SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengancam mengganti jukir jika menolak program digitalisasi parkir atau aktivasi rekening yang mulai resmi diterapkan pada akhir April 2026.

Hal ini dilakukan Pemerintah Kota Surabaya, sebagai bentuk transparansi parkir kepada warga.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 600 jukir dibekukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, karena tidak mendukung program digitalisasi parkir.

Eri mengatakan, pemkot akan mengganti jukir yang menolak aktivasi rekening. Oleh sebab itu, ia meminta agar jukir di Surabaya mengikuti aturan baru itu.

"Kalau tetap tidak mau (aktivasi rekening), ya diganti (dengan jukir baru). Surabaya ini milik masyarakat bersama, jangan ada yang menang-menangan sendiri," tegas Eri, Jumat (10/4/2026).

Wali Kota Surabaya ini juga menyebut, program ini dibuat untuk menguntungkan para jukir dan menjaga transparansi. Sebeb, sebelumnya pembagian hasil dianggap kurang adil, kini Pemkot Surabaya telah mengubah skema pembagian pendapatan secara signifikan.

Akhirnya, kebijakan itu muncul polemik. Di mana jukir menolak bagi hasil 60 persen untuk pemkot dan 40 persen untuk jukir. Jukir maunya 70 persen untuk mereka dan 30 persen untuk pemkot.

"Dulu (skema lama) 20 persen untuk jukir dan 80 persen masuk ke kas Pemkot Surabaya. Sekarang (skema baru) 40 persen untuk jukir dan 60 persen ke Pemkot. Ini dilakukan agar transparan, saling percaya, dan menghilangkan prasangka kalau ada uang yang tidak tersalurkan dengan benar," jelasnya.

Ia juga menegaskan, lahan parkir adalah aset negara. Pemkot dan Forkopimda bakal turun tangan menertibkan oknum yang mencoba menghambat kebijakan dengan cara premanisme.

"Di walik pemerintah 30 persen, lah iki tanahe negara. Terus gimana? Jangan buat Surabaya tidak berbobot dengan modal preman-preman. Kita akan turun dengan tim anti-preman. Parkir non-tunai ini adalah keinginan warga Surabaya. Siapa yang tinggal di Surabaya, hormati keinginan warga," pungkasnya. (*)

GRESIK,BANGSAONLINE.com - Inspektorat Pemkab Gresik mendalami dugaan keterlibatan ASN aktif dan mantan ASN dalam kasus jual beli Surat Keputusan (SK) ASN dan PPPK palsu.

Dua terduga pelaku yang tengah diperiksa masing-masing berinisial A, seorang ASN aktif, serta A lainnya yang merupakan mantan ASN Pemkab Gresik. 

ASN aktif tersebut diketahui masih bertugas di salah satu OPD di sekitar Kantor Bupati Gresik, Jalan Dr Wahidin SH, sementara mantan ASN tersebut sebelumnya berdinas di lantai 3 kantor bupati sebelum diberhentikan.

Selama dua hari terakhir, Kamis hingga Jumat (9-10/4/2026), tim Inspektorat bekerja maraton memanggil sejumlah pihak untuk dimintai klarifikasi.

Kepala Inspektorat Pemkab Gresik, Achmad Hadi, membenarkan bahwa salah satu terduga telah dimintai keterangan.

"Yang bersangkutan salah satu yang diminta keterangan. Saat ini masih berproses," ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Ia menjelaskan, saat ini tim masih melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) serta analisis kronologi kejadian. 

Selain itu, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga tengah mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai pihak guna penanganan secara komprehensif.

"Masih proses pulbaket, belum semua terkonfirmasi, akan diklarifikasi atau diminta keterangan jika ada indikasi termasuk dalam kejadian tersebut," tandasnya.

Hadi belum memastikan jumlah ASN yang akan dipanggil dalam kasus ini. Ia menyebut proses pemeriksaan masih terus berkembang sesuai hasil temuan di lapangan.

Senada, Sekda Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman juga membenarkan adanya dugaan keterlibatan orang dalam, termasuk ASN aktif, dalam praktik pemalsuan SK PNS dan PPPK untuk menipu masyarakat.

"Iya, informasinya ada eks ASN dan satu ASN aktif yang terlibat," ujarnya.

Ia menambahkan, keterlibatan mantan ASN tersebut diduga merupakan pengulangan kasus, karena yang bersangkutan sebelumnya pernah melakukan tindakan serupa sebelum akhirnya diberhentikan. (hud/van)

TULUNGAGUNG, BANGSAONLINE.com - Seorang wanita di Tulungagung dikabarkan menghilang dan tinggalkan surat untuk keluarganya.

Ketua Tim Operasi Pencarian Pos Basarnas Trenggalek, Mohammad Jazuli Prasetyo mengatakan, korban tersebut berinisial PCA (26) warga Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Ia dilaporkan hilang pada Kamis (9/4/2026) tengah malam.

"Pada Kamis siang korban diketahui masih ada di rumah, kemudian tadi malam dilaporkan hilang dan diteruskan ke Basarnas. Korban adalah warga Tapan, tapi kalau sesuai KTP warga Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah," kata Jazuli, Jumat (10/4/2026).

Kemudian, sejumlah warga berupaya melakukan pencarian korban di sekitar rumahnya hingga ke tepi Sungai Brantas Desa Tapan. Dari proses pencarian itu, ditemukan dompet dan dua lembar surat korban di bantaran sungai.

Jazuli menyebut, pada pencarian di hari pertama, tim SAR gabungan menerjunkan dua perahu karet milik Basarnas Trenggalek dan BPBD Tulungagung.

"Kami juga melakukan penyisiran melalui jalur darat," ujarnya.

Menurutnya, proses pencarian korban fokus di lokasi hilangnya korban. Selain itu, lanjutnya, dimungkan pencarian akan diperluas titik pencariannya hingga 2-5 kilometer.

Sementara itu, dalam surat tersebut, korban menuliskan identitas pribadinya berpamitan kepada keluarga dan anaknya. (*)

PASURUAN,BANGSAONLINE.com - Polres Pasuruan mengungkap praktik pengoplosan LPG subsidi 3 kilogram menjadi tabung 12 kilogram di Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari dan menangkap dua pelaku, Rabu (8/4/2026).

Dua tersangka yang diamankan yakni S., pemilik pangkalan LPG 3 kilogram di Kecamatan Puspo, serta M.N., pekerja yang membantu proses pemindahan dan distribusi tabung hasil oplosan.

Wakapolres Pasuruan, Kompol Andy mengatakan kasus tersebut terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat dan melakukan penyelidikan intensif. Laporan itu teregister dalam LP/A/7/IV/2026 tertanggal 9 April 2026.

“Para tersangka diduga memindahkan isi tabung LPG 3 kilogram ke tabung 12 kilogram untuk kemudian dijual kembali ke pasaran,” ujar Kompol Andy, Jumat (10/4/2026).

Menurutnya, praktik tersebut bukan dilakukan secara spontan, melainkan telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun dengan modus sederhana namun efektif.

"Tabung LPG 3 kilogram dihubungkan ke tabung 12 kilogram menggunakan selang regulator. Untuk mempercepat perpindahan gas, tabung 12 kilogram didinginkan menggunakan es batu, sedangkan tabung 3 kilogram direndam dalam air panas," ungkapnya.

Perbedaan suhu itu menciptakan tekanan yang membuat gas berpindah dari tabung subsidi ke tabung nonsubsidi. Setelah dianggap penuh, tabung 12 kilogram ditimbang ulang, dipasangi segel palsu, lalu dijual ke pasaran dengan harga sekitar Rp130 ribu per tabung.

Dari praktik ilegal tersebut, S. diduga meraup keuntungan hingga Rp24 juta per bulan, sementara M.N. memperoleh sekitar Rp3 juta per bulan.

“LPG subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat justru dialihkan demi keuntungan pribadi,” tegas Kompol Andy.

Saat penggerebekan, polisi menemukan ratusan tabung dan peralatan yang diduga digunakan dalam praktik tersebut. 

Barang bukti yang diamankan antara lain: 162 tabung kosong LPG 3 kilogram warna hijau, 6 tabung kosong LPG 12 kilogram, 45 tabung LPG 12 kilogram berisi, 1 unit mobil pick up bernomor polisi N-8258-TQ, 1 unit timbangan elektronik, 5 selang plastik yang terhubung regulator, 2 kantong plastik berisi segel bekas LPG 3 kilogram dan kemasan es batu

Temuan tersebut mengindikasikan praktik oplosan dilakukan secara sistematis dan berulang.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp60 miliar. (maf/par/van)

GRESIK,BANGSAONLINE.com - Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso didampingi Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani meresmikan revitalisasi Pasar Tematik Industri Sidayu di Desa Mriyunan, Kecamatan Sidayu, Kamis (10/4/2026).

Revitalisasi pasar ini ditujukan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat saat bertransaksi serta diharapkan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian lokal.

Pasar Tematik Industri Sidayu memiliki total 538 stan yang diisi para pedagang.

Komoditas yang dijual meliputi kebutuhan pokok, sayuran, jajanan pasar, pakaian, sepatu, tas, hingga peralatan rumah tangga.

Peresmian ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pasar tradisional agar lebih bersih dan modern.

Mendag Budi mengatakan kebersihan pasar menjadi faktor penting agar pasar rakyat tetap menjadi pilihan masyarakat.

Menurutnya, kondisi pasar yang bersih juga mampu mendorong aktivitas ekonomi sekaligus wisata kuliner di kawasan tersebut.

Ia menambahkan pemerintah tengah menggencarkan Gerakan Nasional Membersihkan Pasar Nusantara (Gernas Mapan).

Program ini bertujuan menciptakan pasar rakyat yang bersih dan sehat sehingga meningkatkan kenyamanan pengunjung.

Gerakan tersebut melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Polri, serta pemerintah daerah.

"Kita ada namanya Gernas Mapan, Gerakan Nasional untuk membersihkan pasar nasional. Jadi kita ingin pasar-pasar tradisional itu harus bersih, tidak becek, tidak bau," kata Budi.

Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung Gerakan Nasional Membersihkan Pasar Nusantara. Gerakan ini dirancang untuk mengubah wajah pasar tradisional di seluruh Indonesia, dimulai dari perilaku pedagang hingga pemenuhan sarana kebersihan.

"Peningkatan kebersihan pasar tidak hanya berdampak pada kesehatan lingkungan. Tetapi juga berpotensi meningkatkan jumlah pengunjung dan aktivitas perdagangan di pasar tradisional," tuturnya.

Budi Santoso juga mendorong agar pasar rakyat mulai beradaptasi dengan ekosistem digital. Ia menjelaskan, bahwa di era digital, pedagang pasar harus mulai belajar berjualan secara daring (online) untuk menjangkau konsumen yang memilih berbelanja dari rumah. Perpaduan antara pembeli yang datang langsung dan pembeli daring akan meningkatkan pendapatan pedagang.

"Pasar ini memiliki unsur cagar budaya dan potensi wisata kuliner. Syarat utamanya adalah harus bersih dan tidak bau. Kita ajarkan pasar rakyat untuk berjualan online agar bisa bersaing dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada," harapnya.

"Kami tidak hanya membangun fisik, tapi juga manajemen sampahnya harus dikelola dengan baik. Saya juga mengapresiasi harga kebutuhan pokok di sini yang terjaga dengan baik, harapannya stabilitas ini terus dipertahankan," imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Gresik menyampaikan bahwa, pasar Tematik Industri Sidayu menjadi pusat perekonomian di wilayah utara yang mengampu dari Kecamatan Panceng, Ujungpangkah, Dukun dan Bungah.

"Revitalisasi pasar ini menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kemendag Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp 30 Miliar,," ucapnya.

Ia menjelaskan, revitalisasi ini menghadirkan fasilitas baru yang sebelumnya belum ada seperti ruang terbuka hijau yang memberikan kenyamanan dan kesejukan. Serta Plaza yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang pameran dan kegiatan masyarakat.

"Saya berharap, dengan bangunan yang lebih representatif ini pedagang dan pembeli bisa lebih nyaman dalam melakukan transaksi. Revitalisasi tersebut diharapkan, menjadi ikon baru perekonomian Gresik, dan mendukung keberlanjutan UMKM sekaligus memperkuat peran pasar di era digital," harapnya.

Sebelum peresmian, Budi Santoso didampingi Bupati Gresik dan Wabup Asluchul Alif memborong sejumlah bahan pokok. Budi Santoso membeli telur, cabai, sayur hingga minyak yang dijual pedagang di pasar yang dikenal warga Gresik Utara sebagai Pasar Pahing. (hud/van)

BANGKALAN,BANGSAONLINE.com - Sekretaris Badan Silaturahmi Ulama Pondok Pesantren Madura (Bassra), KH Syafik Rofii, menyambut positif berbagai usulan strategis yang mengemuka dalam kegiatan Halal Bihalal di Surabaya, Senin (10/4/2026).

