BANGKALAN,BANGSAONLINE.com - Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Bangkalan masih menyelidiki penyebab dugaan keracunan yang menimpa 84 siswa SMAN 1 Kokop, Kecamatan Kokop, dengan melibatkan dinas kesehatan dan melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan.

Ketua Satgas MBG Kabupaten Bangkalan, Bambang Budi Mustika mengatakan, tim telah melakukan investigasi menyeluruh dengan meminta keterangan korban, mengamankan sampel makanan, serta memeriksa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi penyedia makanan.

Menurutnya, penelusuran dilakukan untuk memastikan sumber gangguan kesehatan yang dialami para siswa.

Bambang mengungkapkan dampak kejadian tersebut tidak hanya dirasakan siswa penerima manfaat program MBG.

Investigasi Keracunan 84 Siswa SMAN 1 Kokop Bangkalan, Satgas MBG Ungkap Temuan ini di SPPG.

Saat melakukan pemeriksaan di dapur komunal SPPG, tim menemukan adanya catatan terkait sistem sanitasi yang digunakan.

Bambang menyebut Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di lokasi tersebut masih menggunakan standar lama.

"IPAL-nya ada, cuma masih menggunakan standar lama," cetusnya.

Meski demikian, pihak pengelola SPPG disebut telah merespons temuan tersebut dengan melakukan pembaruan fasilitas.

Menurut Bambang, perangkat IPAL yang sesuai standar terbaru telah didatangkan pada hari yang sama.

"Tapi pada hari yang sama pihak SPPG telah mendatangkan IPAL yang sesuai standar terbaru, hanya saja belum terpasang," katanya.

Untuk memastikan penyebab utama dugaan keracunan, Satgas MBG berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan dan Puskesmas Kokop.

Pemeriksaan dilakukan melalui investigasi epidemiologi terhadap seluruh penerima manfaat MBG di wilayah tersebut.

"Saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan bersama Puskesmas Kokop telah melakukan investigasi epidemiologi terhadap seluruh penerima manfaat MBG selama 3 hari ke depan untuk mengetahui sumber pasti dugaan keracunan," ujarnya.

Bambang menegaskan pihaknya belum dapat menyimpulkan penyebab pasti insiden tersebut.

Hal itu karena hasil pemeriksaan laboratorium masih dalam proses.

Petugas kesehatan telah mengamankan sampel makanan sisa serta sampel muntahan dari siswa terdampak untuk diperiksa di laboratorium di Surabaya.

"Kami tidak bisa menyimpulkan penyebabnya sekarang karena masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Sampel makanan dan muntahan sudah diamankan dan akan diuji," tandasnya.

JAKARTA,BANGSAONLINE.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan sejumlah perubahan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk melibatkan kantin sekolah dalam proses produksi makanan dan menghentikan sementara pembangunan dapur baru.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas program melalui penguatan tata kelola, efisiensi anggaran, dan penajaman sasaran penerima manfaat.

Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, menegaskan pihaknya berkomitmen memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Fokus utama BGN saat ini adalah memastikan setiap anggaran dan sumber daya yang menghasilkan dampak yang optimal," ujarnya dalam keterangan pers, Jumat (05/06/2026).

Sebagai bagian dari evaluasi program, BGN melakukan penataan ulang terhadap sejumlah aspek pelaksanaan MBG.

Langkah yang ditempuh meliputi refocusing penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, serta optimalisasi dapur yang telah beroperasi.

Selain itu, BGN juga memperkuat pembinaan dan standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, mutu layanan, dan kualitas sumber daya manusia yang telah ditetapkan.

Melalui kebijakan tersebut, BGN ingin memastikan setiap makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat memenuhi standar gizi dan keamanan pangan yang baik.

Nanik mengungkapkan hingga saat ini masih terdapat ketimpangan persebaran layanan MBG di sejumlah daerah.

"Masih terdapat konsentrasi dapur yang tinggi di wilayah aglomerasi. Sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan," ujarnya.

Untuk memperluas jangkauan layanan, BGN saat ini tengah menyiapkan berbagai skema pelaksanaan MBG yang lebih adaptif bagi wilayah 3T.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemerataan akses layanan gizi sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program MBG di seluruh Indonesia.

LAMONGAN,BANGSAONLINE.com - Satpolairud Polres Lamongan menggelar kegiatan Jumat Berkah dengan sarapan pagi bersama masyarakat pesisir, Jumat (05/06/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pendekatan humanis kepolisian untuk mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menyerap aspirasi terkait keamanan di wilayah perairan dan pesisir.

Kasat Polairud Polres Lamongan AKP Guntur mengatakan, kegiatan sarapan bersama menjadi sarana komunikasi yang lebih dekat antara polisi dan masyarakat.

“Lewat sarapan bersama, kami buka ruang curhat warga soal keamanan perairan dan pesisir. Makin dekat, makin cepat tangani masalah,” ujarnya.

Menurutnya, kedekatan dengan masyarakat penting untuk mempercepat penanganan berbagai persoalan yang muncul di kawasan pesisir.

Program tersebut juga diharapkan mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

Di sisi lain, kegiatan itu mendapat respons positif dari warga yang hadir.

Masyarakat menilai suasana santai saat sarapan bersama membuat mereka lebih mudah menyampaikan keluhan, masukan, maupun informasi kepada petugas tanpa rasa sungkan.

Melalui Program Jumat Berkah, Satpolairud Polres Lamongan berupaya menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menjaga kedekatan antara Polri dan warga pesisir. (van)

JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Nama Muhammad Chatib Basri makin santer masuk kabinet Prabowo Subianto. Ekonom senior itu diisukan bakal menggantikan posisi Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.

Isu itu kian kencang ketika Chatib Basri pulang lebih awal dari Amerika Serikat. Padahal sejumlah koleganya di Amerika sempat akan bertemu Chatib Basri di Boston. Pertemuan itu batal karena Chatib Basri sudah kembali ke Jakarta.

“Sudah terbang Jakarta. Tadinya mau bertemu hari Kamis," kata sumber melalui pesan elektronik, Jumat, 6 Mei 2026 seperti dilansir RMOL.

Meski demikian Prabowo dikabarkan tidak akan membuang Purbaya begitu. Purbaya dikabarkan masuk nominasi Gubernur Bank Indonesia mengganti Perry Warjiyo.

"Kelihatannya (Chatib) memang bakal mengganti Purbaya," kata sumber yang sama, mengirim pesan ke RMOL dari AS.

Muhammad Chatib Basri lahir dari pasangan Chairul Basri (ayah) dan Nurbaiti (ibu). Ayahnya berasal dari Rao, Pasaman, Sumatera Barat. Chairul Basri adalah kakak dari sastrawan kondang Asrul Sani.

Berarti Chatib Basri adalah keponakan Asrul Sani. Karena itu sewaktu kecil Chatib Basri lebih senang mempelajari politik, sastra, dan seni, dibandingkan ilmu ekonomi. Chatib bahkan pernah beberapa kali ikut pentas Teater Cradda di Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Chatib Basri sekolah di Kolese Kanisius. Ia kemudian melanjutkan ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Jakarta. Lulus dari UI ia melanjutkan ke Australia National University. Tahun 1996 ia mendapatkan gelar Master of Economic Development (M.Ec.Dev.). Ia juga meraih gelar Ph.D dalam bidang ekonomi dari universitas yang sama.

Ia popular sebagai ekonom, peneliti, dan professional. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia (21 Mei 2013-20 Oktober 2014).

Sebelumnya Chatib menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (14 Juni 2012-1 Oktober 2013). Ia dikenal memiliki keahlilan di bidang makroekonomi, perdagangan internasional, dan ekonomi politik.

Chatib Basri juga pernah mejabat Penasehat Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia (2006-2010), Sherpa Indonesia untuk G-20 (2008) dan Deputi Menteri Keuangan untuk G-20 (2006-2010).

Sekarang Chatib Basri menjabat sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional, sejak 5 November 2024.

BANGSAONLINE.com - Plt Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Dani Pramudya, menyampaikan jumlah jemaah haji Indonesia yang sakit usai puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) menurun dibandingkan tahun sebelumnya. 

Pada musim haji tahun ini, tercatat 210 jemaah dirawat, sementara pada musim haji 2025 mencapai 300 jemaah. Menurut Dani, penurunan angka kesakitan tidak lepas dari kebijakan Kemenhaj memperketat istitha’ah kesehatan sejak sebelum keberangkatan. 

“Alhamdulillah, dengan peraturan istitha’ah ini, kita banyak juga seleksi di embarkasi,” ujarnya di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah pada Kamis (4/6/2026).

Ia menyatakan, sekitar 300 calon jemaah dinyatakan tidak laik terbang saat pemeriksaan di embarkasi, sehingga gagal berangkat ke Tanah Suci. 

“Alhamdulillah dengan pengetatan istitha’ah ini, membuat angka kesakitan juga berkurang,” tuturnya.

Dani memaparkan, penyakit yang paling banyak diderita jemaah haji tahun ini adalah sesak napas, terutama dialami jemaah lanjut usia yang kelelahan atau memiliki riwayat penyakit paru-paru. Selain itu, serangan jantung juga menjadi kasus yang muncul, dipicu riwayat hipertensi dan diabetes. (msn/mar)

MAKKAH, BANGSAONLINE.com - Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Fatah Al-Mashat, melakukan kunjungan mendadak ke Kantor Daerah Kerja (Daker) Makkah pada Kamis (4/6/2026). Kunjungan ini membahas peningkatan kualitas pelayanan jemaah sekaligus solusi kepadatan di wilayah Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina).

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Arab Saudi menawarkan opsi strategis berupa penerapan skema tanazul hingga 50 persen bagi jemaah Indonesia untuk mengatasi keterbatasan lahan tenda di Mina. Tawaran itu disampaikan langsung kepada Wakil Menteri Haji dan Umrah, sekaligus Naib Amirulhaj, Dahnil Anzar Simanjuntak.

“Mina itu sangat terbatas, hanya sekitar belasan hektar. Pihak Saudi menyampaikan kalau bisa di-tanazul-kan 50%, mereka akan mempertimbangkan untuk meminta jaminan di Mina,” kata Dahnil.

Disampaikan pula olehnya bahwa Kemenhaj akan mematangkan kalkulasi teknis dan operasional agar skema tanazul dapat diterapkan tanpa mengurangi keabsahan rukun haji. 

“Ke depan kita akan bekerja bareng dengan Kementerian Haji Arab Saudi untuk mempersiapkannya sejak awal,” ujarnya.

Selain membahas teknis pelayanan, pihak Saudi juga menyoroti penghargaan internasional perhajian yang dinilai tidak objektif karena lebih banyak diberikan kepada negara dengan kuota kecil, sementara negara dengan jemaah terbesar seperti Indonesia, India, dan Pakistan kerap terabaikan. 

Kendati demikian, Arab Saudi menyampaikan apresiasi atas perubahan signifikan yang dilakukan Indonesia dalam pengelolaan haji. Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, Kemenhaj berkomitmen memperketat istitha’ah kesehatan sejak dari dalam negeri untuk menekan angka kematian jemaah. 

“Kasus-kasus seperti demensia dan komorbid yang berpotensi meningkatkan mortalitas akan kita kurangi. Skrining di dalam negeri akan jauh lebih ketat,” ucap Dahnil.

Pemerintah juga menyiapkan reformasi tata kelola keuangan haji melalui revisi Undang-Undang Keuangan Haji. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan dana haji menghadapi potensi lonjakan kuota di masa depan.

“Sepulang dari sini, saya bersama Pak Menteri akan menghadap Presiden Prabowo dan berkomunikasi dengan DPR. Kita harus ambil komitmen bersama untuk menyelamatkan tata kelola perhajian kita,” urai Dahnil. (msn/mar)

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menyalurkan bantuan usaha kepada Sholikah (50) dan suaminya Putut Sri Harmisworo (56), warga Jalan Kembang Kuning, Kandat. Bantuan berupa rombong kontainer, peralatan pendukung, serta bahan siap pakai untuk membuka usaha minuman.

Sholikah dan Putut diketahui mengasuh 3 cucu yang masih kecil setelah anak mereka meninggal dunia. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Sholikah menjalankan usaha kecil jasa penggilingan bumbu, kopi, dan kelapa, sementara Putut bekerja sebagai buruh tani.

Kabar mengenai keluarga ini sampai ke Bupati Kediri yang kemudian berkunjung pada 7 Mei 2026. Menindaklanjuti kunjungan tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Kopusmik) Kabupaten Kediri menyalurkan bantuan pada 2 Juni 2026.

Menerima bantuan, Sholikah mengaku bersyukur karena usaha penggilingan bumbu yang dimiliki semakin sepi. Ia mengatakan, “Rencananya jualan di depan rumah bisa sambil mengasuh cucu.”

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kopusmik Kabupaten Kediri, Santoso, menyampaikan bantuan juga berupa kacang tanah dan beras ketan untuk mendukung usaha sambel pecel dan madumongso yang selama ini digeluti Sholikah.

“Bantuan dari Mas Bupati diharapkan memberi harapan baru bagi keluarga Ibu Sholikah dalam menopang ekonomi keluarga secara berkelanjutan,” katanya kepada BANGSAONLINE.com, Jumat (5/6/2026). (uji/mar)

PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Mantan Calon Wakil Presiden RI Mahfud MD menyampaikan ucapan dan pesan dalam Haul ke-526 Kiai Agung Rabah Pamekasan dan Hari Lahir (Harlah) Pondok Pesantren Syaikh Abdurrahman Rabah, Sumedangan, Pademawu, Pamekasan, Madura..

Mahfud MD menyampaikan pesan itu lewat rekaman video. Ia memulai dengan salam. 

"Saya Mohammad Mahfud MD, Putera Madura, mengucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraan Haul Kiai Agung Rabah ke-526 dan Harlah Pondok Pesantren Syaikh Abdurrahman Rabah," ujar Mahfud MD dalam rilis yang diterima BANGSAONLINE, Jumat (5/6/2026). 

Tokoh asal Madura itu berharap semoga nilai-nilai perjuangan Syaikh Abdurrahman Rabah dan perjuangan Pondok Pesantren Rabah senantiasa dipelihara oleh keluarga dan keturunannya.

"Sehingga nilai-nilai tersebut berkontribusi positif dalam kemajuan masyarakat Indonesia, dan mendorong peran serta Madura untuk menyongsong peradaban Indonesia yang lebih maju," ucapnya Mahfud MD sembari menutup salam.

Kiai Agung Rabah adalah salah satu Waliyullah Madura yang secara genealogis merupakan keturunan Sunan Kudus dari jalur Kiai Mandaraga dan Kiai Bukabu Sumenep.

Menurut pegiat Persatuan Bani Bhuju' (PBB) Firman Syah Ali, Kiai Agung Rabah tidak punya putera, tapi warisan spiritual, intelektual dan perjuangannya diteruskan oleh keponakan kandungnya.

"Kiai Agung Rabah tidak mempunyai putera, tapi nilai spiritual, intelektual dan dakwahnya diwariskan kepada keponakan kandungnya, Kiai Adil. Kiai Adil ini kemudian dijuluki sebagai Bhuju' Rabah II, sebagai penerus Kiai Agung Rabah. Keturunan Kiai Adil inilah yang kemudian oleh masyarakat disebut sebagai Potoh Rabah" ucap Pengurus Pusat Majelis Alumni IPNU.

Menurut dia, Kiai Adil adalah putera dari saudara kandung Kiai Agung Rabah yang bernama Dewi Asri.

"Kiai Adil alias Bhuju' Rabah II adalah putera dari saudara kandung Kiai Agung Rabah yang bernama Dewi Asri. Dewi Asri menikah dengan salah satu keluarga dekatnya yang bernama Kiai Abdul Qidam. Dalam tradisi Bani Walisongo, sangat tidak mungkin seorang Kyai/Nyai menikah dengan keluarga jauh, mereka istiqomah melakukan Endogami, yaitu praktik pernikahan dengan saudara dekat," lanjut Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Pergerakan (ADP).

Pernikahan antara Dewi Asri dengan Kiai Abdul Qidam Arsojih, menurunkan raja-raja, tokoh negarawan dan ulama besar.

"Alhamdulillah, buah pernikahan Dewi Asri dengan Kiai Abdul Qidam Arsojih, oleh Allah dizinkan menurunkan raja-raja, negarawan dan ulama besar. Diantara keturunanya adalah Bindere Saot, pembuka dinasti terakhir Kerajaan Sumenep, KH As'ad Syamsul Arifin, Pahlawan Nasional RI, serta Mahfud MD, Mantan Calon Wakil Presiden RI," tutur Panglima Nahdliyin Bergerak (NABRAK).

Karena para raja dan kiai dahulu berendogami, maka keturunan Kiai Abdul Qidam banyak juga yang merupakan keturunan ulama/raja lainnya.

"Karena para raja dan kiai dulu berendogami, maka garis genealoginya bercabang kemana-mana, artinya keturunan Kiai Abdul Qidam bisa juga sekaligus merupakan keturunan dari raja-raja dan kiai lainnya. Contoh, Prof Mahfud MD. Prof Mahfud MD selain keturunan Kiai Abdul Qidam, juga keturunan Bhuju' Agung Toronan, Bhuju' Macan Alas, Bhuju' Azhar Seda Bulangan, raja-raja Mataram, Sunan Cendana, Pangeran Katandur dan banyak lagi lainnya. Catatan lengkap ada di para munsib otoritatif seperti NAAT, Raden Abdul Hamid Suryodirjo Palalang, Raden Sufandi Carek Samaator dan lain-lainnya," lanjut Aktivis '98.

Melanjutkan pesan Mahfud MD, Ia meminta potoh Rabah mewarisi api, bukan abu.

"Menyimak pesan Prof Mahfud MD itu, kita para potoh Rabah hendaknya mewarisi api dari nilai dan perjuangan Kiai Agung Rabah, bukan mewarisi abu. Jangan hanya warisi nasabnya, tapi warisi tirakatnya, warisi dakwahnya" pungkas Ketua Umum Solidaritas Masyarakat Membangun Pamekasan Sejahtera (SORBAN MERA).

