Foto: jpnn
BangsaOnline - Jalan mulus Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri menemui berbagai hambatan sejak dirinya ditetapkan tersangka oleh KPK hingga akhirnya dikabulkannya praperadilan.
Namun, di balik hal itu, tersiar kabar bila Budi Gunawan dan PDIP melobi partai penentang pemerintah atau yang popular dengan sebutan Koalisi Merah Putih (KMP) agar dia disetujui menjadi Kepala Polri.
Aburizal Bakrie mendapat dana ganti
rugi Lapindo. Inilah investigasi Majalah Tempo yang terbit pada 26
Januari 2015 lalu.
Adalah Hatta Rajasa. Dia menduga kedatangan Pramono Anung pada akhir tahun lalu
untuk membicarakan kisruh berkepanjangan dua kubu di Dewan Perwakilan Rakyat.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini bergabung bersama koalisi non-pemerintah,
yang sebelumnya mencalonkan dirinya menjadi wakil presiden bersama Prabowo
Subianto pada pemilihan pertengahan tahun lalu.
Pramono ditunjuk petinggi PDIP untuk menjalankan lobi ke partai lain guna
menyelesaikan kisruh di Senayan. Namun, Hatta kaget ketika Pramono muncul di
rumahnya di kawasan Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, bersama orang lain yang
merupakan jenderal polisi aktif.
“Masih ingat dengan Pak Budi
Gunawan?” kata Hatta menirukan Pramono saat menceritakan ulang pertemuan itu
pada Kamis, 23 Januari 2015.
Hatta tak asing dengan pria 55 tahun berkumis baplang itu. Ketika dia menjabat
Menteri Riset dan Teknologi pada 2001-2004, Komisaris Jenderal Budi Gunawan
merupakan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri. Namun, meski sudah lama
kenal, dia mengaku tak pernah berinteraksi dengan Budi.
“Wong, dia ajudan Presiden,”
ujarnya.
Obrolan dengan Pramono dimulai dengan kisruh perebutan ketua komisi di DPR
antara partai yang sekubu dengan PAN dan kubu pemerintah pimpinan PDI
Perjuangan. Pramono mengajak partai Hatta mendukung pemerintah. Menurut Hatta,
Budi lebih banyak diam.
Pertemuan dengan Hatta Rajasa dan elite partai lain merupakan cara PDIP
memuluskan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia. Presiden Joko Widodo kemudian mengajukannya ke DPR, 15 Januari lalu,
sebagai calon tunggal pengganti Jenderal Sutarman, yang sebenarnya baru
pensiunan Oktober nanti. Sehari setelah pengajuan itu, Komisi Pemberantasan
Korupsi menetapkannya sebagai tersangka korupsi perkara suap dan gratifikasi.
PDIP juga mengutus Ketua Fraksi Olly Dondokambey guna melobi partai-partai
anggota koalisi non-pemerintah. Gerilya dilakukan sejak Desember 2014. Pramono
dan Olly wira-wiri membawa Budi Gunawan menemui para bos partai “oposisi” itu.
Aburizal Bakrie
Akhir tahun lalu, Olly bertandang ke rumah Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Menteng, Jakarta Pusat. Kepada Aburizal, Olly mengutarakan niat Jokowi mengajukan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Sepekan sebelum uji kelayakan, Olly kembali bertemu dengan Aburizal untuk memastikan dukungan Golkar.
“Ya, kami akan mendukung apa pun
keputusan Presiden,” kata Aburizal seperti ditirukan seorang petinggi Golkar.
Dukungan Golkar menuntut syarat. Seorang politikus partai beringin yang
mengetahui pertemuan itu menuturkan bahwa Aburizal meminta bantuan pemerintah
menalangi pembelian lahan warga Sidoarjo, Jawa Timur, yang terkena dampak
semburan lumpur Lapindo. Grup Bakrie tak cukup punya dana segar untuk membayar
tunggakan Rp781 miliar pembelian lahan. Dana talangan inilah yang diinginkan
Aburizal.
Pada 13 Januari lalu, Aburizal menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka.
Aburizal memberi masukan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Perubahan 2014. Rabu pekan lalu, Aburizal lagi-lagi bertandang ke Istana Kepresidenan.
Kali ini tujuannya adalah Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan. Topik pembahasannya kembali masalah anggaran perubahan. Dia meminta anggaran perubahan tak hanya digunakan untuk infrastruktur.
“Pemerataan juga penting,” ujarnya.
Pertemuan itu membuahkan hasil. Pekan lalu, Menteri Keuangan Bambang
Brodjonegoro mengajukan dana talangan pembayaran lahan Lapindo senilai Rp 781,7
miliar. Skemanya adalah utang-piutang antara pemerintah dan PT Minarak dengan
jaminan aset senilai Rp3,01 triliun.
“Beberapa kali kami bahas di rapat kabinet dan disetujui Presiden,” kata Bambang.
Bantah
Juru bicara keluarga Bakrie, Lalu Mara Satriawangsa, yang menjabat Wakil
Sekretaris Jenderal Golkar, membantah kabar bahwa Aburizal membarter urusan
Budi Gunawan agar pemerintah menalangi pembayaran ganti rugi lahan Lapindo.
“Kalau keluarga Bakrie belum ada
dana, itu fakta,” ujarnya.
Di luar urusan Lapindo, permintaan Aburizal adalah pemerintah membereskan
dualisme kepemimpinan di partainya. Golkar pecah menyusul kisruh dukungan dalam
pemilihan presiden. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengambil
jalan tengah, yakni kepengurusan Golkar yang sah adalah hasil Musyawarah
Nasional Golkar di Riau pada 2009 di bawah Ketua Umum Aburizal Bakrie.
Menurut Bendahara Umum Golkar Bambang Soesatyo, dalam pertemuan dengan Olly,
Aburizal meminta Ketua Fraksi PDIP itu menyampaikan ke Presiden agar ucapan
lisan Yasonna dituangkan dalam keputusan formal.
“Tapi ini bukan barter dukungan
untuk pencalonan Budi Gunawan,” kata Bambang.
Juru lobi PDIP juga menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar
mendukung Budi Gunawan menjadi Kepala Polri. Hanya, kata politikus Gerindra,
Desmond Junaidi Mahesa, Prabowo tak menjawab tegas dukungan partainya kepada
calon PDIP itu.
