KOTA BATU,BANGSAONLINE.com - Dewan Pendidikan Kota Batu melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan asesmen di sejumlah satuan pendidikan pada 4 hingga 6 Mei 2026.

Pada 4 Mei 2026, tim melakukan peninjauan Penilaian Sumatif Satuan Pendidikan (PSSP) di SMP Negeri 7 Kota Batu dan SMP Raden Fatah Kota Batu.

Selanjutnya, pada 6 Mei 2026, kegiatan dilanjutkan di SD Negeri Ngaglik 1 Kota Batu untuk memantau Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ).

Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas Dewan Pendidikan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan, khususnya pada aspek penilaian di tingkat satuan pendidikan.

Berdasarkan hasil pemantauan, pelaksanaan PSSP dan PSAJ di sekolah yang dikunjungi secara umum berjalan lancar.

Sekolah dinilai telah mempersiapkan pelaksanaan asesmen dengan baik serta mampu memfasilitasi peserta didik selama proses berlangsung.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Batu, Atok Miftachul Hudha, menyampaikan bahwa kegiatan monev kali ini belum mencakup seluruh satuan pendidikan.

“Hal ini disebabkan keterbatasan waktu dan luasnya wilayah, mengingat satuan pendidikan tersebar di tiga kecamatan, yaitu Batu, Junrejo, dan Bumiaji,” ujarnya.

Kepala SMP Negeri 7 Kota Batu, Yayuk Sariyastuti, mengapresiasi kunjungan tersebut. Ia menilai kehadiran Dewan Pendidikan menjadi dorongan positif bagi peningkatan kualitas pendidikan, terlebih dirinya baru menjabat sejak 1 April 2026.

Hal serupa disampaikan Kepala SMP Raden Fatah Kota Batu, Miski, yang menyebut kegiatan ini menjadi motivasi bagi guru dan siswa, khususnya kelas 9.

Dari hasil monev di tingkat SMP, ditemukan bahwa pelaksanaan asesmen berjalan baik, meski masih terdapat kendala di beberapa sekolah. 

Di SMP Negeri 7, pelaksanaan asesmen belum sepenuhnya berbasis daring karena keterbatasan sarana komputer. 

Sementara di SMP Raden Fatah, asesmen sudah dilakukan secara daring dengan dukungan fasilitas tambahan bagi siswa yang mengalami kendala teknis.

Di SD Negeri Ngaglik 1, pelaksanaan PSAJ bertepatan dengan ujian praktik Pendidikan Agama. Kegiatan berlangsung kondusif dan diikuti siswa dengan antusias.

Ujian praktik tersebut meliputi praktik ibadah serta pembelajaran keagamaan sesuai keyakinan masing-masing siswa. 

Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Pendidikan memberikan pesan kepada peserta didik agar menjadikan ujian praktik sebagai bagian dari pembentukan karakter dan kebiasaan baik.

Dewan Pendidikan Kota Batu menegaskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi akan terus dilakukan secara bertahap sebagai upaya menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan di daerah. (adi/van)

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Korban ketiga penumpang perahu pemuat besi tua tenggelam ditemukan di Perairan Sembilangan, Gresik, dalam kondisi tewas, Rabu (6/5/2026).

Korban diketahui bernama H.A (60), nelayan asal Desa Kramat Inggil, Kecamatan Gresik. Ia merupakan korban terakhir yang sebelumnya dilaporkan hilang dalam insiden tenggelamnya perahu mesin di Perairan Pelabuhan Umum Gresik pada Sabtu (2/5/2026) malam.

Kasatpolairud Polres Gresik AKP I Nyoman Ardita menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan sinergitas tim SAR gabungan yang terus melakukan penyisiran sejak hari pertama.

"Begitu menerima laporan dari nelayan adanya mayat mengapung, anggota kami langsung bergerak cepat menuju lokasi bersama tim SAR gabungan,” ujarnya.

Jasad korban ditemukan di Perairan Sembilangan, tepatnya di sekitar mercusuar dengan jarak kurang lebih 15 mil laut dari Pelabuhan Umum Gresik.

Proses evakuasi berlangsung cepat. Tim gabungan yang terlibat dalam operasi ini terdiri dari Ditpolairud Polda Jatim, Satpolairud Polres Gresik, Basarnas, BNPB, dan Kamladu serta unsur masyarakat.

Setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Ibnu Sina Gresik untuk dilakukan visum.

"Dengan ditemukannya korban terakhir, operasi pencarian telah selesai. Seluruh korban sudah ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan di RSUD Ibnu Sina langsung diserahkan kepada keluarga," pungkas Ardita. (hud/rev)

GRESIK, BANGSAONLINE.com - BPJS Kesehatan Cabang Gresik mendorong peserta JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional memanfaatkan fitur autodebet untuk meningkatkan kedisiplinan pembayaran iuran. Kepala BPJS Kesehatan Gresik, Janoe Tegoeh Prasetijo, menyebut kemudahan sistem pembayaran menjadi faktor penting dalam menjaga kepatuhan peserta.

“Ketepatan dalam membayar iuran sangat menentukan keaktifan status kepesertaan. Kami mengimbau peserta untuk memanfaatkan fitur autodebet karena sistem ini memungkinkan pembayaran dilakukan secara otomatis, sehingga meminimalkan risiko keterlambatan dan memastikan layanan kesehatan dapat diakses tanpa kendala administratif,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).

Janoe menegaskan keberhasilan Program JKN bergantung pada peran aktif peserta dalam memenuhi kewajiban. Dengan kepatuhan yang baik, prinsip gotong royong dapat berjalan optimal dan memberi manfaat berkelanjutan.

Efektivitas autodebet juga dirasakan langsung oleh peserta. Salman (25), pengusaha kerang dan kayu, mengaku menggunakan metode ini sejak 2021. 

“Saya merasa autodebet sangat membantu karena semuanya berjalan otomatis. Dengan aktivitas yang padat, saya tidak perlu khawatir lupa membayar iuran karena sistem sudah mengatur semuanya,” ungkapnya.

Salman menambahkan, layanan kesehatan yang ia akses berjalan lancar tanpa kendala biaya. Ia menekankan pentingnya disiplin membayar iuran agar status kepesertaan tetap aktif. 

“Kalau iuran tidak dibayar tepat waktu, bisa menimbulkan masalah saat kita membutuhkan layanan kesehatan,” tegasnya.

Dengan autodebet, Salman merasa lebih aman karena kepesertaan JKN selalu aktif. Ia pun mengajak masyarakat untuk disiplin membayar iuran. 

“Program ini sudah sangat membantu, jadi peserta juga harus bertanggung jawab dengan tidak menunggak iuran. Jangan hanya menuntut pelayanan maksimal tanpa memenuhi kewajiban, dan menurut saya autodebet adalah solusi yang sangat memudahkan,” pungkasnya. (red)

KOTA PROBOLINGGO, BANGSAONLINE.com - Pemkot Probolinggo melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispopar) menggelar kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan bertajuk 'Ruang Muda Mandiri, Berkarya, Muda Berdaya Tahun 2026'. Acara resmi dibuka Rabu (29/4/2026) di Command Center Kantor Wali Kota Probolinggo dan berlangsung hingga Kamis (30/4/2026).

Sekitar 60 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri dari mahasiswa, pelajar, Forum Pemuda Pelopor, organisasi kepemudaan, serta komunitas pemuda di Kota Probolinggo. 

Kepala Dispopar Kota Probolinggo, M. Abas, menyebut kegiatan ini dirancang sebagai ruang kolaboratif bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi, memperkuat kapasitas organisasi, dan mendorong ide-ide kreatif yang berdampak nyata. 

“Melalui program ini, kami ingin menghadirkan ruang belajar sekaligus ruang berkarya bagi pemuda. Harapannya, mereka tidak hanya aktif secara organisasi, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan di lingkungannya,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menekankan pentingnya kemandirian yang sejalan dengan kreativitas dan karya nyata. 

“Pemuda harus berani mandiri, tetapi juga produktif dan kreatif. Jangan hanya berhenti pada wacana, melainkan harus mampu melahirkan karya nyata yang memberi dampak bagi masyarakat,” tuturnya.

Selama kegiatan, peserta akan mendapatkan materi pembinaan meliputi penguatan kepemimpinan, manajemen organisasi, serta pengembangan kreativitas dan inovasi pemuda di era digital. (adv/ugi/mar)

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Unit Turjawali Satsamapta Polres Gresik menggelar razia di sebuah warung remang-remang di Desa Lowayu, Kecamatan Dukun, Rabu (6/5/2026). Langkah tegas ini diambil sebagai tindak lanjut atas aduan masyarakat yang merasa resah dengan maraknya aktivitas penjualan minuman keras (miras) di wilayah tersebut.

Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan puluhan botol miras berbagai merek yang sengaja disembunyikan pemiliknya di dalam kamar serta ruangan tersembunyi di area warung.

Polisi mengamankan seorang pria berinisial MKU yang diduga kuat sebagai pengelola sekaligus penjual miras tersebut. Selain mengamankan pelaku, petugas menyita sedikitnya 73 botol miras sebagai barang bukti, dengan rincian 1 botol arak, 39 botol bir Guinness, 9 botol Qro kuning, 11 botol bir Singaraja, 3 botol Kawa-Kawa, 6 botol Aka, dan 4 botol Aka Merah.

Kasatsamapta Polres Gresik, AKP Satriyono, menjelaskan bahwa penindakan ini merupakan bentuk respons cepat kepolisian dalam menjaga ketertiban umum berdasarkan laporan yang masuk dari warga.

"Berdasarkan aduan warga, kami langsung melakukan patroli dan mendapati warung dimaksud. Saat dilakukan pengecekan, ditemukan puluhan botol minuman keras berbagai jenis yang disimpan di dalam ruangan," ungkap Satriyono.

Saat ini, MKU beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Mapolres Gresik untuk menjalani proses penindakan tindak pidana ringan (tipiring) oleh Unit Turjawali Satsamapta.

Polres Gresik menegaskan akan terus meningkatkan intensitas patroli untuk memberantas segala bentuk penyakit masyarakat demi menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.

Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk tindak pidana melalui Call Center 110 atau layanan Lapor Kapolres (Cak Rama) di nomor 0811-8800-2006. (hud/rev)

PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Puluhan aktivis yang tergabung dalam Forum Mahasiswa dan Masyarakat Revolusi (Formasi) bersama Tim Pencari Fakta Nusantara (TPF-N) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pamekasan, Rabu (6/5/2026). Aksi tersebut memantik perhatian publik setelah mencuatnya dugaan rangkap jabatan yang menyeret Koordinator Wilayah (Korwil) Pamekasan Badan Gizi Nasional (BGN).

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan aksi, Iklal, menuding Korwil BGN Pamekasan masih merangkap jabatan sebagai kepala dapur di Desa Banyubulu, Kecamatan Proppo, yang berada di bawah naungan Yayasan Abdul Mu’thi.

Menurut Iklal, dugaan tersebut bukan tanpa dasar. Ia mengklaim pihaknya mengantongi data hasil wawancara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan dengan pihak yayasan, yang menyebut nama bersangkutan masih aktif sebagai kepala dapur dalam pembahasan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

“Informasinya, Korwil diangkat sekitar Maret 2025. Namun pada 18 November 2025, yang bersangkutan masih menjadi narasumber sebagai kepala dapur saat wawancara DLH terkait IPAL,” tegas Iklal di hadapan massa aksi.

Isu ini pun langsung menuai respons dari pihak yang dituding. Hariyanto, selaku Korwil BGN Pamekasan, membantah keras tuduhan tersebut. Ia menegaskan sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala dapur di Desa Banyubulu.

“Itu tidak benar. Saya sudah tidak menjabat sebagai kepala SPPG di Desa Banyubulu. Saya punya SK resminya,” ujarnya.

Tak hanya sekadar bantahan, Hariyanto juga menyatakan kesiapannya membuka bukti kepada publik guna meluruskan informasi yang beredar. Ia menilai tudingan tersebut berpotensi menyesatkan dan mencederai reputasinya.

“Saya berani tunjukkan bukti. Tidak benar saya merangkap jabatan atau melakukan kebohongan publik seperti isu yang beredar,” tandasnya. (dim/rev)

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com – Polres Bangkalan mengungkap sindikat mafia bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang menjadi dalang di balik peristiwa tumpahan solar di sepanjang jalan nasional Arosbaya hingga Bancaran. Lima orang tersangka berhasil diamankan dalam operasi tersebut, Rabu (6/5/2026).

Kapolres Bangkalan, AKBP Wibowo, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari banyaknya laporan warga terkait tumpahan minyak yang memicu serentetan kecelakaan lalu lintas di wilayah tersebut.

Hasil penyelidikan di lapangan mengarahkan petugas pada sebuah kendaraan pengangkut yang mengalami kebocoran. Setelah ditelusuri, polisi menemukan satu unit truk bak kayu yang telah dimodifikasi secara khusus untuk mengangkut solar dalam jumlah besar.

"Setelah kami melakukan penyelidikan, didapati adanya kendaraan pengangkut solar yang mengalami kebocoran. Kami berhasil menemukan kendaraan truk bak kayu yang sudah dimodifikasi. Di dalamnya terdapat tangki besar, namun kran penutupnya mengalami kerusakan sehingga solar tumpah ke jalan," ungkap Wibowo.

Tak berhenti di lokasi kejadian, Polres Bangkalan melakukan pengembangan lebih lanjut. Hasilnya, petugas berhasil mengidentifikasi dua lokasi yang diduga kuat menjadi tempat penimbunan solar ilegal di luar wilayah Bangkalan.

"Kami menemukan lokasi di daerah Pamekasan dan Krian, Sidoarjo, yang diduga menjadi tempat penimbunan bahan bakar solar," ungkap kapolres.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti  berupa1 unit mobil bak terbuka modifikasi, 2 unit truk tangki berkapasitas 8.000 dan 16.000 liter, 7 buah tandon dan 5 buah ember plastik, serta peralatan penyedot seperti alkon diesel, sanyo, dan selang sepanjang 2 dan 20 meter.

Adapun lima orang yang diamankan memiliki peran yang berbeda-beda dalam menjalankan bisnis ilegal ini. Perinciannya, RS (39) asal Nganjuk berperan sebagai sopir truk; S (66) asal Tulungagung berperan sebagai kernet; PK (26) asal Semarang berperan sebagai pemilik usaha perorangan; AF (33) asal Brebes berperan sebagai pencatat laporan dan pengajuan surat jalan; serta AK (40) asal Gresik berperan sebagai penyedia truk dan pengamanan jalur.

Atas perbuatannya, para tersangka kini harus mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman penjara paling lama enam tahun.

