Politisi PDIP: Ini Peluang Bagi Siapa Saja yang Ingin Lengserkan Jokowi

Politisi PDIP: Ini Peluang Bagi Siapa Saja yang Ingin Lengserkan Jokowi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Gubernur DKI jakarta Joko Widodo serta Effendi Simbolon dalam acara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu (1/6/2013). foto: Indra Akuntono/kompas.com

BangsaOnline - Politisi PDI-Perjuangan Effendi Simbolon mengkritik kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Effendi, pemerintahan Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla yang berjalan hampir 100 hari ini banyak meninggalkan celah untuk impeachment atau pemakzulan.

"Siapa pun yang punya peluang menjatuhkan Jokowi, saatnya sekarang karena begitu banyak celahnya dan mudah-mudahan dua duanya yang jatuh," kata Effendi dalam diskusi evaluasi 100 hari pemerintahan Jokowi-Kalla di Jakarta, Senin (26/1/2015).

Effendi menilai roda pemerintahan dijalankan Jokowi tanpa sistem yang jelas. Kebijakan yang diambil pun, menurut Effendi, hanya bentuk reaksi atas peristiwa yang terjadi. Effendi juga menilai Jokowi salah memilih para pembantunya.

"Antara nahkoda dengan navigator, kru enggak saling kenal. Bayangkan, ada yang umurnya segitu harusnya sudah istirahat, ada yang anak muda, ini kenyataan yang harus diterima. Prerogatif Presiden memilih pembantunya, saya sendiri awal Jokowi dilantik, saya protes," kata dia.

Ia mencontohkan sikap Jokowi dalam menengahi ketegangan antara dan Kepolisian setelah kepolisian menetapkan Wakil Ketua Bambang Widjojanto sebagai tersangka. Menurut Effendi, pidato-pidato Jokowi terkait polemik ini tidak tegas.

"Muncul Presiden bicara dua tiga menit tapi tidak tahu ngomong apa, 'ya kamu baik-baik ya, jangan gesekan, wes bareng kerja' loh kok gitu? Sementara di bawah ini tinggal tawur aja kita," ucap Effendi.

Anggota DPR ini mengibaratkan pemerintahan Jokowi sekarang seperti pesawat terbang yang mengalami turbulensi. Menurut Effendi, masih ada potensi turbulensi kedua yang sebentar lagi akan dialami pemerintahan Jokowi-Kalla. Ia menyebut pembahasan rancangan APBN-P 2015 yang berlangsung di DPR. Pemerintahan Jokowi-Kalla lanjut dia, akan kembali mengalami turbulensi jika DPR menolak RAPBN-P yang diajukan pemerintah.

"Kalau itu disahkan, maka APBN yang digunakan itu yang 2015. Kalau itu yang digunakan, game over pemerintahan. Preventifnya enggak ada karena program Jokowi sudah adhead semua, anggarannya kan tidak otomatis," ujar dia.

Sumber: kompas.com

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Presiden Jokowi Unboxing Sirkuit Mandalika, Ini Motor yang Dipakai':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO