Adam Rusydi, Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim bersama Wagub Jatim, Emil Dardak dalam satu kegiatan di Sidoarjo. foto: istimewa
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Adam Rusydi, Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah menjalankan koordinasi dan supervisi penyaluran bansos secara intensif.
“Saya berkesempatan melihat langsung Pak Wagub Emil Dardak turun ke kantor desa di Sidoarjo, tanpa membawa rombongan dan acara seremonial, memastikan langsung bagaimana pelaksanaan penyaluran bansos yang berlapis-lapis sumbernya serta menjawab langsung keluhan-keluhan dan curhat dari perangkat desa," ujar Adam, Rabu (10/6).
Anggota DPRD milenial di Provinsi Jatim ini berharap masyarakat bisa memperoleh informasi utuh, serta tidak ada pihak-pihak yang memancing di air yang keruh dengan memberikan kritik yang salah alamat.
Anggota Komisi E DPRD Jatim ini mengungkapkan, sebelumnya diketahui Emil Dardak juga turun ke RT dan RW di Surabaya untuk mengecek bansos Provinsi.
"Kenyataannya Pemprov merancang bansos dengan sangat hati-hati, karena tantangannya berat. Masyarakat yang terdampak sangat banyak dan pendataan itu bukan perkara sederhana. Kalau tidak pernah bicara hati ke hati dengan ketua RT, RW, dan Kades, mungkin tidak tahu betapa sulitnya melakukan verifikasi dan validasi, apalagi dalam waktu yang sedemikian singkat di tengah beratnya tekanan hidup masyarakat.” tambah anggota legislatif dari dapil Sidoarjo ini.
Menurut Adam setelah kunjungan Wagub Jatim, terdapat kejelasan bahwa besaran nominal bantuan pemprov yang dibuat setara dengan nilai nominal Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah keputusan yang bijak.
Karena selain menjaga rasa keadilan dan memenuhi kebutuhan inti pangan secara relatif cukup, tetapi juga membuka ruang untuk menjangkau lebih banyak masyarakat terdampak di Jatim yang belum dapat disentuh bansos Kemensos dan BLT Dana Desa. Saat ini, lebih dari 1 juta keluarga di Jawa Timur mendapatkan bansos dari Pemprov Jatim.
Adapun terkait isu keterlambatan bansos, Adam menjelaskan bahwa pendataan bansos harus satu pintu, yaitu melalui pemkab dan pemkot. Jika dijalankan sendiri akan berpotensi tumpang tindih, dan Adam mengapresiasi koordinasi erat wagub dengan kadinsos se-Jawa Timur.
"Saya mengikuti betul prosesnya. Pemkab dan Pemkot tentu tidak bisa rampungkan data penerima bansos Pemprov kalau belum menyelesaikan bansos tunai Kemensos dan BLT Dana Desa," ujarnya.
"Wagub sempat menunjukkan grup WA yang dibuatnya bersama Kadinsos dan Pusdatin Kemensos. Menurut saya, sudah tepat karena dengan turut mengawal pendataan bansos Kemensos, maka proses bansos Pemprov otomatis akan bisa dilakukan," tutur Alumnus Unesa Surabaya ini. (mdr/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