"Para tersangka dijerat dengan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sebagai perubahan atas Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi," pungkas Wibowo. (mzr/uzi/rev)

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Petrokimia Gresik, perusahaan solusi agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia, kembali membuka program Beasiswa Petani Muda 2026 bagi 50 siswa SMK Pertanian kelas XI di wilayah Jawa Timur. Beasiswa yang telah berjalan sejak tahun 2024 ini menjadi komitmen perusahaan dalam memperkuat regenerasi petani sekaligus mencetak agripreneur muda tanah air.

Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob, menyampaikan bahwa regenerasi petani merupakan kunci utama dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional. Minat generasi muda terhadap dunia pertanian harus terus didorong melalui berbagai program yang relevan dan berdampak nyata, seperti program Beasiswa Petani Muda.

"Regenerasi petani adalah fondasi penting bagi masa depan pangan Indonesia. Melalui program Beasiswa Petani Muda, kami ingin menarik lebih banyak generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian sekaligus membekali mereka dengan kompetensi dan semangat kewirausahaan. Petrokimia Gresik berkomitmen untuk terus mencetak agripreneur muda yang mampu menjadi motor penggerak pertanian modern," ujar Daconi, Rabu (6/5/2026).

Beasiswa Petani Muda 2026 dibuka pendaftarannya mulai tanggal 4 hingga 17 Mei 2026. Para pendaftar akan melalui seleksi administrasi dan ujian tulis secara online. Para peserta juga diwajibkan membuat essay dengan tema “Bertani untuk Masa Depan Negeri: Pilihan Berani Generasi Z Menjadi Agripreneur Sejati”.

Adapun syarat wajib lainnya, peserta harus memiliki nilai rapor dengan rata-rata minimal 80,00 pada setiap semester sejak kelas X semester 1 hingga kelas XI semester 1, serta tidak memiliki nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Tujuan Pembelajaran (KKTP).

Beasiswa ini diberikan kepada 50 siswa dan siswi terbaik kelas XI SMK dengan konsentrasi keahlian bidang rumpun pertanian di Jawa Timur. Para penerima beasiswa akan mendapatkan bantuan operasional pendidikan sebesar Rp500.000 per bulan selama 12 bulan.

Melalui program ini, Petrokimia Gresik tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga mendorong lahirnya sumber daya manusia pertanian yang kompeten, inovatif, dan berjiwa wirausaha.

"Alhamdulillah, kami bisa berkontribusi dalam mempersiapkan generasi muda yang tangguh untuk menghadapi tantangan sektor pertanian ke depan," pungkas Daconi. (hud/adv)

KOTA KEDIRI,BANGSAONLINE.com - Pangdam V/Brawijaya, Rudi Saladin, melakukan peninjauan lokasi rencana pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan di wilayah Kediri, Rabu (6/5/2026). 

Kegiatan diawali dari Mako Yonif 521/DY Kediri dan dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten dan Kota Kediri serta pejabat TNI-Polri.

Rombongan Pangdam tiba di Lapangan Mako Yonif 521/DY menggunakan helikopter dan disambut jajar kehormatan prajurit. 

Selanjutnya, Pangdam bersama rombongan meninjau lokasi rencana pembangunan Yonif Teritorial Pembangunan (TP) di wilayah Kodim 0809 Kediri.

Satuan baru tersebut direncanakan bernama Ksatria Joyoboyo dan berlokasi di Dusun Putuk, Desa Banaran, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri.

Dalam kesempatan tersebut, Dandim 0809 Kediri memaparkan rencana pembangunan satuan baru tersebut. Pangdam pun mengapresiasi kekompakan pimpinan daerah di wilayah Kediri.

“Ini baru sekali saya melihat dalam satu kunjungan ada bupati dan wali kota hadir bersama. Ini menunjukkan soliditas, koordinasi, dan komunikasi yang sangat baik. Hal seperti ini perlu dipertahankan bahkan ditularkan ke daerah lain,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Yonif Teritorial Pembangunan di Kediri merupakan bagian dari tahap keempat pembangunan, dengan total 17 batalyon yang direncanakan. 

Saat ini, di wilayah Kodam V/Brawijaya telah berdiri sembilan Yonif Teritorial Pembangunan dari tiga tahap sebelumnya.

“Tahap keempat ada 17 Yonif Teritorial Pembangunan dan tiga Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan yang rencananya berada di Blitar, Situbondo, dan Sampang,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Kediri menyampaikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan tersebut. 

Ia menilai kehadiran Yonif Teritorial Pembangunan tidak hanya memperkuat aspek pertahanan, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pemerintah daerah siap bersinergi dengan TNI untuk mendukung kelancaran pembangunan ini. Meskipun lokasinya berada di wilayah Kabupaten Kediri, kami meyakini keberadaan batalyon ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat di Kota maupun Kabupaten Kediri,” ujarnya. (uji/van)

JOMBANG,BANGSAONLINE.com -Seorang pria yang berprofesi sebagai petani inisial P (42), warga Kecamatan Kesamben harus berurusan dengan polisi lantaran menyetubuhi siswi SMA berinisial N (17) hingga hamil lima bulan.

Berdasarkan keterangan kepolisian, peristiwa amoral ini bermula pada April 2025 di kawasan Taman Kebon Rojo. 

Korban yang saat itu bertemu dengan pelaku diberi sebuah minuman kemasan tanpa label. Tak lama berselang, korban jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri.

Kasat Reskrim Polres Jombang, Dimas Robin Alexander, menjelaskan bahwa peristiwa tersebut diduga bermula pada April 2025 di kawasan Taman Kebon Rojo.

Menurut keterangan kepolisian, korban sempat diberi minuman oleh pelaku sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Saat tersadar, korban berada di lokasi lain.

“Dari hasil penyelidikan dan alat bukti, diduga telah terjadi tindak kekerasan seksual terhadap korban,” ujar AKP Dimas, Rabu (6/5/2026).

Polisi menyebut, dugaan tindak tersebut tidak hanya terjadi satu kali. Korban diduga mengalami tekanan sehingga tidak berani melapor lebih awal.

Kasus ini mulai terungkap setelah keluarga korban merasa curiga ketika korban sempat tidak pulang selama dua hari pada Maret 2026. 

Pihak keluarga kemudian melakukan penelusuran hingga akhirnya mengetahui keberadaan korban.

Dalam perkembangan selanjutnya, terduga pelaku sempat mendatangi rumah korban dan menyatakan akan bertanggung jawab. Hal itu justru mendorong keluarga untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

Setelah menerima laporan, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Jombang melakukan penyelidikan dan mengamankan pelaku pada Kamis (30/4/2026). 

Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk pakaian korban serta hasil visum.

Saat ini, tersangka telah diamankan dan menjalani proses hukum lebih lanjut.

“Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kami berkomitmen menuntaskan kasus ini hingga tahap persidangan,” pungkas AKP Dimas. (aan/van)

BANGKALAN,BANGSAONLINE.com - Dugaan pembuangan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangkalan di lahan rencana Islamic Science Park di Desa Sukolilo Barat menuai penolakan dari warga.

Persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan kembali menjadi sorotan setelah DLH setempat diduga membuang sampah di lahan yang direncanakan sebagai kawasan Islamic Science Park di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sekitar 15 truk sampah diangkut setiap hari. Namun, keterbatasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) membuat sebagian sampah dialihkan ke lokasi tersebut sebagai tempat pembuangan sementara. Kebijakan ini memicu keberatan dari pemerintah desa setempat.

Kepala Desa Sukolilo Barat, Muhammad Faiq, menegaskan tidak ada persetujuan resmi dari pihak desa maupun masyarakat terkait penggunaan lahan tersebut.

“Dalam musyawarah tidak ada kesepakatan. Warga justru menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan kesehatan,” ujar Faiq, Rabu (6/5/2026).

Keberatan tersebut dituangkan dalam surat resmi pemerintah desa bernomor 141/3/433/312.6/2026 tertanggal 6 Mei 2026. 

Dalam surat itu, warga Dusun Berek Lorong secara tegas menolak wilayahnya dijadikan lokasi pembuangan sampah.

Pemerintah desa pun meminta DLH Bangkalan dan pihak terkait untuk mencari alternatif lokasi lain yang dinilai lebih aman serta tidak merugikan masyarakat.

Di sisi lain, kondisi ini mencerminkan tantangan pengelolaan sampah di Bangkalan yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, terutama terkait ketersediaan TPA yang memadai.

Lahan yang saat ini digunakan sebelumnya direncanakan sebagai kawasan Islamic Science Park yang diharapkan menjadi pusat edukasi dan pengembangan wilayah. 

Namun, pemanfaatan sementara sebagai lokasi pembuangan sampah menimbulkan kekhawatiran akan dampak lingkungan serta perubahan fungsi lahan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak DLH Bangkalan belum memberikan keterangan resmi terkait penggunaan lokasi tersebut maupun langkah penanganan jangka panjang.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) DLH Bangkalan, Kuspriyanto Suparman, menyatakan pihaknya belum menerima surat penolakan tersebut.

Ia juga mengaku belum memahami secara detail persoalan yang terjadi dan meminta konfirmasi lebih lanjut kepada pelaksana tugas kepala dinas terkait.

"Kami belum terima surat tersebut, atas penolakan, sementara saat ini belum paham juga," ungkapnya. (uzi/van)

TUBAN,BANGSAONLINE.com - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Tuban menggandeng Kejaksaan Negeri Tuban untuk mendorong seluruh relawan dapur SPPG terdaftar dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

Kegiatan sosialisasi kepatuhan SPPG tersebut digelar di Aula Kantor Kejari Tuban, Rabu (6/5/2026), dan dihadiri Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Tuban serta puluhan kepala SPPG setempat.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban, Anita Riza Chaerani, menjelaskan bahwa sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait optimalisasi perlindungan hak pekerja dan kepatuhan iuran jaminan sosial, khususnya melalui pendampingan hukum oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Tuban.

Melalui kegiatan ini, Riza berharap seluruh relawan SPPG di Tuban dapat terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Kita ingin dari total 128 SPPG yang ada di Tuban ini, semua relawannya terdaftar BPJS. Apalagi iurannya juga sudah ditanggung operasional dapur," jelasnya.

Ia menambahkan, keterlibatan Kejari Tuban bertujuan memastikan setiap pihak mematuhi kewajiban mendaftarkan pekerja serta membayar iuran guna meningkatkan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Adanya tim dari Kejari Tuban ini diharapkan juga bisa menjadi bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya terkait ketenagakerjaan," imbuhnya.

Kasi Datun Kejari Tuban, Dessy Adhya Purwandiny, menegaskan pihaknya berperan sebagai jaksa pengacara negara untuk memastikan seluruh SPPG di Tuban mendaftarkan relawan dapur ke BPJS Ketenagakerjaan serta mematuhi ketentuan yang berlaku.

"Saya harapkan dari total 128 SPPG di Tuban, semuanya mendaftar BPJS Naker. Karena sifatnya wajib. Anggaran dari negara sudah ada. Harus direalisasikan sesuai kebutuhan," tegasnya.

Dessy menambahkan, peran Datun dalam MoU tidak hanya sebatas pendampingan dan pengawasan, tetapi juga mencakup koordinasi apabila terdapat kendala lain di lapangan.

"Kalau ada kesukiltan lainnya, kita juga siap berkoordinasi," sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dessy juga mengingatkan seluruh kepala SPPG agar menggunakan anggaran BGN sesuai dengan porsi dan peruntukannya.

"Penggunaan anggaran operasional SPPG harus sesuai yang direncanakan. Laksanan sesuai tanggungjawabnya. Sesuaikan juga dengan Juknis dan RAB. Jangan sampai ada penambahan atau pengurangan anggaran," bebernya.

Ia turut menekankan pentingnya tertib administrasi dalam pengelolaan program.

"Tertib, tepat dan benar administrasi ini juga sangat penting. Jangan sampai cacat adminsistrasinya," tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Tuban, Aulia Rizki, mengimbau seluruh pengelola SPPG segera mendaftarkan relawan dapur ke BPJS Ketenagakerjaan.

"Rekan-rekan saya imbau segera mendaftarkan para relawan dapur SPPG ke BPJS naker," tegasnya.

Aulia menyebut sebagian besar relawan SPPG di Tuban telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, meski masih ada beberapa yang menunggu operasional dapur berjalan.

"Tapi ke depan, SPPG yang akan opersional juga kita dorong segera langsung mendaftar kepesertaan BPJS Naker. Saat ini sudah 90 persen relawan semua SPPG sudah mendaftar. Sisanya segera kita dorong seceparnya mendaftar," tutup Aulia.

KOTA BATU,BANGSAONLINE.com - Dua pria tewas dan satu lainnya kritis setelah mengonsumsi minuman misterius di sebuah rumah kontrakan di Jalan Sarimun, Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

Tragedi tersebut mengguncang warga setempat setelah ketiga korban diketahui mengonsumsi minuman berwarna putih kecokelatan di sebuah rumah yang juga digunakan sebagai industri rumahan tempe.

Kasat Reskrim Polres Batu, AKP Joko Suprianto, membenarkan pihaknya menerima laporan kejadian tersebut pada Selasa (5/5/2026) pagi. Dua korban meninggal dunia berinisial KJ (36) dan IH (29), sedangkan satu korban lainnya, DW (40), masih menjalani perawatan intensif.

"Kami menerima laporan mengenai dua warga yang meninggal dunia tak lama setelah mengonsumsi minuman berwarna putih kecokelatan. Satu korban meninggal di kediamannya, satu lagi di rumah sakit, dan satu orang lainnya masih dirawat intensif," ujar AKP Joko Suprianto saat dikonfirmasi, Rabu (6/5/2026).

Berdasarkan hasil penyelidikan awal dan penelusuran jejak digital pada ponsel korban, peristiwa bermula pada Minggu (3/5/2026) sore. DW diduga meracik minuman tersebut dalam sebuah mangkuk, yang kemudian dikonsumsi bersama KJ dan IH di rumah kontrakan itu.

Keesokan harinya, Senin (4/5/2026) pagi, ketiganya sempat terlihat beraktivitas di Pasar Among Tani sambil membawa botol berisi cairan serupa. Sekitar pukul 07.30 WIB, mereka kembali ke rumah IH di Desa Oro-Oro Ombo dalam kondisi mabuk berat.

"Saksi berinisial DH dan LF, orang tua salah satu korban, menyebutkan mereka datang dalam kondisi tidak stabil. Korban KJ dan IH kemudian langsung tidur," urai Joko.

Kondisi memburuk pada Senin malam saat IH mengeluhkan sakit perut hebat disertai pandangan kabur. Ia sempat dilarikan ke RS Baptis Batu, namun dinyatakan meninggal dunia pada Selasa dini hari sekitar pukul 03.00 WIB. Sementara itu, KJ ditemukan meninggal dunia di rumahnya pada Senin malam sekitar pukul 23.00 WIB.

Satreskrim Polres Batu kemudian mengamankan sejumlah barang bukti untuk dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jawa Timur.

Barang bukti tersebut antara lain satu galon berisi sisa cairan, mangkuk, gelas kaca, serta ponsel milik korban IH yang berisi dokumentasi foto dan video saat ketiganya mengonsumsi minuman tersebut.

Hingga kini, polisi masih menunggu kondisi DW stabil guna dimintai keterangan lebih lanjut. DW diketahui masih menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di wilayah Bumiaji dalam kondisi setengah sadar.

"Kami masih menunggu hasil pemeriksaan Labfor Polda Jatim untuk menentukan kandungan zat dalam minuman tersebut. Pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan guna mengungkap apa yang sebenarnya terjadi," pungkas AKP Joko. (adi/van)

KEDIRI,BANGSAONLINE.com - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mendorong kontes sapi di Kabupaten Kediri digelar rutin setiap tahun dengan skala yang lebih besar.

Dorongan itu disampaikan Dhito saat meninjau sekaligus menyerahkan hadiah kepada para pemenang kontes sapi di Lapangan Desa Wonorejo, Kecamatan Wates, Rabu (6/5/2026).

"Tahun depan harus bisa diselenggarakan lagi dengan euforia yang lebih besar. harapan saya ini bisa jadi kontes ternak terbaik di Jawa Timur," kata Dhito.

Menurut Dhito, kontes sapi di Kabupaten Kediri baru kembali digelar pada 2026 ini setelah terakhir dilaksanakan pada 2019. Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari, mulai Selasa (5/5/2026) hingga Rabu (6/5/2026).

Kontes sapi tersebut, lanjutnya, terbagi dalam tiga kategori utama, yakni sapi Peranakan Ongole (PO), sapi hasil persilangan inseminasi buatan (IB), serta kategori kereman ekstrem.

Dari total 134 peserta yang berasal dari 26 kecamatan, pada kelas ekstrem tercatat bobot sapi terberat mencapai 1 ton 214 kilogram.

Dhito menyebut populasi sapi di Kabupaten Kediri menunjukkan tren peningkatan. Pada 2025, jumlah populasi tercatat sebanyak 216.886 ekor, naik dibandingkan 2024 yang berada di angka 214.715 ekor.

Dengan populasi yang mencapai ratusan ribu ekor tersebut, Dhito menekankan sektor peternakan sebagai penopang program ketahanan pangan tidak boleh mengalami kelumpuhan.

Ia menyinggung pengalaman saat wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang sempat memaksa pemerintah daerah menutup pasar hewan. Karena itu, ketersediaan vaksin harus terus dijaga guna mencegah wabah penyakit pada ternak.

Selain itu, potensi besar peternakan sapi di Kabupaten Kediri serta rencana penyelenggaraan kontes tahunan diharapkan mampu menarik minat munculnya peternak baru.

"Sektor peternakan ini tidak melulu orang yang bergerak dibidang peternakan saja , tapi bisa dilakukan secara otodidak atau yang punya kemampuan sungguh-sungguh. Ulet dan telaten kata kuncinya," pungkasnya. (uji/van)

KOTA PROBOLINGGO,BANGSAONLINE.com - Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kota Probolinggo mendatangi Badan Anggaran DPRD untuk meminta kejelasan isu pemangkasan honor guru ngaji sekaligus mendorong evaluasi kebijakan tersebut.

Kebijakan pemangkasan honor bagi guru ngaji memicu reaksi keras dari masyarakat dan organisasi kepemudaan. 

GP Ansor Kota Probolinggo merespons cepat dengan mendatangi Badan Anggaran DPRD guna meminta penjelasan serta mendorong evaluasi kebijakan tersebut.

Pertemuan berlangsung di ruang Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo pada Rabu (6/5/2026).

Ketua GP Ansor Kota Probolinggo, Salamul Huda, menegaskan pentingnya peran honor guru ngaji dalam menopang pendidikan keagamaan di tingkat akar rumput.

"Makanya kita datang kesini untuk menanyakan tentang kejelasan isu pemangkasan honor tersebut," tandasnya.

Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Probolinggo, Dwi Laksmi Shinta, menyatakan pihaknya tengah mencari solusi agar alokasi anggaran bagi para pendidik tetap terjaga.

"kita justru mencari celah untuk mempertahankan aplikasi anggaran itu," ungkap Dwi Laksnu Shinta yang juga sebagai Ketua DPRD Kota Probolinggo itu.

Pertemuan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan GP Ansor terkait polemik honor guru ngaji tersebut menghasilkan kesepakatan bersama. 

Kedua pihak berkomitmen mengawal keberlangsungan alokasi anggaran, khususnya dana BOSDA dan honor bagi para pendidik keagamaan. (ugi/van)

SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Seorang pria keturunan timur tengah Jalan Dukuh Menanggal ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya pada Selasa (5/5/2026) sekitar pukul 19.00 WIB. Peristiwa tersebut sempat menggegerkan warga sekitar.

Korban diketahui bernama Muh Seotang Rijaalul Habib (24). Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pihak kepolisian memastikan tidak ditemukan indikasi tindak kriminal dalam kejadian tersebut.

Kapolsek Gayungan, Edo Damara Yudha membenarkan peristiwa tersebut. Ia menyampaikan bahwa kasus ini masih dalam pendalaman oleh petugas.

“Bahwa meninggalnya korban bukan karena adanya aksi kriminal, namun masih kami dalami melalui pemeriksaan oleh tim Inafis Polrestabes Surabaya,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Peristiwa ini pertama kali diketahui setelah ibu korban merasa curiga karena anaknya tidak merespons saat dipanggil, sementara kondisi rumah dalam keadaan tidak terkunci. Ia kemudian meminta bantuan adiknya, Nur Samsi (53), untuk memeriksa kondisi korban.

Saat masuk ke dalam kamar, saksi menemukan korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Di sekitar lokasi juga ditemukan sejumlah barang yang kemudian diamankan sebagai bagian dari proses penyelidikan.

Temuan tersebut kemudian dilaporkan ke perangkat kampung dan diteruskan ke pihak kepolisian. Sekitar pukul 20.00 WIB, tim Inafis Polrestabes Surabaya tiba di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Dari hasil pemeriksaan awal di lokasi, petugas juga menemukan pesan pribadi di ponsel korban yang ditujukan kepada keluarga. Namun, isi pesan tersebut tidak dipublikasikan secara rinci demi menjaga privasi.

Setelah proses olah TKP selesai, sekitar pukul 21.30 WIB, jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatan mental di lingkungan sekitar serta segera mencari bantuan jika mengalami tekanan berat. 

Informasi dalam artikel ini tidak ditujukan untuk menginspirasi kepada siapa pun untuk melakukan tindakan serupa. Bagi Anda pembaca yang merasakan gejala depresi dengan kecenderungan berupa pemikiran untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan Anda ke pihak-pihak yang dapat membantu seperti psikolog, psikiater, ataupun klinik kesehatan mental.

KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - TP PKK Kota Kediri bekerja sama dengan Ponpes Wali Barokah melaksanakan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi ratusan santriwati, Selasa (5/5/2026). Kegiatan ini diikuti sekitar 250 peserta dengan dukungan Puskesmas Pesantren 2 dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK.

Program mencakup pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta skrining kesehatan mental dan edukasi pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Ketua TP PKK Kota Kediri, Faiqoh Azizah, menegaskan pentingnya menjaga kebugaran santri. 

“Dengan aktivitas belajar yang padat, kesehatan santri harus diprioritaskan agar proses menuntut ilmu berjalan optimal,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Ponpes Wali Barokah, KH Sunarto, mengapresiasi langkah pemerintah daerah masuk ke lingkungan pesantren. 

“Santri yang sehat adalah pondasi bagi terwujudnya masyarakat yang produktif. Kami berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam upaya deteksi dini kesehatan dan penguatan karakter santri,” paparnya.

Selain pemeriksaan fisik, kegiatan ini juga melibatkan tenaga psikolog dan fasilitator untuk mendampingi santri dalam menjaga kesehatan mental. 

Pesantren turut memperkuat komitmen sebagai lingkungan ramah anak dengan menekankan pencegahan perundungan dan kekerasan melalui layanan konseling serta program anti-bullying. Sunarto berharap kerja sama ini berkelanjutan dan menjangkau lebih luas. 

“Jika santri sehat, kualitas belajar meningkat. Kami berharap kerja sama ini berkelanjutan dan mampu menjangkau cakupan yang lebih luas lagi di masa depan,” pungkasnya. (uji/mar)

MADINAH, BANGSAONLINE.com - Jamaah haji Indonesia gelombang II yang akan tiba melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah diimbau mengenakan kain ihram sejak embarkasi. 

Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Sosialisasi Penggunaan Kain Ihram dan Ketentuan Bawaan Jamaah Nomor S-96/BN/2026 yang diterbitkan 5 Mei 2026.

Dalam surat itu disebutkan, fase pemberangkatan jamaah gelombang II dimulai 7 Mei 2026. Setibanya di Jeddah, jamaah langsung diarahkan menuju Kota Mekkah untuk melaksanakan umrah wajib. 

Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Bandara, Abdul Basir, menegaskan pentingnya kesiapan ihram sejak embarkasi. 

“Mengingat jemaah haji gelombang II akan langsung ke Makkah untuk melakukan umrah wajib,” ujarnya di Madinah, Selasa (5/5/2026).

Ia pun meminta ketua kloter untuk aktif memastikan jamaah telah memakai kain ihram. Niat ihram dengan miqat dapat dilakukan di pesawat (Yalamlam) atau di Bandara Jeddah. 

“Sedangkan teman-teman pembimbing ibadah daker juga harus mengingatkan lagi pada jemaah untuk mengecek syarat berihram mereka,” tuturnya.

Jamaah haji gelombang II dijadwalkan tiba di Jeddah mulai 7 Mei hingga 21 Mei 2026. Setelah itu, mereka bergerak menuju Mekkah untuk menjalankan rangkaian ibadah, termasuk puncak haji wukuf di Arafah pada 9 Dzulhijah 1447 H/2026 yang jatuh pada 26 Mei 2026. (msn/mar)

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, mengunjungi rumah Muhammad Alza Octaviana (12), siswa kelas 5 SLB PGRI Puncu yang tinggal bersama kakeknya, Mari (61), di Dusun Ringinbagus, Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Selasa (5/5/2026).

Alza, bocah berkebutuhan khusus dengan gangguan penglihatan, sehari-hari diasuh kakeknya yang bekerja menjual sayuran untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama anak gadisnya, Niha (19). Kondisi rumah sederhana yang ditempati diketahui masih banyak atap bocor.

Dalam kunjungan blusukan yang didampingi jajaran pejabat daerah setempat, Bupati Kediri menegaskan akan memperbaiki rumah tersebut. 

“Tadi kami cek atapnya beberapa banyak yang bolong-bolong, jadi kalau hujan airnya masuk ke dalam rumah dan itu akan kita perbaiki,” ujarnya.

Ia juga memberikan bantuan perlengkapan sekolah untuk Alza serta berencana menyalurkan modal usaha dan sepeda bagi Kakek Mari. Sementara Niha yang baru lulus SMK dibantu mencarikan pekerjaan di warung sate di wilayah Kecamatan Puncu. 

“Alhamdulilah mulai besuk bisa mulai bekerja,” ungkapnya.

Selain itu, Bupati Kediri menegaskan akan menebus biaya pendidikan Niha jika tertunda karena ijazah ditahan pihak sekolah. Ia menekankan pendidikan sebagai pelayanan dasar yang menjadi perhatian Pemkab Kediri. 

“Saya juga mengimbau bagi seluruh warga Kabupaten Kediri yang tidak mampu dan ijazahnya masih ditahan oleh pihak sekolah tolong dilaporkan kepada Dinas Pendidikan,” tuturnya. (uji/mar)

MADINAH, BANGSAONLINE.com - Pergerakan jamaah haji Indonesia dari Madinah menuju Makkah dengan singgah di Bir Ali terus berlangsung. Setiap hari lebih dari 120 bus mengantar jamaah untuk mengambil miqat di Masjid Dzulhulaifah, Selasa (5/5/2025).

Petugas PPIH Arab Saudi berjibaku melayani jamaah, termasuk mendorong kursi roda lansia dan menyediakan mobil golf bagi jamaah berisiko tinggi serta disabilitas. Sementara jamaah yang masih prima diarahkan segera turun untuk melaksanakan shalat sunah ihram sebelum kembali ke bus.

Perwakilan Layanan Lansia dan Disabilitas Seksus Bir Ali, Farid Supriyadi, menyebut koordinasi dilakukan dengan Bimbad, Linjam, dan Lansia-Disabilitas untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. 

“Lansia dan disabilitas tidak perlu turun, sehingga kami berkoordinasi dengan Bimbad,” ucapnya.

Perwakilan Bimbad Seksus Bir Ali, Agususanto, menegaskan jamaah tidak wajib turun dari bus. 

“Jamaah silakan untuk fokus ibadah rukun dan wajib haji di Armuzna. Bila menghendaki menjalankan sunah di Bir Ali juga akan kami fasilitasi,” ujarnya.

Meski cuaca panas mencapai 40-41 derajat celsius, sejumlah jamaah tetap memilih turun, termasuk Siyas Mangil, jamaah berusia 81 tahun dari Kloter 19 Embarkasi Surabaya. 

“InsyaAllah, muga-muga diparingi lancar,” tuturnya usai shalat sunah ihram.

Sementara itu, Kasi Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji (PKPPJH), Andarisukma D Rahmalia, mengimbau jamaah lansia dan disabilitas tidak turun dari bus demi keselamatan. 

Ia mengingatkan risiko heat stroke akibat cuaca ekstrem. Jamaah disarankan membawa botol air, minum rutin, menggunakan sun screen, serta memakai pelindung diri seperti masker, topi, payung, atau syal. (msn/mar)

Oleh Abdullah Machin

Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Unair

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur saat ini dihadapkan pada dinamika perubahan yang semakin kompleks. Wilayah Jawa Timur dengan karakteristik geografis, distribusi tenaga medis, serta disparitas layanan kesehatan yang beragam menuntut adanya peran organisasi yang lebih adaptif dan responsif.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 beserta regulasi turunannya, telah terjadi pergeseran dalam lanskap peran organisasi profesi dalam sistem kesehatan nasional, yang langsung turut dirasakan di tingkat wilayah.

Dalam praktik kedokteran di Jawa Timur, kompleksitas permasalahan etika dan hukum kedokteran semakin meningkat, terutama pada daerah dengan keterbatasan sumber daya maupun tingginya beban pelayanan. Risiko sengketa medik, tekanan hukum, serta ekspektasi masyarakat yang terus berkembang menjadi tantangan nyata.

Dengan kondisi tersebut, organisasi profesi diharapkan dapat difungsikan optimal sebagai wadah perlindungan, pembinaan, sertapenguatan nilai etika, dan integritas. Namun demikian, masih dirasakan bahwa fasilitasi terhadap anggota belum sepenuhnya merata, baik dalam aspek perlindungan hukum, pengembangan karier, maupun dukungan profesional di berbagai daerah di Jawa Timur.

Sengketa Medik Meningkat 

Potensi sengketa medik akhir-akhir ini mengalami peningkatan, hal ini disebabkan komunikasi yang kurang baik antara dokter selaku tenaga medis dan pasien sebagai pengguna layanan kesehatan.

Karena itu perlu ada sosialisasi yang komprehensif di kalangan dokter tentang perlunya menjunjung nilai-nila etika kedokteran, serta komunikasi yang baik saat melakukan layanan kesehatan.

Aspek kesejawatan yang mulai luntur juga dapat disebabkan kesadaran tentang etika profesi dalam menjalankan praktik kedokteran menjadi masalah yang perlu terus-menerus dipecahkan. Antara lain, dengan sosialisasi dan implementasi program-program untuk meningkatkan kesejawatan di antara para dokter.

Advokasi Organisasi Profesi

Perlindungan tenaga Kesehatan yang belum maksimal saat ini memerlukan advokasi organisasi profesi agar senantiasa dapat memperjuangkan kepentingan profesi.

Wafatnya dokter internship dalam melaksanakan tugas menunjukkan lemahnya perlindungan tenaga medis dalam melaksanakan tugas di lapangan.

Karena itu, IDI perlu melakukan advokasi untuk mencegah terulangnya peristiwa ini sehingga pemangku kebijakan akan memberikan perhatian lebih terhadap peristiwa ini agar bisa mencegah terulangnya peristiwa ini.

Kemandirian tenaga medis saat inidi uji dengan regulasi-regulasi yang menyebabkan kesulitan tenaga medis untuk mengembangkan praktik mandiri. Karena itu, organisasi profesi haruslah memiliki peran-peran advokasi agar reguslasi di leval lokal dapat memfasilitasi usaha-usaha yang mencerminkan kemandirian tenaga medis melalui program-program yang mempermudah perizinan untuk tenaga medis.

Tantangan Internal

Tantangan di internal tenaga medis juga terjadi karena munculnya organisasi profesi lain di luar IDI serta berkurangnya pelibatan dalam proses kebijakan kesehatan menjadi tantangan terhadap posisi strategis organisasi di tingkat daerah.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan fragmentasi profesi dan melemahkan daya tawar kolektif dokter di Jawa Timur bila tidak direspons dengan terarah. Di tengah tantangan tersebut, situasi yang dihadapi seharusnya tidak semata dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai momentum transformasi organisasi di tingkat wilayah.

Jati diri IDI sebagai organisasi profesi yang menjunjung tinggi etika dan integritas perlu ditegaskan kembali melalui penguatan peran nyata dan dirasakan oleh anggota.

Dalam perspektif kepemimpinan ke depan, diyakini bahwa IDI Jawa Timur tidak cukup hanya bertahan, tetapi perlu aktif membangun kembali kepercayaan anggota melalui pelayanan yang konkret dan terukur.

Perlindungan Untuk Anggota IDI Perlu Ditingkatkan

IDI perlu meningkatkan fungsi perlindungan anggota, khususnya dalam aspek hukum dan etika yang diharapkan dapat diperkuat melalui pendampingan hukum yang profesional dan sistematis, serta edukasi berkelanjutan terkait potensi sengketa medik. Pengembangan kompetensi dan fasilitasi karier anggota juga perlu ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berbasis kebutuhan wilayah.

Dalam konteks ini, diyakini bahwa kebijakan organisasi yang berorientasi pada anggota akan menjadi kunci dalam menjaga soliditas profesi di Jawa Timur. Oleh sebab itu hubungan dengan pemerintah daerah dan stakeholder strategis perlu dibangun lebih konstruktif dan kolaboratif agar peran IDI tetap diperhitungkan dalam pembangunan kesehatan daerah.

Kontribusi pada masyarakat melalui program pengabdian yang berdampak juga perlu diperluas, terutama pada wilayah dengan akses layanan kesehatan yang masih terbatas.

Masa depan IDI Jawa Timur akan sangat ditentukan sejauh mana nilai etika dapat dijaga, integritas dapat ditegakkan, serta seluruh anggota dapat dirangkul dalam satu kesatuan organisasi.

Dalam kerangka tersebut, diyakini bahwa dengan penguatan internal dan orientasi pelayanan yang jelas, IDI Jawa Timur akan mampu tetap menjadi organisasi profesi yang kuat, bermartabat, dan relevan dalam mengawal profesi dokter serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MADINAH, BANGSAONLINE.com - Jemaah haji Aceh yang diterbangkan dari Bandara Sultan Iskandar Muda (BTJ) kloter pertama mulai mendarat di Bandara Prince Mohammed bin Abdulaziz pagi ini, Rabu (6/5/2026) pukul 05.30 waktu Arab Saudi.

Dari 389 jemaah yang tiba, sebanyak 68 orang masuk dalam kategori lansia.

Rahmani Mohammad Amin, salah satu jemaah lansia mengaku bersyukur bisa kembali ke tanah suci.

“Alhamdulillah senang, ini yang kedua kalinya. Sebelumnya tahun 2022 pernah ke sini,” katanya.

Para petugas langsung menyambut para tamu Allah tersebut mulai dari pintu kedatangan Terminal Hajj hingga paviliun, dengan menawarkan kursi roda bagi jemaah lansia/berkebutuhan termasuk mobil golf.

Tak lama setelah menunggu di paviliun, para jemaah langsung dipersilakan memasuki bus untuk diantar menuju Hotel Manazil Al Rahma yang berjarak sekitar 250 meter dari Masjid Nabawi. (msn)

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia resmi meluncurkan Dashboard Publik Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M. Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat transparansi informasi serta memudahkan masyarakat memantau seluruh tahapan layanan haji secara mandiri.

Masyarakat kini dapat mengakses informasi tersebut secara langsung melalui tautan resmi: https://dashboard.haji.go.id.

Dashboard ini menyajikan data dan statistik, mulai dari masa pra-operasional hingga operasional haji di lapangan. Beberapa fitur unggulan yang dapat dimanfaatkan publik antara lain:

• Statistik Jemaah: Informasi detail jemaah reguler, termasuk data lansia dan pengguna kursi roda.
• Pencarian Data: Fitur pencarian jemaah untuk memudahkan keluarga di tanah air.
• Logistik & Transportasi: Jadwal penerbangan (keberangkatan/kedatangan) serta detail akomodasi jemaah.
• Kondisi Kesehatan: Laporan jemaah yang sedang dirawat maupun data jemaah wafat.
• Peta Fasilitas: Peta terintegrasi yang menunjukkan lokasi fasilitas layanan jemaah di Tanah Air dan Arab Saudi.

Kepala Biro Humas Kemenhaj, Moh. Hasan Afandi, menegaskan bahwa kehadiran platform digital ini adalah bentuk tanggung jawab kementerian dalam menghadirkan tata kelola haji yang akuntabel dan informatif.

“Dashboard ini kami hadirkan agar masyarakat, keluarga jemaah, media, dan pemangku kepentingan dapat mengikuti perkembangan penyelenggaraan haji secara lebih mudah. Informasi yang tersaji diharapkan membantu publik mendapatkan gambaran layanan haji secara cepat dan terintegrasi,” ujar Hasan di Jakarta, Senin (04/05/2026).

Lebih lanjut, Hasan menjelaskan bahwa penyediaan data terbuka ini merupakan bagian dari transformasi layanan haji masa depan. Dengan sistem yang terintegrasi, pemantauan terhadap mobilitas dan kesehatan jemaah yang jumlahnya sangat besar dapat dilakukan secara lebih responsif.

“Prinsipnya, Kemenhaj ingin memastikan penyelenggaraan haji berjalan transparan, tertib, dan akuntabel. Setiap perkembangan layanan terus kami kawal, dan dashboard ini menjadi salah satu kanal informasi resmi yang dapat dimanfaatkan masyarakat,” tambahnya.

Kemenhaj berharap dengan adanya akses informasi satu pintu ini, keluarga jemaah di Indonesia dapat merasa lebih tenang karena bisa memantau posisi dan kondisi kerabat mereka selama menjalankan ibadah di tanah suci. (msn)

TUBAN, BANGSAONLINE.com - PT PLN Nusantara Power UP Tanjung Awar-Awar terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Guna mewujudkan program tersebut, perusahaan pelat merah itu telah memanfaatkan pengelola Fly Ash dan Bottom Ash (FABA). Program ini sebagai solusi inovatif untuk stabilisasi lahan bagi Kelompok Tani Hutan Wono Lestari Dusun Becok, Desa Tegalrejo, Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban.

"Pemanfaatan FABA dilakukan sebagai material campuran yang mampu meningkatkan struktur dan daya dukung tanah. Khususnya pada lahan hutan yang memiliki karakteristik kurang stabil," kata Senior Manager PT PLN Nusantara Power UP Tanjung Awar Awar, Yunan Kurniawan kepada wartawan, Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan, melalui program ini lahan yang sebelumnya rawan longsor dan kurang produktif kini dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk kegiatan pertanian serta kehutanan.

Pelaksanaan program ini melibatkan kelompok tani hutan setempat. Mereka diberikan pendampingan teknis dalam pengolahan dan pemanfaatan FABA. Dengan metode aplikasi yang tepat, FABA mampu memperbaiki tekstur tanah dan meningkatkan stabilitas lahan.

"Pastinya kami akan terus mendukung pertumbuhan tanaman secara lebih optimal," kata Yunan.

Yunan menegaskan PT PLN Nusantara Power UP Tanjung Awar-Awar berkomitmen terus mengembangkan inovasi berbasis pemanfaatan FABA sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Melalui sinergi antara perusahaan dan masyarakat, pemanfaatan FABA diharapkan dapat menjadi solusi yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

"Jika berjalan sesuai rencana maka akan memberikan nilai ekonomi yang baik," tambahnya

Menurutnya, inisiatif ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam mengimplementasikan prinsip ekonomi sirkular. Terlebih, limbah hasil produksi dapat dikelola kembali menjadi produk yang bernilai guna.

Pemanfaatan FABA tidak hanya membantu mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Dalam program ini tentu bisa bermanfaat untuk petani hutan dalam meningkatkan kualitas lahannya," pungkasnya. (wan/rev)

LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat langkah antisipatif menghadapi potensi kekeringan akibat perubahan iklim, guna menjaga keberlanjutan swasembada pangan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, saat mendampingi kunjungan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tin Latifah, Selasa (28/4/2026) di Embung Sumengko, Desa Tambakmenjangan, Kecamatan Sarirejo.

Dalam kesempatan tersebut, bupati yang akrab disapa Pak Yes ini menegaskan bahwa tahun ini menjadi momentum penting dalam menghadapi musim kemarau yang diprediksi cukup ekstrem.

Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dituntut bergerak cepat dan terintegrasi, yang mana tujuannya agar produksi pangan tetap terjaga atau tetap mempertahankan swasembada pangan.

“Tahun ini penting kita hadapi kemarau yang ekstrem. Kita semua harus turun agar swasembada pangan tetap terselamatkan,” tutur Yuhronur.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui koordinasi bersama gubernur dan Menteri Pertanian telah mengingatkan adanya potensi perubahan cuaca yang ditandai dengan hujan lebat, serta panas ekstrem berkepanjangan. Kondisi tersebut menuntut kesiapsiagaan daerah dalam menjaga produktivitas pertanian.

Sementara itu, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Tin Latifah, menjelaskan bahwa fenomena iklim yang akan terjadi merupakan kategori El Nino moderat, bukan ekstrem. Kondisi tersebut dinilai masih dapat diantisipasi dengan optimalisasi sumber daya yang ada.

“El Nino yang akan kita hadapi bersifat moderat, sehingga masih bisa diupayakan dengan berbagai upaya, termasuk pemanfaatan lahan kering dan dukungan sarana prasarana pertanian,” jelasnya.

Dalam peninjauan tersebut, Dirjen juga menyoroti pentingnya optimalisasi fungsi sumber air, termasuk waduk dan embung yang saat ini mengalami kendala akibat pertumbuhan eceng gondok. Ke depan, pemanfaatan teknologi irigasi seperti pompanisasi dan irigasi perpipaan akan terus didorong dan dimaksimalkan. Agar dapat mendukung dan mencukupi kebutuhan air untuk pertanian.

Menanggapi aspirasi masyarakat terkait kondisi aliran sungai yang belum optimal, Pemkab Lamongan berkomitmen akan segera melakukan tindak lanjut melalui pengerukan dan pelebaran saluran air. Tujuannya agar dapat difungsikan secara maksimal dalam mendukung pengairan lahan pertanian.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, diharapkan ketahanan pangan di Kabupaten Lamongan tetap terjaga di tengah tantangan perubahan iklim, sekaligus mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan unggulan di Jawa Timur. (sof/rev)

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Rumah Sakit (RS) Medika Mulia Tuban menunjukkan komitmen nyatanya dalam mendukung jaminan kesehatan nasional. Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) bersama BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro terkait donasi kepesertaan bagi warga kurang mampu, Selasa (5/5/2026).

Prosesi penandatanganan MoU dilakukan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro, Wahyu Giyanto, bersama Direktur RS Medika Mulia Tuban, dr. Hartono. Agenda tersebut disaksikan langsung oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, drg. Roikan.

Direktur RS Medika Mulia Tuban, dr. Hartono, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari program corporate social responsibility (CSR) rumah sakit. Sebagai tahap awal, terdapat 20 kepala keluarga (KK) dari Kelurahan Karang dan Sidorejo yang didaftarkan sebagai peserta baru BPJS Kesehatan.

"Saat ini baru 20 kepala keluarga dan ke depan akan terus bertambah. Kalau sudah memiliki BPJS Kesehatan, tentu mereka tidak akan was-was lagi saat sedang sakit atau hendak berobat ke rumah sakit," tutur Hartono.

Ia berharap RS Medika Mulia tidak hanya berkembang di bidang medis dan bisnis semata, tetapi juga mampu memberikan kontribusi sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat Tuban yang belum memiliki jaminan kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro, Wahyu Giyanto, mengapresiasi langkah kolaboratif ini. Menurutnya, donasi kepesertaan dari badan usaha atau rumah sakit sangat krusial untuk mempercepat pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Tuban.

"Kolaborasi ini sangat bagus membantu masyarakat sekitar dan ini akan kita gelorakan ke masyarakat, khususnya kepada badan usaha, sehingga betul-betul pelayanan UHC ini bisa diraih. Semoga kepesertaan baru ini bisa membuat nyaman masyarakat, terutama saat kondisi sakit maupun hendak berobat," jelas Wahyu.

Melalui program ini, masyarakat penerima donasi kini dapat mengakses layanan kesehatan tanpa kendala biaya, sekaligus memberikan perlindungan finansial bagi keluarga mereka di masa depan. 

Plt Kepala Dinas Kesehatan Tuban, drg. Roikan, turut menyampaikan terima kasih atas kepedulian RS Medika Mulia dan dukungan BPJS Kesehatan. Sinergi ini sejalan dengan target pemerintah daerah untuk memastikan seluruh warga Tuban ter-kaver layanan kesehatan tahun ini.

"Intinya adalah bagaimana masyarakat itu terlayani kesehatan dengan baik dan tidak bingung masalah kesehatan. Memang target kita di tahun ini kita bisa UHC," ungkap Roikan. (wan/rev)

GRESIK,BANGSAONLINE.com - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) menyerahkan bangunan kantor kepolisian baru sebagai pusat pengamanan Obyek Vital Nasional (Obvitnas) di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

Penyerahan ini menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas keamanan di tengah pesatnya pertumbuhan industri di kawasan tersebut.

Peresmian dan penyerahan kantor dihadiri jajaran pejabat Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Polres Gresik. Di antaranya, Dirpamobvit Polda Jatim Kombes Pol. Wawan Kristyanto, serta Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution.

Dari pihak pengelola kawasan, hadir Direktur HR & Logistic PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) Agung Guritno, serta Advisor Dirut PT BKMS Brigjen (Purn) Budi Yuwono.

Advisor Dirut PT BKMS Brigjen (Purn) Budi Yuwono menyampaikan, manajemen JIIPE menegaskan bahwa pembangunan kantor ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam mendukung tugas kepolisian menjaga keamanan kawasan industri strategis nasional.

"Fasilitas ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pengelola kawasan dan aparat kepolisian, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi kelancaran operasional industri dan kemajuan ekonomi nasional," ujarnya.

Tak hanya berupa bangunan fisik, kantor kepolisian tersebut juga dilengkapi berbagai fasilitas modern berbasis teknologi informasi. Di antaranya perangkat safety equipment, armada kendaraan operasional, perangkat IT untuk sistem pengawasan, serta ruang kerja representatif guna menunjang kinerja personel di lapangan.

Dirpamobvit Polda Jatim Kombes Pol. Wawan Kristyanto mengapresiasi dukungan sarana dan prasarana yang diberikan oleh pihak JIIPE. 

Ia menilai keberadaan kantor ini sangat penting dalam menghadapi dinamika potensi kerawanan yang terus berkembang.

"Dukungan ini akan kami optimalkan untuk meningkatkan kualitas pengamanan, termasuk sertifikasi pengamanan objek vital, sehingga mampu mengantisipasi berbagai ancaman, baik konvensional maupun berbasis teknologi," tegasnya.

Ke depan, operasional pengamanan di kantor tersebut akan dilaksanakan secara kolaboratif antara Polda Jatim dan Polres Gresik. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan situasi keamanan yang kondusif bagi para investor dan pelaku industri di kawasan KEK Gresik.

Sementara itu, Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang diberikan dalam memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah kawasan JIIPE. Setelah penyerahan maka personil akan ditugaskan di kantor Kepolisian kawasan khusus JIIPE.

"Dengan adanya kantor kepolisian ini, diharapkan pengamanan di kawasan industri JIIPE semakin optimal dan mampu menciptakan situasi yang aman serta terkendali," ujarnya. (hud/van)

JAKARTA,BANGSAONLINE.com - Kementerian Haji dan Umrah RI menegaskan komitmen memperkuat pengelolaan haji sekaligus menindak praktik haji ilegal dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.

Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff, menyampaikan operasional haji hingga Selasa (5/5/2026) atau hari ke-15 berjalan lancar, tertib, dan terkendali. Berdasarkan data per Senin (4/5/2026), sebanyak 229 kloter dengan 89.051 jemaah dan 912 petugas telah diberangkatkan ke Tanah Suci.

“Proses pemberangkatan, kedatangan, dan pergerakan jemaah terus dalam pendampingan petugas di seluruh titik layanan. Semua dilakukan untuk memastikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan jemaah,” ujar Maria di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Ia merinci, sebanyak 219 kloter dengan 85.039 jemaah dan 873 petugas telah tiba di Madinah. Sementara itu, 68 kloter dengan 26.037 jemaah dan 272 petugas telah bergerak menuju Makkah untuk melaksanakan umrah wajib serta persiapan puncak haji.

Dari aspek kesehatan, tercatat 10.746 jemaah menjalani rawat jalan, 139 jemaah dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), dan 208 jemaah dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi, dengan 76 orang masih dalam perawatan.

Terkait pencegahan haji ilegal, Maria mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi KJRI Jeddah, dalam sepekan terakhir terdapat 10 warga negara Indonesia yang ditangkap di Arab Saudi karena diduga terlibat promosi dan praktik jual beli haji ilegal.

“Pemerintah Indonesia mendukung penuh kebijakan Arab Saudi, La Haj bila Tasrih, atau tidak ada haji tanpa izin resmi. Jika ada WNI yang menghadapi proses hukum, penanganannya sepenuhnya kami serahkan kepada otoritas hukum Arab Saudi. Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan intervensi,” tegas Maria.

Ia menambahkan, penindakan tidak hanya menyasar calon jemaah, tetapi juga pihak yang mengorganisasi, memfasilitasi, mempromosikan, hingga mengambil keuntungan dari praktik haji ilegal.

Di dalam negeri, Satuan Tugas Haji Ilegal yang melibatkan Kemenhaj, Polri, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terus memperkuat pengawasan di berbagai titik pemberangkatan.

“Operasi Satgas Haji Ilegal telah menggagalkan sejumlah keberangkatan yang diduga terkait haji ilegal. Ini bentuk kehadiran negara untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan eksploitasi berkedok keberangkatan haji,” kata Maria.

Kemenhaj mengimbau masyarakat tidak tergiur tawaran berhaji tanpa antre melalui jalur ilegal karena berisiko menimbulkan kerugian finansial serta berpotensi berujung pada sanksi pidana, deportasi, hingga larangan masuk ke Arab Saudi selama maksimal 10 tahun.

“Ibadah haji harus dilaksanakan dengan cara yang sah, aman, tertib, dan sesuai aturan. Jika menemukan indikasi penipuan atau praktik haji ilegal, segera laporkan kepada aparat kepolisian,” ujar Maria.

Selain itu, Maria juga mengapresiasi jemaah, petugas haji, ketua regu, ketua rombongan, serta pembimbing KBIHU yang telah menjaga ketertiban dan mematuhi arahan selama pelaksanaan ibadah.

Dengan suhu di Madinah dan Makkah yang berkisar antara 37 hingga 39 derajat Celsius, jemaah diimbau menjaga kondisi fisik dengan cukup istirahat, memperbanyak konsumsi air, menggunakan pelindung diri, serta segera melapor kepada petugas kesehatan jika mengalami gangguan.

“Mari kita prioritaskan kesehatan, keselamatan, ketertiban, dan kekhusyukan ibadah agar jemaah dapat menjalankan ibadah haji secara optimal,” pungkasnya. (msn/van)

NGAWI,BANGSAONLINE.com - Satresnarkoba Polres Ngawi mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu seberat 223,842 gram setelah menerima laporan masyarakat melalui call center 110.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi warga yang segera ditindaklanjuti aparat kepolisian dengan melakukan penyelidikan di lokasi yang dilaporkan.

Pada Sabtu, 25 April 2026, petugas bergerak cepat dan sekitar pukul 16.30 WIB berhasil mengamankan seorang pria berinisial ND (30) alias Sinyo. Dari hasil interogasi awal, polisi kemudian mengembangkan penyelidikan dengan melakukan penggeledahan di rumah tersangka di Desa Ngompro, Kecamatan Pangkur.

Dalam pengembangan tersebut, petugas juga mengamankan seorang perempuan berinisial OST (31), warga Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika.

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan barang bukti sabu dengan total berat netto 223,842 gram.

Selain itu, turut diamankan sejumlah barang bukti lain berupa telepon seluler, sepeda motor, timbangan elektrik, plastik klip, serta sedotan plastik yang diduga digunakan untuk aktivitas peredaran narkotika.

Selanjutnya, kedua tersangka beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Ngawi untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Keduanya dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berperan aktif dalam memberikan informasi.

“Pengungkapan kasus ini tidak lepas dari peran serta masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya. Kami mengucapkan terima kasih atas informasi yang disampaikan melalui call center 110 sehingga dapat segera kami tindak lanjuti,” ujar AKBP Prayoga, saat memimpin konferensi pers didampingi Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono dan Ketua DPRD Kabupaten Ngawi Yuwono Kartiko, Selasa (5/5/2026).

Kapolres menegaskan jajarannya akan terus memperkuat upaya pemberantasan narkotika di wilayah Ngawi.

“Kami tidak akan memberikan ruang bagi pelaku peredaran narkotika. Kami juga akan terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan yang lebih luas,” tegasnya. (nal/van)

KEDIRI,BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten Kediri meluncurkan Toko dan Galeri DIKTA SuaR sebagai upaya memperluas akses ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas, Selasa (5/5/2026).

Kegiatan soft launching tersebut digelar di Destinasi Wisata Kranggan (DWK), Desa Kranggan, Kecamatan Gurah, sebagai bagian dari langkah berkelanjutan pemerintah daerah dalam mendorong kemandirian pelaku UMKM, termasuk dari kalangan disabilitas.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kediri, Eriani Annisa Hanindhito, mengapresiasi kehadiran galeri tersebut sebagai ruang kolaboratif yang diharapkan mampu memperkuat promosi dan pengembangan usaha pelaku UMKM.

“Alhamdulillah, hari ini galeri dan toko DIKTA mulai soft launching. Yang dulu mungkin secara mengenalkan usahanya, promosi usahanya masing-masing, dengan adanya toko dan galeri, panjenengan bisa secara kolektif berkembang bersama, saling bantu dan mempromosikan produk,” katanya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kediri selama ini terus memberikan dukungan kepada pelaku UMKM melalui berbagai program pendampingan dan pelatihan, termasuk bagi penyandang disabilitas.

“Dengan adanya support penuh dari Bupati Dhito dan Pemerintah Kabupaten Kediri, saya berharap panjenengan semua untuk terus menguatkan produk-produk panjenengan,” tambahnya.

Menurutnya, konsistensi dalam menghasilkan produk berkualitas menjadi kunci agar mampu bersaing dan memperluas jangkauan pasar hingga tingkat nasional.

“Terakhir, doa saya semoga galeri DIKTA SuaR ini bisa istiqomah, bisa laris terus, dan pada akhirnya teman-teman DIKTA bisa dikenal dengan produknya serta semakin sejahtera,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Disabilitas Kediri Tangguh (DIKTA), Mochamad Sugianto, menyebut kehadiran galeri tersebut menjadi bukti bahwa keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang untuk berkarya dan mandiri secara ekonomi.

“DIKTA lahir dari mimpi sederhana, berkarya tanpa batas, tangguh tanpa alasan. Kami percaya, disabilitas bukan penghalang untuk mandiri dan berprestasi,” ungkapnya. (uji/van)

GRESIK,BANGSAONLINE.com -Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik menggelar sosialisasi dan deklarasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 dengan menegaskan komitmen pelaksanaan yang transparan dan bebas intervensi.

Kegiatan berlangsung di Aula Mandhala Bakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Selasa (5/5/2026), dan dihadiri Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Sekda Achmad Washil Miftahul Rachman, serta Kepala Dinas Pendidikan S. Hariyanto, dengan melibatkan seluruh kepala sekolah di bawah naungan Dispendik Gresik.

Bupati Gresik menegaskan komitmennya untuk mewujudkan sistem penerimaan murid baru yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, serta tanpa diskriminasi.

"Deklarasi ini merupakan bentuk komitmen seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan penerimaan murid baru yang bersih dari praktik suap, gratifikasi, maupun pungutan liar," ujarnya.

Gus Yani, sapaan akrabnya, menekankan bahwa SPMB bukan sekadar agenda tahunan, melainkan tahapan awal dalam membangun kualitas pendidikan yang berintegritas di Kabupaten Gresik.

"Kalau kita ingin memperbaiki kualitas pendidikan di Kabupaten Gresik, maka perbaikannya harus dimulai dari pintu masuknya. Penerimaan murid baru harus berjalan fair, transparan, dan tidak boleh ada intervensi dalam bentuk apa pun," ucapnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya akuntabilitas dalam tata kelola pendidikan, termasuk pengelolaan anggaran sekolah agar terhindar dari persoalan hukum di kemudian hari.

"Saya ingin memastikan seluruh sistem pendidikan di Gresik berjalan dengan integritas. Jangan pernah menganggap remeh administrasi. Niat baik saja tidak cukup, semuanya harus tertib, tercatat, dan bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Gus Yani secara khusus meminta seluruh jajaran pendidikan tidak memberi ruang terhadap praktik titipan maupun intervensi dalam proses penerimaan murid baru, serta menjalankan mekanisme seleksi secara konsisten demi menjaga kepercayaan publik.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Gresik S. Hariyanto menyampaikan bahwa pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 mengacu pada sejumlah regulasi terbaru, di antaranya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025, Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2026, serta petunjuk teknis melalui Keputusan Bupati Gresik.

Ia menjelaskan bahwa evaluasi dan inovasi terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas sistem penerimaan murid baru setiap tahun.

"Tahun ini terdapat sejumlah pembaruan penting, salah satunya penerapan Personal Identification Number atau PIN bagi calon murid jenjang SMP negeri sebagai instrumen validasi data pendaftar," jelasnya.

Selain itu, pelaksanaan SPMB tahun ini juga mulai memanfaatkan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai salah satu komponen seleksi pada jalur prestasi.

Adapun jalur penerimaan meliputi domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Untuk jenjang SD, komposisi kuota terdiri atas 75 persen jalur domisili, 20 persen afirmasi, dan 5 persen mutasi. Sementara untuk jenjang SMP, terdiri atas 40 persen domisili, 20 persen afirmasi, 5 persen mutasi, dan 35 persen jalur prestasi.

Khusus jalur prestasi SMP, kuota dibagi ke dalam kategori nilai TKA, Tes Potensi Akademik (TPA), prestasi akademik, nonakademik, serta tahfiz Alquran.

Seluruh proses pendaftaran dilaksanakan secara daring melalui laman resmi spmb-kabgresik.id, dengan tahapan verifikasi yang diperketat guna memastikan validitas data calon murid.

Dalam kegiatan tersebut, seluruh peserta turut menandatangani deklarasi bersama pelaksanaan SPMB Kabupaten Gresik Tahun Ajaran 2026/2027.