Oleh: Gus Bahar | Pesantren Salafiyah Seblak

Ada satu kelelahan yang jarang disadari, namun perlahan menggerogoti kebahagiaan kita sehari-hari: keinginan untuk dipahami oleh semua orang. Kita sudah menjelaskan sesuatu sejernih mungkin, masih saja disalahpahami. Kita sudah berbuat baik tanpa pamrih, masih saja dicurigai menyembunyikan kepentingan. Kita sudah berusaha membantu dengan tulus, masih saja dituduh ingin dipuji. 

Lalu hati kecil kita bertanya dengan letih, “Kurang apa lagi yang harus aku lakukan?”

Jawabannya mungkin tidak nyaman untuk didengar: bukan karena kita kurang berbuat, tetapi karena kita sedang belajar satu pelajaran hidup paling dewasa—bahwa tidak semua orang dirancang untuk mengerti perjalanan kita.

Sejak kecil, kita terbiasa mencari penerimaan. Kita senang ketika dipuji, hancur ketika dicela. Kita tenang ketika didukung, gelisah ketika ditinggalkan. Tanpa disadari, ketenangan hidup kita ikut ditentukan oleh sikap manusia di sekitar. Jika mereka senang kepada kita, hati pun teduh. Jika mereka berubah sikap, hati kita ikut berubah. Pujian membuat semangat melambung, cibiran membuat semangat merosot. Tanpa sadar kemudi hati seperti itu sedang kita serahkan ke tangan orang lain.

Padahal manusia itu berubah-ubah. Hari ini ia mendukung, besok belum tentu. Hari ini ia memuji, lusa bisa saja mengkritik tajam. Hari ini ia dekat, suatu saat ia bisa menjauh tanpa alasan yang jelas. Jika hati kita bergantung kepada sesuatu yang selalu berubah, maka hidup akan berada dalam goyangan terus-menerus. Seperti kapal yang berpacu pada ombak, ia akan oleng setiap kali badai datang.

Para alim ulama di masa lalu mengajarkan satu prinsip sederhana namun luar biasa kuatnya: berbuat baiklah kepada manusia, tetapi jangan menggantungkan ketenangan hatimu kepada mereka. Ini bukan ajakan menjadi antipati, sombong, atau masa bodoh. Justru sebaliknya. Ini adalah pintu menuju cinta yang lebih sehat, lebih dewasa, dan lebih ringan.

Kita tetap menghormati orang lain, tetap mendengarkan masukan, tetap menerima kritik yang membangun, serta tetap menjaga silaturahmi. Hanya saja, di kedalaman hati kita tanam kesadaran yang kokoh: penilaian manusia bukanlah sumber ketenangan sejati. Kembalikan semua hanya pada Allah SWT.

Karena jika ketenangan hidup kita bergantung pada manusia, kita akan sibuk mengejar sesuatu yang tidak pernah selesai. Namanya “menyenangkan semua orang”—sebuah beban yang tidak pernah dititipkan kepada siapa pun di dunia ini.

Perhatikan di sekitar kita. Ada yang lelah karena ingin semua orang menyukainya. Ada yang sakit hati karena ingin semua orang setuju dengan pandangannya. Ada yang stres karena ingin membersihkan semua prasangka buruk orang terhadap dirinya. Padahal, pekerjaan itu tidak akan pernah rampung. Bahkan orang-orang terbaik dalam sejarah—para nabi, pemimpin besar, dan tokoh bijak—tetap memiliki lawan, pencela, dan orang yang salah paham. Seorang nabi dituduh gila, nabi lain disebut tukang sihir, dan ada juga yang dicaci sebagai pujangga yang sesat. 

Jika manusia-manusia istimewa itu saja tidak luput dari kesalahpahaman, lalu mengapa kita begitu mati-matian mengejar validasi semua orang?

Salah satu kelemahan kita adalah fokus berlebihan pada satu orang yang menjauhi, sampai lupa puluhan orang yang masih setia mendampingi. Kita terlalu sibuk memikirkan satu pintu yang tertutup, sampai lupa bahwa masih banyak pintu lain yang terbuka lebar. Kita menghabiskan energi mengingat satu kritik pedas, sampai lupa puluhan pujian tulus yang pernah kita terima.

Coba renungkan sejenak. Siapa saja yang masih ada di sekeliling kita saat ini? Siapa yang tanpa pamrih mendoakan langkah kita? Siapa yang tetap percaya meskipun orang lain meragukan? Siapa yang diam-diam hadir ketika kita tidak sedang menjadi versi terbaik dari diri kita? Bukankah kehadiran mereka adalah karunia yang jauh lebih berharga daripada kepergian seseorang yang terus-menerus mencari-cari kesalahan kita?

Hidup bukanlah tentang siapa yang pergi. Hidup lebih sering tentang siapa yang masih dihadirkan di sekeliling kita. 

Menariknya, ketika seseorang berhenti menggantungkan dirinya kepada manusia, justru ia menjadi lebih ringan dalam mencintai manusia. Ia membantu tanpa banyak berharap balasan. Ia memberi tanpa terus-menerus menghitung penghargaan. Ia bekerja tanpa sibuk mencari pengakuan. 

Jika dihargai, ia bersyukur. Jika tidak dihargai, ia tetap melangkah. Bukan karena ia tidak punya perasaan, tetapi karena ia sudah tahu ke mana harus meletakkan harapan yang paling dalam.

Dalam kearifan lama yang indah, ada ungkapan: menanam kebaikan tidak perlu gaduh. Pohon mangga tidak pernah mengumumkan dirinya sedang berbuah. Ia cukup tumbuh, berbunga, lalu orang-orang datang sendiri ketika buahnya matang. 

Demikian pula dengan kebaikan. Tidak semua niat baik harus dipahami saat ini. Tidak semua ketulusan harus diakui hari ini juga.

Kadang tugas kita hanyalah melakukan yang benar, lalu membiarkan waktu dan Yang Maha Mengetahui menjelaskan sisanya. Kita tidak harus membela diri setiap kali disalahpahami. Kita tidak harus meyakinkan semua orang tentang ketulusan kita. Cukup terus berjalan di atas kebaikan, karena kebenaran tidak akan selamanya tertutup kabut.

Sering kali yang membuat hati letih bukanlah beratnya pekerjaan, melainkan banyaknya harapan yang kita gantungkan kepada manusia. Kita ingin dimengerti, dihargai, dibela, dianggap baik. Padahal semakin dewasa seseorang, semakin ia sadar bahwa tidak semua itu bisa didapatkan sekaligus. 

Ada kalanya kita harus tetap berjalan meskipun disalahpahami. Tetap tersenyum meskipun dicurigai. Tetap berbuat baik meskipun tidak dianggap. Tetap mendoakan meskipun tidak dibalas dengan doa.

Sebab nilai sebuah kebaikan tidak ditentukan oleh banyaknya tepuk tangan yang mengiringinya. Jika setiap langkah kita menunggu pengakuan manusia, kita akan mudah berhenti di tengah jalan. Tetapi jika langkah itu lahir dari keyakinan bahwa ada Dzat Yang Maha Melihat dan Maha Mengetahui, perjalanan akan terasa lebih tenang.  Mungkin tidak lebih mudah, tetapi jauh lebih tenang. 

Pada akhirnya, hidup ini mengajarkan satu hal yang sederhana namun dalam. Tidak semua orang akan memahami kita. Tidak semua orang akan menerima kita. Tidak semua orang akan berjalan bersama kita. Dan itu tidak apa-apa. Sebab tujuan hidup bukanlah membuat semua manusia ridha kepada kita.Tujuan hidup adalah menjaga hati agar tetap dekat dengan Yang Menciptakannya, meskipun manusia datang dan pergi silih berganti. 

Ketika seseorang sampai pada pemahaman ini, ia tidak lagi terlalu sibuk mengejar penilaian manusia. Ia akan lebih sibuk menjaga niat, memperbaiki diri, dan melanjutkan kebaikan yang bisa ia lakukan. Ia tidak mudah hancur oleh celaan, juga tidak mudah terbuai oleh pujian. Iatahu bahwa keduanya adalah ujian yang sama beratnya.

Yang paling penting dalam hidup bukanlah berapa banyak orang yang mengenal kita. Melainkan: ketika semua suara manusia meredup—ketika tidak ada lagi yang memuji, tidak ada lagi yang mencela, tidak ada lagi yang mendukung, juga tidak ada lagi yang meninggalkan—apakah hati kita masih tahu kepada siapa ia harus pulang?

Jika jawabannya adalah kepada Yang Maha Tahu lagi Maha Bijaksana, maka tenanglah. Karena Dia tidak pernah salah paham. Dia tidak pernah berubah. Dia selalu mengetahui tulusnya niat baik kita, bahkan ketika seluruh dunia meragukan.

Maka berhentilah lelah karena hal yang sia-sia. Luruskan niat setiap hari. Lanjutkan berbuat baik tanpa menggantungkan hasil pada tepuk tangan. Dan serahkan sisanya kepada Pemilik sejati ketenangan. Karena kemudi itu hanya pantas berada di tangan yang paling kita percayai.

Disanalah ketenangan sejati bersemayam.

MAKKAH, BANGSAONLINE.com — Kementerian Haji dan Umrah mengingatkan seluruh jemaah haji Indonesia yang akan kembali ke Tanah Air untuk menjaga paspor dengan sebaik-baiknya selama fase kepulangan. Paspor merupakan dokumen perjalanan yang sangat penting dan menjadi syarat utama dalam proses pemulangan jemaah dari Arab Saudi menuju Indonesia.

Juru Bicara Kemenhaj Ichsan Marsha, mengatakan bahwa memasuki fase kepulangan, jemaah perlu memberikan perhatian khusus terhadap dokumen perjalanan dan barang bawaan agar proses kepulangan berjalan lancar.

"Kami mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga paspor dengan sebaik-baiknya dan tidak sampai hilang. Simpan paspor di tempat yang aman, mudah dijangkau, dan selalu dalam pengawasan. Kehilangan paspor dapat menghambat proses kepulangan dan memerlukan penanganan administratif tambahan," ujar Ichsan Marsha di Makkah, Kamis (4/6/2026).

Ia menegaskan, apabila terjadi kehilangan paspor, jemaah diminta segera melapor kepada ketua kloter maupun petugas haji agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

Sampai hari kedua fase kepulangan, sebanyak 44 kelompok terbang (kloter) dengan total 17.445 jemaah dan petugas telah diberangkatkan dari Arab Saudi menuju Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 38 kloter atau 15.086 jemaah dan petugas telah tiba di Tanah Air.

Sementara itu, untuk jemaah haji khusus, tercatat sebanyak 7.201 jemaah dan 346 petugas telah kembali ke Indonesia, sehingga total kepulangan jemaah dan petugas haji khusus mencapai 7.547 orang.

Selain layanan kepulangan, Kementerian Haji dan Umrah juga terus memastikan pengelolaan dam hadyu jemaah Indonesia berjalan sesuai ketentuan syariat, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan data per 2 Juni 2026, total dam jemaah haji Indonesia tercatat sebanyak 195.326.

Jumlah tersebut terdiri atas pembayaran melalui Adahi sebanyak 135.367, pembayaran dam di Indonesia sebanyak 53.506, pelaksanaan puasa sebanyak 6.453, serta jemaah yang melaksanakan manasik haji ifrad sebanyak 4.084 orang.

Sebagai bagian dari pemanfaatan hasil dam hadyu, daging dam jemaah haji Indonesia telah diserahkan secara simbolik melalui Konsul Jenderal Palestina di Jeddah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

"Pengelolaan dam harus dilakukan melalui jalur resmi agar pelaksanaannya sesuai syariat, tertib, dan akuntabel. Selain memenuhi kewajiban ibadah, dam juga memiliki nilai kemanusiaan yang besar karena manfaatnya dapat dirasakan oleh saudara-saudara yang membutuhkan," kata Ichsan.

Kemenhaj menyampaikan apresiasi kepada seluruh jemaah yang telah menunaikan kewajiban dam sesuai ketentuan dan mengimbau jemaah yang belum melaksanakan dam untuk menggunakan mekanisme resmi yang telah disediakan pemerintah.

Selain itu, Kemenhaj juga mengingatkan jemaah untuk mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Setiap jemaah hanya diperbolehkan membawa tas paspor, satu koper kabin maksimal 7 kilogram, dan satu koper bagasi maksimal 32 kilogram.

Kemenhaj kembali menegaskan bahwa air zamzam tidak boleh dimasukkan ke dalam koper bagasi maupun koper kabin.

"Jangan memasukkan air zamzam ke dalam koper. Larangan ini berlaku bagi seluruh jemaah tanpa terkecuali karena dapat menghambat proses pemeriksaan dan distribusi bagasi. Setiap jemaah akan menerima air zamzam resmi sebanyak lima liter di debarkasi setelah tiba di Tanah Air," tegas Ichsan.

Bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, layanan transportasi bus shalawat telah kembali beroperasi untuk melayani mobilitas jemaah menuju dan dari Masjidil Haram. Pada hari ini, sebanyak 25 rute beroperasi dengan dukungan 408 armada bus. Selama masa operasional haji 1447 H/2026 M, layanan tersebut telah mencatatkan 8.171 perjalanan.

Kemenhaj juga mengimbau jemaah untuk terus menjaga kesehatan mengingat suhu udara di Makkah masih cukup tinggi.

SURABAYA, BANGSAONLINE.com – Dalam Islam dipersilakan berdoa kapan saja dan di mana saja. Asal di tempat bagus, suci dan tidak kotor. Juga bukan waktu tertentu yang secara khusus dilarang oleh Islam.

Karena itu ada ulama yang memperbolehkan berdoa di toilet atau wc dengan tidak dilafalkan, cukup dalam hati, tapi hukumnya makruh.

Para Jumhur Ulama terutama madzhab Syafi'i, Hanbali, Maliki, dan Hanafi, melarang melafalkan doa atau berdzikir secara lisan di tempat kotor atau najis. Alasannya untuk mengagungkan nama Allah dan menjauhkannya dari tempat kotor dan jin. Sekedar informasi, jin menyukai tempat kotor seperti kamar mandi dan lainnya.

Ulama – tentu bersandar para dalil Hadits atau Al Quran – juga menghukumi makruh dan bahkan melarang kita berdoa saat mendengarkan berkhutbah, baik khutbah shalat Jumat maupun shalat Idul Fitri dan Idul Adha. Apalagi jika dengan suara yang berisik dan keras.

Sebaliknya, para ulama justru menganjurkan kita berdoa pada hari Jumat. Bahkan Jumat disebut sebagai sayyidul ayyam (rajanya hari).

Banyak sekali Hadits yang menganjurkan kita berdoa pada hari Jumat. Baik pada malam Jumat maupun hari jumat.

Dalam Hadits yang diriwiyatkan oleh Imam Bukhari Nabi Muhammad bersabda: "Di hari Jumat terdapat satu waktu, apabila seorang hamba muslim memohon kepada Allah pada waktu tersebut, pasti Allah akan mengabulkannya." (HR. Al-Bukhari)

“Karena itu setelah shalat Subuh jangan tidur sampai terbit matahari. Karena pada saat Allah SWT membagi-bagikan rezeki,” ujar Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim kepada BANGSAONLINE, Jumat (5/6/2926).

Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya pada hari Jumat terdapat satu waktu. Tidaklah seorang hamba muslim yang berdiri melaksanakan shalat lantas memanjatkan doa kepada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan mengabulkan permintaannya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Termasuk juga setelah shalat Ashar. Salah satunya Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud:

يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ يُرِيدُ سَاعَةً لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا إِلَّا أَتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ

Artinya: “Pada hari Jum’at terdapat dua belas jam (pada siang hari), di antara waktu itu ada waktu yang tidak ada seorang hamba muslim pun memohon sesuatu kepada Allah melainkan Dia akan mengabulkan permintaannya. Oleh karena itu, carilah ia di akhir waktu setelah ‘Ashar”.

Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim, MA, yang dikenal sebagai ulama kaya raya tapi sangat dermawan menganjurkan agar kita setiap usai shalat Subuh dan shalat Ashar tidak lupa meluangkan waktu untuk berdoa.

“Karena pada Ashar itu Allah SWT mudah sekali mengabulkan doa-doa kita, termasuk soal rezeki,” ujar Kiai Asep.

Kiai Asep bahkan memberikan ijazah kepada pembaca BANGSAONLINE agar selalu istiqamah atau rutin membaca:

حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَرَسُولُهُۥٓ إِنَّآ إِلَى ٱللَّهِ رَٰغِبُونَ

Wirid atau amalan ini berasal dari Surat At-Taubah ayat 59.

“Baca 10 kali setelah shalat Subuh,” sara Kiai Asep Saifuddin Chalim. Kiai Asep juga menganjurkan baca ayat tersebut setelah shalat Ashar.

Menurut Kiai Asep, jika kita rutin atau istiqamah berdzikir dengan ayat ini berarti kita bertawakkal atau berpasrah diri kepada Allah SWT dengan harapan dikarunia kecukupan, termasuk kecukupan rezeki.

“Insyaallah rezeki kita lancar,” ujar putra pahlawan nasional KH Abdul Chalim asal Leuwimunding Majalengka Jawa Barat itu.

MADINAH, BANGSAONLINE.com – Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, meninjau Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Madinah untuk memastikan kesiapan layanan kesehatan menjelang kedatangan jemaah haji gelombang kedua dari Makkah.

Gus Irfan – panggilan akrab Menhaj Mochmad Irfan Yusuf - menilai layanan kesehatan bagi jemaah berjalan baik. Namun, ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap model pelayanan kesehatan haji Indonesia agar lebih efektif, efisien, dan mampu beradaptasi dengan regulasi Arab Saudi yang terus berkembang.

"Hari ini saya melihat langsung kesiapan KKHI Madinah dalam menyambut jemaah dari Makkah. Secara umum sudah siap, tetapi model pelayanan kesehatan yang kita gunakan perlu dievaluasi untuk menjawab tantangan ke depan," ujar Menhaj.

Menurut Gus Irfan, fasilitas KKHI yang ada saat ini memiliki kapasitas besar, namun pemanfaatannya perlu ditinjau kembali agar lebih optimal. Evaluasi tersebut akan menjadi bagian dari pembahasan pemerintah setelah penyelenggaraan haji tahun ini berakhir.

"Kita ingin memastikan setiap sumber daya yang tersedia benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi jemaah," katanya, saat berada di KKHI Madinah, Kamis (4/6/2026).

Menhaj juga menyoroti pentingnya penyesuaian terhadap regulasi kesehatan Arab Saudi yang terus mengalami perubahan. Karena itu, sistem pelayanan kesehatan haji Indonesia harus mampu beradaptasi agar tetap relevan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Regulasi di Arab Saudi terus berkembang. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pola pelayanan yang sama dari tahun ke tahun. Harus ada penyesuaian agar layanan tetap optimal," ujarnya.

Selain itu, kebutuhan tenaga kesehatan menjadi perhatian penting. Dengan jumlah jemaah Indonesia yang mencapai lebih dari 200 ribu orang setiap tahun, diperlukan perencanaan yang matang untuk memastikan ketersediaan tenaga medis yang memadai.

Menhaj menegaskan bahwa peningkatan layanan kesehatan harus berjalan seiring dengan penerapan prinsip istitha'ah kesehatan. Tahun ini, sebanyak 345 calon jemaah haji tidakdiberangkatkan karena tidak memenuhi syarat kesehatan.

"Prinsip istithaah harus tetap ditegakkan demi keselamatan jemaah. Di sisi lain, kualitas layanan kesehatan bagi mereka yang berangkat juga harus terus ditingkatkan," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Kesehatan PPIH Daerah Kerja Madinah, dr. Enny Nuryanti, menjelaskan bahwa KKHI Madinah beroperasi 24 jam untuk melayani kebutuhan kesehatan jemaah. Kasus yang paling banyak ditangani adalah infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan hipertensi.

Selain KKHI, layanan kesehatan juga diperkuat melalui Untuk jemaah haji Indonesia, terdapat 5 klinik satelit yang disiagakan di wilayah Madinah. Kelima klinik satelit ini tersebar di 5 sektor wilayah Daerah Kerja (Daker) Madinah untuk melayani jemaah yang menginap di hotel-hotel sekitar Masjid Nabawi. Seluruh layanan didukung tenaga dokter, perawat, tenaga farmasi, laboratorium, dan sanitasi yang siaga selama musim haji.

Menurut Enny, KKHI memberikan layanan rawat jalan, sedangkan jemaah yang membutuhkan penanganan lanjutan atau mengalami kondisi darurat akan dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi.

Menjelang kedatangan jemaah gelombang kedua ke Madinah, Kementerian Haji dan Umrah memastikan seluruh layanan kesehatan diperkuat, terutama bagi jemaah yang baru menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

"Jemaah yang baru menyelesaikan fase Armuzna menjadi kelompok yang paling membutuhkan perhatian. Karena itu, kesiapan layanan kesehatan harus benar-benar terjaga hingga mereka kembali ke Tanah Air," pungkas Menhaj.

JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Kondisi Indonesia semakin tak pasti. Rupiah semakin tersungkur. Sekarang dolar mencapai Rp18.000.

Situasi ekonomi makin semrawut karena muncul isu Purbaya Yudhi Sadewa mundur dari posisinya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu). Menurut isu yang beredar, Purbaya akan digantikan ekonom Chatib Basri.

Namun Purbaya yang sekarang dikabar sedang pusing itu membantah.

"Tidak," tegas Purbaya singkat seperti CNNIndonesia.com, Kamis 4 Juni 2026.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga membantah kabar Purbaya mundur. Prasetyo menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada agenda penggantian menteri keuangan.

“Saya kira tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau. Tidak ada, tidak ada rencana pergantian,” bantah Mensesneg Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis, 4 Juni 2026.

Meski demikian pernyataan Prasetyo tidak final. Pengamatan BANGSAONLINE selama ini, tradisi politik Presiden Prabowo selalu menolak atau mencegah menteri atau pejabatnya mundur. Tapi tak berselang lama biasanya mereka lalu dicopot, meski kemudian kadang ditempatkan di posisi lain.

Salah satu contoh Hasan Nasbi. Orang dekat Jokowi itu pernah mengajukan pengunduran diri dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) pada April 2025 lalu. Namun, ia dicegah oleh Prabowo. Ia akhirnya batal mundur setelah menerima perintah dari Presiden untuk tetap bertugas memimpin PCO sambil melakukan perbaikan.

Tapi pada September 2025 Hasan Nasbi ternyata dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto dari jabatannya sebagai Kepala Kantor PCO. Posisi Hasan Nasbi diganti Angka Raka Prabowo.

Sementara Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan pelemahan rupiah masih dipengaruhi oleh eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang kembali memanas dan menghambat prospek perdamaian.

Menurut Desty, kondisi tersebut membuat harga minyak dunia tetap tinggi sehingga meningkatkan risiko inflasi global dan mendorong arus modal keluar dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dalam keterangan resminya, Kamis pada 4 Juni 2026 Desty mengatakan, selain faktor eksternal, juga dipengaruhi faktor kebutuhan valas domestik yang masih cukup besar, terutama terkait repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri (ULN).

Lalu bagiama cara meredam gejolak di pasar keuangan? BI – tegas dia - memastikan akan meningkatkan intensitas intervensi guna menjaga stabilitas rupiah sesuai fundamental ekonomi domestik.

"Bank Indonesia akan terus hadir di pasar dan meningkatkan intensitas intervensi untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga sesuai dengan fundamentalnya," ujar Destry.

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan evaluasi terhadap pengemudi layanan transportasi umum Suroboyo Bus dan Wira-Wiri. Hal ini menyusul adanya keluhan masyarakat terkait perilaku berkendara yang dinilai kurang tertib.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo, mengatakan evaluasi akan dilakukan melalui pembinaan kepada para pengemudi serta penerapan sistem penilaian kepuasan penumpang di setiap armada.

"Kami ke depan evaluasi. Yang pertama kami akan adakan pembinaan," kata Trio, Kamis (4/6/2026).

Selain pembinaan, Trio menyampaikan Dishub Surabaya juga akan merealisasikan program pemasangan alat penilaian kepuasan penumpang di dalam kendaraan.

"Yang kedua program kami akan kami realisasikan yaitu memasang alat (feedback) puas atau tidak puas di dalam unit," ujarnya.

Menurut Trio, sistem tersebut memungkinkan penumpang memberikan penilaian secara langsung setelah menggunakan layanan transportasi umum.

"Jadi ketika penumpang turun itu ada pilihan, yaitu memencet (tombol) puas atau tidak puas. Karena ini memang merupakan perintah dari Bapak Wali Kota (Eri Cahyadi). Warga kota yang menaiki Wira-Wiri, feeder atau Suroboyo Bus nanti akan ada pilihan kepuasannya, puas atau tidak puas," jelasnya.

Trio menyatakan, hasil penilaian tersebut akan menjadi bahan evaluasi kinerja pengemudi. Jika dalam periode tertentu tingkat kepuasan penumpang rendah, Dishub Surabaya akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Nanti selama satu bulan ketika itu hasilnya tidak puas, maka kami akan memberikan sanksi," kata Trio.

Trio menegaskan sanksi yang diberikan dapat berupa administratif hingga pemberhentian. "Sanksi administrasi, peringatan, pembekuan atau dia kita sanksi tidak bekerja, sampai dengan pemberhentian," ujarnya.

Pada sisi lain, Trio juga menanggapi insiden Suroboyo Bus yang menabrak truk milik Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya. Insiden itu terjadi di Jalan Waringin, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa (2/6/2026).

Berdasarkan laporan sementara dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Transportasi Umum, Trio menuturkan bahwa insiden tersebut diduga terjadi akibat kesalahan pengemudi.

"Jadi Kepala UPTD Bu Eni (Eni Sugiharti) sudah melaporkan bahwa memang terjadi mungkin human error. Human error dari pengemudi Suroboyo Bus," tutur Trio.

Ia menegaskan Pemkot Surabaya akan mengambil tindakan tegas apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kelalaian dari pengemudi.

"Saya selaku pimpinan Dinas Perhubungan, pasti akan kami sanksi tegas. Nanti bentuknya kami akan pertimbangkan mulai dari peringatan sampai dengan pemberhentian yang bersangkutan," katanya.

Saat ditanya mengenai kronologi dan pihak yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut, Trio menyebut laporan sementara mengarah pada kesalahan pengemudi Suroboyo Bus. "Laporan sementara dari Kepala UPTD Bu Eni menyampaikan memang demikian," ujarnya.

Menurut dia, truk DSDABM saat kejadian dalam kondisi tidak bergerak karena sedang terparkir. "Jadi mungkin ada human error. Karena DSDABM truknya itu kan memang dia parkir. Jadi tidak bergerak, ya kembali lagi human error," pungkasnya. (ari/rev)

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperketat pengawasan data kependudukan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru (SPMB) 2026/20267.

Melalui integrasi data kependudukan dengan aplikasi Cek In Warga, Pemkot Surabaya memastikan proses penerimaan peserta didik berlangsung lebih objektif, transparan, dan sesuai domisili sebenarnya, sekaligus menutup celah praktik perpindahan alamat yang hanya dilakukan untuk kepentingan masuk sekolah.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad, menjelaskan bahwa penguatan sinergi data kependudukan dengan sistem SPMB dan aplikasi Dinas Pendidikan (Dispendik) menjadi langkah penting untuk menjamin keadilan dalam proses penerimaan siswa baru.

“Perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa Pemkot Surabaya terus memperkuat sinergi data kependudukan dengan sistem SPMB maupun aplikasi Dispendik melalui integrasi dengan aplikasi Cek In Warga untuk memastikan proses penerimaan peserta didik berjalan objektif, transparan, dan sesuai domisili sebenarnya,” jelas Irvan, Kamis (4/6/2026).

Saat ini, sistem SPMB telah terhubung dengan data Cek In Warga yang digunakan sebagai salah satu instrumen verifikasi keberadaan dan domisili warga. Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat memastikan apakah alamat yang tercantum dalam dokumen kependudukan benar-benar menjadi tempat tinggal peserta didik yang bersangkutan.

Karena itu, perpindahan Kartu Keluarga (KK) yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi persyaratan masuk sekolah tanpa disertai perpindahan tempat tinggal yang sebenarnya dapat terdeteksi dalam proses verifikasi.

“Apabila terdapat perpindahan KK yang hanya dilakukan untuk kepentingan sekolah, namun pada faktanya yang bersangkutan tidak tinggal di alamat tersebut, maka permohonan maupun proses administrasinya dapat tidak dilayani sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Selain itu, Disdukcapil mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan tanggal cetak KK sebagai acuan utama dalam menentukan lama domisili seseorang. Sebab, tanggal yang tertera pada KK hanya menunjukkan waktu dokumen administrasi tersebut diproses atau dicetak, bukan waktu awal seseorang mulai tinggal di alamat yang tercantum.

Untuk memastikan keabsahan riwayat domisili, masyarakat yang membutuhkan klarifikasi data kependudukan dalam proses SPMB dapat mengajukan surat keterangan resmi kepada Disdukcapil.

“Dalam pelaksanaan SPMB, masyarakat juga perlu memahami bahwa tanggal cetak KK tidak dapat dijadikan acuan sejak kapan seseorang tinggal di suatu alamat. Karena itu, apabila diperlukan klarifikasi terkait riwayat domisili untuk kepentingan SPMB, masyarakat dapat mengajukan surat keterangan resmi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,” terangnya.

Pemkot Surabaya berharap seluruh warga mengikuti proses administrasi kependudukan secara jujur dan sesuai kondisi yang sebenarnya. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga prinsip keadilan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik dalam pelaksanaan SPMB.

“Kami berharap seluruh masyarakat dapat mengikuti proses administrasi kependudukan dengan jujur dan sesuai kondisi sebenarnya, demi menjaga keadilan bersama, khususnya dalam pelaksanaan SPMB di Kota Surabaya,” pungkasnya. (ari)

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.

Tekanan eksternal yang berasal dari konflik geopolitik, tingginya suku bunga global, serta volatilitas pasar keuangan internasional dinilai menjadi tantangan yang harus dihadapi secara terukur tanpa mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar tidak hanya dijaga melalui intervensi pasar, tetapi juga melalui penguatan fundamental ekonomi nasional yang mencakup pengendalian inflasi, pengelolaan fiskal yang sehat, serta peningkatan investasi dan produktivitas sektor riil.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyampaikan bahwa Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar valuta asing, baik di pasar domestik maupun internasional.

“Ke depan, kami meyakini nilai tukar rupiah akan stabil dan cenderung menguat, didukung oleh komitmen Bank Indonesia, imbal hasil yang menarik, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik,” ujar Perry.

Bank Indonesia menegaskan bahwa kebijakan stabilisasi rupiah terus diperkuat melalui intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk meredam dampak gejolak global sekaligus menjaga kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah menilai bahwa ketahanan ekonomi Indonesia masih berada pada level yang kuat. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, inflasi berada dalam rentang sasaran, dan stabilitas sistem keuangan terus dipertahankan. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam menjaga kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga koordinasi erat dengan Bank Indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

“Fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Karena itu, kebijakan fiskal dan moneter akan terus disinergikan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan,” jelasnya.

Selain menjaga stabilitas nilai tukar, pemerintah juga terus mendorong penguatan sektor riil melalui percepatan investasi, deregulasi, hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi berbasis nilai tambah. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat arus devisa dan meningkatkan daya tahan ekonomi nasional terhadap berbagai guncangan eksternal. (mid/rev)

MUSCAT, BANGSAONLINE.com - Kesultanan Oman secara tegas menolak tekanan dari Amerika Serikat (AS) untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Muscat bersikeras bahwa interaksi mereka dengan Teheran murni dalam rangka menegosiasikan sistem pengelolaan Selat Hormuz di masa depan agar tetap sesuai dengan hukum internasional.

Sebagai sekutu lama AS yang berbagi pengelolaan jalur pelayaran vital tersebut, Oman menegaskan bahwa penerapan rezim maritim apa pun di kawasan itu baru akan dilakukan setelah berkonsultasi dengan Organisasi Maritim Internasional PBB (IMO).

Selama ini, Oman dikenal sukses mengambil peran sebagai mediator jalur belakang (backchannel) yang netral di kawasan Teluk. Namun, netralitas tersebut memiliki batasan. Oman tetap kritis terhadap pengabaian Israel atas hukum internasional, dan baru-baru ini mengutuk serangan Iran terhadap Bahrain dan Kuwait.

Sikap independen Oman memicu kekesalan di Washington. Pekan lalu, Presiden AS Donald Trump secara spontan melayangkan ancaman untuk membom kesultanan tersebut. Ketegangan ini dipertegas oleh Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dalam kesaksiannya di hadapan Komite Urusan Luar Negeri Senat.

“Tidak ada negara di dunia selain Iran – dan mungkin Oman yang sempat bersekutu dengannya – yang mendukung apa yang dilakukan Iran di selat tersebut,” tegas Marco Rubio.

Merespons tekanan ini, Duta Besar Oman untuk Washington, Talal bin Suleiman al-Rahbi, langsung bergerak cepat melakukan diplomasi. Dalam pembicaraan dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent serta pertemuan di Departemen Luar Negeri AS, ia mencoba meyakinkan Washington bahwa Oman tetap berkomitmen pada prinsip kebebasan navigasi dan menolak sistem pungutan tol sepihak.

Kecurigaan AS terhadap Oman sebenarnya bermula sejak sebelum perang Israel-AS pecah, yakni saat Menteri Luar Negeri Oman, Badr al-Busaidi, muncul di televisi AS untuk memohon perpanjangan waktu negosiasi, mengklaim bahwa kesepakatan damai saat itu sudah di depan mata.

Di sisi lain, Iran menyatakan kesiapannya untuk memulihkan lalu lintas kapal ke tingkat sebelum perang dalam waktu satu bulan, sebagai bagian dari kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz. Namun, Teheran juga membentuk Otoritas Selat Teluk Persia (PGSA)—sebuah badan yang kini telah dijatuhi sanksi oleh Departemen Keuangan AS—yang mewajibkan setiap kapal meminta izin melintas.

Untuk melunakkan penolakan Oman, Iran mengusulkan penerapan biaya non-diskriminatif bagi kapal yang lewat dengan dalih retribusi pemulihan lingkungan akibat operasi militer AS.

“Masalahnya bukan hanya menuntut kapal karena mereka melewati selat. Tujuannya adalah untuk mengamankan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan memberikan kompensasi atas konsekuensi dari tindakan yang telah merusak prinsip pelayaran damai,” kata Arman Khorsand, kepala Departemen Lingkungan Pusat Urusan Internasional dan Konvensi Lingkungan Iran.

“Operasi militer AS yang dilakukan di wilayah tersebut tidak hanya menimbulkan konsekuensi keamanan dan kemanusiaan, tetapi juga menimbulkan biaya lingkungan yang signifikan.”

Berdasarkan prinsip hukum internasional, Khorsand menilai pihak yang merusak “harus menanggung biaya perbaikan”. Wakil Ketua Parlemen Iran, Ali Nikzad, juga menambahkan bahwa pihaknya tengah menggodok tiga rancangan undang-undang untuk merumuskan regulasi maritim tersebut.

Namun, usulan biaya transit ini ditentang keras oleh Sekretaris Jenderal IMO, Arsenio Dominguez, dalam forum Dewan Keamanan PBB pada 27 April lalu.

“Tidak ada dasar hukum bagi negara mana pun untuk memperkenalkan pembayaran atau mengenakan bea, biaya, atau kondisi diskriminatif apa pun di selat internasional,” tegas Arsenio Dominguez.

Rencana penarikan tarif komersial ini juga diperingatkan oleh komentator internal Iran, Saeed Laylaz. Ia meminta pemerintah berhati-hati karena penarikan pendapatan langsung dari selat bisa memicu koalisi global melawan Iran. Menurutnya, kemakmuran jangka panjang justru akan tercipta jika menjadikan Selat Hormuz sebagai zona perdamaian.

Meski ditentang IMO, beberapa politikus Oman menunjukkan simpati terhadap pengenaan biaya jika peruntukannya jelas untuk pelayanan spesifik, seperti pemandu navigasi dan penyelamatan yang selama ini memang diberikan Oman kepada kapal-kapal yang melintas (termasuk kapal AS).

Mohammed Suleiman Tamim al-Hinai, anggota Dewan Syura Oman, menegaskan bahwa negaranya tetap menghormati Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), di mana negara pantai berhak mengatur perairan teritorial demi keselamatan dan lingkungan, serta memungut biaya atas layanan nyata secara transparan.

