedatangan penumpang berlangsung lancar. 

Kondisi tersebut didukung oleh kesiapan petugas serta optimalisasi layanan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

KAI Daop 8 Surabaya terus melakukan berbagai upaya peningkatan layanan, mulai dari kemudahan pemesanan tiket, pengembangan fasilitas stasiun, hingga peningkatan pelayanan selama perjalanan.

"Pelanggan merupakan fokus utama dalam setiap peningkatan layanan yang kami lakukan. Oleh karena itu, KAI akan terus menghadirkan inovasi dan berbagai perbaikan layanan agar masyarakat semakin nyaman, mudah, dan percaya menggunakan kereta api sebagai pilihan transportasi andalan," ujarnya.

Selain menawarkan efisiensi waktu tempuh, kereta api juga dinilai lebih ramah lingkungan karena mampu mengangkut penumpang dalam jumlah besar dengan tingkat emisi yang lebih rendah dibandingkan sejumlah moda transportasi lainnya.

Melalui kepercayaan yang terus diberikan masyarakat, KAI Daop 8 Surabaya menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan transportasi yang semakin berkualitas guna memenuhi kebutuhan mobilitas pelanggan, baik saat musim liburan, akhir pekan, maupun aktivitas sehari-hari.

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tuban sukses menyelenggarakan program Duta Literasi Pelajar 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Ronggolawe (Unirow) Tuban pada Selasa (2/6/2026) ini, diikuti oleh 50 siswa pilihan dari jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA) se-Kabupaten Tuban.

Ketua PWI Kabupaten Tuban, Suwandi, menjelaskan bahwa selama acara berlangsung, puluhan pelajar tersebut dibekali dengan pendidikan dan latihan (diklat) intensif. Materi yang disajikan sangat beragam dan adaptif terhadap perkembangan zaman, mulai dari inovasi pendidikan masa kini, produksi dan penyuntingan media baru (new media), penulisan karya ilmiah, hingga teknik dasar menulis berita.

Tidak hanya seputar dunia jurnalistik, para peserta juga mendapatkan wawasan tambahan mengenai tata negara dan keselamatan di jalan raya.

"Peserta juga diberikan materi literasi tentang tugas dan fungsi legislatif atau DPRD dan ada pula edukasi dari Satlantas Polres Tuban terkait keselamatan dalam berkendara," ujar Suwandi, yang kini memasuki periode kedua kepemimpinannya di PWI Tuban.

Pria yang akrab disapa Wandi ini menambahkan, gelaran Duta Literasi ini lahir dari komitmen kuat PWI untuk mendorong generasi muda agar lebih mencintai dunia baca-tulis. Baginya, fondasi dasar literasi adalah modal utama bagi siswa untuk membuka cakrawala dunia yang lebih luas.

"Literasi itu terus update dan sesuai perkembangan zaman, tapi hal itu tidak akan jauh dari dasarnya. Yaitu Membaca, Menulis dan Menghitung,” imbuh pria asli Tuban tersebut.

Langkah nyata organisasi profesi ini mendapat apresiasi tinggi dari Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono. Ia menilai kontribusi PWI Tuban dalam mengedukasi generasi muda sangat nyata dan konsisten, bahkan telah berjalan selama lebih dari satu dekade. Pemerintah daerah pun berharap program positif semacam ini dapat terus berlanjut demi mencetak generasi Tuban yang unggul dan berwawasan luas.

"Saya kira PWI ini sungguh hebat, karena sangat peduli pada siswa di Kabupaten Tuban. Hebat buat PWI Tuban. Semoga ke depan kegiatan ini bisa disinergikan dengan Pemkab Tuban," ungkap Joko hangat.

Manfaat dari kegiatan ini pun langsung dirasakan oleh para peserta. Salah satunya Kalya, yang mengaku sangat bersyukur bisa mendapatkan kesempatan berharga dari PWI Tuban. Menurutnya, pemahaman literasi digital sangat krusial di tengah derasnya arus informasi saat ini.

"Terima makasih PWI Tuban, semoga ilmu yang kami dapat bermanfaat," tutur Kalya penuh harap, mewakili rekan-rekannya sesama peserta Duta Literasi Pelajar 2026. (coi/wan/rev)

KEDIRI,BANGSAONLINE.com - Musim kemarau membuat hasil sayuran liar yang biasa dipanen Mbah Mari (61) dari hutan semakin berkurang. 

Kondisi itu mendorong warga Dusun Ringinbagus, Desa Manggis, Kecamatan Puncu, tersebut mencari sumber penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

"Musim kemarau, sayuran hanya bisa (diambil) satu kali, itu saja tidak banyak. Biasanya sayuran satu minggu bisa diambil dua kali," ucap kakek yang mengasuh cucu berkebutuhan khusus itu.

Di tengah keterbatasan tersebut, harapan baru datang bagi Mbah Mari. Perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri mendatangi kediamannya pada Selasa (2/6/2026) siang.

Kedatangan tim tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana pada 5 Mei 2026 lalu.

Untuk membantu menambah penghasilan keluarga, Mbah Mari mendapat bantuan berupa rombong kontainer yang akan digunakan untuk berjualan es teh.

Bantuan tersebut disambut dengan rasa syukur oleh Mbah Mari. Ia menilai bantuan itu menjadi peluang baru untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari.

Rencananya, Mbah Mari akan membuka usaha es teh dan kopi di depan rumahnya. Ia berharap putrinya, Niha, 19, yang baru lulus sekolah dapat membantu menjalankan usaha tersebut.

Pasalnya, setiap hari Mbah Mari juga harus merawat cucunya, Muhammad Alza Octaviana, 12, yang menempuh pendidikan di SLB PGRI Puncu.

"Mudah-mudahan usaha saya bisa lancar dan nantinya bisa berkembang," harapnya.

Menurut Mbah Mari, selain hasil sayuran liar yang semakin sulit diperoleh saat musim kemarau, faktor usia juga menjadi kendala untuk terus keluar masuk hutan mencari tanaman yang bisa dijual.

Meski demikian, ia optimistis usaha es teh dan kopi yang akan dijalankannya memiliki prospek baik karena berada di lingkungan yang cukup padat penduduk.

Selain rombong kontainer beserta perlengkapan dan bahan minuman, Mbah Mari juga menerima bantuan renovasi rumah.

Setelah kunjungan Dhito, kondisi rumahnya diperbaiki, mulai dari penggantian atap menggunakan baja ringan hingga peninggian sebagian dinding rumah.

Perbaikan tersebut membuat rumah yang sebelumnya kerap bocor saat hujan menjadi lebih layak dan nyaman untuk ditempati.

"Kayu-kayunya itu dulu sudah lapuk, gentengnya berantakan jadi kalau hujan bocor, apalagi ada angin, air masuk semua seperti tidak di dalam rumah, bingung saya. Alhamdulilah dibantu dari Pak Dhito," terangnya.

Mbah Mari mengaku sangat bersyukur atas perhatian yang diterimanya. Baginya, kunjungan Dhito sebulan lalu telah membawa perubahan besar sekaligus harapan baru bagi kehidupan keluarganya. (uji/van)

TUBAN,BANGSAONLINE.com - Anggota DPRD Kabupaten Tuban, Gaguk Sudarmo, menekankan pentingnya pemahaman demokrasi bagi generasi muda sejak usia sekolah sebagai bekal menghadapi peran mereka sebagai pemimpin masa depan.

Pesan tersebut disampaikan Gaguk saat menjadi pemateri dalam kegiatan 'Duta Literasi Pelajar SMK Sederajat' yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tuban di Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow), Selasa (2/6/2026).

Wakil Ketua Komisi III DPRD Tuban itu menjelaskan, literasi demokrasi tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan politik, tetapi juga mencakup keterampilan dan kesadaran kritis untuk memahami, berpartisipasi, serta mengevaluasi sistem demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Komponen utama literasi demokrasi itu pengetahuan politik, berpikir kritis, kesadaran hak dan kewajiban, serta partisipasi aktif,” terang Gaguk di hadapan ratusan siswa.

Menurutnya, pendidikan demokrasi di kalangan pelajar masih perlu diperkuat. Karena itu, ia mendorong para siswa untuk mulai menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

“Jadi pemilih cerdas, saring informasi atau berita sebelum membagikan di media sosial. Ikut musyawarah di lingkungan dengan menghargai perbedaan, dan berlatih menyampaikan kritik atau aspirasi secara konstruktif sesuai koridor hukum,” jelasnya.

Gaguk menambahkan, literasi demokrasi memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan berpikir kritis seseorang. Melalui pemahaman yang baik, pelajar dapat belajar menyampaikan pendapat secara logis dan bertanggung jawab.

“Keberanian menyampaikan pendapat secara rasional dan bertanggung jawab harus dilatih,” tegasnya.

Dalam pemaparannya, politisi Partai Golkar itu menyimpulkan bahwa literasi demokrasi menjadi salah satu instrumen penting dalam membentuk kesadaran kritis siswa sebagai warga negara. Ia juga mendorong agar pendidikan demokrasi dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran di sekolah.

Ketua PWI Tuban, Suwandi, menyambut positif materi yang disampaikan Gaguk kepada para peserta kegiatan.

Menurutnya, kebijakan yang dihasilkan lembaga legislatif maupun eksekutif memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. 

Karena itu, pelajar tingkat SMA/SMK perlu memahami tata kelola pemerintahan dan proses politik yang melatarbelakanginya.

“PWI Tuban mengapresiasi materi yang dipaparkan Saudara Gaguk yang mengenalkan tentang literasi demokrasi,” kata Suwandi.

Ia menambahkan, sistem demokrasi ditopang oleh empat pilar utama, yakni eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers. (coi/van)

PASURUAN,BANGSAONLINE.com - Seorang kader Partai Gerindra di Kabupaten Pasuruan melaporkan akun Facebook bernama "Rachel Rachel" ke Polres Pasuruan karena diduga mengunggah konten yang menghina Presiden Prabowo Subianto dan Partai Gerindra.

Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Masyarakat (STTLPM) Nomor STTLPM/246/VI/2026/SPKT Polres Pasuruan tertanggal 2 Juni 2026. Pelapor diketahui bernama Agus Setya Wardana yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pasuruan.

Agus mengatakan laporan itu dibuat setelah pihaknya menemukan sejumlah video dalam akun tersebut yang dinilai mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, hingga provokasi terhadap Presiden Prabowo dan Partai Gerindra.

"Saya sebagai kader Gerindra merasa tidak terima. Video-video di akun itu menurut kami berisi penghinaan terhadap Presiden Prabowo dan Partai Gerindra. Bahkan jumlah kontennya cukup banyak dan terus berulang," kata Agus usai membuat laporan di Mapolres Pasuruan, Selasa (2/6/2026).

Menurut Agus, konten-konten tersebut pertama kali ditemukan saat dirinya mengakses Facebook pada Kamis malam, 28 Mei 2026. 

"Semua konten yang kami laporkan akan kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk dinilai. Kami berharap ada tindakan tegas agar tidak berkembang menjadi provokasi di tengah masyarakat," ujarnya.

Dalam laporan yang diterima kepolisian, kasus tersebut diadukan sebagai dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kuasa hukum pelapor, Anjar Supriyanto mengatakan. langkah hukum ditempuh untuk memberikan efek jera kepada pemilik akun yang dinilai secara berulang mengunggah konten bernuansa kebencian terhadap pemerintah maupun partai politik.

"Kami menilai banyak konten di akun tersebut yang menyerang pemerintah, menyerang Partai Gerindra, bahkan menyasar kebijakan-kebijakan pemerintahan sebelumnya yang berlanjut pada masa Presiden Prabowo. Karena itu kami memilih jalur hukum agar ada kepastian dan tidak memicu kegaduhan yang lebih luas," kata Anjar.

Hingga berita ini ditulis, Polres Pasuruan belum memberikan keterangan lebih lanjut. (maf/van)

SAMPANG,BANGSAONLINE.com - Aksi pencurian sepeda motor yang diduga dilakukan seorang pelaku curanmor di Desa Prajjan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, terekam kamera pengawas atau CCTV pada Minggu (31/5/2026) sekitar pukul 10.44 WIB.

Berdasarkan rekaman CCTV yang beredar, terduga pelaku mengenakan topi kombinasi warna kuning, hitam, dan abu-abu, kaus merah, serta celana panjang.

Pelaku terlihat berjalan kaki menuju lokasi kejadian sebelum membawa kabur sepeda motor yang menjadi targetnya.

Dalam rekaman tersebut, pelaku tampak terlebih dahulu mengamati situasi di sekitar lokasi. Setelah memastikan kondisi aman, pelaku mendekati sepeda motor Honda Beat yang terparkir lalu menguasai kendaraan tersebut.

Usai berhasil mengambil motor, pelaku terlihat mendorong kendaraan itu sebelum meninggalkan lokasi kejadian.

Seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya mengatakan, peristiwa pencurian tersebut terjadi di area salah satu pondok pesantren di Kecamatan Camplong. Sepeda motor yang hilang diketahui milik seorang tokoh agama berinisial KHF.

Menurutnya, kendaraan tersebut selama ini biasa diparkir di garasi bersama sejumlah kendaraan lain dan belum pernah terjadi kasus kehilangan di lokasi tersebut.

“Motor itu sudah biasa diparkir di garasi dan sebelumnya tidak pernah ada kasus kehilangan,” katanya, Selasa (2/6/2026).

Ia menjelaskan, keberadaan terduga pelaku tidak menimbulkan kecurigaan warga karena lokasi tersebut merupakan akses jalan umum yang setiap hari dilalui masyarakat.

Meski demikian, ia belum dapat memberikan keterangan lebih jauh lantaran upaya pencarian kendaraan masih dilakukan oleh tokoh masyarakat setempat.

“Saat ini ditangani tokoh masyarakat setempat untuk mencari keberadaan motor itu. Katanya juga sudah dilaporkan ke polisi,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolsek Camplong Iptu Bambang Budiyanto mengaku baru mengetahui informasi terkait dugaan pencurian tersebut. Kendati belum menerima laporan resmi dari korban, pihaknya memastikan akan menindaklanjuti informasi yang beredar.

“Hingga saat ini belum ada laporan ke kami. Kami akan menindaklanjuti kejadian ini,” ungkapnya.

Terpisah, Kasi Humas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo mengatakan pihaknya juga belum menerima laporan terkait kasus tersebut. Saat ini, koordinasi dengan Polsek Camplong masih dilakukan untuk memastikan perkembangan penanganan perkara.