Deklarasi itu memuat komitmen untuk menjalankan sistem penerimaan murid baru secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, tanpa diskriminasi, serta menjunjung tinggi prinsip antisuap, antigratifikasi, dan antipungutan liar. (hud/van)

JOMBANG,BANGSAONLINE.com - DPRD Jombang menyetujui Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) menjadi peraturan daerah dengan sejumlah catatan strategis untuk penguatan pelaksanaan di lapangan.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi, di mana seluruh fraksi menyatakan sepakat raperda ditetapkan menjadi perda.

Perwakilan Fraksi PDI Perjuangan, Ama Siswanto, menegaskan bahwa penetapan perda harus menjadi momentum pembenahan tata kelola aset daerah secara menyeluruh dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

"Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, kami berharap tata kelola aset bisa jauh lebih akuntabel dan transparan. Selain itu, juga dapat mengurangi risiko hukum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan aset daerah," tegasnya, Selasa (05/05/26).

Ia mengungkapkan masih ditemukan aset daerah yang dikuasai pihak ketiga untuk kepentingan pribadi, sehingga perlu langkah tegas untuk menertibkannya.

"Perda ini akan sangat bermanfaat jika diikuti langkah tegas. Barang milik daerah yang selama ini dikuasai dan dimanfaatkan pihak ketiga untuk kepentingan pribadi harus segera dicabut dan dikembalikan menjadi aset daerah," tandas Ama.

Pandangan serupa disampaikan anggota Fraksi PKB, M. Fauzan, yang menekankan pentingnya pelibatan DPRD dalam penyusunan aturan turunan berupa Peraturan Bupati (Perbup).

"Kami meminta agar dalam merumuskan peraturan bupati sebagai turunan dari raperda ini dilakukan pembahasan bersama DPRD. Ini penting karena perbup adalah instrumen operasional yang sangat strategis," ujarnya.

Menurutnya, keterlibatan DPRD diperlukan untuk menghindari ketidaksinkronan antara regulasi dan implementasi di lapangan.

"Pelibatan DPRD diperlukan untuk menjaga keselarasan antara perda dengan implementasinya. Jangan sampai ketika sudah ditetapkan, pelaksanaannya justru melenceng dari semangat awal," imbuhnya.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Golkar, Maya Novita, menyoroti aspek teknis pengelolaan dan penyimpanan aset daerah yang dinilai masih perlu diperkuat.

"Dalam administrasi penyimpanan barang milik daerah, selain dicatat dalam pembukuan, juga perlu disimpan dalam file tersendiri agar lebih aman," ungkapnya.

Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan aset untuk meminimalkan risiko kehilangan maupun penyalahgunaan.

"Perlu menggunakan peralatan atau aplikasi yang canggih. Jika disimpan di ruang atau tempat khusus, maka harus didukung sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam pengelolaannya," jelasnya.

Menurut Maya, penguatan sumber daya manusia menjadi faktor penting agar aset daerah tidak mudah dialihkan atau dimanfaatkan di luar ketentuan.

"Dengan pengelolaan yang baik dan SDM yang kompeten, aset daerah tidak akan mudah disalahgunakan atau dialihkan untuk kegiatan tertentu," pungkasnya. (aan/van)

SUMENEP,BANGSAONLINE.com - Satreskrim Polres Sumenep mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Sumenep. Dalam pengungkapan tersebut, tiga orang tersangka berhasil diamankan.

Kasus ini merupakan tindak lanjut dari tiga laporan polisi yang masuk pada akhir Maret hingga awal April 2026. Aksi para pelaku diketahui terjadi di beberapa lokasi berbeda, di antaranya di Kecamatan Gapura dan Kecamatan Talango.

Kasat Reskrim Polres Sumenep, Agus Rusdiyanto, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus bermula dari analisis rekaman CCTV di salah satu tempat kejadian perkara (TKP).

“Dari hasil penyelidikan dan analisa CCTV, kami berhasil mengidentifikasi pelaku utama berinisial AA. Selanjutnya dilakukan pengembangan hingga dua pelaku lainnya berhasil diamankan,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).

Ketiga tersangka masing-masing berinisial AA (46) warga Pamekasan, TS (59) warga Batang-Batang, serta ME (44) warga Talango. 

Mereka diduga memiliki peran berbeda, mulai dari pelaku utama hingga pihak yang membantu penjualan kendaraan hasil curian.

Dalam menjalankan aksinya, para pelaku memanfaatkan kelengahan korban, seperti kendaraan yang diparkir tanpa pengamanan maksimal. 

Pada salah satu kejadian, sepeda motor milik korban bahkan hilang saat ditinggalkan dengan kunci masih terpasang.

Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan lima unit sepeda motor hasil curian, yakni Yamaha Jupiter, Honda Blade, Supra X, Honda Beat, dan Honda Scoopy. Selain itu, rekaman CCTV turut menjadi barang bukti penting dalam pengungkapan kasus tersebut.

Kapolres Sumenep, Anang Hardiyanto, menegaskan komitmen jajarannya dalam memberantas tindak kriminalitas, khususnya curanmor.

“Kami berkomitmen untuk terus menindak tegas pelaku kejahatan, khususnya curanmor. Kami juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada, seperti tidak meninggalkan kunci di kendaraan dan memastikan keamanan saat parkir,” tegasnya.

Saat ini, ketiga tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Sumenep untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. 

Pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam KUHP yang berlaku. (van)

KOTA KEDIRI,BANGSAONLINE.com - Satreskrim Polres Kediri Kota  mengamankan sepasang pelaku pembuat sekaligus penyebar konten pornografi yang beroperasi di Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto.

Kasus ini terungkap setelah sebuah video bermuatan asusila beredar luas dan menjadi perhatian masyarakat. Video tersebut diduga direkam di sebuah rumah indekos di kawasan setempat.

Menindaklanjuti temuan itu, anggota Unit Resmob bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) langsung melakukan penyelidikan di lokasi yang dicurigai.

Dari hasil pemeriksaan terhadap pemilik indekos, diketahui pemeran dalam video tersebut merupakan penyewa kamar di tempat itu. 

Namun saat petugas mendatangi lokasi, kedua terduga pelaku sudah tidak berada di tempat.

Polisi kemudian melakukan pencarian hingga akhirnya berhasil mengamankan keduanya. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pasangan tersebut mengakui bahwa video tersebut diperankan oleh mereka dan dibuat pada Februari 2026 di kamar indekos yang sama.

Kasat Reskrim Polres Kediri Kota, Achmad Elyasarif, mengungkapkan bahwa konten tersebut sengaja diproduksi untuk diperjualbelikan melalui aplikasi Telegram.

“Video tersebut dibuat untuk dijual. Pelaku tergabung dalam sebuah grup Telegram dengan ratusan anggota yang dapat mengakses konten tersebut,” ujar Elyasarif, Senin (4/5/2026).

Ia menjelaskan, dalam grup tersebut pelaku menawarkan video dengan harga Rp250.000 per video. Bahkan, keduanya juga menerima pesanan khusus sesuai permintaan pelanggan.

“Dari pengakuan pelaku, sudah ada dua video yang terjual dengan total Rp500.000,” katanya.

Uang hasil penjualan digunakan untuk membayar cicilan sepeda motor serta memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit telepon genggam, kartu SIM, serta beberapa pakaian yang digunakan saat pembuatan video.

“Kedua pelaku dijerat Pasal 407 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur larangan produksi dan distribusi pornografi,” pungkasnya. 

SAMPANG,BANGSAONLINE.com - Kejaksaan Negeri Sampang menemukan dugaan proyek gagal konstruksi pada pembangunan gedung sekolah di wilayahnya. Kasus tersebut kini telah masuk tahap penyelidikan.

Kasi Pidsus Kejari Sampang, I Gede Indra Hari Prabowo, mengatakan proyek yang bermasalah merupakan kegiatan tahun anggaran 2024.

"Bentuknya berupa rehab gedung dan ruang kelas baru," ujar Indra, Senin (4/5/2026).

Ia menjelaskan, dugaan tersebut berawal dari laporan masyarakat dan pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Sampang. Dalam laporan itu disebutkan, Pemerintah Kabupaten Sampang pada 2024 melaksanakan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas di 19 titik.

"Dari jumlah tersebut, pelapor menyebutkan bahwa sebagian dari proyek tersebut gagal konstruksi, sehingga perlu dilakukan penyelidikan," katanya.

Menindaklanjuti laporan itu, pihak Kejari langsung melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah pihak terkait.

"Hasil penyelidikan sementara yang kami lakukan, memang ada temuan proyek yang gagal konstruksi, yakni sekitar empat titik," jelasnya.

Temuan tersebut diperoleh setelah Kejari mengoreksi hasil pemeriksaan ahli terhadap 14 dari total 19 proyek yang dilaporkan.

"Jadi, temuan tentang empat titik itu berdasarkan laporan pemeriksaan dari 14 titik proyek yang telah dilakukan, serta keterangan dari sejumlah pihak yang telah dimintai keterangan oleh Kejari Sampang," kata Indra.

Sejumlah pihak telah dimintai keterangan, di antaranya pengurus Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia serta mantan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

Meski demikian, Kejari Sampang belum menetapkan tersangka karena masih menunggu hasil pemeriksaan ahli secara menyeluruh.

"Nilai total proyek dari 19 titik tersebut mencapai Rp7 miliar lebih dan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) atau dari anggaran pemerintah pusat," pungkasnya.

SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Unit III Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim mengungkap komplotan spesialis pembobol rumah kosong lintas provinsi yang beraksi pada siang hari, dengan empat tersangka berhasil diamankan.

Para pelaku ditangkap di dua lokasi berbeda, yakni Sidoarjo, Jawa Timur, dan Purwokerto, Jawa Tengah. Dari total tujuh orang dalam komplotan tersebut, empat pelaku telah diamankan, sementara lainnya masih dalam pengejaran.

Empat tersangka yang ditangkap masing-masing berinisial DJ alias Dhowe (48) warga Kelurahan Celep, Kecamatan Sidoarjo, GTP alias Hoget warga Sidoarjo, MS alias Sapta (30) warga Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, serta SWD alias Wardo (54) warga Kelurahan Sidokare, Kecamatan Sidoarjo.

Aksi pembobolan rumah kosong itu tercatat telah dilakukan sebanyak 13 kali di sejumlah wilayah, meliputi Bali, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Penangkapan dilakukan secara terpisah, dengan dua pelaku ditangkap di Purwokerto dan dua lainnya di Sidoarjo.

Dalam konferensi pers pada Selasa (5/5/2026), Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abbas didampingi Wadirreskrimum AKBP M. Umar dan Kanit III AKP Fauzi memaparkan pengungkapan kasus tersebut.

Kombes Pol Jules Abraham Abbas menjelaskan jumlah anggota komplotan mencapai tujuh orang, dengan sebagian telah ditangkap oleh jajaran kepolisian.

"4 pelaku berhasil ditangkap subdit Jatanras Polda Jatim, 2 pelaku lainya tertangkap Polres Sidoarjo dan 1 pelaku masih menjadi DPO. Dari tangkapan yang dilakukan juga berhasil mengamankan barang bukti hasil curian," Selasa (5/5/2026).

Keberhasilan para pelaku dalam menjalankan aksinya didukung oleh cara mereka memilih target rumah yang dipastikan dalam keadaan kosong.

"Para kelompok ini mencari rumah rumah yang lampu teras rumah menyala pada siang hari, juga pagar rumah yang terkunci gembok dari luar. Namun meski sudah mengetahui situasi rumah yang diduga kosong, para pelaku ini memastikan dengan cara mencari info disekitaran bahwa rumah yang menjadi target pembobolan dipastikan tidak berpenghuni" ujarnya.

Setelah memastikan kondisi rumah, pelaku kemudian masuk dengan memanjat pagar atau tembok, lalu membobol bagian belakang rumah untuk menghindari perhatian warga.

"Jadi cara aksi pelaku ini masuk kerumah korban dengan masuk dari sisi belakang rumah lalu membobol pintu belakang. Beberapa harta berharga yang dicuri diutamakan ukuran kecil tapi berharga, antara lain perhiasan dan uang," tambah Umar.

Dari penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti hasil kejahatan, antara lain sepeda motor Yamaha R15, emas batangan seberat 27 gram dan 48 gram, serta tiga unit jam tangan merek Fossil, Rolex, dan Jinshengsi.

Berdasarkan pengakuan pelaku, sedikitnya terdapat 13 lokasi kejadian perkara (TKP) yang menjadi sasaran, di antaranya di Legundi, Kabupaten Gresik; Candi, Kabupaten Sidoarjo sebanyak tiga kali; Porong, Kabupaten Sidoarjo; Pandaan, Kabupaten Pasuruan; Tulangan, Kabupaten Sidoarjo; Madiun; Nganjuk sebanyak dua kali; Malang sebanyak dua kali; dan Ngawi. Selain itu, aksi serupa juga dilakukan di wilayah Jawa Tengah, yakni di Solo, Sragen, dan Surakarta.

Salah satu aksi pembobolan terjadi di Perum Renojoyo, Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, pada Senin, 6 April 2026 sekitar pukul 12.00 WIB. Dalam aksi tersebut, peran eksekutor dilakukan oleh DJ alias Dhowe bersama satu pelaku lain yang masih berstatus buron.

Dari lokasi tersebut, pelaku berhasil membawa kabur emas seberat 27 gram dengan nilai jual sekitar Rp112 juta.

Selain emas, komplotan ini juga diketahui telah menggasak uang tunai dan barang elektronik mewah dengan total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. (rus/van)

KEDIRI,BANGSAONLINE.com - Forkopimda Kabupaten Kediri turun langsung ke permukiman di Kecamatan Puncu untuk memastikan bantuan dan solusi berkelanjutan bagi warga rentan, Selasa (5/5/2026).

Rombongan menyusuri sejumlah titik di wilayah tersebut, menyambangi warga yang membutuhkan, mulai dari lansia penderita katarak, keluarga dengan anak putus sekolah, hingga anak berkebutuhan khusus.

Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji turut mendampingi Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dalam kegiatan tersebut, dengan fokus tidak hanya pada penyaluran bantuan, tetapi juga upaya penanganan jangka panjang.

Di Dusun Sumber Bahagia, Desa Gadungan, rombongan mengunjungi pasangan lansia yang mengalami gangguan penglihatan hingga tidak lagi mampu bekerja. Bantuan pengobatan menjadi prioritas dalam kunjungan itu.

Kunjungan kemudian berlanjut ke keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Seorang anak yang sempat putus sekolah direncanakan kembali mengenyam pendidikan melalui program beasiswa, sementara keluarganya mendapat dukungan modal usaha.

Perhatian juga diberikan kepada anak berkebutuhan khusus yang tinggal bersama kakeknya di rumah tidak layak huni. Pemerintah merencanakan bantuan perbaikan tempat tinggal bagi keluarga tersebut.

“Penanganan persoalan sosial seperti anak putus sekolah dan warga sakit membutuhkan perhatian bersama. Bantuan yang diberikan harus tepat sasaran dan berkelanjutan, termasuk memastikan akses pendidikan dan pengobatan bisa terpenuhi,” kata AKBP Bramastyo Priaji.