Salah satu usulan yang mencuat adalah rencana pertemuan sekitar 1.000 ulama Madura dengan Presiden RI, Prabowo Subianto. Gagasan tersebut disampaikan oleh tokoh Madura sekaligus inisiator pembentukan Provinsi Madura, H Zaini.

“Usulan agar ulama Bassra bersama sekitar 1.000 ulama Madura menghadap Presiden merupakan langkah baik untuk menata Madura ke depan,” ujar KH Syafik.

Ia menegaskan, seluruh masukan baik berupa kritik konstruktif maupun gagasan strategis akan dibahas lebih lanjut dalam forum internal organisasi. 

Hal itu disampaikannya di sela kegiatan Halal Bihalal dan bedah buku Potret Perjuangan Ulama Bassra yang digelar di Ruang Majapahit, Gedung PLN Surabaya.

Sementara itu, H Zaini mengajak para ulama yang tergabung dalam Bassra untuk bersama-sama menemui Presiden guna membahas arah pembangunan Madura ke depan. 

Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi kebutuhan keberangkatan para ulama ke Istana Negara.

“Saya siap membawa 1.000 ulama ke Istana, termasuk menanggung kebutuhan semuanya,” tegasnya.

Menurutnya, pertemuan tersebut penting untuk membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis tembakau hingga dorongan pembentukan Provinsi Madura.

Dalam forum yang sama, KH Muhammad Ainul Abied Shah menyoroti pentingnya penguatan identitas masyarakat Madura di tengah persebaran yang luas di berbagai daerah. 

Ia menyebut masyarakat Madura memiliki potensi besar yang perlu diarahkan pada penguatan nilai spiritual dan akhlakul karimah.

“Bassra hadir untuk mengangkat identitas dan martabat orang Madura, baik dari aspek spiritual maupun sosial,” ujarnya.

Ia juga menekankan agar Bassra mampu memberikan kontribusi nyata dalam isu-isu strategis, seperti pengembangan KEK tembakau, pembentukan Provinsi Madura, serta keberlanjutan implementasi Undang-Undang Pesantren.

Senada, Prof Imam Ghazali menyebutkan bahwa masyarakat Madura memiliki jaringan luas yang tersebar di berbagai wilayah. Hal itu, menurutnya, menjadi modal sosial penting dalam mendorong kemajuan daerah. (uzi/van)

KEDIRI,BANGSAONLINE.com - Polres Kediri melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kabupaten Kediri untuk memastikan ketersediaan stok elpiji 3 kilogram tetap aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat, Jumat (10/4/2026).

Kegiatan sidak tersebut melibatkan personel Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kediri.

Petugas menyasar sejumlah SPBE yang menjadi pemasok utama distribusi elpiji di wilayah tersebut.

Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pengecekan langsung terhadap ketersediaan stok. Petugas juga memeriksa proses distribusi serta standar operasional pengisian gas elpiji.

Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji melalui Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Joshua Peter Krisnawan menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk pengawasan.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam distribusi elpiji.

“Melalui kegiatan sidak ini, kami ingin memastikan bahwa stok elpiji dalam kondisi aman serta pendistribusiannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar AKP Joshua.

Menurut AKP Joshua, pemantauan akan terus dilakukan secara berkala.

Pengawasan tersebut terutama ditingkatkan menjelang momen tertentu yang berpotensi meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap elpiji.

Selain pengecekan stok, petugas juga memberikan imbauan kepada pengelola SPBE.

Imbauan tersebut agar pengelola mematuhi regulasi yang telah ditetapkan serta tidak melakukan praktik yang merugikan masyarakat, seperti penimbunan atau pengurangan isi tabung.

AKP Joshua menjelaskan hasil sidak menunjukkan ketersediaan elpiji di Kabupaten Kediri secara umum dalam kondisi aman.

Tidak ditemukan indikasi pelanggaran signifikan dalam proses distribusi. AKP Joshua juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang.

Masyarakat diminta tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Ia menambahkan, masyarakat dapat melaporkan apabila menemukan dugaan penyelewengan distribusi elpiji.

"Untuk pendistribusian aman, stok juga masih stabil dan tidak terjadi kelangkaan. Namun demikian bila ditemukan pelanggaran pastinya kami tindak dengan tegas," tutur AKP Joshua. (uji/van)

PAMEKASAN,BANGSAONLINE.com - Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan penyidik tengah mendalami mekanisme pengurusan pita cukai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pemeriksaan pengusaha rokok Khairul Umam alias Haji Her.

“Bagaimana mekanisme di lapangan, apakah sudah sesuai prosedur baku atau tidak, itu yang didalami penyidik,” kata Budi, Jumat (10/4/2026).

Pemeriksaan terhadap Haji Her dilakukan sehari sebelumnya, Kamis (9/4/2026), sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di sektor cukai rokok.

KPK juga memastikan, pemeriksaan terhadap Haji Her bukanlah akhir. 

Lembaga antirasuah tersebut akan terus menelusuri keterlibatan berbagai perusahaan rokok yang mengurus pita cukai sebelum produknya beredar di pasaran.

“Pemeriksaan akan terus dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan rokok lainnya,” tegas Budi.

Usai diperiksa, Haji Her mengaku hanya dimintai klarifikasi terkait keterkaitannya dengan para tersangka dan membantah mengenal mereka.

“Ditanya kenal atau tidak, ya saya jawab tidak kenal,” sebutbya.

Ia mengaku akan bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan dengan menjawab seluruh pertanyaan penyidik secara jujur.

“Saya jawab apa adanya. Orang Madura itu tidak berbelit-belit,” ungkapnya. (dim/van)

BANGSAONLINE.com - Harga emas merek Lotus Archi hari ini tidak mengalami perubahan dari harga yang tertera pada awal bulan April 2026, yang berarti harga per hari ini masih dibanderol sama, yaitu Rp2.919.000.

Untuk harga jual kembali (Buyback) saat ini juga sama, yakni Rp2.690.000. Fluktuasi ini dikarenakan harga emas Lotus Archi juga mengikuti harga emas dunia, sehingga naik turunnya bergantung terhadap harga emas secara global.

Emas Lotus Archi menjadi salah satu logam mulia yang cukup dikenal di Indonesia yang menyediakan berbagai macam ukuran mulai dari 1 hingga 100 gram. Oleh karena itu, bagi kalian yang berencana membeli emas Lotus Archi, berikut kami berikan daftar harga per hari ini, Jumat (10/4/2026) pukul 17.37 yang dirangkum dari laman Galeri24.

Sebagai informasi, harga di setiap daerah atau toko bisa berbeda, sehingga kemungkinan akan terjadi selisih harga.

(msn)

PROBOLINGGO,BANGSAONLINE.com - Sekda Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, bersama jajaran kepala perangkat daerah dan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) menggelar kegiatan Bike to Work menuju Kantor Bupati Probolinggo, Jumat (10/4/2026) pagi.

Kegiatan ini menjadi upaya Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam mendorong pola hidup sehat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan bermotor di kalangan ASN.

Sejak pagi, para peserta tampak antusias mengikuti gowes bersama dengan penuh semangat kebersamaan.

Sekda Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, mengatakan bahwa Bike to Work bukan sekadar olahraga, tetapi juga bentuk komitmen dalam menjaga kesehatan serta mendukung lingkungan yang lebih bersih.

“Kegiatan ini kami harapkan bisa menjadi kebiasaan positif bagi ASN. Selain menyehatkan, juga menjadi langkah kecil untuk mengurangi polusi udara,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan seperti ini juga mampu mempererat solidaritas dan kekompakan antarpegawai di lingkungan pemerintahan. (ugi/van)

GRESIK,BANGSAONLINE.com - Kepala BKPSDM Pemkab Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo, melaporkan kasus dugaan SK PNS dan PPPK palsu ke Polres Gresik, Jumat (10/4/2026).

Agung didampingi Kepala Bagian Hukum Pemkab Gresik, Mohammad Rum Pramudya, beserta sejumlah staf usai salat Jumat. Mereka mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Gresik untuk membuat laporan resmi.

Di SPKT, laporan tersebut diterima oleh Kanit III Tipidter Satreskrim, Iptu Komang Andhika Haditya Prabu. Tiga penyidik kemudian meminta keterangan terkait kronologi kasus, termasuk dugaan pemalsuan tanda tangan dan stempel dalam dokumen SK bupati.

Keterangan tersebut menjadi dasar laporan polisi untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh unit terkait dalam proses penyelidikan lebih lanjut.

Usai membuat laporan, Agung menyampaikan bahwa laporan yang diajukan berfokus pada dugaan pemalsuan dokumen SK pengangkatan PNS dan PPPK tahun 2024 yang dilakukan oleh terduga pelaku.

“Kedatangan kami ke Polres Gresik untuk membuat laporan resmi atas kasus SK PNS dan PPPK. Yang kami laporkan dari sisi pemalsuan dokumennya,” ujarnya.

Menurutnya, kasus dugaan SK PNS dan PPPK palsu yang digunakan untuk menipu masyarakat agar bisa bekerja di Pemkab Gresik tersebut telah memakan banyak korban.

“Sementara ini korban yang melapor ke BKPSDM ada sembilan orang, namun yang memiliki dokumen (SK PNS dan PPPK palsu) sebanyak enam orang,” pungkas Agung. (hud/van)

BANGSAONLINE.com - Harga logam mulia merek Antam, UBS, dan Galeri24 mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibanding dengan sebelum lebaran Idulfitri 2026. Di mana harga emas Antam sebelumnya sempat berada di angka Rp3.331.000 pada Senin (23/2/2026), hari ini telah merosot drastis menjadi Rp2.973.000.

Merosotnya harga tersebut disusul oleh UBS yang saat ini berada di angka Rp2.890.000, dan emas Galeri24 Rp2.876.000.

Bagi kalian yang membutuhkan daftar harga lengkap dari ketiga merek logam mulia tersebut, berikut kami paparkan daftar harga terbaru yang dirangkum dari laman Galeri24 hari ini, Jumat (10/4/2026) pukul 17.19 WIB.

Galeri24

0,5 gram: Rp1.508.000

1 gram: Rp2.876.000

2 gram: Rp5.683.000

5 gram: Rp14.102.000

10 gram: 28.130.000

25 gram: Rp69.944.000

50 gram:139.778.000

100 gram: Rp279.418.000

Antam

0,5 gram: Rp1.539.000

1 gram: Rp2.972.000

2 gram: Rp5.881.000

3 gram: Rp8.795.000

5 gram: Rp14.623.000

10 gram: Rp29.188.000

25 gram: Rp72.839.000

50 gram: Rp145.595.000

100 gram: Rp291.109.000

UBS

0,5 gram: Rp1.562.000

1 gram: Rp2.890.000

2 gram: Rp5.734.000

5 gram: Rp14.171.000

10 gram: Rp28.192.000

25 gram: Rp70.342.000

50 gram: Rp140.395.000

100 gram: Rp280.679.000

(msn)

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com – Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, MA, mendorong Badan Silaturahmi Ulama Madura (Bassra) agar bergerak lebih responsif dan berkelanjutan dalam merespons berbagai persoalan umat di Madura. Dia berharap, Bassra tidak hanya bersikap reaktif terhadap isu-isu yang muncul sesaat.

Hal ini ia sampaikan saat Halal Bihalal Bassra dan Bedah Buku Potret Perjuangan Ulama Madura yang digelar di Surabaya (10/4/2026).

Dalam penyampaiannya, Prof. Imam Ghazali juga mengapresiasi para penulis yang mulai mendokumentasikan berbagai peristiwa penting di Madura. Menurutnya, masih banyak momentum sejarah dan peran ulama yang belum tercatat dengan baik, sehingga rawan hilang seiring berjalannya waktu.

Ia mencontohkan, pada masa akhir Orde Baru, ulama Madura menunjukkan keberanian dalam menyikapi situasi sosial-politik. Namun, catatan tentang peran tersebut masih minim.

“Banyak peristiwa penting yang tidak ditulis, akhirnya hilang begitu saja,” kata Prof Imam.

Ia juga menyoroti dinamika gerakan Bassra saat ini. Menurutnya, perlu ada kejelasan apakah gerakan yang dilakukan bersifat reaktif atau benar-benar responsif dan terukur. Ia menilai, gerakan yang hanya muncul saat isu sedang hangat cenderung tidak berkelanjutan dan cepat mereda.