“Menteri Perhubungan Oman sebelumnya menyatakan di Dewan Syura, dan Menteri Luar Negeri Oman juga menegaskan, bahwa Oman menghormati hukum maritim internasional dan menjunjung tinggi kebebasan navigasi. Oleh karena itu, Oman tidak mengenakan biaya transit di selat tersebut, tetapi menyediakan layanan maritim lainnya seperti perlindungan, penyelamatan, dan dukungan navigasi,” jelas Al-Hinai.

AS tetap curiga bahwa "biaya layanan" yang direncanakan Oman sebenarnya adalah bea masuk terselubung. Sebagai langkah antisipasi, Departemen Keuangan AS mengeluarkan larangan keras bagi warga negaranya pada 29 Mei lalu.

Warga negara AS dilarang menerima layanan apa pun dari pemerintah Iran, "termasuk layanan yang berkaitan dengan jaminan pelayaran yang aman", terlepas dari apakah ada pembayaran yang dilakukan atau tidak.

Sementara itu, pihak PGSA Iran mencoba membuktikan bahwa sistem izin mereka mulai dipatuhi dunia dengan merilis data bahwa lebih dari 300 perusahaan pelayaran internasional telah mengajukan izin melintas. Mayoritas kapal yang keluar menuju ke negara Asia seperti Tiongkok dan India, sedangkan kapal yang masuk didominasi tujuan Uni Emirat Arab (UEA).

Guna melumpuhkan kendali sepihak Iran atas selat tersebut, militer AS baru-baru ini dilaporkan telah melancarkan serangan udara yang menargetkan sistem radar pengawasan milik militer Iran.

MONACO, BANGSAONLINE.com – Perubahan aturan teknis di tengah musim Formula 1 resmi diberlakukan menjelang Grand Prix Monaco. Langkah ini diambil oleh Federasi Otomotif Internasional (FIA) untuk menutup celah regulasi (loophole) mesin yang diduga kuat sempat dimanfaatkan oleh tim Mercedes.

Setelah perselisihan teknis mengenai performa mesin mendominasi persiapan musim F1 2026, FIA mengumumkan pada 28 Februari lalu bahwa perubahan cara pengukuran rasio kompresi akan diperkenalkan mulai 1 Juni.

Dengan demikian, GP Monaco akhir pekan ini akan menjadi balapan pertama yang menerapkan aturan revisi tersebut, setelah Mercedes menjadi pusat kontroversi sepanjang libur musim dingin lalu.

Rumor mengenai keunggulan Mercedes pertama kali berembus saat jeda musim. Rival-rival mereka mencurigai pabrikan asal Jerman tersebut berhasil mengakali batasan rasio kompresi mesin, yang diturunkan dari 18:1 (pada regulasi sebelumnya) menjadi 16:1 untuk musim ini.

Mercedes dituduh memanfaatkan sifat material tertentu untuk mematuhi batas 16:1 hanya dalam kondisi dingin dan statis. Namun, ketika mesin beroperasi dan memanas, mereka berhasil membatasi penurunan rasio kompresi akibat ekspansi termal.

Melihat potensi keuntungan besar ini, tim kompetitor seperti Audi, Honda, dan Ferrari langsung melobi FIA sebelum musim 2026 dimulai di Australia.

Merespons desakan tersebut, FIA akhirnya memajukan jadwal penerapan aturan baru dari rencana awal 1 Agustus menjadi 1 Juni. Artinya, pengetatan regulasi ini berjalan enam balapan lebih awal.

"Upaya signifikan telah diinvestasikan untuk menemukan solusi atas topik rasio kompresi," tulis pernyataan resmi FIA saat itu.

"Parameter ini, yang merupakan salah satu target fundamental utama dari peraturan ini untuk menarik pendatang baru ke olahraga ini, dibatasi dalam peraturan hingga 16:1, diukur dalam kondisi dingin."

"FIA telah berupaya menemukan solusi kompromi yang menetapkan bahwa rasio kompresi akan dikontrol baik dalam kondisi panas maupun dingin mulai 1 Juni 2026, dan selanjutnya hanya dalam kondisi operasional (130 derajat Celcius) mulai tahun 2027 dan seterusnya."

Hingga saat ini, Mercedes menikmati awal musim F1 2026 yang luar biasa dengan menyapu bersih kemenangan di lima seri grand prix pertama. Mereka hanya kecolongan di sesi Sprint Race Miami yang dimenangkan oleh Lando Norris (McLaren).

Pengamat memperkirakan celah kompresi ini memberi keuntungan sekitar 0,3 detik per lap bagi Mercedes. Namun, Team Principal Mercedes, Toto Wolff, meremehkan isu ini dan menyebutnya hanya memberikan perbedaan kecil sekitar 2-3 tenaga kuda (bhp).

Pernyataan Wolff sempat memicu respons jenaka dari juara dunia bertahan, Max Verstappen, saat tes pramusim. Pembalap Red Bull itu berseloroh, "Anda pasti harus menambahkan angka nol pada angka itu (2-3 bhp)."

Di sisi lain, Toto Wolff tetap santai menghadapi perubahan regulasi yang mendadak ini.

"Angka-angka yang muncul... jika angka-angka ini memang benar, saya benar-benar mengerti mengapa seseorang akan menentangnya, tetapi pada akhirnya, itu tidak sepadan dengan perjuangannya," ujar Wolff.

"Itu tidak mengubah apa pun bagi kami, apakah kami tetap seperti ini atau apakah kami beralih ke peraturan baru, dan itu adalah sebuah proses. Tetapi kami juga ingin menjadi warga negara yang baik dalam olahraga ini karena itu tidak membuat perbedaan besar. Kemudian kami mengubah pendapat."

Kendati celah hukum tersebut telah ditutup, sejumlah bos tim rival ragu hal ini akan langsung meruntuhkan dominasi Mercedes. Bos Ferrari, Fred Vasseur, menilai celah kompresi bukan satu-satunya penentu peta kekuatan.

“Saya tidak yakin bahwa aturan rasio kompresi baru akan menjadi perubahan besar,” kata Vasseur pada putaran kedua di China. “Lebih tepatnya, Anda akan memiliki ADUO pada suatu saat nanti – pengenalan ADUO akan menjadi kesempatan bagi kami untuk memperkecil kesenjangan.”

Sikap senada juga sempat datang dari kubu Red Bull. Jika awalnya kepala mesin Red Bull, Ben Hodgkinson, menganggap kasus ini sebagai "keributan tentang hal yang tidak penting," manajemen Red Bull kini memilih bersikap netral.

“Terkadang terasa bahwa kami tidak begitu yakin di mana posisi Red Bull. Setidaknya itulah yang saya baca, mendengarkan kalian,” ungkap Team Principal Red Bull, Laurent Mekies. “Kebenaran sederhananya adalah kami tidak terlalu mempermasalahkan apakah peraturannya condong ke kiri atau ke kanan.”

Direktur Balap Mobil Single-Seater FIA, Nikolas Tombazis, juga ikut meredam tensi dengan mengatakan, "Saya rasa topik ini tidak perlu sampai pada tingkat perhatian" seperti yang terjadi selama musim dingin lalu.

Apakah hilangnya trik mesin ini akan mengubah urutan peringkat tim di papan atas? Jawabannya mungkin belum akan terlihat jelas di akhir pekan ini.

Sirkuit Jalan Raya Monaco dikenal sebagai lintasan yang paling tidak sensitif terhadap tenaga mesin (power-sensitive) di kalender F1. Karakter trek yang sempit dan berliku lebih menuntut traksi mekanis dan aerodinamika.

Ferrari bahkan difavoritkan di sini karena kelemahan top speed mereka di trek lurus tidak akan terekspos, sehingga jalannya balapan di Monaco diprediksi akan tetap sengit terlepas dari perubahan aturan mesin Mercedes.

MONACO, BANGSAONLINE.com – Pembalap Formula 1 asal Monako, Charles Leclerc, akhirnya buka suara mengenai alasannya berkomitmen jangka panjang bersama Scuderia Ferrari.

Menjelang balapan kandangnya di Grand Prix Monaco, Ferrari resmi mengumumkan bahwa pembalap berusia 28 tahun itu telah menandatangani kontrak baru multi-tahun. Meski detail durasi tidak diungkapkan secara rinci, perpanjangan ini kuat dugaan bakal mengikat Leclerc di Maranello setidaknya hingga musim 2030.

Bergabung dengan akademi Ferrari sejak 2016 dan naik ke tim utama F1 pada 2019, Leclerc tercatat telah melakoni 155 grand prix dengan raihan 27 pole position dan delapan kemenangan. Meski belum berhasil merengkuh gelar juara dunia—yang menjadi target utamanya—Leclerc mengaku keputusan untuk bertahan adalah hal yang sangat mudah baginya.

"Bukannya saya memiliki batasan waktu di kepala saya, tetapi mengapa itu sangat jelas,” kata Leclerc dalam konferensi pers FIA pra-acara di paddock Monaco, Kamis.

"Saya mencintai tim ini, saya rasa itu cukup jelas dari luar. Sudah delapan tahun bersama tim Formula 1, 10 tahun bersama Ferrari secara keseluruhan. Mereka adalah salah satu orang pertama yang percaya pada saya dan membantu saya mencapai posisi saya saat ini."

Selain faktor ikatan emosional, Leclerc menegaskan bahwa faktor utama yang membuatnya bertahan adalah keyakinannya pada proyek masa depan tim di bawah komando Frederic 'Fred' Vasseur selaku Team Principal.

"Yang paling saya percayai adalah proyek ini. Dengan Fred, kami memiliki hubungan yang sangat, sangat baik, dan saya sangat yakin bahwa dialah orang yang mampu membawa Ferrari kembali ke puncak," lanjutnya.

"Ini merupakan awal musim yang baik, tentu saja tidak sebaik yang kami inginkan, karena kami ingin menargetkan kejuaraan dunia. Tetapi ada banyak inovasi pada mobil. Kami tahu di mana kekurangan kami dan itu mungkin lebih pada sisi mesin. Kami memiliki rencana yang akan datang dan mudah-mudahan itu akan membantu kami kembali ke tempat yang kami inginkan.

“Tetapi mengapa, itu karena saya mencintai tim ini dan saya percaya pada proyek ini. Karena dua alasan ini, itulah mengapa kami terus bersama.”

Meski enggan membeberkan detail kontraknya, Leclerc tidak menampik bahwa dirinya sempat mendapatkan tawaran serius dari tim rival di paddock sebelum akhirnya memantapkan pilihan pada Ferrari.

"Ya, memang ada (tawaran)," ia menegaskan. "Saya tidak akan menyebutkan siapa. Mereka bisa mengatakannya jika mereka mau. Tetapi bagi saya, Ferrari selalu menjadi pilihan."

Saat disinggung mengenai keberadaan klausul keluar (escape clause) yang berbasis performa mobil di dalam kontrak barunya, Leclerc memilih bersikap diplomatis, meski menyiratkan hal tersebut memang menjadi poin diskusi.

“Kecintaan saya pada tim sangat, sangat besar. Tetapi tentu saja kemenangan penting bagi setiap pembalap, itulah tujuan kita balapan,” jelasnya.

“Tetapi menang dengan seragam merah bagi saya memiliki perasaan yang sangat unik dan sesuatu yang telah saya dedikasikan selama bertahun-tahun di Formula 1 untuk mencoba dan mencapainya. Kami belum berhasil mencapainya, setidaknya dalam satu musim penuh.

“Saya tidak bisa membahas terlalu detail tentang kontrak, jadi saya tidak bisa mengomentari pertanyaan utama, tetapi tentu saja itu bagian dari diskusi tersebut.”

Banyak pihak mengkhawatirkan Leclerc berisiko menyia-nyiakan masa emas kariernya jika Ferrari tak kunjung kompetitif. Namun, pembalap bernomor mobil 16 ini menepis anggapan tersebut dengan santai.

"Saya masih sangat muda! Saya berusia 28 tahun, jadi saya masih memiliki banyak tahun di depan saya," ujarnya.

"Namun saat ini, inilah yang terasa tepat bagi saya dan di sinilah saya ingin memfokuskan seluruh perhatian saya, untuk mencoba menang bersama tim yang saya cintai, yang percaya pada saya, yang memberi saya kesempatan untuk berada di posisi saya sekarang," katanya.

"Itulah mengapa ini terasa tepat bagi saya. Untuk masa depan, kita lihat saja nanti. Saya tidak tahu seperti apa kehidupan dalam lima, seis, tujuh, atau 10 tahun ke depan, tetapi ini bukan saatnya untuk memikirkannya," pungkas Leclerc.

KOTA MALANG,BANGSAONLINE.com - MAN 2 Kota Malang mencatatkan 1.139 prestasi tingkat nasional dan internasional sepanjang 2025 serta terpilih sebagai bagian dari Program SMA-MA Ungul Garuda Transformasi 2026.

Capaian tersebut menjadi bukti keberhasilan transformasi yang dijalankan madrasah selama puluhan tahun. Dari lembaga yang semula berfokus mencetak guru agama, MAN 2 Kota Malang berkembang menjadi salah satu madrasah unggulan nasional dengan penguatan pada bidang sains, teknologi, riset, dan karakter.

Kepala MAN 2 Kota Malang, Samsudin, menjelaskan lembaga tersebut berawal dari Pendidikan Guru Agama (PGA) Putra enam tahun yang berdiri pada 1956. Saat itu, lembaga tersebut dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik agama di masyarakat.

Transformasi signifikan terjadi pada 1992 ketika lembaga tersebut berubah menjadi MAN 3 Malang dengan penguatan kurikulum sains dan teknologi. Selanjutnya, pada 2018, nama lembaga resmi berganti menjadi MAN 2 Kota Malang.

“Perubahan nama itu bukan sekadar administrasi, tetapi mencerminkan proses penguatan kompetensi guru, pengembangan sistem pendidikan, dan peningkatan prestasi siswa yang terus dilakukan secara berkelanjutan. Alhamdulillah, saat ini kami berada pada jalur yang tepat untuk menjaga dan meningkatkan mutu madrasah,” kata Samsudin, Kamis (4/6/2026).

Meski terus berbenah dan memperkuat kualitas akademik, MAN 2 Kota Malang tetap mempertahankan karakter sebagai lembaga pendidikan berbasis nilai-nilai keislaman. Budaya religius tetap menjadi fondasi dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan madrasah.

Setiap pagi, guru menyambut siswa di gerbang dengan salam dan doa. Kegiatan belajar juga diawali dengan pembinaan keagamaan, tadarus Al-Qur'an, zikir, dan doa bersama. Selain itu, salat Zuhur dan Asar berjamaah menjadi tradisi yang terus dipertahankan.

“Anak-anak harus tumbuh menjadi pribadi yang unggul secara akademik sekaligus memiliki karakter dan kepribadian Islami yang kuat. Itu yang selalu kami jaga,” ujarnya.

Menurut Samsudin, percepatan kemajuan madrasah turut ditopang oleh budaya kerja yang dirangkum dalam tagline JUARA PRIMA, yakni Jujur, Kerja Keras, Berprestasi, dan Bermartabat. Nilai tersebut diterapkan dalam seluruh aspek pengelolaan pendidikan dan menjadi landasan berbagai inovasi yang dikembangkan.

Sejumlah program unggulan lahir dari budaya kerja tersebut, salah satunya IMA Insan Pro (Insan Islami, Mandiri, dan Berprestasi) yang mengintegrasikan pendidikan keagamaan dengan penguatan sains serta persiapan studi lanjut.

Selain itu, terdapat program Mandi Madu (Madrasah Indonesia Menjelajah Dunia) yang membuka peluang kolaborasi dan jejaring internasional bagi para siswa.

Pada aspek tata kelola, madrasah juga mengembangkan Edupanda, sistem layanan dan pengelolaan data berbasis digital yang mendukung pelayanan pendidikan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

“Budaya kerja harus menjadi ruh yang hidup di seluruh unsur madrasah. Ketika budaya itu tumbuh, prestasi akan mengikuti,” jelasnya.

Sejalan dengan kebijakan Kementerian Agama, MAN 2 Kota Malang juga menerapkan Kurikulum Cinta dan konsep ekoteologi yang menekankan nilai kemanusiaan, kepedulian lingkungan, serta pendidikan karakter dalam proses pembelajaran.

Penguatan tersebut semakin diperkuat melalui status sebagai Madrasah Ramah Anak yang menempatkan aspek tumbuh kembang peserta didik sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan.

Tidak hanya berorientasi pada prestasi akademik, madrasah juga mendorong lahirnya berbagai riset siswa yang berfokus pada penyelesaian persoalan lingkungan dan masyarakat.

“Pengembangan siswa tidak hanya soal akademik, tetapi juga sikap, karakter, dan kepedulian terhadap lingkungan. Karena itu kami mendorong riset-riset siswa agar tidak hanya fokus pada sains, tetapi juga memberi kontribusi bagi keberlanjutan lingkungan dan kemaslahatan masyarakat,” katanya.

Konsistensi dalam membangun budaya mutu tersebut membuahkan hasil. Selain meraih lebih dari seribu prestasi dalam setahun, MAN 2 Kota Malang juga dipercaya menjadi bagian dari Program SMA-MA Unggul Garuda Transformasi 2026 yang dirancang untuk menyiapkan sekolah dan madrasah unggulan berstandar global.

Samsudin menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, bukan semata-mata kerja individu. Karena itu, setiap awal tahun pelajaran, madrasah menyusun Pedoman Manajemen secara partisipatif dengan melibatkan guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan siswa.

“Semua target, program, dan indikator keberhasilan disusun bersama. Ketika perencanaan dibuat secara kolektif, maka rasa memiliki dan komitmen untuk menjalankannya juga akan lebih kuat,” ujarnya.

Ia berharap pengalaman transformasi MAN 2 Kota Malang dapat menjadi rujukan bagi madrasah lain di Indonesia yang ingin meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Menurutnya, kunci membangun madrasah unggul terletak pada penguatan sumber daya manusia, perencanaan yang terukur, pelaksanaan yang konsisten, serta evaluasi yang berkelanjutan.

“Jangan takut memulai. Bangun budaya mutu, susun target yang jelas, dan jalankan dengan sungguh-sungguh. Ketika seluruh elemen bergerak bersama, madrasah akan berkembang dan menjadi pilihan utama masyarakat,” pungkasnya. (dad/van)

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Sebanyak 21 siswa SMAN 1 Kokop, Kecamatan Kokop, menjalani perawatan di puskesmas setelah diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makan bergizi gratis (MBG) pada Kamis (4/6/2026).