AKBP Bramastyo juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar setiap persoalan yang ditemukan di lapangan tidak berhenti pada bantuan sementara.

“Koordinasi antara pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat menjadi kunci agar upaya yang dilakukan tidak terputus, terutama dalam mendukung pemulihan ekonomi keluarga dan perbaikan kualitas hidup warga,” imbuh AKBP Bramastyo.

Langkah jemput bola dari rumah ke rumah tersebut diharapkan mampu menghadirkan harapan baru bagi warga, bahwa di tengah keterbatasan tetap ada upaya bersama untuk memperbaiki kualitas hidup. (uji/van)

SIDOARJO,BANGSAONLINE.com - Penanganan kasus dugaan perusakan makam Mbah Dirjo Joyo Ulomo terus berlanjut. Polsek Taman kini membawa perkara yang sempat viral di media sosial ke tahap penyidikan dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Selasa (5/5/2026).

Langkah tersebut menandai proses hukum masih berjalan. Penyidik Unit Reskrim Polsek Taman juga terus melengkapi berkas perkara melalui pemeriksaan sejumlah saksi tambahan.

Kanit Reskrim Polsek Taman, Hajir Sujalmo, menegaskan bahwa pengiriman SPDP merupakan bagian dari tahapan penyidikan.

“Hari ini SPDP kami kirim ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo,” ujar AKP Hajir, Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, saat ini penyidik fokus menyempurnakan berkas perkara agar segera dapat dilimpahkan ke tahap berikutnya.

“Secepatnya kami akan menuntaskan berkasnya setelah pemanggilan beberapa saksi tambahan untuk melengkapi berkas perkara,” tambahnya.

Dalam proses pendalaman, penyidik juga memanggil Yusup Priantopo (45), warga Kelurahan Ngelom, Kecamatan Taman, pada Senin malam (4/5/2026). Pria yang akrab disapa Antopo itu dimintai keterangan terkait sejarah dan keberadaan makam tersebut.

Di hadapan penyidik, Yusup mengaku telah mengenal makam itu sejak kecil. Ia menyebut lokasi tersebut selama ini diyakini sebagai makam tokoh sesepuh ulama yang dihormati masyarakat sekitar.

“Saya tahu makam itu sejak kecil. Warga di sini juga menghormati karena diyakini sebagai makam sesepuh,” kata Yusup.

Ia menambahkan, makam tersebut tidak hanya dikenal sebagai tempat ziarah, tetapi juga pernah dirawat bersama oleh warga. Bahkan, masyarakat sempat melakukan iuran untuk memperbaiki area makam, termasuk membangun pagar pelindung.

“Kami dulu patungan bersama warga untuk membeli pagar dan memperbaiki area makam sebagai bentuk penghormatan,” ungkapnya.

Menurut Yusup, keberadaan makam Mbah Dirjo Joyo Ulomo memiliki nilai sejarah dan spiritual bagi masyarakat setempat.

Diketahui, kasus dugaan perusakan makam ini viral di media sosial pada Sabtu (18/4/2026). Sejumlah warga kemudian melaporkan dugaan perusakan yang diduga dilakukan oleh SA (45) ke Polsek Taman pada Jumat siang (1/5/2026).

Tak lama setelah laporan diterima, polisi langsung bergerak dan mengamankan terduga pelaku pada hari yang sama untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. (cat/van)

KOTA BATU,BANGSAONLINE.com - Dua warga Kota Batu dari desa berbeda dilaporkan meninggal dunia dalam satu hari setelah diduga mengonsumsi minuman keras oplosan secara terpisah.

Kedua korban masing-masing berasal dari Desa Beji, Kecamatan Junrejo, dan Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu. 

Informasi awal menyebutkan, keduanya sempat mengonsumsi minuman beralkohol racikan sebelum kondisi kesehatannya menurun hingga akhirnya meninggal dunia.

Kasat Reskrim Polres Batu, Joko Suprianto, membenarkan adanya peristiwa tersebut. 

Ia menegaskan bahwa kejadian ini tidak berkaitan dengan kegiatan masyarakat seperti acara desa, melainkan terjadi secara terpisah di lingkungan pribadi.

“Bukan dalam acara apapun. Mereka minum di rumah masing-masing. Saat ini masih kami dalami,” ungkapnya, Selasa (5/5/2026).

Menindaklanjuti kejadian tersebut, pihak kepolisian langsung bergerak dengan menerjunkan Tim Inafis untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di dua lokasi berbeda.

Selain itu, sejumlah barang bukti juga telah diamankan untuk mengidentifikasi jenis minuman yang dikonsumsi serta kemungkinan adanya kandungan zat berbahaya.

Penyidik saat ini masih melakukan pendalaman, termasuk menelusuri asal-usul minuman oplosan yang diduga menjadi penyebab kejadian tersebut.  

SAMPANG,BANGSAONLINE.com - Aksi pencurian sepeda motor menimpa warga Kecamatan Sreseh saat korban sedang tertidur di rumahnya.

KBO Satreskrim Polres Sampang, Poundra Kinan Aditama, mengungkapkan kejadian berlangsung pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIB. Saat itu, korban memarkir sepeda motor di halaman rumah tanpa pengamanan maksimal.

“Korban saat kejadian sedang tidur, sehingga tidak mengetahui aksi pencurian yang berlangsung,” jelas Poundra, Selasa (5/5/2026).

Setelah menerima laporan, polisi langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan empat orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut dengan peran yang berbeda-beda.

Selain mengamankan para pelaku, petugas juga berhasil menyita barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat milik korban yang sebelumnya sempat dibawa kabur.

"Barang bukti yang berhasil diamankan berupa satu unit sepeda motor Honda Beat milik korban yang sebelumnya sempat dibawa kabur pelaku," jelasnya.

Poundra mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan memastikan kendaraan diparkir dalam kondisi aman untuk mencegah kejadian serupa.

“Pastikan kendaraan dikunci ganda dan ditempatkan di lokasi yang aman agar tidak memberi peluang bagi pelaku kejahatan,” pungkasnya. (van)

LAMONGAN,BANGSAONLINE.com - Anggota Polsek Brondong menggerebek sebuah kios milik warga berinisial N di Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Senin (4/5/2026). 

Penggerebekan ini dilakukan dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) guna menjaga kondusivitas wilayah.

Kasi Humas Polres Lamongan, M. Hamzaid, menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang merasa resah terhadap aktivitas di kios tersebut.

"Saat melakukan patroli KRYD, petugas mendapatkan informasi adanya dugaan penjualan miras jenis arak atau yang populer disebut es moni, serta berbagai miras botolan berbagai merek," ujar Ipda Hamzaid, Selasa (5/5/2026).

Menindaklanjuti laporan itu, petugas langsung melakukan pengecekan ke lokasi. Dari hasil penggeledahan, ditemukan praktik penjualan minuman beralkohol tanpa izin yang melanggar Perda Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan ratusan botol minuman keras dari berbagai jenis dan merek. Di antaranya 191 botol es moni kemasan kecil, 4 botol Kawa Kawa, 13 botol anggur merah, 5 botol bir putih, 7 botol bir hitam Guinness, 6 botol anggur kolesom, 5 botol anggur putih, 2 botol API, 2 botol ATLAS, 2 botol soju, sekitar 1,5 liter arak Tuban, 4 botol beras kencur, serta 2 botol minuman lainnya.

"Barang bukti tersebut telah kami amankan di Mapolsek Brondong untuk proses lebih lanjut," jelasnya.

Selain menyita barang bukti, petugas juga telah mendata pemilik kios guna kepentingan proses hukum.

Ipda Hamzaid menegaskan, peredaran minuman keras ilegal kerap menjadi pemicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Peredaran miras ilegal tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas. Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan tetap aman dan kondusif," tandasnya. (van)

PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Sebanyak 1.384 jamaah haji dari Bumi Gerbang Salam resmi diberangkatkan dari Masjid Asy-Syuhada, Selasa (5/5/2026). Kepala Kemenhaj Pamekasan, Abdul Halim, memastikan seluruh kesiapan teknis telah dimatangkan.

“Sebanyak 1.384 jamaah ini terbagi dalam empat kloter, yakni 73, 74, 75, dan 76. Setiap kloter didampingi empat petugas, terdiri dari ketua kloter, dokter, perawat, dan pembimbing ibadah, agar pelayanan berjalan optimal,” ujarnya.

Ditegaskan pula bahwa pendampingan penuh akan diberikan sejak keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah di Mekkah. 

“Jamaah kami berangkat dalam kondisi siap. Setibanya di Mekkah, mereka tetap mendapatkan pendampingan penuh agar ibadah berjalan lancar dan aman,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Pamekasan, Kholilurrahman, turut menekankan pentingnya kualitas layanan, terutama transportasi dan fasilitas pendukung. 

“Pelayanan kepada jamaah harus benar-benar diperhatikan, terutama transportasi. Kenyamanan dan keselamatan adalah prioritas utama,” ucapnya.

Total jamaah yang berangkat termasuk 10 jamaah disabilitas dengan rentang usia 14-74 tahun. Pemkab Pamekasan bersama Kemenhaj setempat berharap seluruh jamaah dapat menunaikan ibadah dengan khusyuk dan kembali ke tanah air sebagai haji mabrur. (adv/bel/dim/mar)

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua DPRD Gresik, Muhammad Syahrul Munir, menghadiri Festival Budaya Gresik di Anjungan Jawa Timur, TMII Jakarta, pada Minggu (3/5/2026). Acara tahunan ini yang digelar Ikatan Mahasiswa Gresik (IMG) dan diikuti warga dari Kota Pudak yang tinggal dan bekerja di wilayah Jabodetabek.

Festival turut dihadiri tokoh nasional, di antaranya Menko PMK bersama istrinya, serta Wakil Ketua MPR RI. Syahrul hadir mewakili Pemkab Gresik karena Gus Yani berhalangan. 

“Saya haturkan salam dari Bapak Bupati, mohon maaf kepada para undangan khususnya Pak Menko Pratikno, tidak bisa hadir karena berbarengan dengan kegiatan pemberangkatan Jamaah Haji di kantor Pemkab Gresik,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).

Ia pun mengapresiasi terselenggaranya festival yang kembali digelar setelah lama terhenti akibat pandemi Covid-19. 

“Alhamdulillah dengan terselenggaranya acara ini kita bisa bernostalgia dan menikmati hidangan khas Gresik yang kaya akan kuliner dan budayanya,” tuturnya.

Syahrul berharap, kegiatan ini memperkuat kekompakan warga Gresik di Jabodetabek sekaligus menjaga tradisi dan budaya daerah. Syahrul juga meminta dukungan warga di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah. 

“Mudah-mudahan dengan modal kekompakan kita semua, kami harap apa yang tidak bisa kita kerjakan di Gresik bisa teratasi melalui sharing, kepedulian dan kontribusi warga Gresik yang berkiprah di Jabodetabek,” katanya.

Ditekankan pentingnya menjaga warisan budaya Gresik yang baru saja ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTBI), yakni Rebowekasan, Pencak Macan, Malam Selawe, Pasar Bandeng, dan Kupat Keteg. 

“Penetapan lima tradisi dan kuliner Gresik ini menunjukkan betapa kaya dan beragamnya budaya maupun kuliner khas yang dimiliki Kabupaten Gresik,” ucapnya.

Ia mengajak warga Gresik di manapun berada untuk menanamkan kecintaan terhadap budaya lokal sejak dini agar tetap lestari. 

“Kami berharap dengan ditetapkannya tradisi dan kuliner Gresik ini semakin dikenal luas oleh masyarakat dan tetap lestari sebagai bagian penting dari identitas Gresik,” pungkasnya. (hud/mar)

SURABAYA, BANGSAONLINE.com – CEO HARIAN BANGSA dan BANGSAONLINE menilai bahwa 23 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU)  yang mengancam mosi tidak percaya terhadap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sangat beruntung dan penuh berkah. 

“Karena berkat keberanian moral mereka inilah sehingga - suka atau tidak suka – PBNU harus menggelar Muktamar ke-35 NU pada Agustus 2026,” ujar Mas’ud Adnan, Selasa (5/5/2026).

Padahal sebelumnya, tegas dia,  berbagai upaya mediasi telah dilakukan, termasuk oleh para kiai sepuh, tapi tak mempan: Kiai Miftah selaku Rais Aam dan Gus Yahya selaku Ketua Umum PBNU tetap jalan sendiri2. Bahkan SK PCNU terbengkalai.

"Ya, inilah berkah besar keberanian moral 23 PWNU yang mengancam mosi tidak percaya pada PBNU itu," tambahnya.

“Tapi, untuk lebih gamblangnya, silakan simak Podcast BANGSAONLINE di channel YouTube yang menghadirkan Prof Dr KH Imam Ghazali Said, MA sebagai nara sumber,” ujar Mas’ud Adnan.

Menurut Mas’ud Adnan, kini setelah didatangi 23 PWNU para petinggi PBNU yang selama ini selalu bertikai tak kunjung selesai, mulai mengeluarkan SK dan juga telah menentukan pelaksanaan Muktamar NU pada Agustus 2026 sesuai tuntutan 23 PWNU.

“Alhasil, 23 PWNU itu telah menjadi penyelamat NU. Termasuk menyelamatkan NU dari sikap cuek PBNU yang selama ini tidak peka terhadap kegelisahan dan kecewaan para kiai dan warga NU,” ujar Mas’ud Adnan.

Menurut dia, marwah NU belakangan ini sempat ternoda gara-gara pertikaian Kiai Miftachul Ahyar melawan Gus Yahya.

“Dan menjadi sasaran gunjingan serta buli sehingga warga NU di bawah menanggung malu,” tegas Mas’ud Adnan

Ia berharap langkah 23 PWNU mendapat dukungan dari PWNU dan PCNU. Sehingga dalam Muktamar ke-35 NU mendatang terpilih orang-orang yang clean dan clear.

”Semoga keberanian moral 23 PWNU itu diikuti oleh PWNU dan PCNU yang lain dari seluruh Indonesia,” harapnya.

Menurut Mas’ud Adnan, sekarang inilah peluang emas dan momentum mengabdi secara tulus kepada NU, terutama kepada Hadratussyaih KH M Hasyim Asy'ari dan para muassis NU lainnya.

“Ya, ini demi keselamatan NU,” ujarnya.

Mas’ud Adnan mengaku telah mewawancarai seorang nara sumber (ketua PWNU).

“Beliau mengatakan bahwa PBNU langsung memproses dan menurunkan banyak SK PCNU yang selama ini ditahan yang jumlahnya mencapai hampir 100 SK,” ujar Mas’ud Adnan.

Menurut Mas’ud Adnan, memang PWNU dan PCNU yang punya mandat dalam Muktamar NU.

