Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, saat rapat koordinasi di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Berdasarkan data yang dirilis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, nilai Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Jawa Timur tahun lalu mencapai 5,92 atau di atas rata-rata nasional yang mencapai 5,52. Pada pilar 1 Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Jawa Timur tahun 2020 berada di angka 4,90 sementara nasional 4,64.
Begitu juga di pilar 2, di mana pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan Jawa Timur mencapai 6,52 atau jauh di atas nasional yang hanya 4,62. Sementara itu, di pilar 3 dalam hal perluasan akses dan kesempatan Jawa Timur berhasil meraih angka 7,83, sedangkan nasional 6,56.
“Capaian ini merupakan prestasi membanggakan mengingat banyaknya indikator yang dijadikan pengukuran dalam indeks ini,” kata Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, usai rakor terkait issue dan langkah strategis sektor-sektor fundamental untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Jawa Timur, Selasa (2/11).
Ia menuturkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah, termasuk peningkatan akses ke sarana kesehatan dan pendidikan di tengah pandemi Covid-19,.
Khofifah memaparkan bahwa IPEI merupakan instrumen yang telah dikembangkan Kementerian PPN/Bappenas RI untuk mengukur, memantau dan mengendalikan kualitas pembangunan ekonomi dari tahun ke tahun. IPEI terdiri dari tiga pilar utama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan perluasan akses dan kesempatan.
Pilar utama tersebut, lanjut Khofifah, dibagi lagi atas delapan pilar dengan 21 indikator yang digunakan untuk mengukur IPEI, di antaranya pertumbuhan PDRB riil per kapita, share sektor manufaktur terhadap PDB, rasio kredit perbankan terhadap PDRB nominal, persentase penduduk miskin, harapan lama sekolah hingga rasio jumlah rekening kredit perbankan UMKM terhadap rekening kredit keseluruhan.
“Dalam setiap rencana pembangunan, kami selalu mengupayakan bagaimana program yang digulirkan dapat mendorong pertumbuhan, mengurangi kemiskinan, buta huruf, beban utang, mencegah penyebaran penyakit, kesetaraan gender, dan menjaga kerusakan lingkungan. Saat ini kami tengah fokus pada upaya mereduksi jumlah kemiskinan ekstrem yang ada di Jawa Timur,” paparnya.