Salah satu tokoh masyarakat Bangkalan, Mathur Husyairi, mengatakan sebanyak 21 siswa harus mendapatkan penanganan medis di puskesmas setempat.

"Puluhan siswa itu dari satu sekolah," ungkap Mathur.

Menurut Mathur, sebelum dilarikan ke puskesmas, para siswa sempat mengonsumsi paket MBG yang dibagikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bangkalan Kokop Dupok 1 yang dikelola Yayasan Langkah Bersama Kita (LBK).

Menu yang disajikan dalam program tersebut terdiri atas nasi, sate ayam, tempe goreng, acar timun dan wortel, serta buah semangka.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Bangkalan, dr Wiwid Mayasari, mengatakan pihaknya segera mendatangi lokasi untuk mengambil sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan.

Sampel makanan tersebut selanjutnya akan dikirim ke laboratorium di Surabaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hasil uji laboratorium diharapkan dapat mengungkap penyebab pasti insiden tersebut.

Jumlah siswa yang mengalami gejala keracunan yang diduga terkait konsumsi MBG di Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dilaporkan terus bertambah.

Kondisi sejumlah siswa yang menjalani perawatan juga terekam dalam sebuah video yang beredar.

Dalam video tersebut, salah seorang siswa yang dirawat di Puskesmas Kokop mengaku mengalami muntah setelah mengonsumsi makanan yang disajikan.

"Tidak langsung terasa, tapi beberapa saat kemudian serentak merasakan muntah," kata salah satu siswa.

Hingga berita ini ditulis, Kepala SPPG Kokop Dupok, Dhimas Bagus, maupun Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Bangkalan, Ivan, belum memberikan keterangan terkait dugaan keracunan tersebut.

PASURUAN,BANGSAONLINE.com Universitas Nahdlatul Ulama Bangil (Unuba) kembali membuka program kuliah gratis bagi calon mahasiswa baru melalui Beasiswa Para Pembina dan Aghniya Tahun Akademik 2026/2027 dengan menyediakan 100 kuota penerima.

Program tersebut menjadi salah satu upaya Unuba untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya yang mengalami keterbatasan ekonomi.

Melalui program itu, calon mahasiswa berkesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tanpa terbebani biaya kuliah.

Pendiri sekaligus Pembina Yayasan Unuba, Najib Syafi’i, mengatakan pendidikan tinggi seharusnya dapat diakses oleh seluruh kalangan tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga.

Menurutnya, masih banyak lulusan SMA maupun SMK yang memiliki potensi besar, tetapi belum memperoleh kesempatan mengembangkan kemampuan karena keterbatasan biaya.

“pada Kuliah Gratis ini kami hadirkan supaya anak-anak yang memiliki kemampuan dan semangat belajar tetap bisa melanjutkan pendidikan.ujarnya,"Kamis (04/06/26) sore kepada BANGSAONLINE.com

Najib menegaskan peningkatan kualitas akademik menjadi salah satu fokus utama kampus dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

“Kami bersama dosen akan memberikan berkualitas terbaik bagi mahasiswa pilihan agar mampu bersaing dalam dunia pendidikan terkusus yang ada di Kabupaten Pasuruan Serta membuka peluang bagi akademik yang ingin dalam dunia berbisnis ,"ungkapnya.

Unuba memiliki Fakultas Tarbiyah dengan empat program studi, yakni Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), dan Tadris Bahasa Inggris.

Selain Fakultas Tarbiyah, Unuba juga memiliki Fakultas Syariah dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam serta Fakultas Dakwah dengan Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam.

Kedua program studi tersebut dikembangkan dengan keunggulan pada bidang keharmonisan keluarga, pembinaan umat, penyelesaian persoalan sosial, dan peningkatan kualitas spiritual masyarakat.

"Saya yakin dengan program program tersebut akan memeliki kwalitan dan kemampuan ganda," tambahnya.

Najib menilai keberadaan Unuba di Kabupaten Pasuruan dapat membuka peluang besar bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam pembangunan daerah.

" Kalau berhasil Insyah Allah anak anakku sekalian bisa menjadi bagian dari sejarah," ucapnya.

Ia juga mengajak mahasiswa untuk terus mengembangkan diri sesuai visi kampus, yakni unggul dalam intelektualitas, kemampuan bersosialisasi, dan kemandirian finansial.

Menurutnya, mahasiswa harus rajin belajar, membangun relasi yang positif, serta mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja maupun dunia usaha.

"Teman yang baik akan membawa kita menuju kesuksesan. Itulah makna dari keunggulan Universitas Nahdlatul Ulama Bangil,” pungkasnya. (ard/van)

MOJOKERTO,BANGSAONLINE.com - Sebanyak 971 Bintara Remaja Polri resmi dilantik dalam upacara penutupan Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) Polri Gelombang I Tahun Anggaran 2026 di Lapangan Tribrata Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto, Kamis (4/6/2026).

Upacara pelantikan dipimpin langsung Kapolda Jawa Timur Nanang Avianto.

Dalam upacara tersebut, Nanang Avianto bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan amanat tertulis Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, R.Z. Panca Putra.

Melalui amanat tersebut, Kalemdiklat Polri menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremoni, melainkan awal dari perjalanan panjang pengabdian sebagai anggota Polri.

Para bintara remaja itu diproyeksikan menjadi garda terdepan pelaksana tugas kepolisian yang berinteraksi langsung dengan masyarakat di lapangan.

Dalam amanat tersebut, para bintara remaja juga diminta untuk memegang teguh nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya sebagai pedoman dalam menjalankan tugas kepolisian.

"Sebagai abdi utama nusa dan bangsa, maka tugas mulia ini harus dijalankan dengan tulus dan ikhlas, tanpa pernah mencederai hati masyarakat dan organisasi Polri," tegas Kapolda Jatim.

Sementara itu, Kepala SPN Polda Jawa Timur Agung Setyo Nugroho mengatakan pihaknya berupaya mencetak personel yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga karakter kebhayangkaraan yang kuat.

"Para bintara remaja ini diharapkan segera beradaptasi dan siap diterjunkan untuk memperkuat barisan pengamanan serta pelayanan kepolisian di berbagai wilayah penugasan," ujarnya.

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Tandatangan tunggal Rais Aam Syuriah PBNU KH Miftachul Akhyar dalam Surat Keputusan (SK) yang menetapkan lokasi Munas Alim Ulama dan Konfrensi Besar (Konbes) NU pada 20 hingga 21 Juni 2026 di Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri Jawa Timur menjadi sorotan banyak pihak. Terutama dari kalangan kiai, kader NU dan bahkan para pengurus NU sendiri. Sebab secara organisatoris surat penting PBNU biasanya ditandatangani empat pengurus, yaitu Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Untuk menjelaskan latar belakang SK bertandatangan tunggal itu, H. Nur Hidayat, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU menjelaskan panjang lebar. Penjelasan Cak Dayat – panggilan akrab Nur Hidayat – itu sebanyak 10 poin. Surat penjelasan Nur Hidayat itu kini beredar di media sosial.

“Untuk menjernihkan duduk persoalan yang sebenarnya, dengan seizin Rais Aam, dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut,” ujar Cak Dayat dalam surat tanpa kop tanggal 18 Dzulhijjah 1447 H/04 Juni 2026 M.

Menurut Nur Hidayat, Rais Aam (Kiai Miftah) memutuskan lokasi Munas dan Konbes NU di Pesantren Al Falah Kediri setelah melalui berbagai pertimbangan, baik laporan Tim Survei maupun petunjuk ruhaniah serta penghormatan terhadap KH Nurul Huda sebagai pengasuh Pondok Pesantern Al Falah Ploso Kediri yang juga Mustasyar PBNU.

“Rais Aam juga menegaskan bahwa pemilihan lokasi tersebut bukan untuk menghadang permohonan Pondok Pesantren Lirboyo sebagai tuan rumah Muktamar. Lirboyo masih memiliki peluang yang sama dengan pondok dan tempat lain yang sudah lama mengajukan permohonan serupa,” ujar Cak Dayat yang mantan Ketua PW IPNU Jawa Timur itu.

Pada poin ke-10 atau poin terakhir Nur Hidayat juga mengungkap bahwa surat perintah bertanda tangan tunggal juga pernah dilakukan Kiai Miftah saat menjadi Pejabat Rais Aam. Tepatnya pada 25 November 2021 dalam kaitan pelaksanaan Muktamar ke-34 NU di Lampung.

Bahkan, menurut Nur Hidayat, yang membuat draf surat tersebut justru KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) yang saat itu menjabat sebagai Katib Aam.

“Surat itu diusulkan oleh KH. Yahya Cholil Staquf untuk mengatasi kebuntuan terkait penentuan waktu pelaksanaan Muktamar ke-34. Alhamdulillah, dengan langkah tersebut, kebuntuan terkait waktu pelaksanaan Muktamar saat itu dapat teratasi dan Muktamar akhirnya terlaksana dengan baik,” ujar Nur Hidayat.

Sekedar informasi, dalam Muktamar ke-34 NU di Lampung Kiai Miftah dan Gus Yahya masih satu barisan. Saat itu Kiai Miftah dan Gus Yahya berhadapan dengan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dan Sekjen Helmy Faishol Zaini. Kiai Miftah dan Gus Yahya kemudian terpilih sebagai Rais Aam dan Ketua Umum PBNU dalam Muktamar NU tersebut.

Menurut Nur Hidayat, terbitnya surat petunjuk dan instruksi terkait lokasi di Pesantren Al Falah Ploso merupakan ikhtiar Rais Aam untuk menghindari kebuntuan dan berlarut-larutnya proses pengambilan keputusan mengenai tempat pelaksanaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU.

“Sebelum mengambil keputusan untuk menerbitkan surat tersebut, Rais Aam telah berkomunikasi dengan Ketua Umum (Gus Yahya-Red),” ujarnya.

Menurut dia, komunikasi itu diawali pesan WhatsApp dari Ketua Umum (Gus Yahya) pada tanggal 31 Mei 2026 pukul 16.08 WIB.

“Yang menyampaikan pandangan mengenai laporan hasil Tim Survei dan usulan agar lokasi Munas-Konbes ditetapkan di luar Jawa untuk menghindari ketegangan di antara alumni pesantren, meskipun PP Al-Falah Ploso Kediri dinilai layak dari sisi infrastruktur dan keterjangkauan/aksesibilitas,” ujar Nur Hidayat.

Pada tanggal 1 Juni 2026 (bakda Subuh), tutur Nur Hidayat, setelah mendapatkan pertimbangan ruhani (hasil istikharah dari salah satu Rais Syuriyah PBNU), Kiai Miftah membalas pesan WhatsApp Gus Yahya dengan menyampaikan pertimbangan terkait pemilihan Pondok Pesantren Al-Falah Ploso sebagai calon tuan rumah, mulai dari laporan hasil pengecekan lapangan oleh Tim Survei dari tiga lokasi yang direkomendasikan, hasil istikharah, hingga penghormatan kepada KH. Nurul Huda Jazuli sebagai Mustasyar dan sesepuh yang sangat dihormati Rais Aam, Ketua Umum dan seluruh kalangan nahdliyin.

Namun, tegas Nur Hidayat, hingga tanggal 2 Juni 2026 pagi, Gus Yahya tidak membalas pesan WhatsApp Kiai Miftah. “Rais Aam lalu menanyakan sikap Ketua Umum, yang kemudian dibalas dengan permohonan agar penetapan PP Al-Falah Ploso sebagai tuan rumah Munas/Konbes sekaligus dijadikan satu paket dengan penetapan Pondok Pesantren Lirboyo sebagai tuan rumah Muktamar,” ujar Nur Hidayat lagi.

“Atas pendapat Ketua Umum tersebut, Rais Aam menjawab bahwa Rapat Pleno tanggal 21 Mei 2026 hanya memberikan amanat untuk penetapan lokasi Munas dan Konbes. Adapun lokasi Muktamar, sebagaimana diusulkan oleh Ketua Umum sendiri dalam beberapa kali kesempatan, akan ditetapkan dalam forum Munas dan Konbes,” tambah Nur Hidayat.

Menurut Nur Hidayat, Gus Yahya lalu menjawab, “Menawi dipin kersaaken saged mawon pleno menetapkan usulan mekaten untuk dibawa ke Munas/Konbes,” kata Gus Yahya seperti dikutip Nur Hidayat dalam surat tersebut.

“Jawaban Ketua Umum tersebut dipahami sebagai persetujuan untuk menetapkan Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri sebagai tuan rumah Munas dan Konbes. Hanya saja, Rais Aam merasa tidak memiliki kapasitas untuk menyetujui usulan Ketua Umum agar penetapan lokasi Muktamar dijadikan satu paket dengan keputusan penetapan lokasi Munas dan Konbes,” jelas Nur Hidayat.

Berdasarkan komunikasi tersebut, tutur Nur Hidayat, dan juga telah terlewatinya batas waktu lima hari untuk penetapan lokasi, serta mempertimbangkan semakin sempitnya waktu untuk persiapan penyelenggaraan Munas dan Konbes, Rais Aam kemudian menerbitkan surat berisi petunjuk dan instruksi sebagaimana dimaksud.

Menurut Nur Hhidayat, surat instruksi Rais Aam tersebut sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Perkumpulan NU (Perkum) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Administrasi sebagaimana diubah menjadi Pasal 5 Ayat (4) Perkum Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pedoman Administrasi,” ujarnya.

Nur Hidayat mengutip pasal tersebut yang berbunyi, “Dalam keadaan tertentu, surat sebagaimana dimaksud dalam huruf g (Surat Instruksi) dan i (Surat Edaran) tingkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat ditandatangani hanya oleh Rais Aam”.

Menurut Nur Hidayat, terbitnya surat petunjuk dan instruksi tersebut justru menunjukkan konsistensi sikap Rais Aam Kiai Miftah terhadap Keputusan Rapat Pleno PBNU tanggal 21 Mei 2026 agar pelaksanaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU yang proses penetapan lokasinya sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati (kelayakan fisik dan hasil istikharah) dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Seperti diberitakan BANGSAONLINE, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar mengeluarkan surat perihal Petunjuk dan Instruksi Terkait Pelaksanaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU. Surat Nomor 353/PB.23/A.II.08.03/99/06/2026 tertanggal 16 Dzulhijjah 1447 H/2 Juni 2026 M itu memutuskan bahwa Munas dan Konbes NU akan digelar pada 20 hingga 21 Juni 2026 di Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri Jawa Timur.

JAKARTA,BANGSAONLINE.com -Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pendaftaran dan pembangunan dapur baru untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran dan penataan pelaksanaan program.

Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan kebijakan tersebut menjadi salah satu fokus utama yang disiapkan jajaran pimpinan baru lembaga tersebut.

"Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran," kata Nanik dalam konferensi pers di gedung BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Menurut Nanik, terdapat empat langkah utama yang akan ditempuh untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG.

Langkah pertama adalah melakukan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat agar program berjalan lebih tepat sasaran.

Langkah kedua berupa moratorium atau penghentian sementara pendaftaran serta pembangunan dapur baru.

"Dalam rangka efisiensi anggaran maka hal yang kami lakukan adalah pertama refocusing penerima manfaat. Dua, moratorium dapur titik-titik baru," ujarnya.

Selanjutnya, BGN akan membenahi dapur-dapur yang telah beroperasi agar memenuhi standar yang ditetapkan, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam operasional dapur.

Langkah keempat adalah memperluas cakupan program MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui skema yang lebih efisien dan tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kami concern hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal 268 (triliun), kami berharap masih bisa menurunkan lagi namun tidak mengurangi sasaran," ujarnya.

Nanik menjelaskan, saat ini terdapat lebih dari 27 ribu dapur MBG yang telah beroperasi di berbagai daerah. Karena itu, BGN memilih fokus melakukan evaluasi dan penataan sebelum membuka pembangunan dapur baru.

"Nah saat ini sudah ada sekitar 27 ribu lebih dapur yang operasional. Kami akan beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja. Sudah, enam saja. Jadi moratorium," katanya.

Ia mengungkapkan, sebaran dapur MBG saat ini masih belum merata karena sebagian besar terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi. Sementara itu, sejumlah daerah 3T justru belum terlayani secara optimal.

"Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu," ujarnya.

BGN juga akan memetakan kembali kebutuhan dapur di setiap daerah untuk memastikan pembangunan fasilitas dilakukan secara efektif dan tidak berlebihan.

Setelah proses evaluasi selesai, BGN akan menentukan apakah moratorium dapur baru akan dicabut atau tetap dilanjutkan.

Selain menghentikan sementara pembangunan dapur baru, BGN juga akan melakukan pembenahan terhadap dapur yang telah beroperasi. Dapur yang dinilai tidak memenuhi standar kualitas makanan maupun tata kelola akan dievaluasi dan berpotensi dikenai sanksi hingga penghentian operasional sementara.

Untuk memperluas jangkauan program MBG di wilayah 3T, BGN saat ini juga mengkaji sejumlah alternatif pendanaan, mulai dari pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah, hingga penggunaan fasilitas dapur yang sudah tersedia.

"Kita juga intinya tidak harus membangun dapur baru. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah. Karena 3T ini cuma ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi enggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru," imbuhnya.

PAMEKASAN,BANGSAONLINE.com - Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua sepeda motor di Jalan Raya Desa Trasak, Kecamatan Larangan menyebabkan dua orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka ringan, Rabu (3/6/2026) malam.

Kasi Humas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama mengatakan dua korban meninggal dunia masing-masing berinisial ZR (24), warga Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, dan FA (19), warga Desa Kertagena Dajah, Kecamatan Kadur.

Sementara itu, seorang korban lainnya berinisial A (20), warga Desa Tentenan Barat, Kecamatan Larangan, mengalami luka ringan akibat kecelakaan tersebut.

Ipda Evan menjelaskan peristiwa itu bermula saat A mengendarai sepeda motor dari arah selatan menuju utara. Setibanya di lokasi kejadian, A diduga hendak berbelok ke kanan.

Namun, saat bersamaan melaju sepeda motor yang dikendarai ZR dari arah timur menuju barat dan sedang menikung ke kiri.

Diduga karena kurang berhati-hati serta tidak memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan, tabrakan pun tidak dapat dihindari.

"Karena jarak yang sudah terlalu dekat, benturan keras depan-samping tidak dapat dihindarkan," ucapnya, Kamis (4/6/2026).

Akibat benturan tersebut, dua orang meninggal dunia di lokasi maupun setelah mendapatkan penanganan medis, sedangkan satu korban lainnya hanya mengalami luka ringan.

Selain menimbulkan korban jiwa, kecelakaan tersebut juga menyebabkan kerugian materiil yang diperkirakan mencapai Rp2 juta.

"Kasus laka lantas ini kini telah ditangani oleh Unit Laka Lantas Satlantas Polres Pamekasan," pungkasnya. (van)

SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Pemkot Surabaya akan mengevaluasi kinerja pengemudi Suroboyo Bus dan Wira-Wiri dengan menerapkan sistem penilaian kepuasan penumpang di setiap armada menyusul munculnya keluhan masyarakat terkait perilaku berkendara yang dinilai kurang tertib.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo, mengatakan evaluasi dilakukan melalui pembinaan terhadap pengemudi serta pemasangan alat umpan balik yang dapat digunakan penumpang.

"Kami ke depan evaluasi. Yang pertama kami akan adakan pembinaan," kata Trio, Kamis (4/6/2026).

Selain pembinaan, Dishub Surabaya juga akan memasang perangkat penilaian kepuasan di dalam armada transportasi umum.

Melalui sistem tersebut, penumpang dapat memberikan penilaian secara langsung setelah menggunakan layanan Suroboyo Bus maupun Wira-Wiri.

"Jadi ketika penumpang turun itu ada pilihan, yaitu memencet (tombol) puas atau tidak puas. Karena ini memang merupakan perintah dari Bapak Wali Kota (Eri Cahyadi). Warga kota yang menaiki Wira-Wiri, feeder atau Suroboyo Bus nanti akan ada pilihan kepuasannya, puas atau tidak puas," ujarnya.

Menurut Trio, hasil penilaian dari penumpang akan menjadi salah satu indikator evaluasi kinerja pengemudi yang dilakukan setiap bulan.

Apabila tingkat kepuasan penumpang rendah, Dishub akan memberikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

"Nanti selama satu bulan ketika itu hasilnya tidak puas, maka kami akan memberikan sanksi," ujarnya.

Trio menjelaskan sanksi yang diberikan dapat berupa teguran administratif, pembebastugasan sementara, hingga pemberhentian sebagai pengemudi.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan transportasi umum sekaligus menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang.

Dalam kesempatan yang sama, Trio juga menanggapi insiden kecelakaan yang melibatkan Suroboyo Bus dan truk milik Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya di Jalan Waringin, Kecamatan Wonokromo, pada Selasa (2/6/2026).

Berdasarkan laporan sementara dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Transportasi Umum, kecelakaan tersebut diduga disebabkan faktor kelalaian pengemudi.

"Jadi Kepala UPTD Bu Eni sudah melaporkan bahwa memang terjadi mungkin human error. Human error dari pengemudi Suroboyo Bus," tutur Trio.

Ia menegaskan Dishub Surabaya tidak akan segan memberikan sanksi tegas apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya unsur kelalaian dari pengemudi.

"Saya selaku pimpinan Dinas Perhubungan, pasti akan kami sanksi tegas. Nanti bentuknya kami akan pertimbangkan mulai dari peringatan sampai dengan pemberhentian yang bersangkutan," ujarnya.

BANGSAONLINE.com - Pemerintah melalui Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso, menyatakan akan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat atau Minyakita dalam waktu dua minggu ke depan.

“Hari ini kita menyepakati akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk Minyakita,” ujarnya, Kamis (4/6/2026).

Kendati demikian, ia menegaskan HET terbaru belum ditentukan karena masih menunggu pembahasan lebih lanjut antar kementerian dan lembaga. 

Penyesuaian harga dilakukan dengan mempertimbangkan kenaikan harga crude palm oil (CPO) serta biaya produksi.

Selain itu, pemerintah memantau harga tandan buah segar (TBS) yang sempat turun. HET baru akan ditetapkan setelah harga CPO dan TBS stabil.

“Setelah harganya stabil, baru ditetapkan berapa angka kenaikan HET Minyakita,” kata Budi.

Saat ini, HET Minyakita masih berlaku Rp15.700,00. per liter. Penyesuaian dilakukan karena harga bahan baku meningkat dan aturan HET telah berlaku lebih dari tiga tahun sejak 2024. (rom)

TUBAN,BANGSAONLINE.com -Seorang pria asal Kabupaten Blora, Jawa Tengah, berinisial Ahmad Mujtaba (27), ditangkap Unit Reskrim Polsek Jatirogo usai diduga melakukan penipuan bermodus penerimaan karyawan di perusahaan swasta.

Akibat aksi tersebut, korban bernama Didin Adi Kirana (24), warga Desa Demit, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, mengalami kerugian hingga Rp54 juta.

Kapolsek Jatirogo Iptu M. Arif Nugroho mengatakan tersangka menjanjikan korban dapat bekerja di PT Swabina Gatra Rembang, perusahaan yang merupakan anak usaha PT Semen Indonesia.

Untuk meyakinkan korban, tersangka meminta sejumlah uang dengan alasan biaya pembuatan training card, Sertifikat Kompetensi Kerja, hingga perlengkapan kerja.

Iptu Arif menjelaskan kasus tersebut bermula pada Mei 2023 saat korban menghubungi tersangka untuk menanyakan informasi lowongan pekerjaan.

Beberapa hari kemudian, tersangka mengirimkan brosur lowongan kerja PT Swabina Gatra Rembang kepada korban.

"Korban lalu diarahkan membuat training card dan Sertifikat Kompetensi Kerja melalui seseorang bernama Imam Muhyidi," sambungnya.

Sejak 21 Mei hingga 7 November 2023, tersangka beberapa kali meminta uang kepada korban untuk mengurus berbagai dokumen yang disebut sebagai syarat masuk kerja.

Karena percaya dengan janji tersebut, korban melakukan transfer dana sebanyak 19 kali ke rekening Bank BRI atas arahan tersangka.

Total uang yang telah disetorkan korban mencapai sekitar Rp54 juta.

"Setelah uang diterima, tersangka menyerahkan 6 buah training card, 1 Sertifikat Kompetensi Kerja Perawatan Mekanik, dan mengajak korban ke depan PT Semen Indonesia Rembang. Di sana korban diberi 1 baju biru muda bertuliskan PT Swabina Gatra, 1 pasang sepatu safety, dan 1 helm proyek warna kuning," jelas Kapolsek Jatirogo.

Namun, hingga waktu yang dijanjikan, korban tidak pernah mendapatkan panggilan kerja dari perusahaan tersebut.

Merasa menjadi korban penipuan, Didin kemudian melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian.

Berdasarkan laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Jatirogo melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Ahmad Mujtaba.

Dalam pemeriksaan, tersangka mengakui perbuatannya kepada penyidik.

Tersangka mengaku membujuk korban dengan menjanjikan pengurusan training card dan sertifikat kompetensi kerja, kemudian meminta korban menyerahkan uang hingga mencapai Rp54 juta.

"Uang hasil penipuan itu digunakan tersangka untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar utang," imbuh Iptu Arif.

Saat ini, tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Jatirogo untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penipuan.

Adapun barang bukti yang diamankan meliputi satu baju warna biru muda bertuliskan PT Swabina Gatra, satu pasang sepatu, satu helm proyek, enam training card, satu kartu Sertifikat Kompetensi Mekanik, satu lembar Sertifikat Kompetensi Kerja Perawatan Mekanik, serta 17 lembar bukti transfer. (coi/van)

BANGKALAN,BANGSAONLINE.com - Seorang pria berinisial RBS (50) ditangkap anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan setelah diduga menjadikan kamar kosnya di Kampung Mandala, Desa Karpote, Kecamatan Blega, sebagai lokasi transaksi narkotika jenis sabu.

Penangkapan dilakukan dalam penggerebekan yang berlangsung pada 4 Mei 2026 setelah polisi menerima laporan dari warga terkait aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut.

Kasatresnarkoba Polres Bangkalan Iptu Kiswoyo Supriyanto mengatakan pengungkapan kasus itu bermula dari informasi masyarakat yang resah dengan aktivitas di kamar kos yang ditempati pelaku.

“Warga curiga dengan aktivitas mencurigakan di kamar kos pelaku, dan langsung melapor ke polisi,” ujarnya, Kamis (4/6/2026).

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas melakukan penyelidikan sebelum akhirnya menggerebek kamar kos yang diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan sekaligus transaksi narkotika.

Dalam penggeledahan, polisi menemukan 21 kantong plastik klip kecil berisi sabu yang diduga siap edar. Selain itu, petugas juga menyita tiga plastik klip kosong yang diduga digunakan sebagai kemasan.

“Pelaku menjual sabu dengan harga bervariasi, mulai Rp100 ribu hingga Rp200 ribu kepada warga sekitar,” lanjut Kiswoyo.

Saat ini, tersangka telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut di Polres Bangkalan.

Sementara itu, penyidik masih melakukan pengembangan guna menelusuri asal-usul barang haram tersebut dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredaran narkotika.

“Kami masih melakukan pendalaman untuk mengetahui dari mana barang tersebut diperoleh dan apakah ada jaringan lain yang terlibat,” ucapnya.

Atas perbuatannya, RBS dijerat Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDIRI,BANGSAONLINE.com - Pondok Pesantren Al-Falah Ploso di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, ditetapkan sebagai lokasi penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada 20-21 Juni 2026.

Penetapan tersebut diketahui setelah beredarnya surat resmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait pelaksanaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2026 di kalangan warga Nahdliyin.

Dalam surat bernomor 353/PB.23/A.II.08.03/99/06/2026 tertanggal 2 Juni 2026, PBNU memberikan petunjuk dan instruksi terkait pelaksanaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU yang akan digelar pada 20-21 Juni 2026.

Surat yang ditandatangani Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, itu menyebut keputusan penyelenggaraan Munas Alim Ulama dan Konbes NU telah ditetapkan melalui rapat pleno PBNU pada 4 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 21 Mei 2026.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa penentuan lokasi dilakukan berdasarkan hasil survei yang dilakukan tim khusus bentukan PBNU.

Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pertimbangan ruhaniah, PBNU memutuskan Pondok Pesantren Al-Falah Ploso di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, sebagai lokasi penyelenggaraan agenda nasional tersebut.

"PBNU memilih dan memutuskan Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri sebagai lokasi penyelenggaraan Munas Alim Ulama dan Konbes NU pada tanggal 20-21 Juni 2026," demikian isi surat tersebut.

Selain menetapkan lokasi, PBNU juga menginstruksikan Steering Committee dan Organizing Committee agar segera bekerja secara maksimal serta berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait guna mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan.

PBNU berharap seluruh tahapan persiapan dapat berjalan lancar sehingga pelaksanaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU mampu memberikan kemaslahatan bagi Nahdlatul Ulama dan masyarakat luas.

Meski demikian, informasi yang tercantum dalam surat tersebut masih belum disertai penjelasan lebih lanjut dari jajaran pengurus NU di daerah.

Ketua PCNU Kabupaten Kediri, KH Muhammad Makmun Mahfud, mengaku belum dapat memberikan keterangan secara pasti terkait tindak lanjut surat instruksi yang beredar tersebut.

"Masih belum jelas," ucap Gus Makmun kepada wartawan melalui sambungan telepon, Kamis (4/6/2026).

Menurut Gus Makmun, dirinya masih belum memperoleh informasi lengkap mengenai perkembangan persiapan maupun keputusan lanjutan terkait pelaksanaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Ponpes Al-Falah Ploso.

Karena itu, ia belum dapat menyampaikan penjelasan lebih rinci kepada publik terkait tindak lanjut dari surat instruksi tersebut.

"Belum. Mungkin ke Gus Kausar (Pengasuh Ponpes Al Falah-red) dulu. Saya masih luar kota sampai Sabtu ini rencananya," jelasnya.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari panitia maupun pihak terkait mengenai persiapan teknis penyelenggaraan Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso.

Meski begitu, beredarnya surat tersebut telah menarik perhatian warga Nahdliyin karena forum tersebut merupakan agenda strategis yang membahas berbagai persoalan keagamaan, kebangsaan, hingga arah kebijakan organisasi Nahdlatul Ulama ke depan.

Apabila Munas Alim Ulama dan Konbes NU benar digelar di Ponpes Al-Falah Ploso, Kabupaten Kediri akan menjadi tuan rumah pertemuan ulama dan pengurus NU dari berbagai daerah di Indonesia pada pertengahan Juni 2026.

(uji/van)

LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Seorang pemuda berinisial IDK (27), warga Lingkungan Sidokumpul, Kelurahan Blimbing, Kecamatan Paciran diringkus Satresnarkoba Polres Lamongan karena diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu.

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Warga Desa Sawahan, Kecamatan Rengel, digegerkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki yang diletakkan di tepi jalan area persawahan, Kamis (4/6/2026) pagi.

Bayi tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tubuhnya terbungkus kain dan dimasukkan ke dalam sebuah tas yang ditinggalkan di pinggir jalan penghubung Desa Rengel dan Desa Sawahan.

Jasad bayi yang diduga baru dilahirkan itu pertama kali ditemukan oleh seorang warga bernama Ernawati (55) saat berolahraga pagi di sekitar lokasi.

Kapolsek Rengel AKP Nuril Huda mengatakan penemuan tersebut terjadi sekitar pukul 05.30 WIB.

Saat itu, saksi melihat sebuah tas yang tergeletak di dekat warung kopi di tepi jalan kawasan persawahan dan menganggapnya mencurigakan.

Karena penasaran, saksi kemudian mendekati tas tersebut untuk memeriksa isinya.

"Saat diperiksa, dia terkejut mendapati seorang bayi laki-laki berada di dalamnya dalam kondisi sudah tidak bernyawa," kata AKP Nuril Huda.

Penemuan jasad bayi itu dengan cepat menyebar ke warga sekitar dan mengundang perhatian masyarakat yang berdatangan ke lokasi kejadian.

Petugas kepolisian yang menerima laporan segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta mengumpulkan sejumlah keterangan dari saksi.

"Saat ini, kami sedang melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan untuk mengungkap orang tua bayi atau pelakunya," pungkasnya. (van)

KEDIRI,BANGSAONLINE.com - Bayi perempuan yang ditemukan dalam kondisi telantar di pinggir jalan kawasan persawahan Dusun Babaan, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, akhirnya diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Kediri setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Penyerahan bayi tersebut dilakukan Direktur RSUD Simpang Lima Gumul (SLG) Kediri, dr. Tony Widyanto, Sp.OG, kepada Kapolsek Ngasem Iptu Bambang Supaku untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Subur Widono, di Ruang Kelud RSUD SLG, Kamis (4/6/2026).

Direktur RSUD SLG Kediri, dr. Tony Widyanto, mengatakan kondisi bayi yang ditemukan pada Kamis (28/5/2026) lalu itu kini telah membaik setelah beberapa hari menjalani perawatan medis.

"Alhamdulillah, kondisi bayi yang kemarin sempat telantar dan kita rawat beberapa hari ini sudah sangat baik. Kondisinya sehat dan sudah layak untuk dirawat di tempat yang baru," ujar dr. Tony Widyanto.

Prosesi penyerahan berlangsung haru di lantai 3 RSUD SLG. Pihak rumah sakit secara resmi menyerahkan bayi tersebut kepada Polsek Ngasem sebelum diteruskan ke Dinas Sosial Kabupaten Kediri.

Kapolsek Ngasem Iptu Bambang Supaku menjelaskan bayi itu pertama kali ditemukan oleh seorang warga bernama Mujianto, warga Tlogo, Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, pada Kamis, 28 Mei 2026.

Menurutnya, penanganan kasus pembuangan bayi tersebut langsung dilakukan Unit Reskrim Polsek Ngasem bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kediri. Setelah ditemukan, bayi segera dibawa ke RSUD SLG untuk mendapatkan perawatan.

Meski demikian, polisi masih menghadapi kendala dalam mengungkap identitas orang tua kandung bayi tersebut. 

Banyaknya rumah kos di sekitar lokasi penemuan menjadi salah satu faktor yang menyulitkan proses penyelidikan.

"Kami sudah berkoordinasi dengan kepala desa hingga tingkat RT dan RW untuk mendeteksi warga yang mencurigakan atau baru melahirkan. Namun, karena di lingkungan tersebut banyak tempat kos, mobilitas masyarakatnya tinggi sehingga cukup sulit dideteksi," kata Kapolsek.

Hingga kini, polisi telah memeriksa dua orang saksi terkait kasus tersebut.

Meski belum menemukan petunjuk yang mengarah kepada pelaku, Iptu Bambang menegaskan proses penyelidikan tetap berjalan.

"Proses hukum tetap berlanjut. Begitu orang tua atau pelaku pembuangan bayi ini ditemukan, mereka akan tetap diproses sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Subur Widono, mengatakan bayi tersebut akan dirujuk ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Anak milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.

"Mekanisme untuk anak telantar yang tidak diketahui orang tuanya adalah kita serahkan ke UPT perlindungan anak di Sidoarjo. Meskipun kondisinya sehat, ada beberapa catatan kesehatan kecil yang harus tetap diperhatikan dan dipertimbangkan di sana nanti," jelas Subur Widono.

Subur juga mengungkapkan telah menerima sejumlah permintaan dari masyarakat yang berminat mengadopsi bayi tersebut, baik melalui kunjungan langsung maupun sambungan telepon.

Namun, ia menegaskan proses adopsi tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena harus melalui tahapan dan persyaratan hukum yang berlaku.

"Adopsi itu bisa saja dilakukan oleh siapa pun, tetapi tentunya ada aturan dan mekanisme ketat yang harus diikuti. Kita harus tahu persis latar belakang calon orang tua angkat demi masa depan dan kesejahteraan anak ini ke depan," pungkas Subur. (uji/van)

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Seorang balita berusia dua tahun berhasil dievakuasi petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Gresik setelah terkunci di dalam kamar kos di Kelurahan Kramat Inggil, Kecamatan Gresik, Kamis (4/6/2026).

Peristiwa tersebut terjadi saat ibu balita, Fani Devi, keluar kamar untuk mengambil mangkuk sekitar pukul 10.00 WIB. Namun, saat berada di luar, sang anak diduga mengunci pintu dari dalam dan tidak mengetahui cara membukanya kembali.