Sebaliknya, gerakan responsif dinilai harus memiliki arah yang jelas, terukur, serta terus bergulir dalam menjawab persoalan umat secara konsisten. Tanpa itu, keberadaan organisasi dikhawatirkan menjadi tidak terasa di tengah masyarakat.

Mengutip pemikiran Deliar Noer, Prof. Imam juga mengingatkan pentingnya keberlanjutan kepemimpinan dalam organisasi. Ia menegaskan bahwa Bassra tidak boleh bergantung pada figur pendiri semata, melainkan harus menyiapkan regenerasi yang kuat.

“Organisasi besar tidak boleh berhenti ketika pendirinya tidak lagi aktif. Harus ada kaderisasi yang jelas,” tegasnya.

Dalam konteks yang lebih luas, ia menyoroti pergeseran peran sosial ulama di Madura.

Menurutnya, selama ini ulama memiliki posisi sentral dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun, dalam beberapa momentum politik lokal, peran tersebut mulai mengalami pergeseran.

Ia mencontohkan dinamika politik di beberapa daerah seperti Sumenep dan Bangkalan, yang menunjukkan adanya perubahan pengaruh ulama dalam kontestasi kekuasaan.

Meski demikian, Prof Imam menegaskan bahwa peran ulama tidak boleh semata-mata diukur dari kekuasaan politik. Yang lebih penting adalah bagaimana ulama tetap hadir dalam membina umat dan menjaga kearifan lokal di Madura.

“Ulama harus tetap menjadi pusat pembinaan umat. Jika tidak, peran itu bisa tergeser oleh kelompok lain,” pungkasnya. (uzi/msn)

KOTA MADIUN, BANGSAONLINE.com – Wiwik, salah satu pemilik lapak Josenan mengeluh karena bowplank (balok kayu yang melintang) di dekat lapaknya menyebabkan pelanggannya hampir jatuh karena tersandung bouwplank.

Bouwplank itu didirikan sebagai fondasi pembangunan gedung Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Josenan yang saat ini dihentikan sementara hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Wiwik menceritakan, saat itu hari masih petang, karena ia harus mempersiapkan jualannya terlebih dahulu. Namun, saat ada pembeli, pelanggan tersebut sempat mau terjatuh karena tersandung bouwplank di dekat kontainer tempat lapak Wiwik.

“Enek ibu-ibu rodo sepuh kesandung kayune, gek cedak kompor, meh ae kenek wajane (ada ibu-ibu agak sepuh tersandung kayunya, dekat kompor, hampir saja kena wajan penggorengan),” kata Wiwik, Jumat (10/4/2026).

Wiwik telah minta saran pada Arif, salah satu warga yang sempat menolak berdirinya gedung KKMP di lapangan, agar bouwplank dicabut.

Saat dikonfirmasi, Arif membenarkan adanya kejadian tersebut dan dirinya juga telah meminta izin kepada Kepala Kelurahan Josenan.

“Memang benar sempat ada kejadian itu, maka dari itu saya juga minta ijin untuk mencabut sebagian kayu yang ada di depan para pelapak biar tidak mengganggu aktifitas di sana,” terang Arif.

Arif juga menambahkan bahwa dirinya juga sudah bertanya tentang keberadaan patok bouwplank akan tertancap, dan jawaban yang ia terima adalah belum bisa dipastikan waktunya. (dro/msn)

SIDOARJO,BANGSAONLINE.com - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Bypass Krian, Desa Sidomojo, Kecamatan Krian Kamis (9/4/2026) malam, menewaskan seorang pengendara motor setelah tertimpa tiang penerangan jalan umum (PJU) yang roboh dan masih dialiri listrik.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 22.30 WIB. Korban diketahui berinisial ADP (27), warga Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, yang bekerja sebagai karyawan swasta.

Berdasarkan keterangan kepolisian, insiden bermula dari mobil Toyota Raize bernopol W 1098 QX yang dikemudikan remaja berinisial Vino (16), warga Kecamatan Taman, melaju dari arah barat ke timur.

Setibanya di lokasi kejadian, mobil diduga kehilangan kendali, oleng ke kanan, naik ke median jalan, lalu menabrak tiang PJU.

Benturan tersebut menyebabkan tiang PJU roboh ke arah selatan dan menimpa sepeda motor Yamaha Jupiter bernopol S 3354 TN yang dikendarai korban dari arah berlawanan.

Akibatnya, korban tertimpa tiang yang masih dialiri listrik dan mengalami luka parah hingga meninggal dunia di lokasi kejadian.

Kasat Lantas Polresta Sidoarjo AKP Yudhi Anugrah Putra menjelaskan kronologi sementara peristiwa tersebut.

“Mobil Toyota Raize yang dikemudikan pengemudi dari arah barat ke timur diduga oleng ke kanan, naik median jalan, kemudian menabrak tiang PJU hingga roboh dan menimpa pengendara sepeda motor dari arah berlawanan,” ujar Yudhi, Jumat (10/4).

Ia menambahkan, korban meninggal dunia di lokasi setelah tertimpa tiang PJU yang masih dialiri listrik.

Petugas dari Polsek Krian bersama Unit Gakkum Satlantas Polresta Sidoarjo langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta mengevakuasi korban.

Saat ini, kasus kecelakaan tersebut masih dalam penyelidikan lebih lanjut guna memastikan penyebab pasti kejadian. (cat/van)

NGANJUK,BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten Nganjuk menggelar upacara peringatan hari jadi ke-1089 di Alun-alun Nganjuk, Jumat (10/4/2026), yang dipimpin langsung Bupati Marhaen Jumadi.

Puncak peringatan hari jadi Kabupaten Nganjuk yang jatuh pada 10 April 2026 ini menjadi agenda tahunan yang menandai usia ke-1089 daerah tersebut.

Selain upacara kenegaraan di Alun-alun Nganjuk, rangkaian peringatan juga diisi dengan tradisi Manusuk Sima yang dilaksanakan di Candi Lor, Kecamatan Loceret.

Tradisi Manusuk Sima merupakan warisan sejarah masyarakat Nganjuk sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pendiri, yakni Empu Sendok, dalam penganugerahan kepada Empu Anjuk Ladang.

"Saya ingin agar para grnerasi muda bisa mengetahui asal muasal, bagai mana berdirinya kota Nganjuk dan jasa atas perjuangan para pendirinya", kata Marhaen, kepada Harian Bangsa, Jumat (10/04).

Ia menjelaskan, Manusuk Sima menjadi penanda awal berdirinya Bumi Anjuk Ladang yang kini dikenal sebagai Nganjuk dan telah berusia 1089 tahun.

"Saya mengajak seluruh eleman masyarakan mari dengan Harmoni Anjuk Ladang Melesat dan Sejahtera secara bersama-sama", ucapnya.

Menurut dia, kolaborasi seluruh elemen masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan Nganjuk yang melesat dan sejahtera melalui peran masing-masing.

"Dengan harmonisasi inilah nantinya kita secara bersama bisa menyelesaikan berbagai hambatan yang ada dan akan lebih mudah mengatasinya", ujarnya.

Ia menambahkan, salah satu capaian saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, ditopang meningkatnya daya beli masyarakat serta menurunnya angka pengangguran di Nganjuk.

"Ini sebagai modal kita untuk menuju Nganjuk Melesat dan Sejahtera", pungkasnya. (bam/van)

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - BN (38), satpam Sekolah TK Islam Al-Fajar yang berlokasi di Jl. Mendoan Sawah, Rungkut, nekat membobol uang sekolah tempat ia kerja senilai Rp43 juta.

BN mengatakan, hal itu ia lakukan karena uang THR yang ia terima tidak cukup untuk pulang ke kampung halamannya, Situbondo. Karena sebelumnya, ia menyebut bahwa uang THR yang ia terima tidak sesuai.

Pihak sekolah baru menyadari aksi ini saat setelah lebaran, dan langsung melaporkan peristiwa ini ke Polsek Rungkut.

Kapolsek Rungkut, Kompol Agus Santoso menjelaskan, tersangka melakukan pencurian uang di sekolah pada Selasa (17/3/2026) pukul 04.50 WIB.

Bahkan, lanjut Kompol Agus, saat petugas melakukan olah TKP, BN sempat mendampingi dan berpura-pura seolah ia tidak mengetahui peristiwa itu.

Tersangka merusak kunci pagar sekolah dan mematikan listrik terlebih dahulu, supaya kamera CCTV tidak merekam aksinya. Dia lalu membobol ruang kepala sekolah dan mencuri uang tunai Rp43 juta.

Dari hasil olah TKP, keterangan saksi, dan petunjuk CCTV saat sebelum dimatikan, pelaku pembobolan ternyata penjaga sekolah sendiri.

"Kejadian dilaporkan 28 Maret 2026 dan tersangka ditangkap 29 Maret 2026. Tersangka BN penjaga sekolahan tersebut," ungkap Agus, Kamis (9/4/2026).

Agus menerangkan, untuk mengelabuhi pihak sekolah, tersangka juga melakukan rekayasa dengan merusak gembok ruangan kepala sekolah. Tak hanya itu, tersangka juga sempat mendampingi pihak yayasan saat melapor ke polisi.

"Tersangka melakukan itu untuk mengelabuhi dan menghindari kecurigaan. Dia baru satu kali (mencuri)," sebutnya.

Kompol Agus menegaskan, tersangka BN sudah bekerja di sekolah selama tiga tahun. Uang hasil pencurian dipakai untuk sewa mobil selama tujuh hari untuk mudik lebaran di kampung halaman.

"Hasil kejahatan dipakai sewa mobil mudik 7 hari di desa dan kebutuhan keluarga," terangnya.

Akibat perbuatannya, BN dikenakan pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 9 tahun penjara. (rus/msn)

KOTA BATU,BANGSAONLINE.com - Destinasi wisata Mikutopia di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, menjadi sorotan karena telah beroperasi secara komersial meski perizinannya belum rampung.

LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Karangbinangun-Deket, Desa Blawi, Kecamatan Karangbinangun, Jumat (10/4/2026) pagi, saat sebuah mobil Elf terperosok ke sungai.

KOTA KEDIRI,BANGSAONLINE.com - Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 jika resmi ditunjuk.

Pernyataan tersebut disampaikan juru bicara Ponpes Lirboyo, KH Abdul Muid Shohib atau yang akrab disapa Gus Muid, dalam keterangan tertulis, Jumat (10/4/2026).

"InsyaAllah Lirboyo siap untuk melaksanakan amanah tersebut. Bilamana memang ditunjuk sebagai tuan rumah Muktamar NU ke-35, " katanya.

Ia mengungkapkan, pihak pesantren menyampaikan apresiasi kepada KH Nurul Huda Djazuli, pengasuh Ponpes Al Falah Ploso, Mojo, serta berbagai pihak yang telah mengusulkan Lirboyo sebagai tuan rumah Muktamar NU ke-35.

"Sampai saat ini, karena belum ada permintaan resmi, pihak Lirboyo juga belum pernah secara khusus membahas hal tersebut dalam forum internal, " imbuhnya.

Meski demikian, ia menegaskan, besarnya kecintaan para masyayikh Lirboyo terhadap Jam’iyah Nahdlatul Ulama menjadi dasar kesiapan pesantren apabila nantinya dipercaya menjadi tuan rumah.

Ponpes Lirboyo, lanjut dia, juga memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan Muktamar NU, yakni pada 1999, serta didukung sarana dan prasarana yang kini dinilai lebih memadai.

"Adapun keputusan resmi tentu kita semua menunggu hasil dari Konferensi Besar (Konbes) yang menurut informasi akan dilaksanakan pada bulan April ini, " tutup Gus Muid. (uji/van)

PAMEKASAN,BANGSAONLINE.com - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan menggelar Operasi Wirawaspada selama tiga hari, mulai Rabu (8/4/2026) hingga Jumat (10/4/2026), untuk memperkuat pengawasan terhadap warga negara asing (WNA).

Operasi bertajuk Imigrasi untuk Rakyat ini difokuskan pada penguatan ketertiban serta kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan, Ananda Prasetia, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak semata-mata berorientasi pada penegakan hukum.

Ia menjelaskan, operasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan kantor imigrasi setempat.

“Operasi ini sebagai bentuk komitmen untuk menghadirkan pengawasan yang profesional dan berintegritas serta bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Prasetia menambahkan, pengawasan dalam operasi tersebut difokuskan pada keberadaan dan aktivitas WNA agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut dia, langkah tersebut penting dilakukan guna menjaga stabilitas dan ketertiban di tengah masyarakat.

“Dalam pelaksanaannya, kami juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi pendukung seperti Apgakum dan APOA,” katanya.

