Camat Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Kecamatan Gresik dan Kebomas, merupakan 2 dari 18 wilayah di Kota Pudak capaian PBB-nya tergolong rendah. Hal ini terungkap pada saat Bulan Panutan PBB 2021, Selasa (22/12) lalu. Padahal, dua kecamatan tersebut bisa dibilang sebagai wilayah perkotaan (metropolis) di Kabupaten Gresik.
Saat Bulan Panutan PBB, tercatat hanya 2 dari 21 desa/kelurahan di Kecamatan Gresik yang warganya lunas bayar PBB. Sementara di Kecamatan Kebomas, hanya 3 dari 21 desa/kelurahan yang warganya lunas bayar PBB.
BACA JUGA:
- Seorang Saksinya Jadi Korban Pemukulan Oknum Brimob di Pamekasan, Begini Sikap DPW PBB Jatim
- Demo Sekretariat PPK Tlanakan Pamekasan, Caleg dari PBB Tuntut Penghitungan Ulang
- Curiga Ada Pengkavlingan Suara, Caleg DPRD Jatim Lapor ke Bawaslu Bangkalan
- Bupati dan Forkopimda Gresik Sidak Sejumlah TPS Pemilu 2024
Padahal, sejumlah kecamatan di pelosok capaian PBB-nya sangat tinggi. Seperti Kecamatan Balongpanggang sebanyak 25 desa lunas PBB, disusul Kecamatan Benjeng 17 desa lunas PBB.
"Iya. Memang capaian PBB tahun ini di wilayah saya masih rendah. Baru 2 desa/kelurahan yang lunas PBB," kata Camat Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo, saat dikonfirmasi BANGSAONLINE.com, Senin (27/12).
Menurut dia, ada sejumlah faktor yang menyebabkan capaian PBB di Kecamatan Gresik terbilang rendah. Yakni, kondisi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perekonomian sangat terdampak, kesadaran masyarakat atau WP dalam membayar pajak yang masih rendah, dan banyaknya nama objek pajak yang tak terdeteksi alamatnya.
Dengan demikian, kata Agung, persoalan tersebut merupakan tantangan bagi Kecamatan Gresik. Sehingga, pihaknya bakal terus melakukan pendekatan dan pemahaman kepada wajib pajak.
"Kami akan terus lakukan sosialisasi kepada masyarakat agar capaian PBB di wilayah Gresik terus meningkat," kata Agung.
Saat Bulan Panutan PBB, sebanyak 117 dari total 330 Desa dan 26 kelurahan di 18 kecamatan se-Kabupaten Gresik yang capaian PBB-nya mencapai 100 persen, dan banyak yang jauh dari target. Namun, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor PBB tahun ini melampaui target yang ditentukan, yakni sebesar Rp130 miliar, terealisasi untuk target surat keterangan bebas (SKB) PBB tercapai sebesar Rp131 miliar atau 100,96 persen. (hud/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