Mengetahui anaknya terjebak di dalam kamar, Fani panik dan berupaya mencari bantuan.

“Dikunci anak dari dalam dan tidak tahu cara membukanya. Si ibu panik, lalu inisiatif lapor ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Gresik untuk meminta bantuan,” kata Kepala DPKP Gresik, Suyono.

Menerima laporan tersebut, petugas damkar segera mendatangi lokasi untuk melakukan evakuasi. Setelah balita berada di dalam kamar selama kurang lebih dua jam, petugas akhirnya memutuskan membuka pintu secara paksa.

Proses evakuasi berlangsung cukup dramatis karena diwarnai tangisan histeris balita yang terjebak di dalam kamar.

“Sekitar 10 menit, pintu berhasil dibuka paksa dan evakuasi akhirnya berhasil dilakukan oleh petugas di lokasi,” tandasnya.

Setelah pintu berhasil dibuka, petugas langsung mengevakuasi balita tersebut dan menyerahkannya kepada orang tuanya.

Pihak DPKP Gresik memastikan proses evakuasi berjalan lancar dan balita tersebut tidak mengalami luka maupun gangguan kesehatan akibat peristiwa tersebut. (van)

KOTA MALANG,BANGSAONLINE.com 

SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Kabar baik bagi pelanggan listrik prabayar! PLN menghadirkan promo Junivaganza. Simak caranya di sini.

Dalam hal ini, pelanggan berkesempatan memperoleh bonus voucher listrik melalui program Junivaganza yang diluncurkan PLN pada periode 4-9 Juni 2026.

MADIUN,BANGSAONLINE.com - Pemerintah Desa Sangen, Kecamatan Geger secara rutin menggelar senam lansia.

Selain senam, Pemdes Sangen juga menggelar pemeriksaan kesehatan sebagai upaya menjaga kebugaran dan memantau kondisi kesehatan warga lanjut usia.

Kegiatan yang difasilitasi Pemerintah Desa Sangen melalui kelompok lansia tersebut digelar setiap dua pekan sekali. Setelah senam, peserta mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan dari petugas Puskesmas setempat.

Program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kebugaran warga lanjut usia, tetapi juga menjadi sarana pemantauan kesehatan secara berkala.

Kepala Desa Sangen, Sony Hendro Cahyono, mengatakan para lansia memiliki peran penting sebagai teladan bagi generasi penerus. Pernyataan itu disampaikannya saat kegiatan berlangsung, Sabtu (30/5/2026).

"Mereka adalah sesepuh kita, panutan kita, dengan mereka selalu sehat kita bisa selalu menimba ilmu dari mereka," tutur Sony.

Menurut Sony, para lansia memiliki pengalaman hidup yang lebih panjang sehingga dapat menjadi tempat belajar dan meminta nasihat dalam menghadapi berbagai persoalan.

"Bisa jadi mereka lebih dahulu pernah mengalami peristiwa yang sama kita alami, sehingga kita meminta petunjuk dari mereka bagaimana penyelesaiannya," tandasnya.

Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari para peserta, salah satunya Siti yang aktif mengikuti senam lansia.

Ia mengaku merasa terbantu dengan adanya kegiatan senam dan pemeriksaan kesehatan yang rutin diselenggarakan pemerintah desa.

"Saya sangat senang dengan adanya senam lansia dari desa ini, karena bisa kumpul sama warga lain dan bisa saling bertukar kaweruh tentang kesehatan dan lainnya," ujar Siti dengan senang. (dro/van)

TULUNGAGUNG,BANGSAONLINE.com -  Seorang pria yang mencuri dua tabung gas LPG 3 kilogram di Kelurahan Sembung, KecamatanTulungagung, diamankan Unit Reskrim Polsek Tulungagung Kota sebelum kasusnya berakhir damai melalui mekanisme Restorative Justice (RJ).

Kasus pencurian tabung LPG 3 kilogram tersebut diselesaikan melalui RJ setelah korban memaafkan perbuatan pelaku dan sepakat menempuh jalur kekeluargaan.

Kapolsek Tulungagung Kota Kompol Puji Hartanto mengatakan pelaku yang diamankan berinisial NPJ (45), warga Desa Mangunsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.

Sementara itu, korban dalam kasus tersebut adalah MIA (33), warga Kelurahan Sembung, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung.

Peristiwa pencurian bermula saat korban membuka toko miliknya di Kelurahan Sembung dan mendapati dua tabung gas LPG 3 kilogram telah hilang.

Korban kemudian memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV) untuk mengetahui penyebab hilangnya tabung gas tersebut.

"Saat korban memeriksa kamera CCTV, ternyata tabung gas LPG 3 kilogram di tokonya hilang karena dicuri oleh pelaku," kata Kompol Puji Hartanto, Kamis (4/6/2026).

Akibat kejadian itu, kata Puji, korban mengalami kerugian sekitar Rp400 ribu dan melaporkan kasus tersebut ke Polsek Tulungagung Kota untuk diproses lebih lanjut.

Menindaklanjuti laporan itu, petugas melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan penyelidikan dengan berbekal rekaman CCTV dari toko milik korban.

Hasil penyelidikan mengarah kepada pelaku yang kemudian berhasil diamankan di kediamannya. Selanjutnya, pelaku dibawa ke Polsek Tulungagung Kota untuk menjalani pemeriksaan.

Selain mengamankan pelaku, polisi juga menghadirkan korban guna menjalani mediasi sebagai upaya penyelesaian perkara.

"Awalnya kami berikan fasilitas untuk mediasi antara korban dan pelaku dalam penyelesaian perkara ini di kantor Polsek Tulungagung Kota," ungkapnya.

Dalam proses mediasi tersebut, Puji menyebut pelaku bersedia membuat surat pernyataan, memberikan ganti rugi kepada korban, meminta maaf secara langsung, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Kesediaan pelaku memenuhi tuntutan tersebut membuat korban mencabut laporan polisi dan menyatakan tidak akan menuntut secara pidana maupun perdata.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, perkara dugaan pencurian dua tabung gas LPG 3 kilogram diselesaikan secara kekeluargaan dan kedua belah pihak sepakat menjaga hubungan baik ke depannya.

Karena itu, penanganan perkara dugaan pencurian dua tabung gas LPG 3 kilogram tersebut resmi dihentikan melalui mekanisme Restorative Justice.

"Melalui Restorative Justice, diharapkan permasalahan dapat diselesaikan secara damai tanpa menghilangkan rasa keadilan bagi para pihak. Namun apabila pelaku mengulangi perbuatannya dikemudian hari, maka proses hukum akan ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya. (van)

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Polsek Wonocolo menangkap DAP (26), warga Pakis, atas kasus penggelapan sepeda motor milik temannya. Penangkapan dilakukan setelah tersangka menggelapkan motor jenis Yamaha NMAX milik ATR (25) pada 28 April 2026.

Kapolsek Wonocolo, Kompol Haryoko Widi, menjelaskan kronologi kasus bermula saat tersangka meminta korban menjemputnya di Terminal Bungurasih, Sidoarjo. 

Setelah bertemu, korban diajak ke kos tersangka di Wonocolo. Sekitar pukul 21.00 WIB, tersangka meminjam motor korban dengan alasan membeli makanan, namun kemudian menjualnya kepada penadah di Bungurasih senilai Rp7,2 juta.

“Pelaku berhasil terdeteksi di wilayah Wonocolo, penangkapan tidak mengalami perlawanan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dan pengembangan,” kata Haryoko, Kamis (4/6/2026).

Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku hasil penjualan motor digunakan untuk mabuk, berjudi online, membayar kos, serta berfoya-foya. diungkapkan pula alasan menggelapkan motor, yakni sakit hati atas perkataan korban.

“Saya jengkel atas kata-katanya yang selalu menuduh saya tidak punya uang,” ucap tersangka.

Polsek Wonocolo menjerat tersangka dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 KUHP dan/atau Pasal 486 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. (rus/mar)

KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Satpol PP Kota Kediri memberikan sosialisasi kepada 69 pemilik usaha kos-kosan di Aula Kecamatan Kota, Kamis (4/6/2026). Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum, khususnya di penginapan dan rumah kos.

Untuk memperluas wawasan hukum peserta, Pemkot Kediri menghadirkan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, serta perwakilan dari DPM-PTSP. Materi yang disampaikan berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang telah diperbarui melalui Perda Nomor 1 Tahun 2022.

Kepala Satpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi Prasetya, menegaskan larangan bagi pemilik kos menyediakan layanan insidentil yang berpotensi melanggar norma susila, serta melarang kos beda gender dalam satu kamar tanpa akta nikah sah.

“Apabila ditemukan pelanggaran, petugas dapat memberikan sanksi mulai dari teguran lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin, penyegelan, hingga penerapan biaya paksa,” jelasnya.

Paulus juga mengingatkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran melalui layanan aduan Pemkot Kediri, seperti Lapor Mbak Wali 112 atau nomor Satpol PP 0821-2806-4181. Ia menekankan agar masyarakat tidak main hakim sendiri, melainkan menyerahkan pelaku pelanggaran kepada instansi berwenang. (uji/mar)

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Sidang perdana gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap BNI Cabang Tuban digelar di pengadilan negeri setempat, Kamis, (04/06/2026). Gugatan dilayangkan terkait dugaan pengalihan sertifikat hak milik melalui Akta Jual Beli (AJB) yang dijadikan agunan tanpa persetujuan pemilik.

Kuasa hukum penggugat, Abdul Mun'im, mengatakan bahwa perkara bermula dari kliennya, Slamet, yang sertifikat tanahnya dipinjam anaknya, lalu digunakan temannya sebagai agunan kredit di BNI Tuban.

“Yang jadi fokus PMH-nya, sertifikat atas nama Pak Slamet itu kemudian dipindah melalui Akta Jual Beli atau AJB tanpa persetujuan pemilik sertifikat untuk dijadikan jaminan di BNI Tuban,” ujarnya usai sidang.

Kliennya baru mengetahui jika aset berupa tanah dan bangunan miliknya dilelang bank dan berganti nama. 

“Klien kami merasa dirugikan karena tahu-tahu mau dilelang. Klien kami saat ini masih menempati lahan tersebut, namun sertifikat sudah di-AJB-kan ke orang lain,” kata Mun'im.

Sertifikat aset yang dijaminkan di BNI bernilai Rp 800 juta, berupa lahan dan bangunan seluas kurang lebih 500 meter persegi. Kuasa hukum mencurigai ada rekayasa dalam proses AJB di notaris. 

“Kita mencurigai yang tanda tangan AJB bukan Pak Slamet pemilik sertifikat, tapi orang lain yang dihadirkan. Saya sudah punya bukti orang yang hadir di situ,” cetusnya.

Kendati demikian, pihaknya fokus pada gugatan perdata. Mun'im menegaskan, “Ini lebih kepada cacat formal di dalam akad perjanjiannya. Kita tidak mendalami mens rea, karena ini gugatan perdata.”

Dalam petitum gugatan, penggugat meminta pengadilan membatalkan akad kredit, dan memerintahkan BNI Cabang Tuban mengembalikan hak tanggungan atas nama klientnya.

“Harapan saya pengadilan membatalkan akad kreditnya dan BNI Tuban mengembalikan hak tanggungan atas nama Pak Slamet yang sudah diatasnamakan orang lain karena prosesnya cacat hukum,” paparnya.

Ia juga menyinggung potensi pidana jika terbukti ada kerugian negara. 

“Ini buat pelajaran bagi semua bank, terutama bank plat merah. Kalau sampai terjadi dan menjadi putusan pengadilan, ini bisa masuk ke ranah pidana UU Tipikor. BNI itu bank plat merah. Kalau terjadi kerugian keuangan akibat PMH, patut diduga ada penyalahgunaan wewenang terkait kerugian negara,” sambungnya.

Diketahui, ada 3 tergugat dalam perkara tersebut, yaitu tergugat I Teguh Widodo selaku pemohon kredit atau debitur, tergugat II BNI Cabang Tuban, dan Tergugat III Kantor notaris yang beralamatkan di Bulu.

Sementara itu, Juru Bicara PN Tuban, Marcellino Gonzales Sedyanto Putro, menginformasikan bahwa agenda sidang pertama perkara gugatan tersebut ialah pemeriksaan identitas.

"Tergugat ada yang hadir, kecuali dari pihak BNI Cabang Tuban," ucapnya.

Ia menambahkan, gugatan yang diajukan merupakan gugatan perdata perbuatan melawan hukum mengenai sengketa proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 321, yang kemudian berkaitan dengan jaminan kredit pada bank.

"Perkaranya merupakan penggugat meminta agar proses balik nama sertifikat dan perjanjian kredit dinyatakan tidak sah," pungkasnya. (coi/mar)

JOMBANG, BANGSAONLINE.com - DPRD Jombang tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengawasan minuman beralkohol (mihol). Regulasi baru ini dirancang untuk memperketat kontrol peredaran mihol sekaligus melarang total minuman oplosan di wilayah Jombang.

Agenda pembahasan berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jombang, Kamis (4/6/2026). Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jombang, Kartiyono, menyebut Perda Nomor 16 Tahun 2009 sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan dengan aturan pusat terbaru, yakni Perpres Nomor 74 Tahun 2013 dan Permendag Nomor 25 Tahun 2019.

“Penyesuaian ini mutlak dilakukan agar payung hukum di daerah tidak tumpang tindih,” ujarnya.

Ia menekankan, kultur Jombang sebagai Kota Santri menjadi alasan kuat perlunya pengawasan ekstra terhadap peredaran mihol. Aturan baru ini diharapkan menjadi benteng bagi generasi muda dari bahaya miras dan narkotika.

Raperda saat ini masih dalam tahap awal pembahasan bersama komisi terkait dan OPD. DPRD berkomitmen membuka ruang uji publik untuk menjaring masukan masyarakat dan tokoh agama.

“Kami ingin produk hukum ini mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Jombang,” kata Kartiyono.

Dalam draf yang disusun, penjualan mihol hanya diperbolehkan di lokasi terbatas seperti hotel berbintang, sementara minuman oplosan dilarang total. Kartiyono menegaskan Pemkab Jombang tidak pernah menerbitkan izin penjualan mihol untuk warung kecil, sehingga Satpol PP berwenang melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran.

Instruksi ini sejalan dengan arahan Bupati Jombang, Warsubi, yang sebelumnya menekankan perlunya revisi perda miras. Ia menilai sanksi tindak pidana ringan belum memberi efek jera.

“Kami mendorong adanya pembaruan regulasi. Nilai denda harus dinaikkan dan sanksi hukumnya wajib diperberat. Ini langkah preventif demi menjaga kondusivitas, keamanan, serta marwah Jombang sebagai Kota Santri,” ucapnya. (aan/mar)

KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Kapolsek Kediri Kota, Kompol Bowo Wicaksono, menggelar pertunjukan wayang edukasi di hadapan siswa TK Kemala Bhayangkari 41 dan 42 Kota Kediri di Kediri Town Square, Kamis (4/6/2026). 

Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati HUT Yayasan Kemala Bhayangkari ke-74 sekaligus menyambut Hari Bhayangkara ke-80. Selain pertunjukan wayang bertema “Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat”, acara juga diisi dengan lomba mewarnai.

Bowo menjelaskan pertunjukan wayang tersebut mengangkat isu pentingnya membiasakan pola makan sehat sejak usia dini.

“Dalam lakon wayang ini diceritakan seorang anak bernama Willy yang gemar mengonsumsi makanan instan dan jajanan kurang sehat serta tidak menyukai sayur dan buah. Akibatnya, ia sering sakit-sakitan,” ujarnya.

Dalam cerita, tokoh wayang yang menggambarkan buah dan sayuran berjuang melawan tokoh penyakit yang divisualisasikan sebagai raksasa. Pesan moral yang disampaikan adalah pentingnya mengonsumsi makanan bergizi.

Menurut Kompol Bowo, kegiatan ini bertujuan menanamkan kebiasaan hidup sehat sejak dini agar anak-anak lebih gemar mengonsumsi sayur, buah, dan makanan bergizi.

“Kami ingin menanamkan kebiasaan hidup sehat sejak dini. Saat ini banyak anak yang lebih menyukai makanan instan dan jajanan dibandingkan sayur dan buah. Padahal, makanan sehat sangat penting untuk menunjang kesehatan, pertumbuhan, dan kecerdasan mereka,” jelasnya.

Ia menambahkan tema tersebut dipilih sebagai bagian dari upaya mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045. Kebiasaan hidup sehat sejak kecil diharapkan melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan sukses.

Selain itu, momentum Hari Bhayangkara ke-80 diharapkan dapat mempererat hubungan Polri dengan masyarakat serta meningkatkan profesionalisme pelayanan.

Kegiatan ini diikuti sekitar 150 anak TK Kemala Bhayangkari 41 dan 42. Para peserta tampak antusias mengikuti lomba mewarnai dan pertunjukan wayang edukasi yang disajikan secara interaktif. (uji/mar)

MADINAH, BANGSAONLINE.com - Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, melakukan kunjungan ke Saudi German Hospital di Madinah, Rabu (3/6/2026), untuk meninjau pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia yang sedang menjalani perawatan.

Dalam kunjungan itu, ia mengevaluasi pelaksanaan kerja sama layanan kesehatan antara penyelenggara haji Indonesia dan rumah sakit di Arab Saudi yang telah berjalan selama musim haji tahun ini. 

Menhaj Gus Irfan menilai, kerja sama tersebut memberikan manfaat besar bagi penanganan jemaah, meski masih terdapat sejumlah catatan karena baru pertama kali diterapkan.

“Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama ini. Karena baru pertama kali dilakukan, tentu ada sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, termasuk terkait proses rujukan pasien dan kepastian waktu pemulangan mereka,” ujarnya.

Ditegaskan pula bahwa kerja sama dengan rumah sakit di Arab Saudi perlu terus diperkuat agar layanan kesehatan jemaah Indonesia semakin optimal. Ia juga menyoroti penanganan jemaah yang masih dirawat menjelang fase pemulangan, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan masing-masing pasien.

“Kami membahas apakah jemaah yang sedang dirawat perlu dipindahkan ke Madinah atau tidak. Jika di Madinah mereka tetap berada di rumah sakit dan tidak dapat menjalankan aktivitas ibadah, maka yang lebih penting adalah memastikan proses perawatan dan pemulihan berjalan dengan baik,” paparnya.