Ia menuturkan, penggunaan sistem tersebut memungkinkan proses pemantauan serta koordinasi berjalan lebih cepat, akurat, dan transparan.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dengan menginformasikan jika ada aktivitas WNA yang mencurigakan,” pungkasnya. (van)

JOMBANG, BANGSAONLINE.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, melakukan kunjungan kerja bersama Bupati Jombang, Warsubi, di SMAN 2 dan MAN 1 Jombang guna terus memacu pemerataan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lembaga pendidikan keagamaan, Jumat (10/4/26).

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa standar nutrisi yang diterima siswa di sekolah umum maupun sekolah berbasis agama berada pada level yang sama.

Dalam peninjauannya, Zulkifli Hasan menyoroti adanya ketimpangan serapan program antara sekolah umum dan madrasah. Ia berkomitmen untuk mempercepat distribusi di lingkungan pesantren dan sekolah di bawah naungan Kementerian Agama.

"Data menunjukkan serapan di sekolah umum sudah menembus 85%, namun untuk tingkat Tsanawiyah dan Aliyah baru sekitar 15%. Kami sedang bergerak cepat agar lembaga pendidikan agama mendapatkan porsi dan hak yang setara dalam program ini," ujarnya.

Selama kunjungan, Bupati Warsubi dan Menko Pangan menyempatkan diri untuk mencicipi serta memeriksa langsung komposisi menu yang dibagikan.

Hasil pantauan menunjukkan, menu yang disajikan telah memenuhi standar gizi nasional. Cita rasa makanan disesuaikan dengan selera pelajar agar tidak ada makanan yang terbuang.

"Siswa merasa terbantu karena program ini efektif mengurangi biaya pengeluaran harian mereka," ungkapnya.

Sementara, Bupati Warsubi menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang siap memberikan dukungan total terhadap keberlangsungan program ini. "Pemenuhan gizi sejak dini sebagai fondasi utama dalam mencetak generasi unggul di masa depan," ujarnya.

Zulkifli Hasan menutup kunjungannya dengan nada optimistis. Ia meyakini bahwa dengan asupan makanan yang sehat dan layak, tingkat kebugaran serta fokus belajar siswa di Jombang akan mengalami peningkatan yang signifikan. (aan/msn)

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Harga sembako di Jawa Timur (Jatim) hari ini kembali menunjukkan fluktuatif. Saat ini, harga cabai rawit merah terpantau turun Rp1 ribu, sedangkan untuk komoditas lain seperti cabai besar, daging ayam ras, dan sebagainya tidak terlalu signifikan.

Untuk rata-rata harga beras medium di Jatim masih tergolong stabil, yakni Rp12.921 per kilogram (kg). Kabupaten Jombang masih menduduki rata-rata tertinggi dengan harga Rp13.833 per kg, sementara Kabupaten Lumajang hingga hari ini masih menyediakan beras medium dengan harga paling terjangkau se-Jatim yakni Rp11.700 per kg.

Bagi kalian yang membutuhkan informasi selengkapnya, berikut kami paparkan daftar harga sembako Jatim terbaru yang dirangkum dari laman Siskaperbapo hari ini, Jumat (10/4/2026) pukul 14.24 WIB.

(msn)

MADIUN, BANGSAONLINE.com – Layanan antrean online program Jaminan Kesehatan Nasional memberikan dampak positif bagi para peserta JKN. Semenjak ada layanan ini, kini peserta tidak perlu lagi repot datang lebih awal dan menunggu lama.

Melalui fitur antran online yang tersedia di aplikasi Mobile JKN, peserta dapat mengambil nomor antrean dari rumah, sehingga waktu tunggu jadi lebih terencana, efisien, dan nyaman.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun, Wahyu Dyah Puspitasari, menjelaskan bahwa antrean online merupakan salah satu inovasi layanan yang dihadirkan untuk meningkatkan kenyamanan peserta dalam mengakses layanan kesehatan, baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

“Melalui antrean online, peserta dapat menentukan jadwal pelayanan sesuai kebutuhan. Peserta juga bisa memantau antrean secara real time, sehingga tidak perlu datang terlalu awal dan menunggu lama di fasilitas kesehatan,” kata Ita, Rabu (8/4/2026), di kantornya.

Cara penggunaan fitur ini cukup mudah. Peserta hanya perlu membuka Aplikasi Mobile JKN, memilih menu Pendaftaran Pelayanan, kemudian memilih jenis antrean sesuai faskes. Setelah itu, peserta dapat memilih poli, tanggal kunjungan, serta mengisi keluhan kesehatan.

Setelah proses selesai, nomor antrean dan estimasi waktu pelayanan akan langsung muncul di aplikasi.

“Jika sudah mendapatkan nomor antrean, peserta cukup datang sesuai estimasi waktu yang tertera. Ini tentu membuat proses berobat menjadi lebih praktis dan tidak perlu antre sejak pagi,” jelasnya.

Manfaat antrean online ini juga dirasakan oleh tenaga kesehatan. Petugas RSUD Mantingan Kabupaten Ngawi, Diah Nia, menyebut sistem ini membantu mengurai kepadatan di ruang tunggu.

“Sejak banyak peserta menggunakan antrean online, kondisi ruang tunggu menjadi lebih tertib. Pasien datang sesuai jadwal, sehingga waktu tunggu relatif lebih singkat dan pelayanan bisa lebih optimal,” jelasnya.

Ia pun mengajak masyarakat untuk mulai terbiasa memanfaatkan layanan digital tersebut sebagai bagian dari kemudahan yang telah disediakan dalam Program JKN.

Hal serupa dirasakan oleh Suprapti, peserta JKN yang rutin menjalani pengobatan. Ia mengaku kini tidak perlu lagi datang pagi-pagi hanya untuk mendapatkan nomor antrean.

“Kalau dulu harus datang lebih awal supaya dapat giliran, sekarang cukup daftar dari rumah. Datangnya bisa disesuaikan dengan jadwal, jadi lebih efisien,” katanya.

Menurutnya, kehadiran antrean online membuat proses berobat terasa lebih terencana dan nyaman. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak ragu memanfaatkan berbagai kemudahan layanan JKN, termasuk memastikan status kepesertaan tetap aktif.

“Dengan rutin membayar iuran, kita jadi lebih tenang. Kalau sakit, tidak perlu bingung memikirkan biaya. Jadi, pastikan kepesertaan tetap aktif dan manfaatkan layanan yang sudah ada, salah satunya antrean online,” tutupnya. (*)

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) terus mempercepat proses sertifikasi aset tanah untuk sektor pendidikan dan sosial-keagamaan demi memperkuat kepastian hukum serta mencegah potensi sengketa lahan.

Langkah ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim dan Universitas KH Abdul Chalim (UAC) Mojokerto, yang dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat wakaf serta aset milik Pemprov Jatim, Kamis (9/4/2026).

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa percepatan sertifikasi menjadi hal krusial untuk menghindari penyusutan luas lahan akibat ketidakjelasan batas. Ia menyebutkan, capaian sertifikasi menunjukkan tren peningkatan dari 30 bidang pada Ramadan lalu menjadi 33 bidang saat ini.

“Jika tidak segera disertifikasi dan dipasang patok batas yang jelas, maka berpotensi terjadi pengurangan luas aset karena batasnya bisa bergeser,” kata Khofifah.

Percepatan ini dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota, organisasi keagamaan, hingga perguruan tinggi. Pendekatan tersebut dinilai efektif dalam mempercepat legalisasi aset di berbagai daerah di Jatim.

Khofifah menjelaskan, aset yang disertifikasi mencakup berbagai kategori, mulai dari milik yayasan, pemerintah daerah, hingga badan otonom organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muslimat NU, serta tempat ibadah lintas agama.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Jatim menginisiasi dua program utama, yakni Gerakan Bersama Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) dan Gerakan Bersama Masyarakat Pengumpulan Data Yuridis (Gemapuldadis). Kedua program ini melibatkan dukungan sumber daya manusia, termasuk mahasiswa dan santri dari lingkungan pesantren.

Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah, KH Asep Saifuddin Chalim, menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan sertifikasi tanah, khususnya tanah wakaf untuk pendidikan.

Ia menekankan pentingnya pemasangan batas lahan secara bersama dengan pihak yang berbatasan langsung guna menghindari konflik di kemudian hari.

Menurutnya, banyak tanah yang telah diwakafkan untuk kepentingan pendidikan, baik untuk pesantren maupun sekolah, sehingga perlu memiliki kepastian hukum yang kuat.

Sementara itu, Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Timur, Asep Heri, menyampaikan bahwa sertifikasi tanah untuk pendidikan, tempat ibadah, dan aset pemerintah daerah menjadi prioritas strategis pada 2026.

Ia juga mengumumkan pembentukan Laskar Karoma sebagai satuan tugas percepatan sertifikasi, baik dari sisi fisik maupun yuridis.

Asep menargetkan sebanyak 40 ribu bidang tanah dapat tersertifikasi sepanjang tahun 2026. Hingga saat ini, capaian telah mencapai 574 bidang, meningkat dari sebelumnya 531 bidang.

Selain itu, sekitar 700 ribu bidang tanah masyarakat juga masuk dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), termasuk program redistribusi tanah dan lintas sektoral lainnya. (dev/msn)

MADIUN, BANGSAONLINE.com - Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hadir sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat yang manfaatnya dapat dirasakan secara optimal ketika status kepesertaan selalu aktif.

Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Madiun, Wahyu Dyah Puspitasari, menurut Ita, menjaga keaktifan kepesertaan adalah langkah yang sederhana, namun sangat penting dalam menghadapi risiko kesehatan yang bisa datang kapan saja.

Ia mengingatkan bahwa kedisiplinan dalam membayar iuran sebelum tanggal 10 setiap bulan menjadi kunci utama agar perlindungan tersebut tetap terjaga. Dengan memastikan status kepesertaan aktif, peserta dapat mengakses layanan kesehatan dengan lebih tenang saat dibutuhkan.

“Agar lebih praktis, BPJS Kesehatan menyediakan layanan autodebit yang dapat diakses melalui Aplikasi Mobile JKN. Melalui fitur ini, iuran akan terpotong secara otomatis setiap bulan dari rekening atau saldo yang telah didaftarkan, sehingga peserta dapat menjaga keaktifan kepesertaan dengan lebih mudah,” papar Ita, Rabu (8/4/2026), di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Madiun.

Bagi peserta yang memiliki tunggakan, lanjut Ita, BPJS Kesehatan juga menghadirkan Program Rencana Pembayaran Bertahap (Rehab). Program ini memberikan kemudahan bagi peserta untuk melunasi iuran secara mencicil sesuai kemampuan. Setelah seluruh kewajiban terpenuhi, status kepesertaan dapat kembali aktif sehingga manfaat JKN dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Kemudahan pembayaran iuran juga semakin luas dengan tersedianya hampir satu juta kanal pembayaran. Mulai dari layanan perbankan seperti ATM dan mobile banking, jaringan minimarket, hingga dompet digital, semuanya dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembayaran dengan cepat dan mudah,” bebernya.

Di balik berbagai kemudahan tersebut, terdapat pesan sederhana namun bermakna, yakni menjaga keaktifan kepesertaan JKN merupakan bagian dari upaya menjaga diri dan keluarga. Langkah kecil yang dilakukan secara rutin dapat menghadirkan rasa aman dalam menghadapi berbagai risiko kesehatan.

Hal ini juga dirasakan oleh Debby (34), seorang ibu rumah tangga yang aktif beraktivitas di luar rumah. Ia mengaku pernah mengalami kepanikan saat salah satu anggota keluarganya tiba-tiba sakit di tengah kondisi yang tidak terduga.

“Saya akhirnya sadar bahwa sakit itu memang tidak bisa diprediksi. Sekarang saya selalu mengusahakan membayar iuran sebelum tanggal 10, bahkan sudah memanfaatkan layanan autodebit agar tidak lupa. Di balik rutinitas itu, ada perlindungan besar yang sedang dijaga. Karena pada akhirnya, ketenangan dalam menghadapi risiko kesehatan adalah hal yang tidak ternilai,” ungkapnya. (*)

JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Kecelakaan maut yang melibatkan dua kendaraan besar terjadi di ruas Tol Jombang-Mojokerto (Jomo) KM 698+800 Jalur A, pada Jumat (10/4/26) sekitar pukul 07.10 WIB.

Tragedi ini mengakibatkan seorang sopir ekspedisi Muhamad Diki Padeva (26), warga Nglegok, Kabupaten Blitar dan kernetnya yang belum diketahui identitasnya tewas seketika di lokasi kejadian. Sementara, Ahmad Taufik (35), Sopir Dump Truk, dilaporkan dalam kondisi selamat tanpa luka serius.

