Ketua PPATK Akui Setor Nama Budi Gunawan ke KPK

BangsaOnline-Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengakui memasok data ke KPK. Ada dua jenderal polisi yang disetor namanya ke KPK. Keduanya yakni mantan Kakorlantas yang sudah divonis pengadilan Tipikor yakni Irjen Djoko Susilo dan juga Komjen Budi Gunawan yang sudah ditetapkan menjadi tersangka.

"Kepada KPK itu baru dua, yaitu kasus Pak BG dan dan Pak Djoko Susilo. Yang lain tidak," terang Kepala PPATK M Yusuf di Jakarta, Rabu (21/1/2015).

Yusuf menjelaskan, sebenarnya mengirimkan hampir 20-an transaksi mencurigakan polisi ke Mabes Polri. Namun hasil penelaahan Mabes Polri clear and clean.

"Kami kirim ke polisi itu hampir dua puluhan. Kemudian ada klarifikasi dari kepolisian. Kami PPATK tidak punya kewenangan untuk mengevaluasi, menilai pekerjaan polisi," jelas M Yusuf.

Laporan dari Mabes Polri pun diterima PPATK. Menerima laporan itu PPATK hanya manut karena tak bisa memiliki kewenangan memproses.

"Sehingga kami serahkan saja kepada mereka dan mereka mengatakan tidak cukup bukti ya selesai," tambahnya.

Menurut Yusuf, termasuk yang diserahkan ke Mabes Polri itu Irjen Djoko Susilo dan Komjen Budi Gunawan. Lalu siapa yang lain?

"Tanya saja ada di Mabes Polri, sudah kami kirim," tutup dia.

Yusuf menyerahkan sepenuhnya ke Mabes Polri atas penyelidikan itu. Yusuf hanya menjawab diplomatis saat ditanya transaksi polisi lain terkait Komjen Budi Gunawan (BG).

"Tanya ke KPK saja. Di KPK sudah lengkap kami kirim. Yang memberi, kepada siapa, itu sudah," tutup dia.

Sementara keputusan Presiden Joko Widodo memilih Komjen Pol Budi Gunawan menjadi calon Kapolri terus menuai kontroversi di masyarakat. Apalagi, setelah dicalonkan Jokowi, Komjen Budi menjadi tersangka di KPK.

Namun, hal itu tak juga membuat Jokowi membatalkan keputusannya mengusung Komjen Budi. Jokowi justru menunda pelantikan Komjen Budi sampai proses hukumnya jelas.

Desakan terhadap Jokowi untuk membatalkan pencalonan Komjen Budi pun ramai dilakukan. Salah satunya melalui demonstrasi di depan Istana yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Polri.

Anggota koalisi yang juga mantan Koordinator KontraS, Usman Hamid menilai, dampak dari keputusan Presiden Jokowi itu telah menjadikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri menurun.

"Kita dipengaruhi seolah-olah keputusan ini bukan pilihan Jokowi, saya rasa ini menyesatkan. Bagaimanapun Jokowi sadar apa konsekuensi menunjuk orang yang terlibat KKN. Hari ini kepercayaan terhadap polisi hancur bukan karena siapa-siapa, tapi karena Presiden," kata Usman di depan gedung Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (21/1).

Usman meragukan Presiden Jokowi dapat mengubah institusi Kepolisian menjadi lebih baik. Dia menegaskan, bila Presiden benar-benar mencintai Kepolisian, maka harus berani mengusut dugaan rekening gendut milik Budi Gunawan.

"Saya ragu Jokowi bisa mengubah kepolisian menjadi lebih baik. Kalau Jokowi mencintai kepolisian maka usutlah rekening gendut," tegasnya.

Dia menambahkan, pemerintahan Presiden Jokowi yang terbilang masih seumur jagung ini telah melahirkan pelbagai persoalan serius.

"Situasi mendesak di Indonesia. Belum 3 bulan Jokowi menjalankan pemerintahan ada banyak persoalan serius yang merugikan masyarakat secara keseluruhan," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News