“Kami masih melakukan koordinasi dengan Polsek Camplong,” jelasnya. (van)

PROBOLINGGO,BANGSAONLINE.com - M. Imron Firdaus atau Gus Edo, salah satu pengasuh pondok pesantren di Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, dituntut tujuh tahun penjara dalam kasus dugaan pencabulan terhadap seorang santriwati.

Selain pidana penjara, terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp150 juta karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Neny Wuri Handayani melalui Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kraksaan, Taufik Eko Purwanto, menyatakan pihaknya meminta majelis hakim memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sesuai dengan dakwaan yang diajukan.

"Terdakwa M. Imron Firdaus Als Edo Bin H. Moh. Dori Holis (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan," ujar Kasi Intel dalam keterangan tertulis yang diterima BANGSAONLINE.com. 

Menurut jaksa, terdakwa terbukti melakukan perbuatan dengan menggunakan tipu muslihat, paksaan, maupun penyesatan untuk menggerakkan korban melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan ataupun perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan dan kewenangan terhadap korban.

Tindakan itu didakwakan berdasarkan Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal penuntut umum.

"Kami berharap agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 150 juta dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 70 hati," tegasnya lagi.

Selain tuntutan pidana, kejaksaan juga mengajukan penetapan terhadap sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. Satu buah dress panjang berwarna putih bermotif pelangi tetap dijadikan barang bukti.

Sementara itu, satu unit telepon genggam merek ZTE Blade A31 Plus warna biru dengan nomor IMEI 863202060078225 dan IMEI 863202060110721 diminta untuk dikembalikan kepada saksi Faza Afridatul Azizah.

Selain telepon genggam tersebut, satu unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate L 4x2 A/T warna putih mutiara bernomor polisi N 1398 ML tahun pembuatan 2022 atas nama M. Imron Firdaus juga diminta untuk dikembalikan kepada saksi Nur Hasan.

Adapun satu unit telepon genggam iPhone 15 Pro Max dengan IMEI 35 049219 779799 1 dan IMEI2 35 049219 7914398 diminta untuk dirampas untuk negara.

Kasus ini mencuat pada akhir 2025 setelah adanya laporan ke Polres Probolinggo terkait dugaan pencabulan yang melibatkan pemilik yayasan dan lembaga pendidikan di Kecamatan Gending.

Korban berinisial F bersama keluarganya melaporkan dugaan pencabulan yang disebut terjadi beberapa kali di sejumlah lokasi berbeda. (ndi/van)

BANGSAONLINE.com - Vivo dikabarkan akan meluncurkan ponsel lipat generasi terbaru, Vivo X Fold 6, pada akhir Juni 2026. Perangkat ini disebut akan dibekali baterai berkapasitas besar 7.000 mAh dan kamera utama 200 megapiksel.

Informasi tersebut diungkap pembocor teknologi Digital Chat Station yang menyebut Vivo X Fold 6 akan ditenagai chipset MediaTek Dimensity 9500. 

Kapasitas baterai yang besar menjadikan perangkat ini salah satu ponsel lipat dengan daya tahan terbesar, meski tetap mempertahankan desain tipis dan ringan.

Di sektor fotografi, Vivo X Fold 6 dirumorkan mengusung kamera utama 200 megapiksel dengan sensor besar, dipadukan dengan kamera telefoto periskop 50 megapiksel, dan kamera ultrawide 50 megapiksel. 

Perangkat ini juga mempertahankan sensor sidik jari di sisi bodi serta modul kamera berbentuk lingkaran besar yang menjadi ciri khas seri flagship Vivo.

Vivo X Fold 6 disebut hadir dengan layar bersudut lebih membulat dibanding generasi sebelumnya. Warna putih menjadi salah satu opsi yang ditawarkan.

Saat diluncurkan, Vivo X Fold 6 diperkirakan akan bersaing dengan ponsel lipat premium lain seperti Honor Magic V6, Oppo Find N6, dan Samsung Galaxy Z Fold 8 yang juga diprediksi hadir dalam waktu dekat. (rom)

BANGSAONLINE.com - KPK menjadwalkan pemeriksaan Direktur Utama PT Maktour, Fuad Hasan Masyhur, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia tahun 2023-2024. Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

“Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi Saudara FHM (Fuad Hasan Masyhur) selaku Direktur Utama PT Maktour. Pemeriksaan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Ia berharap, Fuad Hasan memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan yang dibutuhkan. Penjadwalan dilakukan setelah rangkaian ibadah haji selesai agar saksi dapat hadir.

Selain Fuad Hasan, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama periode 2019-2024, Yaqut Cholil Qoumas, yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Hari ini penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Saudara YCQ (Yaqut Cholil Qoumas). Diketahui YCQ merupakan tersangka dalam perkara ini,” kata Budi.

Sebelumnya, Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut pelimpahan perkara mempertimbangkan sejumlah saksi yang masih bertugas dalam haji.

KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, yakni Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Maktour Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

Dari 4 tersangka, KPK baru menahan Yaqut dan Ishfah, sementara Ismail Adham dan Asrul Azis Taba dijadwalkan segera menjalani penahanan. Berdasarkan perhitungan BPK, dugaan korupsi kuota haji tersebut menyebabkan kerugian negara sekitar Rp622 miliar. (rom)

LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa empat saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan tahun anggaran 2017-2019.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan.

"KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap para pihak terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan gedung kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (2/6/2026).

Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Namun, KPK belum mengungkap materi yang akan didalami dari para saksi dalam pemeriksaan tersebut.

"Pemeriksaan dilakukan di gedung Merah Putih KPK," sebutnya.

Sebelumnya, KPK menyatakan perhitungan kerugian negara dalam perkara tersebut telah rampung.

Perhitungan kerugian negara dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan telah diserahkan kepada penyidik KPK.

"Pada Januari ini, KPK telah mendapatkan laporan penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan TA 2017-2019," tutur Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (29/1).

Dalam proses penyidikan, KPK juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah kantor pemerintahan di Kabupaten Lamongan.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu sebelumnya menjelaskan bahwa perkara yang sedang ditangani berkaitan dengan proyek pembangunan gedung di lingkungan Pemkab Lamongan.

Hingga kini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Meski demikian, lembaga antirasuah itu belum mengumumkan identitas maupun peran masing-masing tersangka kepada publik.

Berikut daftar saksi yang dipanggil KPK pada Selasa (2/6/2026):

1. Mokh Sukiman, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan.
2. Ahmad Abdillah, selaku Direktur PT Agung Pradana Putra.
3. Muhammad Yanuar Marzuki, selaku mantan Komite Manajemen Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pemkab Lamongan tahun 2017-2019 sekaligus Direktur CV Absolute.
4. Herman Dwi Haryanto, selaku mantan General Manager Divisi Regional III PT Brantas Abipraya periode 2015-2019.

LAMONGAN,BANGSAONLINE.com - Polsek Brondong menyita 1.022 botol minuman keras berbagai jenis dari sebuah warung di Kelurahan Brondong dalam operasi yang digelar pada Senin (2/6/2026).

Penggerebekan dipimpin langsung Kapolsek Brondong Iptu Ahmad Zainuddin setelah pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat terkait aktivitas penjualan minuman keras di lokasi tersebut.