Berdasarkan data di lapangan, kecelakaan bermula saat truk Colt Diesel bernopol N 8273 EA, yang membawa paket kiriman melaju dari Jakarta menuju Surabaya. Sesampainya di titik kejadian, truk tersebut menghantam bagian belakang Dump Truk bernopol KT 8985 DO, yang mengangkut bahan keramik.

Kanit PJR Jatim III, AKP Sudirman, mengungkapkan bahwa hilangnya konsentrasi pengemudi disinyalir menjadi penyebab utama kecelakaan ini.

"Analisis sementara menunjukkan bahwa sopir truk paket dalam kondisi mengantuk. Akibatnya, kendaraan kehilangan kendali dan menabrak truk di depannya dengan sangat keras," jelas AKP Sudirman.

Kerasnya benturan membuat bagian kabin truk ekspedisi hancur tidak berbentuk. Kerusakan parah pada armada pengangkut paket tersebut ditaksir menimbulkan kerugian materiil hingga Rp45 juta.

Petugas kepolisian dari PJR Jatim III bersama pihak pengelola jalan tol bergerak cepat mengevakuasi jenazah kedua korban ke rumah sakit terdekat. Kendaraan yang ringsek juga segera ditepikan agar tidak memicu kemacetan, mengingat arus lalu lintas di Tol Jomo saat itu sedang lancar.

Menanggapi kejadian ini, AKP Sudirman memberikan peringatan keras bagi para pengemudi jarak jauh untuk tidak meremehkan rasa kantuk.

"Kami sangat menghimbau pengguna jalan tol untuk beristirahat di rest area jika merasa lelah. Jangan memaksakan diri, karena keselamatan adalah yang utama," tutupnya. (aan/msn)

GRESIK, BANGSAONLINE.com – Kepala Inspektorat Pemkab Gresik, Achmad Hadi, menyampaikan saat ini tim inspektorat sedang dalam proses klarifikasi dan pemeriksaan terhadap pihak penjual SK PNS palsu.

Dalam hal ini, Inspektorat Gresik telah membentuk tim khusus untuk mengusut kasus dugaan jual beli SK PNS dan PPPK palsu untuk menjadi pegawai di Pemkab Gresik.

“Sudah dua hari ini tim inspektorat sedang melakukan pemeriksaan. Secepatnya dalam minggu depan bisa terkonfirmasi atas kondisi dan penanganan atas permasalahan tersebut,” kata Achmad Hadi kepada BANGSAONLINE.com, Jumat (10/4/2026).

Kabarnya, sudah ada puluhan korban dan mereka telah setor uang ke pelaku antara Rp70 hingga Rp150 juta.

Saat ini, tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sedang pengumpulan dan analisis data. Mengumpulkan informasi atas kondisi yang dibutuhkan untuk penanganan secara komprehensif, baik kebijakan internal maupun eksternal.

“Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi kejadian berulang ke depan yang merugikan Pemkab Gresik,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo, menyampaikan telah memanggil para korban untuk identifikasi dan verifikasi.

Dari hasil verifikasi awal yang dilakukan BKPSDM, ditemukan sejumlah kejanggalan terhadap SK PNS dan PPPK yang diterima para korban, mulai dari ketidaksesuaian alur administrasi, format dokumen, hingga mekanisme penempatan para korban di sejumlah instansi di lingkungan Pemkab Gresik.

Dalam dokumen yang dibawa para korban disebutkan, mereka ditempatkan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) antara lain, Bagian Humas Setdakab, Bagian Organisasi Setdakab, Bagian Umum Setdakab, Dinas Sosial hingga kecamatan.

“Saat ini tim Inspektorat tengah menelusurinya,” ucapnya.

Saat disinggung apakah benar kabar yang beredar bahwa kasus ini diduga melibatkan mantan PNS dan PNS aktif? Agung enggan berkomentar.

Ia hanya memastikan semua informasi yang masuk akan didalami oleh BKPSDM dan tim Inspektorat.

“Info-info yang masuk.sebagai bahan kami untuk penanganan kasus ini,” pungkas Agung. (hud/msn)

MAGETAN, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten Magetan bergerak cepat menyikapi keluhan masyarakat terkait aroma tidak sedap yang ditimbulkan oleh aktivitas rumah potong ayam (RPA) di Desa Ngariboyo.

Tim gabungan yang terdiri dari Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) serta Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan (DLHP) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi usaha pada Kamis (9/4/2026).

Langkah proaktif ini diambil untuk memastikan operasional usaha tetap berjalan beriringan dengan kenyamanan lingkungan pemukiman sekitar.

Perwakilan Disnakan Magetan, Syaiful Rohman, menegaskan bahwa pemerintah daerah sangat mendukung iklim investasi dan usaha peternakan. Namun, ia menekankan kepatuhan terhadap aturan lingkungan adalah hal yang mutlak.

"Kami turun langsung untuk memantau situasi di lapangan. Prinsipnya, usaha silakan berjalan karena kami membuka peluang besar bagi peternak, namun jangan sampai merugikan warga kanan-kiri," ujar Syaiful saat ditemui di lokasi peninjauan.

Berdasarkan hasil mediasi, pelaku usaha telah menyatakan komitmennya untuk melakukan pembenahan sesuai instruksi dinas. Syaiful menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan berkelanjutan guna memastikan perbaikan limbah berjalan efektif.

Di sisi teknis lingkungan, Perwakilan DLHP Magetan, Restu Aryadi, mengungkapkan bahwa fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebenarnya sudah tersedia di lokasi. Hanya saja, sarana tersebut memerlukan optimalisasi karena faktor usia.

"Kami menyarankan adanya maintenance atau perawatan ulang pada IPAL. Selain itu, karena kendala ketiadaan saluran irigasi untuk pembuangan, kami arahkan pelaku usaha membangun sistem peresapan yang lebih memadai," jelas Restu.

Lebih lanjut, DLHP mewajibkan pelaku usaha melakukan uji laboratorium secara periodik. Hal ini bertujuan untuk memastikan air limbah yang dihasilkan telah memenuhi baku mutu sebelum dilepaskan ke lingkungan.

Sementara itu, Pj Kepala Desa Ngariboyo, Sukadi, mengaku pihaknya baru mengetahui adanya keluhan ini setelah tim kabupaten turun ke lapangan. Menurutnya, selama ini belum ada laporan resmi dari warga di tingkat RT maupun desa.

"Meskipun belum ada aduan langsung ke desa, setiap permasalahan yang muncul di masyarakat wajib kita tindak lanjuti. Kami bersyukur pemilik usaha kooperatif dan bersedia melakukan pembenahan," kata Sukadi.

Melalui upaya ini, Pemkab Magetan berharap ada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor peternakan dengan kelestarian lingkungan dan harmoni sosial di tengah masyarakat. (ton/sof)

BANGSAONLINE.com - PT Pertamina Patra Niaga meningkatkan layanan dan kenyamanan di 1.802 SPBU melalui program Retail Make Over.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyebut program ini sebagai langkah strategis menghadirkan pengalaman terbaik bagi pelanggan dari sisi fasilitas, kenyamanan, dan standar pelayanan.

“Hingga saat ini, kami telah melakukan Retail Make Over di 1.802 SPBU, yang tersebar di berbagai wilayah operasional,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Roberth merinci sebaran SPBU yang telah ditingkatkan meliputi Sumatera Bagian Utara 211 unit, Sumatera Bagian Selatan 194 unit, Jawa Bagian Barat 558 unit, Jawa Tengah 208 unit, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara 295 unit, Kalimantan 118 unit, Sulawesi 165 unit, serta Papua dan Maluku 53 unit.

Program dimaksud mencakup pembaruan tampilan fisik SPBU, penataan area pengisian lebih modern, peningkatan fasilitas pendukung seperti area tunggu, kebersihan toilet, pencahayaan, hingga digitalisasi pembayaran. Standar pelayanan operator juga ditingkatkan agar lebih ramah dan profesional.

“Program Retail Make Over ini merupakan wujud nyata komitmen kami dalam meningkatkan kualitas layanan di SPBU Pertamina. Kami ingin memastikan setiap pelanggan mendapatkan pengalaman terbaik, mulai dari kemudahan akses, kenyamanan fasilitas, hingga pelayanan yang prima,” kata Roberth.

Pertamina Patra Niaga berharap transformasi ini memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung mobilitas energi nasional dengan standar layanan yang lebih baik. Ke depan, program akan dilanjutkan secara bertahap di berbagai wilayah agar seluruh SPBU memenuhi ekspektasi pelanggan. (rom)

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kebijakan pembatasan layanan publik bagi penunggak nafkah di Surabaya kini tak lagi sekadar aturan. Sistem digital terintegrasi mulai aktif memantau dan mengejar warga yang belum menunaikan kewajibannya pascaperceraian.

Data terbaru menunjukkan, sebanyak 8.178 warga tercatat memiliki tunggakan nafkah anak maupun mantan istri. Seluruhnya kini berada dalam pengawasan sistem yang menghubungkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan Pengadilan Agama.

Melalui integrasi tersebut, setiap putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) langsung terkoneksi dengan sistem administrasi kependudukan. Dampaknya, kewajiban nafkah kini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga memiliki konsekuensi administratif yang dirasakan langsung oleh warga.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Surabaya, Irvan Wahyudrajad, menjelaskan bahwa sistem akan otomatis mendeteksi dan menandai warga yang belum menjalankan amar putusan pengadilan.

“Begitu ada kewajiban yang belum dipenuhi, sistem akan memberikan notifikasi. Layanan administrasi tidak dapat diproses hingga kewajiban tersebut diselesaikan,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).

Notifikasi tersebut muncul saat warga mengakses layanan administrasi, termasuk pengurusan dokumen kependudukan. Dengan mekanisme ini, dorongan kepatuhan tidak lagi bersifat imbauan, melainkan terintegrasi langsung dalam sistem pelayanan publik.

Irvan menegaskan, pembatasan hanya berlaku bagi putusan yang telah inkrah, sehingga seluruh proses berjalan berdasarkan data resmi yang memiliki kekuatan hukum.

“Jika kewajiban sudah dipenuhi dan ada konfirmasi dari Pengadilan Agama, sistem akan terbuka kembali secara otomatis,” jelasnya.

Pemkot Surabaya juga memastikan pembaruan data dilakukan secara berkala guna menjaga akurasi dan mencegah kesalahan dalam penerapan kebijakan.

Melalui sistem ini, Pemkot Surabaya tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga mengubah pola pengawasan kewajiban pascaperceraian, dari yang sebelumnya pasif menjadi aktif, berbasis data, dan berdampak langsung.

“Setiap ada laporan dari Pengadilan Agama, sistem kami akan menyesuaikan. Status pembatasan ini bersifat sementara dan akan dicabut setelah kewajiban diselesaikan,” pungkasnya.

Untuk memastikan transparansi, masyarakat dapat melakukan pengecekan status layanan administrasi kependudukan secara mandiri melalui laman resmi Pemkot Surabaya. Melalui kanal tersebut, warga dapat mengetahui apakah status layanan administrasinya aktif atau terdapat penyesuaian. (ari/rev)

BANGSAONLINE.com - BMKG menyebut kondisi iklim global berpotensi berkembang menuju fenomena El Nino lemah hingga moderat pada semester kedua tahun ini dengan peluang 50-80 persen. Situasi itu meningkatkan risiko kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengatakan bahwa El Nino Southern Oscillation (ENSO) saat ini masih berada pada fase netral. Namun, indikasi penguatan menuju El Nino perlu diwaspadai karena dapat memperparah musim kemarau.

“Perlu dipahami bahwa kemarau dan El Nino adalah dua fenomena berbeda. Kemarau merupakan siklus klimatologis, namun jika terjadi bersamaan dengan El Nino, curah hujan akan jauh berkurang dan kondisi menjadi lebih kering,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

BMKG menilai, musim kemarau 2026 berpotensi datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang, dengan kondisi iklim secara umum lebih kering dibandingkan normal. ENSO merupakan fenomena iklim global yang memengaruhi pola cuaca dunia, di mana El Nino biasanya menyebabkan berkurangnya curah hujan dan meningkatkan risiko kekeringan.

BMKG mencatat hingga awal April 2026 terdapat 1.601 titik panas di Indonesia, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. 

Potensi karhutla diperkirakan meningkat di Riau pada Juni, meluas ke Jambi dan Sumatera Selatan, lalu berlanjut ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan pada Juli–Agustus.

Sebagai langkah mitigasi, BMKG memperkuat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan metode pembasahan lahan gambut. 