“Jadi mandat besar ada di PWNU dan PCNU. Mereka ini yang bisa menaikkkan dan menurunkan PBNU. Karena itu, ketika PWNU dan PCNU bersatu, maka PBNU yang selama ini merasa digdaya, bahkan main pecat dan suka intervensi Konfercab NU dan Konferwil NU sekarang lemas tak berdaya,” ujarnya.

Selamat menonton Podcast BANGSAONLINE dan jangan lupa disubcribe ya. 

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Terdapat 3 kepala desa nonaktif yang juga pengurus inti Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Kediri menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (5/5/2026). Mereka didakwa melakukan rekayasa pengisian perangkat di 165 desa dalam 25 kecamatan pada 2023.

Ketiga terdakwa adalah Imam Jamiin (eks Kades Kalirong, Kecamatan Banyakan), Darwanto (eks Kades Pojok, Kecamatan Wates), dan Sutrisno (eks Kades Mangunrejo, Kecamatan Ngadiluwih).

Majelis Hakim yang dipimpin I Made Yuliada menjatuhkan vonis berbeda. Darwanto divonis 5,5 tahun penjara dan denda Rp300 juta. Sutrisno divonis 7 tahun penjara, denda Rp350 juta, serta membayar uang pengganti Rp6 miliar. Sementara Imam Jamiin dijatuhi hukuman penjara 5,5 tahun dan denda Rp300 juta.

Dalam pertimbangan hakim, perbuatan para terdakwa dinilai mencoreng nama baik kepala desa. Namun, hal yang meringankan adalah mereka baru pertama kali terjerat kasus korupsi serta bersikap sopan dan jujur di persidangan.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Sutrisno 9 tahun penjara, sementara dua terdakwa lainnya dituntut 7 tahun penjara karena terbukti menerima suap. Kasus ini melibatkan aliran dana suap yang diperkirakan mencapai Rp13,1 miliar.

Ujian perangkat desa yang digelar 27 Desember 2023 dengan 1.230 peserta dari 165 desa diduga sarat kecurangan. Rekayasa dilakukan dengan mengondisikan kandidat tertentu agar memperoleh nilai tertinggi. Kasus tersebut kemudian ditangani Polda Jatim hingga berlanjut ke persidangan Tipikor. (uji/mar)

KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, menghadiri Selametan Buka Giling Pabrik Gula (PG) Pesantren Baru Tahun 2026, Selasa (5/5/2026). Acara ini menandai dimulainya proses produksi sekaligus melanjutkan tradisi, kerja keras petani tebu, serta pergerakan ekonomi daerah.

Buka giling memiliki arti penting bagi PG Pesantren Baru, petani tebu, dan masyarakat Kota Kediri. Musim giling menghidupkan rantai industri gula dari sektor pertanian, pengolahan, hingga distribusi, yang berdampak pada peningkatan pendapatan petani, terbukanya lapangan kerja, dan penguatan ekonomi daerah.

Dalam sambutannya, Vinanda mengapresiasi PG Pesantren Baru sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional mendukung swasembada pangan, khususnya gula, serta pengembangan bioetanol. 

“Ini menunjukkan bahwa industri gula dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi rakyat,” ujarnya.

Ia juga menilai kemitraan PG Pesantren Baru dengan petani tebu melalui program Kementerian Pertanian, seperti bongkar ratoon dan perluasan areal, penting untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Wali Kota Kediri berharap, pabrik terus berinovasi dalam produksi maupun pengelolaan kemitraan. 

Selain itu, pihaknya mengapresiasi sinergi melalui program CSR yang telah dirasakan masyarakat. Namun, ia menekankan pentingnya komitmen terhadap aspek lingkungan. 

“Untuk itu, kami meminta agar pengelolaan limbah terus ditingkatkan, termasuk melalui modernisasi teknologi yang lebih ramah lingkungan, sehingga masyarakat sekitar dapat merasakan kenyamanan,” paparnya.

Musim giling tahun ini juga diharapkan berjalan lancar, aman, dan kondusif, dengan hasil produksi meningkat, kualitas gula lebih baik, serta memberi manfaat luas bagi masyarakat. (uji/mar)

KOTA PASURUAN, BANGSAONLINE.com - TP PKK Kota Pasuruan mendorong penguatan sektor UMKM kuliner melalui Program Pencarian Mitra Usaha Kuliner bersama Mi Burung Dara. Kegiatan berlangsung di Gedung Kesenian Darmoyudho, Senin (4/5/2026).

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku UMKM kuliner lewat pelatihan teori, dan praktik bersama chef profesional, guna memperkuat kualitas produk serta daya saing usaha. Ketua TP PKK Kota Pasuruan, Suryani Firdaus, mengapresiasi kegiatan tersebut. 

“Kota Pasuruan memiliki potensi kuliner yang luar biasa. Namun untuk berkembang lebih besar, dibutuhkan jejaring, ilmu, dan kemitraan yang solid,” ujarnya.

Ia menyambut baik sinergi antara Pemkot Pasuruan dan Mi Burung Dara sebagai langkah memperluas akses pasar. 

“Kita ingin usaha tidak hanya berjalan di tempat, tetapi terus berkembang, terhubung dengan pasar yang lebih luas, serta memenuhi standar kualitas profesional,” tuturnya.

Ketua TP PKK Kota Pasuruan juga mengajak peserta memanfaatkan pelatihan secara optimal, mulai dari pengolahan bahan hingga manajemen usaha. Ditegaskan pula komitmen pihaknya dalam mendukung pemberdayaan ekonomi keluarga berbasis komunitas.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi pemerintah daerah, TP PKK, dan sektor swasta dapat memperkuat UMKM kuliner Kota Pasuruan agar lebih inovatif, mandiri, dan berdaya saing. (afa/mar)

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Terdapat 2 jabatan kepala bagian (Kabag) dalam pemerintah daerah di Kota Pudak yang kosong, yakni Kabag Prokopim dan Kabag Umum Setdakab Gresik. 

Imam Basuki sebagai Kabag Prokopim sebelumnya resmi pensiun per 1 Mei 2026, sedangkan Khoirul Anwar selaku Kabag Umum tengah melaksanakan ibadah haji 1447 H.

Kepala BKPSDM Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo, menyampaikan bahwa Gus Yani telah menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan tersebut. 

“Untuk Plt Kabag Prokopim ditunjuk Bapak Bahagiyo Santoso yang saat ini menjabat Kabag Organisasi, sementara Plt Kabag Umum Bapak Mohammad Rum Pramudya, yang saat ini menjabat Kabag Hukum,” ujarnya kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (5/5/2026).

Agung menjelaskan, penunjukan Plt Kabag Prokopim berlaku hingga 3 bulan atau sampai ada pejabat definitif. Sedangkan Plt Kabag Umum hanya sementara hingga Khoirul Anwar selesai menunaikan ibadah haji. 

“Kalau Pak Khoirul Anwar selesai menunaikan ibadah haji kan langsung masuk kerja lagi, sementara Plt Kabag Prokopim hingga ada pejabat definitif,” pungkasnya. (hud/mar)

KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Kediri pada April 2026 mengalami deflasi sebesar 0,12% setelah momentum Hari Raya Idul Fitri. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPS Kota Kediri, Emil Wahyudiono, dalam keterangan resmi yang diterima hari ini, Selasa (5/5/2026).

Emil menyebut inflasi bulanan di Kediri lebih rendah dibanding Jawa Timur yang mencatat inflasi 0,02% dan nasional 0,13%. Inflasi tahunan Kota Kediri berada di angka 2,55%, juga lebih rendah dari Jawa Timur sebesar 2,85%.

Ia menjelaskan, kenaikan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo 18,55%, Dexlite 24,62%, dan Pertamina Dex 24,18% turut memengaruhi tarif angkutan udara. 

Sebaliknya, tarif angkutan antarkota dan kereta api turun kembali seperti sebelum Lebaran. Harga daging ayam ras, telur ayam ras, dan daging sapi juga menurun karena permintaan normal, sementara emas perhiasan turun akibat kondisi global dan konflik geopolitik.

Komoditas penyumbang deflasi antara lain daging ayam ras (-0,22%), emas perhiasan (-0,19%), cabai rawit (-0,17%), telur ayam ras (-0,08%), serta angkutan antarkota (-0,04%). 

Adapun penahan deflasi di antaranya angkutan udara (0,15%), nasi dengan lauk (0,15%), serta sejumlah makanan jadi dan bahan pokok.

Emil mengingatkan masyarakat agar mewaspadai harga pangan pada Mei 2026 karena pengaruh cuaca, libur panjang, dan penyesuaian tarif BBM non-subsidi. Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak melakukan panic buying dan tetap berbelanja bijak.

Sementara itu, Sekretaris TPID Kota Kediri, Bambang Tri Lasmono, menegaskan deflasi April dipengaruhi strategi pengendalian harga oleh TPID melalui sidak bahan pangan, pemantauan harian, dan koordinasi lintas pihak. 

“Sedangkan untuk kenaikan harga makanan jadi disebabkan karena naiknya harga bahan baku plastik sehingga berdampak pada meningkatnya harga jual,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Ia menambahkan, masyarakat perlu bijak merencanakan perjalanan liburan dengan mempertimbangkan kenaikan BBM non-subsidi. Ia memastikan pemerintah terus menjaga pasokan komoditas agar harga tetap stabil dan roda perekonomian berjalan. (uji/mar)

SURABAYA, BANGSAONLINE.com-Ditunjuknya Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Sekjen PBNU, sebagai Ketua Panitia Pelaksana Muktamar ke-35 NU ternyata memantik persoalan. Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dikabarkan tidak setuju alias menolak. Gus Yahya bahkan menilai penunjukan Gus Ipul sebagai Organizing Committee (OC) baru pendapat pribadi-pribadi karena belum ada proses.

Merespons pro-kontra itu Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim mengusulkan jalan tengah.

“Panitia Muktamar NU mestinya netral. Bukan kelompoknya Kiai Miftah-Saiful dan juga bukan kelompoknya Gus Yahya. Lalu siapa mereka? Diambilkan dari pengurus-pengurus PWNU,” ujar Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim dalam acara shalat malam dan istighatsah di Kantor Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) di Jalan Siwalankerto Utara Surabaya, Senin (4/5/2026) malam.

“Sehingga penyelenggaraannya benar-benar netral, adil dan tidak terjadi risywah,” tambah putra KH Abdul Chalim, salah seorang ulama pendiri NU yang telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada Agustus 2023 itu.

Acara shalat malam dan istighatsah itu diselenggarakan secara rutin oleh Kiai Asep memang untuk menyongsong Muktamar ke-35 NU yang rencananya digelar pada Agustus 2026 mendatang. Selain itu juga untuk mendoakan keselamatan bangsa dan negara Indonesia.

Menurut Kiai Asep, gonjang-ganjing PBNU yang sekarang terjadi tak lepas dari adanya risywah dalam muktamar-muktamar NU selama ini.

“Risywah itu terjadi di Muktamar Makassar, Muktamar Jombang, Muktamar Lampung,” ujar Kiai Asep yang mengasuh dua pesantren, yaitu Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Surabaya dan Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Pacet Mojokerto Jawa Timur.

Karena itu, Kiai Asep memohon kepada orang-orang yang terang-terangan melakukan risywah pada kepanitiaan muktamar-muktamar sebelumnya jangan terlibat lagi dalam kepanitiaan Muktamar ke-35 NU mendatang.

“Sebab pasti kebiasaan (risywah) itu akan berlanjut,” ujar mantan Ketua PCNU Kota Surabaya.

Kiai Asep juga berharap calon Rais ‘Aam maupun calon Ketua Umum PBNU, Sekjen, Katib ‘Aam dan Bendahara Umum PBNU pada Muktamar ke-35 NU mendatang adalah orang-orang yang clear (tidak terlibat konflik) dan clean (bersih).

“Agar warga Nahdlatul Ulama tenang dan jemaah Nahdlatul Ulama di desa-desa memiliki harapan karena terwakili dalam muktamar yang baik sehingga lahir pemimpin-pemimpin NU yang baik yang bisa mewujudkan kembali khittah dan perjuangan seperti saat NU didirikan,” ujarnya.

Menurut Kiai Asep, NU saat berdiri adalah mengawal dan mengembangkan serta mendominasikan paham Ahlussunnah Wal Jemaah. Selain itu juga untuk perjuangan kemerdekaan bangsa.

“Karena Ahlussunnan Wal Jemaah itu adalah paham persatuan dan kesatuan, inklusif dan mudarah (moderat),” ujarnya.

Sekarang, tegas Kiai Asep, kemerdekaan telah kita raih. Menurut dia, perjuangan NU tetap untuk menggemuruhkan paham Ahlussunnah Wal Jemaah tapi orientasinya untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu menjadikan Indonesia maju, adil dan makmur.

Kiai Asep kemudian menjelaskan cara mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan yang digagas para pejuang kemerdekaan.

“Salah satu caranya adalah melahirkan empat pilar,” ujar kiai miliarder tapi dermawan itu.

Pertama, tegas Kiai Asep, NU harus melahirkan ulama dan ilmuwan besar yang bisa menerangi dunia, terutama Indonesia.

Kedua, NU melahirkan pemimpin-pemimpin besar yang berorientasi pada kaidah tasyaraful imam ‘alarra’iyah manutun bilmaslahah. “Bahwa orientasi seorang pemimpin itu adalah kemaslahatan untuk rakyatnya,” ujar Kiai Asep.

“Untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia,” tambahnya.

Ketiga, ujar Kiai Asep, NU melahirkan konglomerat besar. “Tapi memberikan kontribusi maksimal terhadap negara dan bangsa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bangsa,” katanya.

Keempat, tegas Kiai Asep, NU melahirkan para profesional yang berkualitas dan bertanggungjawab .

Menurut Kiai Asep, jika empat pilar itu terwujud maka NU akan memberikan sumbangan besar kepada bangsa Indonesia

Pada akhir kalimatnya Kiai Asep mohon maaf jika ada pernyataan yang tidak berkenan di hati para pengurus NU. “Kalimat saya singkat, mungkin menyakitkan, tapi insyaallah inilah kebenaran,” ujar Kiai Asep yang memiliki puluhan ribu santri putra dan putri di dua pesantrennya.

Seperti diberitakan bangsaonline.com, Gus Ipul yang merupakan orang dekat Kiai Miftachul Ahyar  ditunjuk sebagai Organizing Committee (OC) atau Ketua Panitia Pelaksana Muktamar ke-35 NU, sedangkan KH Ahmad Said Asrori (orang dekat bahkan keluarga Gus Yahya) ditunjuk sebagai Steering Committee (SC) atau Panitia Pengarah. 

Sementara Sekretaris Panitia Pelaksana (OC) adalah Amin Said Husni (orang dekat Gus Yahya) dan Sekretaris Panitia Pengarah (SC) adalah Prof M Nuh (orang dekat Kiai Miftah).