Dari hasil operasi, petugas menemukan ratusan botol minuman beralkohol yang terdiri atas berbagai jenis dan ukuran.

Barang bukti yang diamankan meliputi 808 botol arak oplosan berukuran 200 mililiter, 38 botol minuman keras ukuran 1,5 liter, 20 botol bir, serta 156 botol anggur dan minuman beralkohol lainnya.

Total minuman keras yang disita mencapai lebih dari 259 liter. Seluruh barang bukti kini diamankan di Mapolsek Brondong untuk kepentingan penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut.

Selain menyita minuman keras, petugas juga mengamankan penjual berinisial MF (20), warga Brondong, untuk dimintai keterangan.

"Ini pelanggaran Perda Lamongan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengendalian Miras," tegas Iptu Ahmad Zainuddin.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M. Hamzaid mengatakan penindakan tersebut merupakan bagian dari Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) yang dilaksanakan jajaran kepolisian untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurutnya, peredaran minuman keras kerap menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak kriminal maupun gangguan kamtibmas lainnya.

"Miras sering memicu kriminalitas. Kami tingkatkan patroli dan penegakan hukum," ujarnya. (van)

BANGSAONLINE.com - Oppo Find X10 Pro Max dikabarkan masih dalam tahap pengembangan setelah sebelumnya muncul rumor bahwa peluncuran ponsel flagship tersebut ditunda atau dibatalkan.

Dilansir dari Gizmochina, pembocor teknologi Digital Chat Station menyebut pengembangan perangkat tidak dihentikan, sekaligus membantah spekulasi yang beredar beberapa pekan terakhir. 

Model purwarupa Oppo Find X10 Pro Max saat ini sedang diuji dengan satu kamera telefoto periskop, bukan dua kamera telefoto seperti yang sebelumnya dirumorkan.

Kamera telefoto periskop tersebut dikabarkan menggunakan sensor beresolusi 200 megapiksel dengan ukuran besar, antara lain 1/1,28 inci, 1/1,4 inci, hingga 1/1,56 inci. 

Sebelumnya, Digital Chat Station menyebut kemungkinan penggunaan kamera Samsung HPC 200 megapiksel dengan sensor 1/1,28 inci.

Selain kamera telefoto, Oppo Find X10 Pro Max dirumorkan akan dibekali kamera utama 200 megapiksel dengan sensor 1/1,3 inci, serta kamera ultrawide yang masih dipertimbangkan antara 200 megapiksel atau 50 megapiksel.

Bocoran lain menyebut ponsel ini akan mengusung layar LTPO OLED 2K berukuran 6,89 inci, ditenagai chipset MediaTek Dimensity 9600, dan baterai berkapasitas sekitar 7.000 mAh. 

Desain perangkat tetap mempertahankan ciri khas modul kamera berbentuk lingkaran besar dengan sudut layar lebih membulat dibanding generasi sebelumnya. (rom)

MAKKAH,BANGSAONLINE.com - Proses pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama mulai berlangsung. Hingga siang waktu Arab Saudi, sebanyak 19 kelompok terbang (kloter) telah diberangkatkan ke Tanah Air melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah.

Kepala Daerah Kerja Makkah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Ihsan Faisal, mengatakan pemulangan perdana dimulai pada 31 Mei 2026 atau bertepatan dengan 14 Zulhijah 1447 Hijriah.

Kloter pertama yang diberangkatkan adalah BTH 1 Batam, kemudian disusul sejumlah kloter dari embarkasi lainnya.

"Alhamdulillah sampai siang ini kami sudah melepas 19 kloter jemaah haji gelombang pertama menuju Tanah Air," kata Ihsan.

Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana turut dihadiri jajaran pimpinan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia serta Kementerian Haji Arab Saudi.

Sejumlah pejabat juga hadir di berbagai sektor pelayanan untuk memastikan proses keberangkatan jemaah berjalan lancar.

PPIH Arab Saudi menegaskan pelayanan terhadap jemaah tetap menjadi prioritas hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai dilaksanakan.

Petugas haji diminta tetap memberikan pelayanan optimal meski puncak pelaksanaan ibadah haji telah berakhir.

"Kami masih memiliki kewajiban melayani jemaah sampai kloter terakhir pulang ke Indonesia," ujarnya.

Ihsan menjelaskan, proses pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah akan berlangsung hingga 22 Juni 2026.

Setelah itu, jemaah haji gelombang kedua akan lebih dahulu diberangkatkan ke Madinah sebelum melanjutkan perjalanan kembali ke Indonesia.

PPIH Arab Saudi menjadwalkan seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji Indonesia berakhir pada 30 Juni 2026.

Pihaknya berharap proses pemulangan seluruh jemaah dapat berjalan lancar, aman, dan nyaman hingga kloter terakhir tiba di Tanah Air. (msn/van)

BANGKALAN,BANGSAONLINE.com - Kongres Aliansi Jurnalis Bangkalan (AJB) menetapkan Mahalli sebagai ketua baru untuk periode 2026-2028 dalam pemilihan yang digelar pada Selasa (2/6/2026).

Mahalli terpilih setelah meraih mayoritas suara anggota yang hadir dalam kongres tersebut.

Dari total 16 anggota yang menggunakan hak suara, Mahalli memperoleh 13 suara, sedangkan rivalnya, Sandi, mendapatkan tiga suara.

Dalam sambutannya, Mahalli menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin AJB selama dua tahun ke depan.

"Sebelumnya saya ucapkan terimakasih, saya berharap temen-temen bisa mendukung dan semua anggota terus menjaga kekompakan sehingga AJB semakin solid," kata Mahalli.

Ia berharap seluruh anggota dapat terus menjaga solidaritas dan mendukung berbagai program organisasi demi memperkuat eksistensi AJB ke depan.

Sementara itu, Ketua AJB periode sebelumnya, Ahmad Fauzi memilih tidak kembali mencalonkan diri sebagai bentuk regenerasi kepemimpinan di tubuh organisasi.

Menurut Fauzi, pergantian kepemimpinan merupakan bagian penting dalam menjaga dinamika organisasi agar tetap berkembang dan mampu menjawab tantangan ke depan.

"Semoga dengan adanya regenerasi kali ini, menjadi angin segar bagi AJB serta dapat meningkatkan kontribusi yang positif pada kinerja organisasi dan media," ujarnya.

Selain agenda pemilihan ketua, kongres juga membahas sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian organisasi.

Beberapa poin yang dibahas di antaranya terkait kepastian sekretariat AJB serta penyusunan rencana kerja (raker) yang akan menjadi pedoman pelaksanaan program organisasi selama periode kepengurusan mendatang. (uzi/van)

BANGSAONLINE.com - KAI mencatat keberhasilan melayani 1.405.963 pelanggan selama periode libur panjang Iduladha 1447 Hijriah yang berdekatan dengan Hari Lahir Pancasila, yakni 26 Mei hingga 1 Juni 2026. 

Capaian tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kereta api sebagai moda transportasi utama untuk mudik, berlibur, mengunjungi keluarga, maupun perjalanan bisnis.

VP Corporate Communication KAI, Anne Purba, menyampaikan apresiasi kepada pelanggan atas kepercayaan yang diberikan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelanggan yang telah memilih kereta api sebagai bagian dari perjalanan mereka selama libur panjang ini. Kepercayaan yang diberikan masyarakat menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan, keselamatan perjalanan, kenyamanan pelanggan, serta kemudahan akses layanan di berbagai titik perjalanan,” ujarnya.

Data menunjukkan mobilitas masyarakat tersebar merata sepanjang masa liburan, dengan volume harian konsisten di atas 175 ribu penumpang. Puncak perjalanan terjadi pada 1 Juni dengan 236.698 pelanggan. Relasi favorit didominasi rute Jakarta-Yogyakarta, Jakarta-Semarang, Jakarta-Bandung, serta Surabaya-Yogyakarta.

Anne menambahkan, periode liburan menjadi ruang pembelajaran bagi KAI untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan layanan.

“Kami menyadari bahwa harapan pelanggan akan terus berkembang. Karena itu, KAI akan terus melakukan berbagai perbaikan, pengembangan layanan, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kualitas operasional agar pengalaman perjalanan dengan kereta api semakin nyaman, aman, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (rom)

BANGSAONLINE.com - NASA melalui laman resminya merilis daftar fenomena langit menarik yang dapat diamati sepanjang Juni 2026. Salah satu peristiwa utama adalah konjungsi planet Venus dan Jupiter yang terjadi pada 9 Juni.

Kedua planet terang itu akan tampak berdekatan di langit barat sesaat setelah Matahari terbenam. Meski terlihat dekat, keduanya tetap terpisah jutaan kilometer di ruang angkasa. 

Fenomena tersebut dikenal sebagai konjungsi planet, yaitu saat dua planet tampak berada pada posisi berdekatan di langit.

Pada periode 11-15 Juni, Merkurius akan bergabung sehingga membentuk pemandangan menyerupai parade mini planet. Ketiga planet akan terlihat rendah di cakrawala barat setelah senja, dengan Venus sebagai objek paling terang.

Selain itu, pada 17 Juni, Bulan akan melintas di depan Venus dalam fenomena okultasi lunar. Peristiwa ini dapat disaksikan dari sejumlah wilayah di Amerika Serikat, Kanada, Brasil, dan Venezuela. Bagi pengamat di luar jalur utama, Bulan dan Venus tetap akan tampak berdekatan.

NASA juga mencatat titik balik matahari atau solstis Juni akan terjadi pada 21 Juni, menandai dimulainya musim panas astronomis di Belahan Bumi Utara. Pada periode ini, wilayah utara mengalami siang terpanjang dan malam terpendek dalam setahun.

Ketika langit semakin gelap, pengamat dapat mencari Segitiga Musim Panas serta objek langit dalam seperti Nebula Dumbbell, Nebula Cincin, Nebula Amerika Utara, dan Nebula Veil yang diprediksi tampak lebih jelas. (rom)

TEHERAN, BANGSAONLINE.com - Upaya untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama tiga bulan kini menemui jalan buntu. Pemerintah Iran memutuskan untuk menangguhkan negosiasi penting dengan Amerika Serikat pada Senin (1/6/2026). Langkah ini diambil sebagai bentuk protes atas perluasan serangan militer Israel di Lebanon.

“Tim negosiasi Iran akan menangguhkan ‘perundingan dan pertukaran teks melalui mediator,’” lapor kantor berita semi-resmi Tasnim.

Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, telah berkomunikasi langsung dengan Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri. Ghalibaf menegaskan bahwa Teheran tidak akan tinggal diam jika Israel terus membombardir Lebanon.

“Selama dua hari terakhir, kami telah serius berupaya untuk menghentikan serangan Israel. Jika kejahatan ini berlanjut, kami tidak hanya akan menangguhkan proses negosiasi, tetapi kami juga akan menentang rezim Zionis,” kata Ghalibaf, menurut laporan Islamic Republic News Agency.

“Jika kesepakatan tercapai untuk mengakhiri perang antara Iran dan Amerika Serikat, kesepakatan itu akan mencakup penghentian serangan di semua lini, terutama di Lebanon,” tambahnya.

Kementerian Luar Negeri Iran juga menuding Washington terlibat di balik eskalasi ini. AS dinilai “bertanggung jawab langsung baik atas pelanggaran gencatan senjata terhadap Iran maupun atas pelanggaran yang dilakukan oleh rezim Zionis terhadap Lebanon.”

Peringatan senada juga dilontarkan oleh Ebrahim Azizi, Kepala Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, melalui media sosial X:

“Jika serangan terhadap Lebanon tidak berhenti sepenuhnya, konsekuensinya akan berat bagi rezim Zionis dan pasukan AS di kawasan itu. Mereka sepenuhnya menyadari bahwa ini bukan ancaman kosong, dan kami siap untuk respons militer.”

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump memberikan narasi yang berbeda melalui platform Truth Social. Trump mengklaim telah berbicara langsung dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan perwakilan Hizbullah untuk meredakan ketegangan.

“Saya melakukan panggilan yang sangat produktif dengan Perdana Menteri Bibi Netanyahu, dari Israel, dan tidak akan ada pasukan yang pergi ke Beirut, dan pasukan mana pun yang sedang dalam perjalanan telah dipulangkan,” tulis Trump.

“Demikian pula, melalui perwakilan yang berkedudukan tinggi, saya melakukan panggilan yang sangat baik dengan Hizbullah, dan mereka setuju bahwa semua penembakan akan berhenti — bahwa Israel tidak akan menyerang mereka, dan mereka tidak akan menyerang Israel.”

Trump juga berterima kasih kepada Netanyahu karena bersedia memutar balik pasukannya dan tidak melakukan serangan besar-besaran ke Beirut. "Mari kita lihat berapa lama itu akan bertahan — Semoga itu akan berlangsung SELAMANYA!" tambahnya dalam postingan terpisah.

Pihak Lebanon sempat mengonfirmasi klaim ini. Kedutaan Besar Lebanon di Washington menyatakan bahwa Hizbullah menerima proposal AS mengenai "penghentian serangan bersama", di mana serangan Israel ke Beirut selatan akan dihentikan dengan imbalan berhentinya serangan Hizbullah ke Israel. Trump bahkan disebut telah menghubungi duta besar Lebanon untuk mengabarkan bahwa Netanyahu menyetujui kesepakatan tersebut.

Namun, klaim damai dari Trump tersebut segera dimentahkan oleh Netanyahu. Melalui akun X pribadinya, PM Israel itu menegaskan posisi militer negaranya tetap agresif.

“Saya berbicara malam ini dengan Presiden Trump dan mengatakan kepadanya bahwa jika Hizbullah tidak berhenti menyerang kota-kota dan warga sipil kami, Israel akan menyerang target teroris di Beirut. Ini tetap menjadi posisi kami. Pada saat yang sama, IDF akan terus beroperasi sesuai rencana di Lebanon selatan.”

Meskipun Iran menyatakan telah membekukan dialog, Trump justru mengklaim di Truth Social tanpa bukti bahwa, “Pembicaraan terus berlanjut, dengan cepat, dengan Republik Islam Iran.”

Saat diwawancarai oleh NBC News mengenai keputusan Iran yang menangguhkan negosiasi, Trump mengaku belum diberi tahu secara resmi, namun ia tidak ambil pusing.

“Itu hal yang tepat untuk dikatakan, karena mereka lebih baik dalam bernegosiasi daripada dalam bertempur,” kata Trump dalam panggilan telepon singkat. “Tetapi mereka belum memberi tahu kami tentang hal itu.”

“Bukan berarti kita akan langsung menjatuhkan bom di sana. Kita akan tetap memberlakukan blokade. Jika mereka tidak mau bicara, tidak apa-apa bagi saya. Saya rasa itu tidak masalah. Saya juga tidak terlalu ingin bicara. Kita sudah terlalu banyak bicara.”

Jika situasi terus memburuk, Iran mengancam akan menggunakan kartu as ekonomi mereka. Kantor berita Tasnim melaporkan bahwa Teheran mempertimbangkan opsi penutupan penuh Selat Hormuz—jalur logistik vital yang membawa seperlima pasokan minyak dunia sebelum perang—serta Selat Bab el-Mandeb untuk menghukum Israel dan sekutunya.

Esmail Ghaani, kepala Pasukan Quds (cabang eksternal Korps Garda Revolusi Islam Iran), menegaskan bahwa agresi Israel di Lebanon dan Gaza hanya akan memicu perlawanan yang lebih agresif dari kelompok milisi regional (Poros Perlawanan).

Kelompok-kelompok bersenjata tersebut akan "mengambil tindakan untuk mengaktifkan front lain dan membuat situasi lalu lintas di Selat Bab el-Mandeb setara dengan situasi di Selat Hormuz," tegas Ghaani dalam tayangan televisi pemerintah Iran via Telegram.

SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Polda Jawa Timur mengungkap 320 kasus kejahatan jalanan dan tindak kriminal lainnya sepanjang Mei 2026 dengan total 319 tersangka yang berhasil diamankan.

Capaian tersebut disampaikan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto dalam konferensi pers di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Selasa (2/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Kapolda didampingi Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast.

Berdasarkan data yang dipaparkan, kasus yang berhasil diungkap didominasi tindak pidana pencurian, termasuk pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Selain itu, kepolisian juga mengungkap tiga kasus premanisme, enam kasus pemerasan, 35 kasus penganiayaan, serta 57 kasus yang berkaitan dengan kepemilikan senjata api, senjata tajam, dan bahan peledak.

Kapolda Jatim menegaskan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jawa Timur.

"Dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan terkendali di wilayah Jawa Timur, Ditreskrimum Polda Jatim dan Satreskrim Polres Jajaran melalui Satgas Unit Reaksi Cepat (URC) terus berupaya dalam memerangi kejahatan di masyarakat, diantaranya yaitu dengan giat pengungkapan kasus curas, curat, dan curanmor (3C) dan kejahatan jalanan lainnya," tegasnya saat jumpa pers, Selasa (2/6/2026).

Dalam pengungkapan kasus 3C, Polres Malang tercatat sebagai satuan wilayah dengan jumlah pengungkapan terbanyak selama periode tersebut.

Posisi kedua ditempati Polrestabes Surabaya, disusul Polres Pelabuhan Tanjung Perak di peringkat ketiga.

"Secara keberhasilan ungkap kasus 3 C peringkat pertama Polres Malang kedua Polrestabes Surabaya dan Polres Tanjung Perak. Meski begitu jumlah laporan kasus 3C terbanyak ada di Polrestabes Surabaya," tambah Irjen Pol Nanang Avianto.

Polda Jatim juga memaparkan pasal yang dikenakan kepada para tersangka sesuai jenis tindak pidana yang dilakukan.

Untuk kasus pencurian, termasuk curas, curat, dan curanmor, tersangka dijerat Pasal 476, Pasal 477, dan Pasal 479 KUHP dengan ancaman pidana maksimal sembilan tahun penjara.

Sementara pelaku premanisme dan pemerasan dikenakan Pasal 482 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara.

Untuk kasus pengeroyokan, tersangka dijerat Pasal 262 KUHP dengan ancaman pidana maksimal sembilan tahun penjara.

Sedangkan pelaku penganiayaan dikenakan Pasal 466 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.

Adapun tersangka kasus kepemilikan senjata api, senjata tajam, dan bahan peledak dijerat Pasal 306 dan Pasal 307 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. (rus/van)

SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Harga BBM mengalami perubahan kembali pada bulan Juni 2026.

Pastikan Anda mengecek harga BBM terbaru dari Pertamina sebelum mengisi bahan bakar kendaraan di bulan ini.

Pada periode ini, harga BBM diesel nonsubsidi mengalami penurunan signifikan, sementara Pertamax Turbo justru mengalami kenaikan.

Penyesuaian harga tersebut menjadi kabar baik bagi pengguna kendaraan diesel setelah beberapa bulan terakhir menghadapi harga bahan bakar yang relatif tinggi.

Dua produk diesel nonsubsidi yang mengalami penurunan harga adalah Dexlite dan Pertamina Dex.

Sebelumnya, harga Dexlite pada Mei 2026 tercatat Rp26.000 per liter. Memasuki Juni 2026, harganya turun menjadi Rp23.000 per liter atau berkurang Rp3.000 per liter.

Penurunan serupa juga terjadi pada Pertamina Dex. Harga BBM tersebut turun dari Rp27.900 per liter menjadi Rp24.800 per liter atau berkurang Rp3.100 per liter.

Penurunan harga ini dinilai dapat membantu mengurangi biaya operasional pengguna kendaraan diesel, baik untuk kebutuhan harian maupun perjalanan jarak jauh.

Di sisi lain, Pertamax Turbo menjadi satu-satunya produk BBM Pertamina yang mengalami kenaikan harga pada awal Juni 2026.

BBM dengan Research Octane Number (RON) 98 itu kini dijual Rp20.750 per liter, naik Rp850 dibandingkan harga pada Mei 2026 yang sebesar Rp19.900 per liter.

Sementara itu, harga sejumlah produk BBM lainnya tidak mengalami perubahan dibandingkan bulan sebelumnya.

Pertalite, Pertamax, Pertamax Green 95, Pertamax Pertashop, serta Biosolar subsidi masih dijual dengan harga yang sama seperti pada Mei 2026.

Daftar Harga BBM Pertamina di Jawa Timur per 1 Juni 2026

• Pertamax TurboRp20.750 per liter
• Pertamax Green 95Rp12.900 per liter
• PertamaxRp12.300 per liter
• Pertamax PertashopRp12.200 per liter
• Pertamina DexRp24.800 per liter
• DexliteRp23.000 per liter
• Harga BBM Subsidi
• Jenis BBMHarga
• PertaliteRp10.000 per liter
• Biosolar SubsidiRp6.800 per liter'

Dengan penyesuaian tersebut, pengguna kendaraan diesel menjadi kelompok yang paling diuntungkan pada Juni 2026 karena memperoleh penurunan harga yang cukup signifikan. 

Sebaliknya, pengguna Pertamax Turbo harus mengeluarkan biaya lebih besar menyusul kenaikan harga BBM beroktan tinggi tersebut.

MADIUN,BANGSAONLINE.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Madiun melarang pelaku usaha membuang sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kaliabu di Kecamatan Mejayan menyusul kapasitas lahan yang kian mendekati batas maksimal.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, CV Kahfi Corp yang berlokasi di Desa Wonoasri, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, menyatakan dukungannya dengan menerapkan sistem pengelolaan sampah secara mandiri.