“Ketika tinggi muka air tanah di lahan gambut mulai menurun, BMKG segera melakukan modifikasi cuaca untuk menjaga kelembapan tanah agar tidak mudah terbakar,” kata Faisal.

Ia mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, untuk mengantisipasi peningkatan risiko karhutla seiring perkembangan iklim tersebut. (rom)

PASURUAN, BANGSAONLINE.com – Komitmen Pemerintah Kota Pasuruan dalam menjaga kebugaran para pegawainya ditunjukkan melalui aksi nyata di lapangan. Wali Kota Pasuruan, H. Adi Wibowo (Mas Adi), bersama jajaran Forkopimda melakukan monitoring langsung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar serentak di sejumlah titik, Kamis (9/4/2026).

Layanan kesehatan yang dilakukan secara on the spot ini menyasar para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Fasilitas yang disediakan pun tergolong lengkap, mulai dari pemeriksaan laboratorium, kesehatan gigi dan mulut, hingga pemeriksaan deteksi dini kesehatan jantung.

Rangkaian peninjauan dimulai dari Puskesmas Kandang Sapi, kemudian berlanjut ke Kantor Kecamatan Panggungrejo, dan berakhir di Gedung Grudo (eks kantin). Dalam agenda tersebut, Mas Adi didampingi oleh wakil wali kota, sekretaris daerah, kapolres, serta dandim setempat.

Mas Adi menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan langkah konkret daerah dalam menyukseskan program strategis nasional di sektor kesehatan.

“Alhamdulillah, hari ini kita bersama Forkopimda, Pak Wakil Wali Kota, Kapolres, Dandim, Sekda, dan seluruh OPD yang mendampingi, melaksanakan monitoring pemeriksaan kesehatan gratis. Ini adalah bagian dari komitmen kita untuk mendukung program prioritas nasional,” ujar Mas Adi kepada awak media.

Lebih lanjut, Wali Kota Adi menjelaskan bahwa pemeriksaan rutin seperti ini sangat krusial sebagai upaya mitigasi risiko kesehatan bagi masyarakat dan aparatur pemerintah. Baginya, pembangunan sebuah kota tidak hanya diukur dari angka ekonomi, tetapi juga dari kualitas kesehatan warganya.

“Harapannya, selain kesejahteraan ekonomi meningkat, kesehatan masyarakat juga semakin terjaga,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, Pemkot Pasuruan berharap para pegawai dapat menjalankan tugas pelayanan publik dengan kondisi tubuh yang prima, sekaligus memberikan contoh bagi masyarakat luas akan pentingnya deteksi dini kesehatan. (par/rev)

BANGSAONLINE.com - Pertamina memfasilitasi sebanyak 1.346 sertifikasi UMKM sepanjang Januari-Maret 2026. Langkah tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat daya saing, sekaligus membuka akses pasar UMKM ke ritel modern.

VP Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menjelaskan program sertifikasi mencakup nomor induk berusaha (NIB), halal, hak kekayaan intelektual, serta surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

“Program ini sebagai bagian dari komitmen Pertamina dalam mendorong pemerataan ekonomi berbasis UMKM, sekaligus memperkuat fondasi bisnis UMKM agar lebih siap menembus pasar yang lebih luas, termasuk bersaing di ekosistem industri yang semakin kompetitif,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Ditegaskan pula bahwa sertifikasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pasar terhadap produk UMKM. 

“Pertamina berkomitmen terus mendorong UMKM naik kelas melalui pendampingan yang komprehensif, termasuk fasilitasi sertifikasi. Sertifikasi bukan hanya formalitas, tetapi menjadi pintu masuk bagi UMKM untuk memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing, serta menjawab kebutuhan konsumen yang semakin selektif,” paparnya.

Salah satu UMKM yang berhasil naik kelas adalah Inovasi Mitra Sudjarwo (brand MiniesQ) asal Tangerang Selatan. Usaha makanan sehat ini memperoleh sertifikat halal untuk produk unggulan berupa healthy cookies, brownies, dan oat-based snacks.

Pendiri MiniesQ, Minie Sudjarwo, menyebut sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan pasar dan membuka peluang kerja sama dengan 20 minimarket serta satu supermarket di Jakarta. 

“Kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat menjadi peluang sekaligus tantangan. Kami ingin menghadirkan produk yang sehat, praktis, dan tetap enak dinikmati,” ucapnya.

Baron menambahkan keberhasilan UMKM tersebut menunjukkan sertifikasi bukan sekadar administratif, melainkan kunci memperluas akses pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

“Pertamina berkomitmen mewujudkan pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari penciptaan nilai bersama (creating shared value) berkelanjutan bagi masyarakat,” tuturnya. (rom)

GRESIK, BANGSAONLINE.com – Tabir gelap di balik munculnya belasan warga yang membawa SK PNS dan PPPK palsu ke Pemkab Gresik mulai terkuak. Berdasarkan informasi yang dihimpun, para korban diduga telah menyetorkan uang dalam jumlah fantastis kepada oknum pelaku berinisial A demi mendapatkan status sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Terduga pelaku A dikabarkan merupakan mantan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Gresik yang sudah lama dipecat karena terlibat dalam kasus serupa. Modus yang digunakan adalah menjanjikan kelulusan tanpa prosedur resmi dengan imbalan uang bervariasi antara Rp70 juta hingga Rp150 juta.

Para korban yang telah membayar ini kemudian menerima dokumen palsu yang menempatkan mereka di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari Bagian Humas, Bagian Organisasi, Bagian Umum, hingga Dinas Sosial dan kantor kecamatan.

Merespons situasi ini, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bergerak cepat. Pada Kamis (9/4/2026), BKPSDM mengundang para korban untuk memberikan pendampingan sekaligus memfasilitasi pelaporan kepada pihak kepolisian.

Kepala BKPSDM Kabupaten Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo, menegaskan bahwa sistem rekrutmen ASN saat ini sepenuhnya terintegrasi secara nasional dan tidak bisa diintervensi oleh oknum mana pun.

"Seluruh proses pendaftaran dan seleksi ASN dilakukan secara resmi melalui portal SSCASN milik BKN. Di luar mekanisme tersebut dapat dipastikan tidak resmi,” tegas Agung dalam keterangannya.

Agung juga membeberkan fakta penting bahwa untuk tahun anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Gresik sebenarnya tidak membuka rekrutmen CPNS. Hal ini menunjukkan bahwa janji-janji yang diberikan pelaku sepenuhnya adalah kebohongan.

Pihak BKPSDM kini fokus memberikan edukasi agar masyarakat lebih waspada dan selalu memverifikasi informasi kepegawaian melalui kanal resmi.

"Kami menyediakan kanal resmi untuk pengecekan keabsahan NIP melalui website BKPSDM. Jangan mudah percaya pada oknum yang menjanjikan kelulusan ASN di luar prosedur resmi," pungkasnya. (hud/rev)

GRESIK,BANGSAONLINE.com - Direktur YLBH Fajar Trilaksana, Andi Fajar Yulianto menyoroti perjuangan perempuan dalam menghadapi kekerasan, khususnya dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Menurutnya, penegakan kasus KDRT menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Sebab, tingginya angka kasus KDRT belum berbanding lurus dengan penegakan hukum.

Menurut Fajar, inspirasi RA Kartini, sebagai tokoh emansipasi wanita patut menjadi teladan dalam perjuangan menempuh keadilan bagi wanita.

"Berbicara soal perjuangan Perempuan dalam meraih posisi keadilan tentu tidak bisa hilang dalam benak bangsa Indonesia. RA Kartini saat zamannya harus diakui bahwa perjuangan perempuan dalam menghadapi kekerasan masih jauh dari harapan," kata Fajar, Kamis (9/4/2026)

Dalam catatan siaran Pers (6/3/2026) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan terbaca sepanjang tahun 2025, tercatat 376.529 kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP).

Angka ini sangatalah memprihatinkan adanya peningkatan hingga 14,07% dari jumlah kasus di tahun 2024. Angka tersebut didapat dari inventarisasi pengaduan ke Komnas Perempuan, serta data perkara yang masuk baik pidana maupun dampak dari hubungan konflik perkawinan yang ada di Badan Peradilan Agama Republik Indonesia (Badilag RI).

Fajar mengungkapkan, peringatan Hari Kartini bukan hanya seremonial simbolis belaka. Tetapi, teladan yang harus diterapkan untuk mengangkat hak-hak perempuan dan kesetaraan gender.

Selain itu, lanjut Fajar, nilai luhur dalam semangat perjuangan RA Kartini harus tetap hidup untuk memperjuangkan perempuan korban KDRT.

"Namun sayangnya peringatan tahunan belum mampu dan bahkan belum relevan berdampak positif jika disandingkan dengan penegakan hukum terhadap KDRT," cetusnya.

Ia pun menyoroti tantangan proses penegakan hukum kassus kekerasan pada wanita.

Seperti kurangnya kesadaran akan hak-hak perempuan, kurangnya dukungan bagi korban, saksi dan lemahnya implementasi hukum.

"Di sana sini masih timbul pula oknum penegak hukum yang masih dapat di intervensi oleh beberapa kepentingan dan perempuan masih saja belum mampu mendapatkan keadilan yang diperjuangkan dan akhirnya harus tetap rela sebagai korban tanpa jaminan perlindungan hukum yang diharapkan," bebernya.

Fajar pun menjelaskan empat hal yang dapat memperkuat penegakan hukum kasus kekerasan terhadap wanita.

Pertama, meningkatkan kesadaran akan hak-hak perempuan dan peningkatan kewajiban negara dalam melindungi korban kekerasan.

Kedua, Keharusan membangun jaringan dukungan bagi jaminan korban kekerasan, termasuk keluarga, teman, dan para penggiat hukum, serta komunitas perempuan.

Ketiga, peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan dengan keperpihakan keadilan proposional bagi perempuan.

Keempat, Optimalisasi digital sebagai suport media strategis sebagai akses informasi pengetahuan hukum, penyuluhan hukum , platform digital sebagai penanggulangan KDRT dan digital sebagai akses pengaduan cepat terhadap kebutuhan korban yang harus terkoneksi dengan Komnas perempuan serta penegak hukum.

Keempat hal tersebut menurutnya, dapat menguatkan penegakan hukum yang efektif serta memanfaatkan digitalisasi untuk mencapai keadilan.

"Kiranya kita dapat melanjutkan perjuangan semangat RA Kartini dalam melindungi perempuan dari kekerasan, mendapat hak hak hukum perempuan dan mencapai kesetaraan gender tanpa mengurangi tanggungjawab peran dan nilai nilai keperempuan sesuai maksud yang ditentukan oleh Allah," pungkasnya. (hud/van) 

BANGSAONLINE.com - Pemerintah tengah mengkaji skema penyelenggaraan ibadah haji tanpa antrean, dengan tetap memastikan perlindungan bagi jutaan calon haji yang telah lama menunggu.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan.

“Sekarang Presiden berkeinginan supaya dipikirkan bagaimana caranya haji tidak ngantre. Jadi, haji yang tidak ngantre. Nah itu yang sedang kami formulasikan,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Ia menjelaskan, antrean panjang haji di Indonesia terjadi karena pengelolaan keuangan haji membuat jumlah pendaftar terus meningkat, sementara kuota terbatas. 

“Semakin banyak itu (pendaftar) semakin lama ngantre,” tuturnya.

Sebagai perbandingan, Dahnil menyebut Malaysia memiliki sistem tabung haji yang juga menimbulkan antrean panjang, sementara di India antrean tidak sepanjang di Indonesia.

Pemerintah kini mengkaji kemungkinan penerapan model lebih fleksibel, menyerupai sistem pembelian tiket langsung sesuai kuota dari Arab Saudi. 

“Jadi kita dikasih kuota oleh Arab Saudi 200 ribu. Nah kemudian itu kita tetapkan harganya berapa. Kemudian nanti nggak perlu ngantre. Jadi masing-masing langsung pesan siapa yang dapat, itu yang berangkat,” urai Dahnil.

Kendati demikian, ia menegaskan perlindungan bagi jamaah yang sudah masuk daftar tunggu tetap menjadi prioritas. 

“Kan, ada yang ngantre sekarang mau naik haji itu 5,7 juta orang. Nah bagaimana perlindungan terhadap mereka?,” katanya.

Ia menambahkan, wacana ini masih terus digodok agar keinginan Presiden terkait haji tanpa antrean dapat terwujud. 

“Nanti mungkin akan saya jelaskan keterangannya, modelnya seperti apa. Tapi ini bukan keputusan, ini sedang kita godok terus-menerus,” pungkasnya. (msn/rom)

BANGSAONLINE.com - BNPB memastikan sebanyak 15 warga mengalami luka-luka dan sekitar 100 warga dievakuasi akibat gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyatakan  data tersebut berdasarkan laporan sementara hingga Kamis (9/4/2026) pukul 11.00 siang, atas dampak gempa di Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur.

