Jokowi Terjepit, Mahfud MD Sarankan Budi Gunawan Mundur dari Kapolri

BangsaOnline-Presiden Jokowi mengangkat Komjen Badrodin Haiti menjadi Plt Kapolri lewat Keppres yang diterbitkan pada Jumat (16/1) lalu. Keputusan Presiden Jokowi ini dinilai tepat oleh mantan Ketua MK Mahfud Md.

"Dalam keadaan seperti ini memang Presiden Jokowi harus ambil jalan keluar. Kalau dia jadi melantik Budi Gunawan yang sudah menjadi tersangka maka akan berbenturan dengan hukum pidana nantinya. Biasanya kalau KPK sudah tetapkan menjadi tersangka, nantinya akan menjadi terdakwa," kata Mahfud saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (18/1/2015) malam.

Keputusan Presiden Jokowi untuk menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan juga sangat tepat karena sebelumnya DPR telah menyetujui lewat fit and proper test. Karena bila saat itu Presiden menyatakan membatalkan pelantikan, maka dirinya akan diinterpelasi oleh DPR yang telah memparipurnakan hasil uji kelayakan tersebut.

"Tentunya harus diingat pula TAP MPR No 6 tahun 2001 yang menyebutkan bahwa pejabat publik yang mendapat sorotan negatif harus mundur dari jabatannya. Sementara itu yang terjadi pada Budi Gunawan adalah dia baru dicalonkan kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Mungkin sebaiknya dia mundur saja," tutur Mahfud.

Mantan Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta ini juga berpesan kepada Presiden Jokowi agar tak serta merta menuruti parpol pengusung saja. Berkaca pada kasus Budi Gunawan, suasana menjadi tak kondusif dan menjepit keputusan presiden.

"Secara politik dijepit dua kekuatan besar yaitu yang pertama parpol pengusungnya, yang saya dengar itu Budi Gunawan adalah permintaan partai pengusung tertentu. Ada jepitan lain yaitu para relawan Jokowi yang dengan semangat antikorupsi menolak Budi Gunawan. Jepitan seperti itu tak bisa lagi diselesaikan lewat norma biasa, maka dari itu Presiden akhirnya mengambil keputusan yang berdasarkan azas kemanfaatan hukum," ungkap Mahfud.

Azas utilitas yang diambil Presiden Jokowi memang bersifat sementara. Untuk itu Presiden harus segera menentukan Kapolri definitif yang terbebas dari jepitan dua kepentingan besar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News