MOJOKERTO (BangsaOnline) - Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Timur, Soekarwo mengkritisi kebijakan impor beras saat ini. Gubernur Jatim yang akrab dipanggil Pakde Karwo itu mengungkapkan aksi impor sembako ini hanya berakibat ruginya petani lokal.
"Impor beras hanya merugikan petani lokal. Karenanya, kami mengharamkan aksi impor beras ini," ujar Pakde yang hadir dalam pelantikan pengurus HKTI Jatim di Pendopo Graha Maja Tama, Pemkab Mojokerto, kemarin.
Secara bersemangat, Pakde mengutarakan bahwa Jawa Timur mempunyai potensi pertanian yang luar biasa. Kata ia, secara umum lahan pertanian di Jatim mencapai 17,81% dari potensi nasional.
Tak hanya itu Jawa Timur juga memberikan surplus beras sebesar 4,8 juta ton/tahun untuk konsumsi nasional. Namun, penyempitan lahan pertanian akibat pengalih fungsian lahan pertanian jadi persoalan.
"Tercatat dalam kurun waktu 2003 – 2013, terjadi pengurangan sebesar 21% jumlah petani. Hal ini diakibatkan masyarakat yang memilih profesi lain selain petani," ungkapnya.
Ditambah lagi masalah mutasi lahan sehingga mengakibatkan berubahnya fungsi lahan pertanian. Akibat dari mutasi lahan ini, Jawa Timur kehilangan 19 ribu ton beras/tahun. “Ini masalah yang sangat serius. Untuk itu tolong pemerintah mengecek RTRW betul-betul“ cetusnya.
Tak hanya di bidang pertanian, bidang perikanan dan peternakan juga dipaparkan secara detail oleh pakde Karwo. Termasuk masalah Indonesia masih kekurangan 1 juta ekor sapi betina.
Inilah problematika yang menjadi PR besar bagi HKTI khususnya HKTI Jawa Timur. Harapannya dengan adanya konsolidassi semacam ini maka petani-petani lokal akan terangkat derajadnya dan tentunya hasil produksinya bisa mencukupi konsumsi masyarakat Indonesia baik kuantitas maupun kualitas.
Sementara itu, Ketua DPD HKTI Provinsi Jawa Timur Mustofa Kamal Pasa (MKP) berharap keberadaan HKTI memberi harapan baru bagi para petani sehingga posisi petani diharapkan bisa semakin menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Kali ini HKTI sebagai mitra pemerintah diharapkan bisa memberikan konstribusi dan ide-ide baru bagi dunia pertanian dengan adanya pengurus-pengurus baru.
“Selain pelantikan pengurus baru, pada prinsipnya pertemuan ini adalah konsolidasi. Targetnya program HKTI bisa sampai ke desa-desa“ ujar MKP.
Caranya, kata ia, dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang, HKTI berusaha meningkatkan nilai tukar petani agar tercapai kedaulatan pangan nasional. Hal ini bersinergi dengan usaha pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara swasembada pangan dalam beberapa tahun kedepan. Mustofa mengungkapkan bahwa Jawa Timur surplus besar dalam penyediaan bibit, pupuk, dan lain-lain sehingga bisa mendukung pemerintah menuju swasembada pangan.