“Sebanyak lima orang warga mengalami luka berat dan 10 orang warga luka ringan, sedangkan total populasi terdampak sebanyak 100 kepala keluarga,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tim gabungan, termasuk BPBD Flores Timur, telah berada di lokasi untuk penanganan darurat berupa pendataan, pemantauan dampak gempa, pendirian tenda pengungsian, serta penyaluran bantuan. BNPB memastikan pendampingan agar penanganan berjalan cepat dan tepat.

Abdul mengimbau masyarakat tetap tenang, mencari tempat terbuka jika gempa kembali terjadi, serta mengikuti arahan resmi petugas.

Sebelumnya, BMKG melaporkan gempa berkekuatan magnitudo 4,7 terjadi Rabu (8/4/2026) dini hari, berpusat di darat pada kedalaman 5 km, sekitar 21 km tenggara Larantuka. Guncangan dirasakan warga selama 2-4 detik.

BMKG mencatat hingga Kamis pagi pukul 06.40 WITA terdapat 48 gempa susulan yang masih dirasakan warga di pesisir Pulau Adonara. (rom)

BANGSAONLINE.com - Dalam rangka memperluas ketersediaan internet cepat dan meningkatkan kualitas layanan seluler agar tersedia hingga ke daerahh, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengumumkan persiapan seleksi frekuensi radio 700 MHz dan 2.6 GHz pada tahun ini.

"Pelaksanaan seleksi pita frekuensi radio yang dijadwalkan pada tahun 2026 ini bertujuan untuk memberikan tambahan spektrum frekuensi radio yang dapat dioptimalkan oleh para penyelenggara jaringan bergerak seluler," tulis pernyataan resmi dari Kemkomdigi yang dikutip pada Kamis (9/4/2026).

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, telah menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 175 Tahun 2026 tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 2,6 GHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2026 untuk mendukung pelaksanaan seleksi ini.

Lalu, proses persiapan dan pelaksanaan seleksi akan dilaksanakan oleh Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 2,6 GHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2026 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 176 Tahun 2026.

Adapun pita Frekuensi Radio 700 MHz yang bakal dilelang merupakan pita frekuensi radio low-band yang dikenal sebagai hasil digital dividend. Pita frekuensi ini dihasilkan setelah selesainya migrasi siaran televisi analog (Analog Switch Off/ASO) yang beralih menjadi TV digital.

Frekuensi radio tersebut memiliki keunggulan pada cakupan sinyal yang sangat luas dan kemampuan menembus hambatan fisik yang solid seperti bangunan sehingga mampu memperbaiki kualitas sinyal seluler yang masih relatif lemah, baik di kondisi outdoor maupun indoor.

Karakteristik itu menjadikannya tulang punggung utama untuk memperluas jangkauan akses internet mobile broadband ke seluas-luasnya wilayah Indonesia.

Kemudin, ada pita Frekuensi Radio 2,6 GHz, posisinya adalah mid-band yang sangat ideal untuk menopang kapasitas saluran dan kecepatan transmisi data skala besar seperti teknologi 5G.

Pita frekuensi radio ini difokuskan untuk mengakomodasi kepadatan lalu lintas data yang tinggi di wilayah perkotaan serta menghadirkan pengalaman internet seluler berkecepatan tinggi yang lebih stabil.

Kemkomdigi mengundang seluruh pemangku kepentingan, pelaku industri telekomunikasi, dan masyarakat luas untuk terus mendukung langkah strategis pemerintah dalam melaksanakan optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dengan harapan dapat memberi manfaat bagi masyarakat khususnya bagi kemajuan ekonomi digital Indonesia.

"Kementerian Komunikasi dan Digital senantiasa mengedepankan asas transparansi, kepastian hukum, dan akuntabilitas pada setiap tahapan di dalam proses seleksi ini," demikian keterangan dari Kemkomdigi. (rom)

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Nasib apes menimpa Kusnarto (65), seorang kakek asal Kelurahan Ronggomulyo, Kabupaten Tuban. Pasalnya, ia tertabrak motor saat hendak ikut antre beli LPG 3 kilogram di Jalan Brawijaya, Kelurahan Kebonsari, Kabupaten Tuban.

Peristiwa laka lantas maut tersebut terekam CCTV milik warga setempat hingga video itu viral di media sosial (medsos) serta mendapatkan respons dari warganet.

Kanit Laka lantas Polres Tuban Iptu, Eko Sulistiyono, mengonfirmasi bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Brawijaya, Kelurahan Kebonsari, Kabupaten Tuban, pada Selasa (7/4/2026) sekitar pukul 17.00 WIB. Seorang warga yang hendak mengantre elpiji 3 kilogram tertabrak sepeda motor saat menyeberang jalan.

"Berdasarkan rekaman CCTV yang beredar, insiden bermula saat korban berjalan kaki menyeberang dari arah timur ke barat. Pada saat bersamaan, dari arah utara ke selatan melaju sepeda motor yang dikendarai Moh. Devon Ari Arta (26), seorang pengemudi ojek online," beber Eko, Kamis (9/4/2026).

Menurut Eko, kecelakaan tersebut diduga akibat pengendara sepeda motor hendak mendahului mobil di depannya, sehingga tidak melihat orang yang akan menyeberang. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, tabrakan pun tak terhindarkan antara pengendara motor dan pejalan kaki yang sedang menyeberang.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka ringan. Sementara kendaraan sepeda motor diamankan ke Mapolres Tuban sebagai barang bukti. Namun, usai dilakukan mediasi, kedua pihak sepakat menyelesaikan peristiwa tersebut secara kekeluargaan.

"Kami juga memfasilitasi proses mediasi antara korban dan pengendara. Dan kata sepakat untuk berdamai," paparnya.

Sementara itu, Satlantas Polres Tuban mengimbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati saat berada di jalan raya, baik sebagai pengendara maupun pejalan kaki.

"Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dinilai penting guna mencegah terjadinya kecelakaan serupa. Intinya harus sadar diri dalam mematuhi aturan lalu lintas, biar semua selamat," tutupnya. (wan/rev)

BANGSAONLINE.com - KPK memanggil 9 orang dari BPH atau biro penyelenggara haji di Jawa Timur dan Jakarta untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Budi Prasetyo selaku Juru Bicara KPK mengatakan bahwa pihaknya memanggil 4 saksi di Jawa Timur, dan 5 lainnya di Jakarta.

“Pemeriksaan bertempat di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, dan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” ujarnya kepada awak media, Kamis (9/4/2026).

Dijelaskan pula bahwa 4 saksi yang dipanggil di Jatim yakni AM selaku Manajer Operasional PT Amsa Nur Indah Mandiri, HS selaku Direktur Keuangan PT Bumi Nata Wisata Tours and Travel, HMA selaku Manajer Visa PT Faroq Sulaiman Al Fatah, dan AKU selaku Direktur PT Tiga Cahaya Utama.

Sedangkan 5 saksi yang dipanggil di Jakarta adalah NUR selaku Manajer Haji dan Umrah PT Arfina Margi Wisata, KRI selaku Staf Divisi Haji PT Arofah Satya Prakasa, SA selaku Staf Operasional Haji PT Arston Pesona Indonesia Tour, KZA selaku Pengurus PT Baitulloh Kota Intan Wisata, serta AAB selaku Direktur PT Balubaid Ikhwan. 

KPK sebelumnya memulai penyidikan kasus korupsi kuota haji pada 9 Agustus 2025. Pada 9 Januari 2026, KPK menetapkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka.

Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diterima KPK pada 27 Februari 2026 menunjukkan kerugian negara mencapai Rp622 miliar. KPK kemudian menahan Yaqut pada 12 Maret 2026 dan Ishfah pada 17 Maret 2026.

Setelah sempat menjalani tahanan rumah, Yaqut kembali ditahan di Rutan KPK pada 24 Maret 2026. Pada 30 Maret 2026, KPK menetapkan 2 tersangka baru, yakni Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham, dan Ketua Umum Kesthuri, Asrul Azis Taba. (rom)

LUMAJANG, BANGSAONLINE.com - Pos pengamatan Gunung Api (PPGA) Semeru, melaporkan Gunung Semeru meletuskan awan panas dengan amplitudo maksimal 22 millimeter. Erupsi tersebut, disertai dengan asap setinggi 2.500 meter di atas puncak kawah Gunung Semeru.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang, Isnugroho mengatakan, awan panas tersebut terekam mulai pukul 17.35 WIB dan mengarah ke Besuk Kobokan.

"Terjadi APG jarak luncur 2,5 kilometer mengarah ke Besuk Kobokan," kata Isnugroho

Ia menyatakan, saat ini awan panas sudah berhenti pada jarak 2,5 kilometer dai puncak kawah dan tidak ada dampak yang terjadi akibat luncuran awan panas itu.

Namun, menyebabkan tumpukan material di lereng Gunung Semeru semakin banyak dan berimbas saat hujan dengan intensitas tinggi, material pasir dan batu akan terbawa banjir lahar hujan Gunung Semeru.

"Saat ini di Gunung Semeru kerap terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi," ujar Isnugoroho.

Isnugroho menyebut, bahaya dari banjir itu, bisa membahayakan warga sekitar aliran sungai yang berhulu ke Gunung Semeru.

BPBD kini mempersiapkan tim reaksi cepat (TRC) untuk mengamankan apabila terdapat luncuran awan panas dan mendekati kawasan permukiman di radius 8 kilometer dari puncak kawah.

Isnugroho juga mengimbau warga di sekitar lereng Semeru, agar tetap tenang dan menjaga kewaspadaannya sambil memantau perkembangan informasi dari petugas pos pantau Gunung Semeru. (rif)

KOTA MALANG,BANGSAONLINE.com - Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) Jawa Timur resmi dilantik dan diminta berperan aktif mengawasi ribuan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

JEMBER,BANGSAONLINE.com - Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Jember menyiapkan langkah revitalisasi pasar tradisional dengan fokus pada perbaikan sarana prasarana dan sistem pengelolaan.

Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Jember, Wiwik Supartiwi menjelaskan, pembenahan fisik pasar menjadi prioritas guna meningkatkan kenyamanan serta daya tarik pengunjung.

“Dua hal yang dimaksud revitalisasi itu ada revitalisasi dari sisi sarpras, tapi ada juga revitalisasi dari sisi pengelolaannya,” ujar Wiwik.

Ia menambahkan, peningkatan target pendapatan daerah diharapkan berdampak pada penguatan anggaran untuk perbaikan pasar yang kondisinya sudah tidak layak.

“Kalau nanti ada peningkatan target pendapatan, itu artinya ada pengembalian anggaran untuk melakukan perbaikan-perbaikan sarana prasarana bagi pasar yang mungkin sudah saatnya atau tidak layak dihuni,” katanya.

Menurutnya, perbaikan tersebut akan membuat kios yang sebelumnya kurang layak menjadi lebih fungsional dan mampu menarik minat masyarakat untuk bertransaksi.

“Salah satunya yang kita dorong pada tahun 2026 ini adalah revitalisasi Pasar Tanjung yang diusulkan ke Kementerian PU, supaya menjadi pasar tradisional yang modern, aman, dan nyaman,” ungkapnya.

Selain aspek fisik, Pemkab Jember juga mendorong inovasi dalam pengelolaan pasar agar lebih kompetitif di era digital.

“Kemudian yang kedua dari sisi pengelolaan, harapannya ada inovasi supaya pasar-pasar tersebut menarik konsumen datang ke sana,” jelas Wiwik.

Ia mencontohkan sejumlah langkah yang akan dilakukan, seperti pelatihan pedagang berbasis digital hingga penerapan sistem pembayaran non-tunai.

“Melatih pedagang dengan pelatihan online di era digitalisasi, kemudian cara pembayaran yang tadinya manual menjadi digital atau cashless, sehingga pendapatan tidak banyak yang bocor,” ujarnya.

Wiwik menambahkan, optimalisasi pasar juga memerlukan dukungan regulasi dari berbagai pihak agar program berjalan efektif.

“Itu yang diharapkan dari masukan-masukan, sehingga kita perlu dukungan regulasi dari berbagai pihak,” katanya.

Terkait kondisi beberapa pasar yang mulai sepi atau tidak terisi, pihaknya tengah menyiapkan konsep revitalisasi berbasis tema atau ikon tertentu.

“Yang tidak dihuni itu harus dibuat menarik, baik dari fasilitas maupun konsep transaksi, misalnya pasar tersebut punya ikon tertentu,” jelasnya.