Menurut dia, keputusan pemindahan maupun pemulangan jemaah akan disesuaikan dengan kondisi pasien. Jemaah yang memungkinkan akan dipindahkan ke Madinah, sementara yang membutuhkan perawatan intensif tetap dirawat hingga kondisi membaik.

Menhaj Gus Irfan menambahkan pelayanan kepada jemaah tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan psikologis dan spiritual. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Kemenhaj memastikan jemaah haji Indonesia memperoleh pelayanan kesehatan berkualitas sekaligus bahan evaluasi untuk penyelenggaraan haji mendatang. (msn/mar)

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Jawa Timur kembali menegaskan posisinya sebagai lumbung pangan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis 2 Juni 2026, provinsi ini tercatat memiliki potensi produksi padi terbesar secara nasional pada periode Januari-Juli 2026.

Potensi produksi padi Jawa Timur diproyeksikan mencapai 7,71 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), naik 5,49 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar 7,30 juta ton GKG. Capaian tersebut menempatkan Jawa Timur di posisi teratas, melampaui Jawa Tengah dengan 7,00 juta ton GKG dan Jawa Barat 5,98 juta ton GKG.

Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi kepada petani, penyuluh, pemerintah daerah, TNI, kelompok tani, serta seluruh pemangku kepentingan yang menjaga produktivitas pertanian di tengah tantangan perubahan iklim global.

“Alhamdulillah, capaian ini menunjukkan kerja keras para petani dan seluruh stakeholder pertanian Jawa Timur memberikan hasil nyata,” ujarnya, Kamis (4/6/2026).

Khofifah menegaskan capaian tersebut membuktikan sektor pertanian Jawa Timur tetap tumbuh positif dan berkontribusi strategis terhadap ketahanan pangan nasional. Peningkatan produksi ditopang oleh kenaikan luas panen yang mencapai 1,38 juta hektare, naik dari 1,30 juta hektare pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pemprov Jatim terus mendorong percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) melalui optimalisasi lahan potensial, penggunaan benih unggul bersertifikat, pemanfaatan alat dan mesin pertanian, penerapan teknologi budidaya modern, serta penguatan infrastruktur irigasi. Sistem deteksi dini terhadap potensi bencana pertanian juga diperkuat untuk meminimalkan risiko gagal panen.

“Jawa Timur akan terus berikhtiar menjaga stabilitas dan produktivitas sektor pertanian. Melalui sinergi seluruh pihak, kami optimis mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan Indonesia,” kata Khofifah.

Ia menambahkan capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh insan pertanian Jawa Timur untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Dengan dukungan teknologi, infrastruktur, serta kebijakan yang berpihak pada petani, Jawa Timur diharapkan mampu mempertahankan posisinya sebagai produsen padi terbesar nasional. (dev/mar)

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Komisi II DPR RI menggelar RDP atau Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah pihak terkait untuk membahas persoalan lahan antara TNI AL dan masyarakat dari 10 desa di Kecamatan Lekok dan Nguling, Kabupaten Pasuruan, pada Rabu (3/6/2026).

Agenda yang menghadirkan sejumlah instansi pusat dan daerah itu diharapkan menghasilkan kesepahaman bersama, dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang telah berlangsung puluhan tahun. Bupati Pasuruan, Rusdi Sitejo, menyampaikan aspirasi masyarakat dalam forum tersebut.

“Sudah 65 tahun masyarakat di sana tidak merasakan kemerdekaan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sekitar 34 ribu warga di 10 desa yang berdiri sejak 1902 belum memperoleh kepastian hukum atas tempat tinggal dan lahan yang ditempati. Sengketa lahan seluas 3.676 hektare itu telah berlangsung selama 65 tahun dan belum menemukan solusi yang diterima semua pihak.

“Kami datang ke sini bukan untuk memperuncing persoalan, tetapi untuk mencari solusi terbaik. Kami berharap ada jalan keluar yang memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan juga kepada TNI,” paparnya.

Menurut dia, sengketa lahan tersebut berdampak langsung pada pembangunan di wilayah terdampak. Program pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten belum berjalan maksimal karena terkendala status lahan. 

Akibatnya, pembangunan sarana pendidikan, layanan kesehatan, akses air minum, listrik, internet, hingga infrastruktur dasar seperti jalan dan irigasi masih terbatas. Rusdi juga menyoroti sejumlah program strategis seperti bantuan sosial PKH, pembangunan SPPG untuk program MBG, serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang belum dapat direalisasikan.

“Kami ingin masyarakat mendapatkan hak yang sama seperti warga negara lainnya. Selama persoalan ini belum selesai, banyak program pembangunan yang tidak bisa dijalankan secara maksimal,” ucapnya.

Melalui RDP ini, Pemkab Pasuruan berharap pemerintah pusat mengambil langkah konkret untuk mempercepat penyelesaian sengketa lahan, sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum, akses pembangunan, dan pelayanan publik tanpa mengabaikan kepentingan negara. (afa/mar)

MADINAH, BANGSAONLINE.com - Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, melakukan kunjungan strategis ke Saudi German Hospital di Madinah oada Rabu (3/6/2026). Agenda tersebut bertujuan memperkuat kerja sama layanan kesehatan bagi jemaah haji, dan umrah Indonesia selama berada di tanah suci.

Menhaj Gus Irfan menjelaskan, kerja sama dengan rumah sakit di Arab Saudi telah berlangsung sekitar satu tahun terakhir. Pemerintah terus mendorong penguatan kolaborasi dengan Saudi German Hospital sebagai mitra strategis dalam penanganan kesehatan jemaah Indonesia.

“Kolaborasi ini sangat penting mengingat tingginya mobilitas jemaah Indonesia yang setiap tahun melaksanakan ibadah haji dan umrah di Arab Saudi,” ujarnya.

Ia mengakui masih terdapat tantangan pada tahap awal implementasi, terutama dalam aspek komunikasi antar pihak. Karena itu, diperlukan koordinasi intensif terkait prosedur pemulangan pasien, alur rujukan medis, serta pengiriman pasien ke fasilitas kesehatan lain agar pelayanan lebih efektif.

Menhaj Gus Irfan juga menekankan pentingnya peningkatan layanan kesehatan jemaah, termasuk dukungan medis komprehensif untuk program safari wukuf. Pemerintah tengah mengkaji mekanisme terbaik dalam penanganan jemaah sakit, khususnya saat perpindahan dari Makkah ke Madinah.

“Koordinasi yang matang diperlukan agar jemaah tetap mendapatkan perawatan terbaik tanpa mengurangi kesempatan mereka untuk beribadah,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah serius memperkuat kemitraan ini mengingat jumlah warga Indonesia yang berkunjung ke Arab Saudi mencapai sekitar tiga juta orang setiap tahun.

Sementara itu, Direktur Saudi German Hospital, Tamel El Damak, menyampaikan pihaknya telah menangani 69 pasien jemaah haji Indonesia pada gelombang pertama di Madinah. Seluruh pasien mendapatkan penanganan medis optimal hingga dapat melanjutkan perjalanan ibadah ke Makkah.

Tamel menegaskan komitmen rumah sakit untuk meningkatkan kualitas layanan, termasuk memperkuat koordinasi dengan pihak asuransi dan Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI).

Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum penguatan kerja sama strategis antara Kementerian Haji dan Umrah dengan Saudi German Hospital, khususnya dalam memastikan pelayanan kesehatan jemaah haji Indonesia berjalan semakin baik, cepat, dan terkoordinasi. (msn/mar)

KOTA MALANG, BANGSAONLINE.com - Satreskrim Polresta Malang Kota menangkap 2 pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) yang menyasar mahasiswa. Kedua tersangka berinisial DS (26) serta MM (20), warga Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, sedangkan pelaku lainnya (H) masih buron dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kasatreskrim Polresta Malang Kota, AKP Rahmad Aji Prabowo, menyebut pengungkapan kasus berawal dari 2 laporan polisi pada awal Juni 2026. Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan saksi, olah TKP, analisis rekaman CCTV, serta pengumpulan alat bukti.

“Dari hasil penyelidikan, identitas para pelaku berhasil kami kantongi hingga akhirnya kedua tersangka dapat diamankan. Saat ini kami juga masih melakukan pengembangan untuk menangkap pelaku lainnya yang terlibat,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (4/6/2026).

Dijelaskan olehnya bahwa aksi pertama terjadi pada 16 Mei 2026 di Jalan M. Wiyono, Kecamatan Blimbing. Korban yang sedang berkumpul bersama teman-temannya diintimidasi dengan pisau dan dipaksa menyerahkan iPhone 12 Pro Max beserta kata sandinya. 

Aksi kedua berlangsung pada 24 Mei 2026 dini hari. Tiga mahasiswa dipaksa mengikuti pelaku ke area sepi di Pemakaman Kuto Bedah, Jalan Muharto, lalu diancam dengan celurit dan parang sebelum dirampas dua telepon genggam serta satu sepeda motor Honda Beat.

“Modus para pelaku adalah mencari korban pada malam hingga dini hari, mengintimidasi, lalu mengambil barang korban dengan ancaman kekerasan menggunakan senjata tajam,” kata Aji.

Pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja sama Tim Opsnal Satreskrim Polresta Malang Kota dengan Unit Reskrim Polsek Blimbing dan Polsek Kedungkandang. MM ditangkap lebih dulu di sebuah warnet kawasan Kebalen Wetan, Kotalama, pada 1 Juni 2026. 

Dari interogasi, MM mengakui keterlibatannya, lalu polisi menangkap DS di kediamannya pada hari yang sama. Kedua tersangka dijerat Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman sesuai unsur perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. 

Polisi masih menelusuri keberadaan barang hasil kejahatan yang diduga telah dijual serta memburu pelaku lain yang berstatus DPO.

“Peran aktif masyarakat sangat penting dalam membantu menjaga keamanan lingkungan. Setiap informasi yang diberikan akan kami tindak lanjuti sebagai bagian dari upaya menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif,” ucap Aji. (dad/mar)

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan dua wakilnya, Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya. 

Yang menarik, penangkapan itu dilakukan Kejagung beberapa jam setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot tiga BGN itu. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan pencopotan Dadan dan dua jenderal itu pada Selasa 2 Juni 2026 sore. Tapi Rabu 3 Juni 2026 pagi Kejagung sudah menjemput paksa Dadan Hindayani. Bahkan ada informasi beredar bahwa Kejagung sudah mengintai Dadan dan dua jenderal polisi serta TNI itu sejak Rabu pukul 2.00 dini hari.

Jarak yang sangat pendek antara pencopotan dan penangkapan mantan tiga petinggi BGN itu menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Terutama di media sosial (medsos). Jangan-jangan Presiden Prabowo dan Kejagung sudah melakukan “koordinasi” sebelum penangkapan itu dilaksanakan.

Bahkan muncul tuduhan bahwa penangkapan tiga mantan petinggi BGN itu adalah pengalihan isu dari kasus Teddy vs Dino. Seperti kita tahu, Seskab Teddy Indra Wijaya dibully secara masif oleh rakyat Indonesia karena dianggap merendahkan Dino Patti Djalal, seorang diplomat senior, gara-gara memberi saran secara terbuka kepada Presiden Prabowo agar mengurangi agenda ke luar negeri karena pemborosan.

Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung

Dino bahkan menyebut angka anggaran sekali ke luar negeri Presiden Prabowo bisa menghabiskan uang negara puluhan miliar bahkan ratusan miliar rupiah. Hotelnya saja – menurut Tempo – menghabiskan uang negara Rp 5,8 miliar. Belum lagi uang saku harian rombongan, biaya pesawat dan lainnya.

Teddy mengkonter Dino. Juga secara terbuka. Presiden Prabowo – menurut Teddy - telah melakukan efisiensi, mengurangi peserta rombongan dibanding dengan era presiden sebelumnya. Bahkan sebagian biaya – klaim Teddy – berasal dari uang pribadi Prabowo.

Selain itu – menurut Teddy, kunjungan kerja Presiden Prabowo ke luar negeri menghasilkan investasi luar negeri ke Indonesia dalam jumlah ratusan triliunan rupiah.

Namun klaim Teddy itu disanggah Guntur Romli, kader PDIP. Menurut Guntur, klaim Teddy soal investasi luar negeri itu palsu dan menyesatkan karena data yang diangkat Teddy itu termasuk investasi dalam negeri. Bukan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri. Bahkan sepanjang tahun 2025, menurut Guntur Romli, Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia hampir stagnan. Karena itu Guntur menyebut kunjungan kerja Presiden Prabowo ke luar negeri gagal.

Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya

Kunjungan Presiden Prabowo memang terus menuai kontroversi. Namun dari semua retorika perdebatan itu yang paling banyak mendapat perhatian publik adalah ketika Teddy mengkonter Dino Patti Djalal dengan kalimat: “Beliau pernah menjadi wamenlu, meskipun hanya diberi kesempatan 3 bulan.”

Publik – terutama para netizen di media sosial – menganggap kalimat Teddy itu sebagai penghinaan dan merendahakn Dino Patti Djalal. Padahal karir Dino sebagai diplomat cukup panjang. Ia tidak hanya menjabat wamenlu tiga bulan seperti dikatakan Reddy. Tapi juga pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Bahkan Dino mendapat tiga penghargaan bintang maha putra atas kompetensinya sebagai diplomat, termasuk dari Presiden Prabowo Subianto.

Nah, berdasarkan rentetan peristiwa itulah para pengeritik Presiden Prabowo – terutama di media sosial – menuduh bahwa penangkapan tiga mantan petinggi BGN itu hanyalah drama politik untuk mengalihkan isu Teddy yang sedang dibully masyarakat.

Benarkah? Sejatinya sulit dinalar. Bukankah Jenderal Pusung dan Dadan Hindayana itu adalah orang dekat Prabowo. Tapi dalam politik semua bisa saja terjadi. Apalagi sekarang legitimasi politik Presiden Prabowo sedang turun drastis. Baik karena rupiah yang terpuruk, ekonomi terus melemah, hutang meningkat, harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi, disamping juga program andalannya yang amburadul tapi terkesan dipaksakan.

Tapi apapun alasan dan motifnya kasus penangkapan tiga mantan petinggi BGN itu adalah bukti bahwa pengelolaan MBG selama ini diduga banyak penyimpangan dan korupsi. Ini berarti membenarkan kritik para aktvis dan kelompok sipil.

Bahkan Tiyo Ardianto, mantan Ketua BEM UGM, memplesetkan MGB sebagai Maling Berkedok Gizi. Kaos plesetan itu sekarang marak dikenakan para aktivis, termasuk Tiyo.

Naniek Sudaryati Deyang, yang saat itu masih menjabat Wakil Kepala BGN menyayangkan singkatan BGN yang sarkastis itu. Ia menyindir Tiyo membangun narasi tanpa bukti. Ia mengaku berharap malingnya  ada dan ditangkap serta dipenjarakan.

"Tapi kok gak ada sampai sekarang," ujar Naniek. Lagi-lagi menyindir Tiyo dan para aktivis.

Ia bahkan mengatakan bahwa Tiyo sebagai mahasiswa yang mewakili intelektual hanya bisa membangun narasi tapi tidak bisa membuktikan apapun. 

Teddy Indra Wijaya

Sekarang ternyata kritik para aktivis dan kelompok sipil telah terbukti. Bahkan buah berbagi kritik itu telah membuat Naniek naik pangkat sebagai Kepala BGN yang baru.

Sejak program MBG dijalankan memang banyak sekali kritik dari para aktivis dan kelompok sipil. Bahkan bukan hanya kritik dari para aktivis dan kelompok sipil. Tapi juga banyak keluhan dari berbagai sekolah. Keluhan itu diunggah dalam banyak video kasus siswa-siswi keracunan, sajian nasi dan lauk serta buah yang tak layak dan basi, sehingga dibuang ke tong sampah secara percuma.

Tapi berbagai kritik para aktivis dan kelompok sipil itu tak pernah didengar. Alih-alih kritik mereka didengar, Presiden Prabowo dan orang dekatnya – terutama para pengelola MBG - malah marah.

Memang sangat ironis. Tapi itulah faktanya. Sekarang kita menyaksikan kepala BGN Dadang Hindayana dan dua wakilnya, Jenderal TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Jenderal TNI Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya ditangkap Kejagung. Mereka diduga memperkaya diri sendiri dengan menarik uang dari mitra BGN yang mau mendirikan dapur MBG. Modusnya mereka memainkan titik lokasi. Satu titik dikabarkan mencapai ratusan juta. 

Belum lagi soal tetek bengik uang survey dan sebagainya. Bahkan kabarnya juga ada yang minta per porsi Rp 500 hingga Rp 1.000. Padahal dalam satu titik saja ada yang melayani 3000 siswa-siswi per hari. Wallahua’lam.

Rakyat hanya bisa mengelus dada. Karena anggaran MBG yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran itu diambilkan dari dana APBN. Uang rakyat. Pajak rakyat. Bukan hasil kerja keras pemerintah, misalnya keuntungan BUMN.

Lebih ironis lagi, kabarnya dana MBG yang mencapai Rp 335 triliun itu diambilkan sebagian dari dana anggaran pendidikan dan kesehatan.

Kita semakin prihatin ketika mencermati masa atau tenggang waktu para petinggi BGN itu melaksanakan tugas atau bekerja Prof Dadang Hindayana, Jenderal TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Jenderal TNI Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya menjalankan tugs sebagai kepala BGN dan wakil kepala belum genap dua tahun. Sekitar 1,5 tahun. Berarti mereka begitu bekerja langsung melakukan dugaan korupsi. Itu berarti di otak mereka sama sekali tak ada niat untuk memperbaiki gizi anak bangsa atau masyarakat. Apalagi mengabdi pada negara.

Di otak mereka hanya ada cuan dan cuan. Wajar jika mereka selalu marah kalau ada yg mengeritik MBG. Karena kepentingam cuannya terganggu.

Beda dengan pemimpin yang punya wawasan kebangsaan dan berniat mengabdi kepada bangsa dan negara. Mereka niscaya punya integritas dan akhlak, sehingga ketika mendapat kritik dari rakyat menerima secara terbuka dan lapang dada karena sadar tentang kesalahan dan untuk kebaikan bersama dan masyarakat. Wallahua’lam bisshawab.