Perusahaan tersebut memanfaatkan insinerator sederhana atau alat pembakar sampah untuk mengolah limbah yang dihasilkan dari aktivitas operasional.

Pemilik sekaligus Direktur CV Kahfi Corp, Siroojul Kahfi mengatakan, langkah pengelolaan sampah mandiri sebenarnya telah dilakukan sebelum larangan pembuangan sampah ke TPA Kaliabu diberlakukan.

"Kita juga telah membuat insinerator sederhana sendiri sebelum larangan membuang sampah di TPA Kaliabu dikeluarkan," ujarnya, Selasa (2/6/2026).

Menurut Kahfi, keberadaan insinerator tersebut membuat perusahaannya tidak lagi bergantung pada TPA untuk membuang sampah.

Ia menyebut perusahaannya telah menerapkan konsep zero waste atau nol sampah sejak akhir tahun lalu.

Selain menggunakan insinerator, perusahaan juga menerapkan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya untuk memaksimalkan proses pengolahan.

Kahfi menjelaskan sampah organik dan anorganik dipisahkan sejak dari lingkungan kantor sebelum diproses lebih lanjut.

"Kita telah memisahkan sampah dari dalam kantor antara sampah anorganik dan organik. Yang anorganik itu nanti kita bakar dan organik kita olah jadi pupuk," pungkasnya. (dro/van)

MALANG,BANGSAONLINE.com - Dua pelaku pencurian sepeda motor berinisial A (18) dan AAB (19) ditangkap polisi hanya beberapa jam setelah beraksi mencuri motor milik warga di Dusun Maduarjo, Desa Maguan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang.

Kedua pelaku diamankan oleh Unit Reaksi Cepat (URC) Satreskrim Polres Malang bersama Unit Reskrim Polsek Ngajum pada Selasa (2/6/2026).

Kasatreskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetia Akbar mengatakan pencurian terjadi sekitar pukul 02.00 WIB saat korban memarkir sepeda motor Honda Stylo 160 di halaman rumah warga untuk menonton karnaval.

"Korban saat itu sedang menonton kegiatan karnaval. Pelaku memanfaatkan situasi yang ramai dan kelengahan korban untuk menjalankan aksinya," kata Hafiz.

Menurut Hafiz, kedua pelaku menjalankan aksinya secara bersama-sama dengan cara menghindari kecurigaan warga di sekitar lokasi.

Salah satu pelaku mengendarai sepeda motor hasil curian, sementara pelaku lainnya mendorong kendaraan tersebut menggunakan sepeda motor lain agar mesin tidak perlu dinyalakan di lokasi kejadian.

"Modusnya, satu pelaku mengendalikan motor hasil curian dan satu lainnya mendorong dari belakang untuk menghindari kecurigaan warga sekitar," imbuhnya.

Setelah menerima laporan dari korban, tim URC Satreskrim Polres Malang bersama Unit Reskrim Polsek Ngajum langsung melakukan penyelidikan dan penyisiran di sejumlah titik.

Upaya tersebut membuahkan hasil setelah kedua tersangka berhasil diamankan di wilayah Desa Babadan pada hari yang sama.

Dari tangan pelaku, polisi menyita satu unit Honda Stylo 160 milik korban serta satu unit Honda Vario 150 yang digunakan sebagai sarana dalam menjalankan aksi pencurian.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajar mengatakan pengungkapan kasus tersebut menunjukkan respons cepat aparat kepolisian dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.

Menurutnya, keberadaan URC menjadi bagian dari upaya Polres Malang meningkatkan pelayanan kepolisian yang presisi dan responsif terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Polres Malang tidak memberi ruang bagi pelaku kejahatan jalanan. Kami akan terus meningkatkan patroli dan respons cepat agar masyarakat merasa aman dalam setiap aktivitasnya," tegasnya.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman maksimal tujuh tahun penjara. 

LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Halaman Kantor Pemkab Lamongan, Senin (1/6/2026) kemarin. Mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia", prosesi upacara berlangsung dengan khidmat dan lancar.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi membacakan poin-poin penting dari pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi. Dalam pidato tersebut, tersirat ajakan mendalam untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup di tengah masyarakat. Pancasila tidak boleh sekadar dihafal, melainkan harus dihayati, diamalkan, serta menjadi kompas utama dalam setiap tindakan dan keputusan berbangsa.

Yuhronur menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen penuh untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Komitmen ini terbukti nyata melalui capaian indikator sosial Kabupaten Lamongan yang sangat positif. Meliputi indeks kesalehan sosial: 89,88, nilai toleransi masyarakat: 90,75, solidaritas sosial: 90,86, stabilitas sosial: 88,54, serta indeks kerukunan umat beragama: 78,26.

"Pencapaian tersebut menjadi cerminan kuatnya modal sosial dan spiritual masyarakat Lamongan dalam menjaga persatuan kerukunan dan keharmonisan di tengah keberagaman. Inilah bukti bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipahami tetapi juga hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat Lamongan," ujarnya.

Selain menyampaikan capaian daerah, Bupati Lamongan juga memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para pendiri bangsa atas warisan luhur Pancasila. Hingga hari ini, Pancasila terbukti tangguh menjadi pemersatu sekaligus penuntun bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman.

Momentum peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini terasa semakin istimewa karena beriringan dengan semangat Hari Jadi Lamongan (HJL) ke-457. Di akhir sambutannya, Pak Yes -sapaan Bupati Lamongan- mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bergerak maju bersama.

"Selamat memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2026 sejalan dengan semangat Hari Jadi Lamongan ke 457. Untuk tumbuh bersama mari menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai energi persatuan, gotong royong, dan pengabdian, guna memperkuat ketangguhan sosial serta mengakselerasi terwujudnya kejayaan Lamongan yang berkelanjutan," pungkasnya. (sof/rev)

PASURUAN,BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan masih menunggu arahan resmi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur terkait rencana operasional Bus Trans Jatim yang ditargetkan mulai melayani wilayah Pasuruan pada 2027.

Rencana perluasan layanan transportasi massal tersebut mendapat sinyal positif setelah Gubernur Jawa Timur menyetujui pengembangan rute Bus Trans Jatim ke Kabupaten Pasuruan.

Kepastian itu menjadi kabar baik bagi Pemkab Pasuruan yang telah mengajukan layanan tersebut selama dua tahun terakhir.

Kehadiran Bus Trans Jatim diharapkan dapat menjadi solusi transportasi bagi masyarakat, khususnya para pekerja sektor industri yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah.

Meski demikian, Pemkab Pasuruan mengaku belum dapat melakukan langkah teknis maupun strategis karena masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah provinsi.

Saat ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan masih menanti instruksi serta Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.

Kepala Bidang Angkutan dan Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, Susetyo Dimas, mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima koordinasi lebih lanjut terkait mekanisme pelaksanaan program tersebut.

"Kami masih menunggu arahan dari provinsi perihal mekanisme teknis yang perlu disiapkan. Namun, ini tentu kabar gembira karena setelah dua tahun kita ajukan, akhirnya ada angin segar tahun ini," ujar Dimas saat dikonfirmasi, Selasa (2/6/2026).

Menurut Dimas, keberadaan Bus Trans Jatim di wilayah Pasuruan diharapkan mampu menekan biaya transportasi harian masyarakat.

Selain itu, layanan transportasi massal tersebut juga diproyeksikan meningkatkan aspek keamanan dan kenyamanan warga, terutama pekerja yang setiap hari melakukan perjalanan menuju tempat kerja.

Saat ini, masyarakat menantikan tindak lanjut dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur terkait rencana tersebut.

Kejelasan instruksi dinilai penting agar pemerintah daerah dapat segera melakukan kajian dan menyiapkan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan.

Persiapan tersebut mencakup penentuan koridor layanan, titik pemberhentian, hingga lokasi pembangunan halte.

Langkah itu diperlukan agar target operasional Bus Trans Jatim di Kabupaten Pasuruan pada 2027 dapat terealisasi sesuai rencana.

SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Seorang penghuni panti asuhan di Surabaya berinisial BH (24) ditangkap setelah mencuri dua unit laptop milik yayasan tempat ia dibesarkan dan menggadaikannya untuk menutupi utang akibat judi bola.

Kapolsek Lakarsantri Kompol Imam Solikin mengatakan kasus tersebut terungkap setelah pihak Panti Asuhan Yayasan Ibu Teresa di Jalan Raya Bringin No. 5, Kelurahan Bringin, Kecamatan Sambikerep, melaporkan kehilangan dua unit laptop merek Lenovo dan Asus pada 7 Mei 2026.

"Tersangka mencuri laptop Lenovo pada 8 Maret 2026. Untuk tas laptop ditaruh kembali di atas lemari," ujarnya, Senin (1/6/2026).

Sebelum hilang, kedua laptop tersebut disimpan di dalam lemari panti asuhan.

Menindaklanjuti laporan itu, polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengidentifikasi pelaku sebagai BH, penghuni panti asuhan yang telah diasuh sejak kecil.

Hasil penyelidikan mengungkap laptop Lenovo yang dicuri kemudian digadaikan kepada seseorang berinisial W dengan nilai Rp800 ribu.

Sementara itu, laptop merek Asus diketahui telah lebih dahulu dicuri oleh tersangka pada Oktober 2025.

Menurut Imam, pelaku menjalankan aksinya saat kondisi panti asuhan sedang sepi.

Ia mengambil laptop dari dalam kotaknya, kemudian mengembalikan tas maupun dus laptop ke tempat semula untuk menghilangkan kecurigaan.

"Untuk doshbooknya dikembalikan ke atas lemari. Laptop lalu dijaminkan tersangka ke seseorang yang ditemui di warkop Bringin karena tersangka kalah judi bola oleh orang tersebut," jelasnya.

Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa satu tas laptop berwarna hitam dan kotak laptop merek Asus.

Sementara itu, BH mengaku telah tinggal dan diasuh di panti asuhan tersebut sejak bayi hingga menjelang usia 24 tahun.

Ia mengaku nekat mencuri laptop milik yayasan karena terlilit utang setelah kalah judi bola dengan seseorang yang ditemuinya di sebuah warung kopi.

Kanit Reskrim Polsek Lakarsantri Iptu Aris menilai pelaku yang telah berusia dewasa seharusnya mampu bekerja dan membantu kegiatan di lingkungan panti asuhan.

"Pelaku ini memang tergolong agak malas, diusia yang dewasa seharusnya mau bekerja dan sebisa mungkin membantu para adik adik yatim piatu yang ada di panti asuhan," ujarnya.

Atas perbuatannya, BH dijerat Pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. (rus/van)

KEDIRI,BANGSAONLINE.com - Polres Kediri mengungkap 46 kasus peredaran narkotika dan obat keras berbahaya (okerbaya) selama periode April hingga Mei 2026 dengan menangkap 50 tersangka dan menyita lebih dari dua juta butir pil dobel L.

Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji mengatakan, seluruh tersangka yang diamankan merupakan orang dewasa dan tidak ditemukan pelaku yang masih berstatus anak di bawah umur.

"Kami memastikan tidak ada tersangka di bawah umur dalam pengungkapan kasus kali ini. Seluruhnya sudah masuk usia dewasa, meski beberapa di antaranya diketahui merupakan residivis untuk kasus narkotika jenis sabu," ujar AKBP Bramastyo Priaji saat menggelar konferensi pers di Mapolres Kediri, Selasa (2/6/2026).

Dari total 50 tersangka yang diamankan, mayoritas berperan sebagai pengedar dalam jaringan peredaran gelap narkoba dan okerbaya.

Polres Kediri mencatat sebanyak 42 tersangka berstatus pengedar, sedangkan delapan lainnya merupakan pengguna aktif.

Secara rinci, Satresnarkoba Polres Kediri mengungkap 17 kasus narkotika dengan 19 tersangka dan 29 kasus okerbaya dengan 31 tersangka.

Menurut Bramastyo, pengungkapan tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian menekan peredaran narkoba sekaligus melindungi masyarakat dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Dalam operasi tersebut, petugas menyita berbagai barang bukti dalam jumlah besar.

Untuk kasus narkotika, polisi mengamankan sabu-sabu seberat 641,08 gram dan ekstasi seberat 3,79 gram.

Sementara untuk okerbaya, petugas menyita 2.041.553 butir pil dobel L.

Selain itu, polisi juga mengamankan 43 unit telepon seluler, sembilan pipet kaca, 12 timbangan digital, 11 alat hisap atau bong, serta uang tunai hasil transaksi senilai Rp17,625 juta.

Kapolres Kediri mengajak masyarakat berperan aktif dalam memerangi peredaran narkoba dengan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada aparat penegak hukum.

Warga diminta segera melapor ke kantor atau pos polisi terdekat apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika dan okerbaya di lingkungannya.

Sementara itu, Kasatresnarkoba Polres Kediri AKP Sujarno mengatakan sebagian besar tersangka yang ditangkap merupakan warga Kabupaten Kediri.

Menurutnya, pengungkapan lebih dari dua juta butir pil dobel L berawal dari penangkapan seorang pengedar yang kemudian dikembangkan hingga mengarah kepada bandar besar.

"Awalnya kami menangkap seorang pengedar. Setelah dilakukan interogasi dan pengembangan intensif, petunjuk mengarah kepada seorang bandar besar. Dari tangan bandar tersebut, kami menyita sekitar 1,5 juta butir pil dobel L," ungkap AKP Sujarno.

Sujarno menyebut nilai ekonomi seluruh barang bukti yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah hingga mendekati Rp1 miliar.

Meski jumlah pil dobel L yang disita tergolong sangat besar, ia mengatakan rekor pengungkapan terbesar Polres Kediri masih dipegang kasus sabu seberat satu kilogram yang diungkap pada Desember tahun lalu.

Melihat tren peredaran yang semakin mengkhawatirkan, Satresnarkoba Polres Kediri mulai memperluas strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan okerbaya.

Jika sebelumnya kegiatan sosialisasi lebih banyak dilakukan di lingkungan sekolah, kini kepolisian mulai menyasar sektor industri dan perusahaan.

Langkah tersebut diambil setelah muncul indikasi penyalahgunaan okerbaya yang melibatkan kalangan pekerja dan buruh pabrik.

"Biasanya sosialisasi kami lakukan di sekolah-sekolah. Sekarang kami mulai masuk ke perusahaan-perusahaan di wilayah Kediri, karena ada indikasi penyalahgunaan juga banyak melibatkan kalangan pekerja," jelas Sujarno. (uji/van)