Sebagai contoh, konsep baru dapat diterapkan di pasar tertentu untuk menghidupkan kembali aktivitas perdagangan.

“Misalnya di Pasar Tegalbotho, nanti bisa dikembangkan dengan konsep pusat transaksi tertentu yang menjadi daya tarik pedagang,” tambahnya.

Di sisi lain, fenomena pedagang yang berjualan dari rumah dengan konsep 24 jam juga menjadi perhatian pemerintah.

“Memang sekarang banyak yang berjualan di rumah dengan konsep 24 jam, dan itu menjadi masukan bagaimana pasar juga bisa didorong melakukan hal serupa,” ujar Wiwik.

Namun demikian, pihaknya mengakui belum memiliki data pasti terkait jumlah pedagang yang beralih ke sistem tersebut.

“Kalau sampai saat ini kami belum mendapatkan data secara pasti, tapi secara umum fenomena itu memang ada,” pungkasnya. (nga/yud/van)

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Polresta Sidoarjo mengamankan 25 tersangka pada 19 kasus tindak pidana narkoba selama bulan Maret 2026.

Kapolresta Sidoarjo, Kombes Christian Tobing mengatakan, 25 orang yang diamankan, semuanya berjenis kelamin laki-laki dan mayoritas kurir maupun pengedar.

"Selama Maret 2026, kami berhasil mengungkap 19 kasus dengan 25 tersangka. Ini merupakan komitmen kami dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Sidoarjo," ujar Christian, Kamis (9/4/2026).

Selain itu, polisi juga mengamankan berbagai barang bukti narkoba diantaranya sabu dengan berat 235,79 gram, 52 butir ekstasi, serta ganja seberat 408,66 gram.

Christian mengkalkulasi, dalam pengungkapan kasus ini, diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 4.000 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba, dengan nilai ekonomis barang bukti mencapai Rp 387 juta.

"Ini bukan sekadar angka, tapi bentuk nyata penyelamatan generasi dari bahaya narkotika," tegasnya.

Ia juga mengungkapkan, bahwa peredaran narkoba dengan berbagai modus, mulai dari sistem ranjau hingga transaksi langsung (COD). Para tersangka umumnya mendapatkan barang haram tersebut dari jaringan yang masih dalam pengejaran (DPO).

Salah satu kasus terjadi pada 5 Maret 2026 di wilayah Tulangan, di mana seorang tersangka berinisial AH diamankan di dalam rumahnya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku berperan sebagai kurir yang menerima sabu dari seorang DPO untuk diedarkan di wilayah Sidoarjo.

Kasus lain pada 9-10 Maret 2026 mengungkap jaringan peredaran sabu dan ganja yang melibatkan tiga tersangka di wilayah Sidoarjo. Mereka mengaku mendapat pasokan dari jaringan lain untuk diedarkan kembali dengan imbalan tertentu.

Pengungkapan juga dilakukan pada 13 Maret 2026 di wilayah Tarik serta 26 Maret 2026 di kawasan Sarirogo, dengan modus serupa, yakni peredaran melalui sistem ranjau dan COD.

Akibatnya, para pelaku dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 dan/atau Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman mulai dari pidana penjara hingga pidana mati.

Ia juga mengaku, polisi akan terus melakukan pengembangan kasus peredaran narkoba, dan memburu jaringan yang lebih besar.

"Kami tidak berhenti sampai di sini. Pengembangan terus dilakukan untuk mengungkap jaringan di atasnya. Kami juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif memberikan informasi terkait peredaran narkoba," pungkasnya.

JEMBER,BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten Jember mengkaji penarikan retribusi pedagang kaki lima (PKL) sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wacana tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat antara DPRD Jember dan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan yang digelar pada Kamis (9/4/2026).

Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Jember, Wiwik Supartiwi, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih fokus melakukan pendataan PKL, khususnya di kawasan perkotaan, guna mengetahui jumlah pasti sekaligus kebutuhan penataan ke depan.

“Hal ini dilakukan untuk memastikan berapa jumlah PKL yang ada, serta sebagai kebutuhan untuk penataan ke depannya,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, DPRD Jember memberikan masukan agar rencana penarikan retribusi tidak bersifat wajib, melainkan opsional agar tidak membebani pelaku usaha kecil.

“Dari hasil rapat tadi ada usulan untuk adanya penarikan retribusi terhadap PKL, namun disesuaikan dengan besaran usahanya dan ini masih opsional,” kata Wiwik.

Menurutnya, skema tersebut dapat menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan PAD, selama tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi pedagang.

“Ini bisa menjadi alternatif peningkatan PAD tanpa memberatkan pedagang,” imbuhnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa rencana tersebut belum final dan masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut lintas sektor sebelum diterapkan sebagai kebijakan resmi.

“Sebelum diambil kebijakan, maka perlu duduk bersama dan menyusun payung hukumnya supaya bisa berjalan dengan baik nanti implementasinya,” tegasnya.

Wiwik juga menekankan bahwa pelaksanaan penarikan retribusi tidak bisa dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas serta dukungan dari berbagai pihak terkait.

“Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya regulasi yang mengatur secara teknis,” ungkapnya.

Di sisi lain, Pemkab Jember juga tengah menyiapkan konsep penataan PKL melalui program food street sebagai bagian dari penataan kawasan perdagangan.

“Nantinya ini akan dipusatkan di Jalan Kartini dan kini dalam proses kajian,” jelasnya.

Rencana tersebut mencakup pemusatan PKL di sejumlah titik strategis, seperti kawasan Jalan Kartini untuk area sekitar alun-alun, serta relokasi PKL di kawasan Kaliwates dan Jalan Gajah Mada ke lahan milik PTPN. (nga/yud/van)

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Seorang pria bernama Suhadak (55) melakukan penyerangan dengan celurit di kawasan Magersari, pada Kamis (2/4/2026). Aksi brutal tersebut mengakibatkan dua orang mengalami luka serius. Pelaku berhasil diamankan tak lama setelah kejadian.

“Pelaku sudah kami amankan berikut barang bukti berupa celurit yang digunakan saat melakukan penganiayaan,” kata Kapolsek Sidoarjo Kota, Kompol Hery Setyo Susanto, Kamis (9/4/2026).

Peristiwa bermula sekira pukul 14.30 WIB ketika pelaku bertemu dengan korban Yodi Mandar di sekitar Rumah Sakit DKT Sidoarjo. 

Setelah sempat minum minuman keras bersama, terjadi cekcok hingga pelaku dipukul korban. Tidak terima, pelaku pulang mengambil celurit lalu kembali mencari korban.

Sekitar pukul 16.15 WIB, pelaku mendatangi rumah korban di Magersari Gang 1 dan langsung menyerang. 

Korban menangkis dengan tangan kiri, namun jari tengah dan manisnya putus. Bambang Budi Utomo yang mencoba menolong juga dibacok di kepala hingga berdarah.

Warga lain, Edi Suwito dan Bambang Moerdiyono, berhasil melumpuhkan pelaku dan merebut senjata tajamnya. 

“Pelaku kemudian diamankan warga, dan tidak lama berselang anggota polisi datang ke lokasi untuk membawa pelaku ke Polsek Sidoarjo guna proses hukum lebih lanjut,” ucap Kapolsek Sidoarjo Kota.

Polisi mengamankan barang bukti berupa celurit dan pipa besi sepanjang satu meter. Pelaku dijerat pasal penganiayaan berat sesuai KUHP terbaru. 

Saat ini, kepolisian masih memeriksa saksi dan korban untuk melengkapi berkas perkara. (cat/mar)

BANGSAONLINE.com - Nama pengusaha Khairul Umam alias Haji Her menjadi sorotan publik setelah dipanggil KPK dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

Tiba pada hari ini di Jakarta, Kamis (9/4/2026), Haji Her tampil sederhana mengenakan sarung cokelat dan kemeja putih, didampingi tim kuasa hukum. Ia menegaskan kedatangannya murni untuk memenuhi undangan penyidik.

“Kami terima undangan tanggal satu sore, dan saya inisiatif datang sendiri,” ujarnya.

Haji Her membantah memiliki kaitan dengan perkara yang sedang diusut KPK. 

“Enggak ada. Kita juga enggak kenal orang-orang itu,” tegasnya.

Pemanggilan ini terkait pengembangan kasus besar yang sebelumnya menyeret Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC, Budiman Bayu Prasojo, yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 27 Februari 2026.

Kasus ini terkuak lewat operasi tangkap tangan (OTT) pada 4 Februari 2026 yang melibatkan sejumlah pejabat dan pihak swasta.

KPK menduga praktik suap dan gratifikasi berlangsung sejak Oktober 2025, dengan modus pengaturan jalur importasi barang agar mendapat perlakuan khusus. Penyidik kini masih mendalami aliran dana dan membuka peluang adanya keterlibatan pihak lain.

Kemunculan Haji Her dalam pusaran kasus ini menambah perhatian publik, meski ia menegaskan tidak memiliki hubungan dengan para tersangka. 

Kasus tersebut menjadi sorotan karena melibatkan pejabat strategis di sektor kepabeanan, serta dugaan praktik 'main mata' dalam jalur importasi. (dim/mar)

PASURUAN,BANGSAONLINE.com - Puluhan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Bangil (Unuba) menggelar aksi demonstrasi untuk mempertanyakan legalitas penunjukan rektor baru oleh Yayasan Pancawahana.

Aksi tersebut berlangsung di depan Gedung Graha NU PCNU Bangil, Desa Baujeng, Kecamatan Beji, Rabu (9/4/2026). 

Dalam demonstrasi itu, mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan “itu rektor apa rokok ilegal”.

Salah satu mahasiswa semester enam, Mustofa, menyatakan keresahan terkait status rektor baru yang dinilai belum memiliki kejelasan legalitas formal. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi berdampak pada keabsahan ijazah mahasiswa.

" Kami khawatir teman-teman yang mau lulus nanti Ijazahnya bermasalah," kata Mustofa kepada BANGSAONLINE usai menyampaikan aspirasinya.

Para peserta aksi kemudian ditemui oleh Wakil Ketua Yayasan sekaligus Ketua PCNU Bangil terpilih, Drs. Eddy Supriyanto, rektor baru Minha Makhzuniyah, Ketua LBH NU H. Akhmad Soim, serta jajaran lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa secara serentak mempertanyakan legalitas surat keputusan (SK) pengangkatan rektor baru. 

Namun, pihak yayasan belum dapat menunjukkan dokumen tersebut karena tidak termasuk dalam tuntutan tertulis yang disampaikan mahasiswa.

" Kami tidak bisa menunjukan SK tersebut karena tidak ada permintaan tertulis dari Mahasiswa," ujar Eddy saat merespon permintaan Mahasiswa itu.

Meski demikian, pihak yayasan memastikan bahwa SK pengangkatan rektor baru merupakan keputusan resmi yang ditandatangani Ketua Yayasan Pancawahana, HM Sudiono Fauzan.

" Kalau memang ada yang keberatan silahkan ditempuh lewat jalur hukum," ungkapnya. (afa/van)

SUMENEP,BANGSAONLINE.com - Wakil Bupati Sumenep, K.H. Imam Hasyim menyesalkan aksi relawan SPPG di Kecamatan Kangayan yang berkaraoke dan berjoget di dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Peristiwa tersebut melibatkan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cendikia Waskita, Desa/Kecamatan Kangayan, yang kedapatan berkaraoke, berjoget, hingga menabur uang di area dapur pada Senin (6/4/2026).

Menurut Wabup, fasilitas SPPG tidak boleh digunakan untuk kepentingan di luar operasional MBG.

“Kami turut prihatin dengan tindakan tersebut. Pasalnya, tindakan seperti itu berpotensi mengganggu efektivitas relawan yang sedang bekerja sesuai tugasnya masing-masing. Kalau mau menghilangkan penat, sebaiknya di luar SPPG saja,” kata dia, Kamis (9/4/2026).

Ia menyatakan, Pemerintah Kabupaten Sumenep akan berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah SPPG setempat terkait kejadian tersebut.

“Nanti kami akan mengevaluasi bersama tentang SPPG yang ada di Sumenep mulai dari aspek pelaksanaan, operasional dan menu yang dibagikan agar lebih baik ke depan,” cetusnya.

Ia berujar, pelaksanaan dan pendistribusian program MBG harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak, baik pegawai, relawan, maupun mitra SPPG.

“Ini sebagai upaya kami untuk memastikan menu MBG berdampak positif kepada penerima manfaat. Karena, salah satu tujuan MBG ini untuk mengurangi stunting dan meningkatkan kecerdasan anak,” ujarnya. (van)